Ditemukan 304 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : takrim takim taklik taslim taswin takwin taqwim taklim takwid
Pengadilan PN CIANJUR Perdata
Register : 10-12-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 18-06-2019
Putusan PN CIANJUR Nomor 166/Pdt.P/2018/PN Cjr
Tanggal 27 Desember 2018 — Pemohon: Silvi Ahsani Takwim
30 — 8
  • Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama SILVI AHSANI TAKWIM yang dilahirkan di Cianjur tanggal 22 Agustus 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1 100/IST/1995;Memberi ijin kepada Kantor Imigrasi Jakarta Pusat untuk merubah Paspor No.
    A 6112380 atas nama SILVI AKHSANI TAKWIN yang dilahirkan di Cianjur pada tanggal 22 Agustus 1988 menjadi SILVI AHSANI TAKWIM yang dilahirkan di Cianjur pada tanggal 22 Agustus 1988;Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
    Pemohon:Silvi Ahsani Takwim
    Keluarga dengan No:3203071710160008, Kartu tanda Penduduk dengan No: 3203076208880008 danljiazah sekolah dengan No: 040510248 atas nama SILVI AHSANI TAKWIM (fotocopy terlampir);6. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon diatas, Pemohon sangat berharapagar Bapak/lbu Ketua Pengadilan Negeri Cianjur dapat mengeluarkan suatupenetapan bahwa nama Pemohon adalah SILVI AHSANI TAKWIM yang lahir diCianjur, pada tanggal 22 Agustus 1988 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No:1 100/IST/1995;7.
    CjrMenimbang, bahwa dalam menguatkan dalildalilnya, pemohon telahmengajukan suratsurat bukti berupa fotocopy sebagai berikut :i:Foto copy Surat Kelahiran Nomor 474.1/003/X1I/2018, tanggal 23 September 2018atas nama Silvi Ashani Takwim, selanjutnya diberi tanda P1;. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Silvi Ashani Takwim Nomor1100/IST/1995, tanggal 28 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P2;. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Silvi Ashani Takwim, selanjutnyadiberi tanda P3;.
    Foto copy Kartu Keluarga No.3203071710160008, tanggal 31 Mei 2018 atas NamaKepala Keluarga Silvi Ashani Takwim, selanjutnya diberi tanda P5;.
    ,selanjutnya diberi tanda P1, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Silvi Ashani TakwimNomor 1100/IST/1995, tanggal 28 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P2, KartuTanda Penduduk (KTP) atas nama Silvi Ashani Takwim, selanjutnya diberi tanda P3,Paspor atas nama Silvi Akhsani Takwin Nomor A 6112380, selanjutnya diberi tandaP4, Kartu Keluarga (KK) No. 3203071710160008, tanggal 31 Mei 2018 atas NamaKepala Keluarga Silvi Ashani Takwim, selanjutnya diberi tanda P5 dan ljazah atasnama Silvi Ahsani Takwim tanggal
    Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama SILVI AHSANI TAKWIM yangdilahirkan di Cianjur tanggal 22 Agustus 1988 sesuai dengan Kutipan AktaKelahiran Nomor 1 100/IST/1995;3. Memberi ijin kepada Kantor Imigrasi Jakarta Pusat untuk merubah Paspor No. A6112380 atas nama SILVI AKHSANI TAKWIN yang dilahirkan di Cianjur padatanggal 22 Agustus 1988 menjadi SILVI AHSANI TAKWIM yang dilahirkan diCianjur pada tanggal 22 Agustus 1988;Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 166/Padt.P/2018/PN. Cjr4.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Putus : 23-07-2012 — Upload : 21-02-2013
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 783/Pdt.P/2012/PN.Kdi
Tanggal 23 Juli 2012 — PURQON
13 — 1
  • Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 16 Juli2012 dengan register Perkara Nomor : 783/Pdt.P/2012/PN.Kdi. telah mengajukan Permohonansebagai berikut : Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal : 17 Oktober 1980, diKras. dengan MURTOPINGAH Akta perkawinan tertanggal 17 Oktober 1980 Nomor335 /21/X/1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kras ;e Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak jenis kelamin lakilaki diKediri pada tanggal 19 Pebruari 1993 diberi nama : AKSANI TAKWIM
    Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri memberikanpetunjuk untuk dibuatkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) UUNo. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, sebagai salah satu persyaratanuntuk mendapatkan akta kelahiran yang terlambat;~ Berdasarkan atas alasan tersebut , maka Pemohon mohon kehadapan Bapak KetuaPengadilan Negeri Kabupaten Kediri, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :1.Mengabulkan permohonan Pemohon . 2.Menetapkan, bahwa anak bernama AKSANI TAKWIM
    Surat keterangan Kelahiran dari Desa Jemekan, Kecamatan Ringinrejo,Kabupaten Kediri, atas nama: AKSANI TAKWIM yang lahir pada tanggal : 19Pebruari 1993, tertanda P.1 ;2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : PURQON denganNIK.3506230107640030 yang ditanda tangani oleh Drs. PURWANTOADIPRABOWO,M.Si. sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencattan sipil Kab.Kediri ; tertanda P. 2 ;3.
    Saksi KUDIL NGAPWA, umur 34 tahun, jenis kelamin lakilaki, kebangsaanIndonesia, pekerjaan Petani, Agama Islam, tempat tinggal di Desa Jemekan,Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri ; Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon ; Bahwa Pemohon telah menikah secarasah dengan MURTOPINGAHPada tanggal 17 Oktober 1980 di Kras Kediri ; Bahwa dari Perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 6 (enam ) orang Bahwa anaknya yang bernama AKSANI TAKWIM lahir = di DesaJemekan, Kecamatan Ringinrejo , Kabupaten Kediri
    adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri : Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat dan keterangan saksisaksi diPersidangan didapat faktafakta sebagai berikut : e Bahwa benar pada tanggal : 17 Oktober 1980, bertempat di Desa Jemekan KecamatanRinginrejo, Kabupaten Kediri, telah dilangsungkan perkawinan antara seorang lakilakiyang bernama : PURQON dengan seorang Perempuan bernama : MURTOPINGAH ;e Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak Perempuan yangbernama : AKSANI TAKWIM
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 15-06-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 128/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 7 Nopember 2017 — DR. ACHMAD RK., AK., MM., CPA., CA ; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
166 — 81
  • 2016.2) Kelengkapan pelaporan kegiatan usaha tahun takwim 2015oleh KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry.Aspek kepatuhan terhadap pelaporan perpajakan meliputiPelaporan PPh Badan & PPN untuk tahun takwim 2015.Pemantauan keikutsertaan AP Achmad Rodi Kartamulja danKAP Achmad, Rasyid, Hisbullan & Jerry dalam programpengampunan pajak (Tax Amnesty).Prosedur pelaksanaan pemeriksaan sebagai berikut:Memperoleh daftar klien jasa audit umum untuk tahun takwim2015 dan tahun takwim 2016 berdasarkan registrasi
    2015 dan tahun takwim2016.Halaman 27 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor: 128/G/2017/PTUNJKTMelakukan pengecekan kepatuhan pelaporan perpajakandengan menelusuri dokumen SPT PPh Badan tahun 2015 danSPT Masa PPN tahun takwim 2015 serta surat keterangan dariDJP bahwa telah mengikuti program tax amnesty.Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa,diketahui bahwa:Terdapat 225 klien jasa profesional KAP yang belum dilaporkanpada Laporan Kegiatan Usaha (LKU) tahun takwim 2015(Jumlah klien
    menurut LKU 91 dan Jumlah klien menurutregister KAP 316).Terdapat 243 LAI tahun takwim 2015 yang ditandatangani APAchmad Rodi Kartamulja yang tidak didukung KKA (Jumlah LAItahun takwim 2015 total 254 dan Jumlah LAI yang didukungdengan KKA 11).Terdapat 477 LAI tahun takwim 2016 yang ditandatangani APAchmad Rodi Kartamulja yang tidak dilengkapi dengan KertasKerja.Selanjutnya Tim Pemeriksa membuat kesimpulan atas hasilpemeriksaan tersebut yaitu:AP Achmad Rodi Kartamulja tidak memelihara kertas kerja
    Selain itu Tim Pemeriksa mengusulkan sanksi peringatan tertuliskepada KAP Achmad, Rasyid, Hisbullan & Jerry denganpertimbangan KAP tidak melaporkan data klien secara lengkap danbenar dalam LKU tahun takwim 2015. Berdasarkan pengecekankelengkapan pelaporan jumlah klien audit tahun takwim 2015,terdapat 225 LAI yang tidak dilaporkan dalam LKU tahun takwim2015 (71,20% dari keseluruhan klien tahun takwim 2015 yangterdaftar pada register penomoran LAI KAP).I.
    ,CA Nomor: O06/ARHJRD/Keu/04.16, tanggal 29April 2016, Hal: Laporan Kegiatan Usaha dan Laporan KeuangganKonsolidasi Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah &Jerry Tahun Takwin 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);Daftar Klien Audit Umum KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah danJerry Tahun Takwim 2015 (Fotokopi dari fotokopi);Surat Pernyataan Penggugat selaku Pimpinan Rekan tanggal 29April 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli);Surat Ketua Tim Nomor: S15/PPA/2017 tanggal 12 Januari 2017,Hal: Permintaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 19-03-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 937/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
208 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , seluruh invoice komersial yang berisi penyerahanpenyerahan BKP selama satu bulan takwim beserta dengan extra discount yangdicantumkan dalam invoice komersial tersebut dilaporkan di dalam Faktur PajakGabungan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) UndangUndang PPN.
    Extradiscount selama satu bulan takwim tersebut dilaporkan dalam Faktur Pajak Gabungansebagai Potongan Harga;bahwa pencantuman extra discount tersebut sebagai potongan harga di dalam FakturPajak Gabungan telah sesuai dengan Pasal angka 18 UndangUndang PPN di manamenyebutkan bahwa Harga Jual atas penyerahan BKP yang terkait merupakan semuabiaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual, tidak termasuk PPN danpotongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;Bunyi Pasal 1 angka 18 UndangUndang
    Kemudian, sesuai dengan kebijakan perusahaantersebut pula, extra discount akan diberikan kepada distributor bersamaan denganpembelian berikutnya;bahwa pada saat extra discount diberikan, diterbitkan invoice komersial untukpenyerahan dalam satu bulan takwim.
    angka 4, Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal12 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 159/PJ./2006 Tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, TataCara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar(selanjutnya disebut PER 159/PJ./2006), menyatakan:Pasal 1 angka 4Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak Standar untuk semua penyerahanBarang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama (satu) bulan takwim kepada pembeli Barang Kena
    Daripenjelasan Pasal 13 ayat (2) UndangUndang PPN tersebut, FakturPajak Gabungan tidak dapat digunakan untuk mengakomodirHalaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 937/B/PK/PJK/2013pelaporan potongan harga yang terkait penyerahan dalam masayang tidak sama dengan Masa Pajak Faktur Pajak Gabungan.Sehingga potongan harga yang dilaporkan dalam Faktur PajakGabungan yang tidak terkait dengan penyerahan dalam masa ataubulan takwim yang sama tidak dapat diperhitungkan.c.
Pengadilan PN Mukomuko Pidana Umum
Register : 23-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN Mukomuko Nomor 7/Pid.B/2019/PN Mkm
Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
TERESIA DELIANA BR TARIGAN, S.H.
Terdakwa:
DEF Alias DEF SAPUTRA Bin SALMAWI
45 — 12
  • li>Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) unit ampli merek TOA warna hitam;
    • 1 (satu) unit wireless merk Kenwood berikut microphone warna hitam;
    • 2 (dua) unit printer merk Canon IP 2770 warna hitam;

    Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sirajudin Bin Takwim

    Menyatakan barang bukti berupa:1 (Satu) unit ampli merek TOA warna hitam;1 (Satu) unit wireless merk Kenwood berikut microphone warna hitam.2 (dua) unit printer merk Canon IP 2770 warna hitamDikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SIRAJUDIN Bin TAKWIM(Alm) selaku Kepala Sekolah SMAN 9 Mukomuko.1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo Injeksi dengan Nomor RangkaMH1JBK11XJK531403 Nomor Mesin JBK1E1527661;1 (Satu) lembar STNK An.
    dengan caradibelanjakan secara bersamasama untuk membeli tuak, rokok, minyak motordan pulsa. wonnnn Bahwa perbuatan Terdakwa DEF Alias DEF SAPUTRA Bin SALMAWIbersamasama dengan ARYO (DPO) mengambil 1 (Satu) unit ampli merk TOAberwarna hitam, 1 (Satu) unit wireless merek Kenwood beserta microphonewarna hitam, 2 (dua) unit printer Canon IP 2770 dan 2 (dua) kantong plastikyang berisi 6 (enam) stel pakaian tari gandai dan 3 (tiga) stel seragam siswamilik SMAN 9 Mukomuko tanpa seijin Saksi SIRAJUDIN Bin TAKWIM
    Saksi Sirajudin Bin Takwim (Alm), dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN MkmBahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 07.15 Wibbertempat di ruangan Kepala Sekolah SMAN 9 Mukomuko Desa TalangSepakat Kec. V Koto Kab.
    Mukomuko, Saksi ditelpon oleh Saksi SirajudinBin Takwim (Alm) yang memberikan informasi bahwa SMAN 9 Mukomukotelah kehilangan barang berupa 1 (Satu) unit Ampli Merek Toa warnahitam, 1 (Satu) set Wireless warna abuabu berikut microphone, 6 (enam)stel pakaian tari gandai dan 3 (tiga) stel seragam siswa dan 2 (dua) unitprinter merk cannon IP 2770 warna hitam yang sebelumnya diletakkan didalam lemari di ruangan Kepala Sekolah;Bahwa pada saat Saksi Sirajudin masuk ke ruangan, pintu ruangan saksimasih
    Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit ampli merek TOA warna hitam; 1 (Satu) unit wireless merk Kenwood berikut microphone warna hitam; 2 (dua) unit printer merk Canon IP 2770 warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sirajudin Bin Takwim(Alm) selaku Kepala Sekolah SMAN 9 Mukomuko;Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Mkm 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo Injeksi dengan nomor rangkaMH1JBK11XJK531403, nomor mesin JBK1E1527661; 1 (satu) lembar STNK AN.
Pengadilan PA MOROTAI Perdata Agama
Register : 06-11-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PA MOROTAI Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.MORTB
Tanggal 25 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 4

  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
    2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Takwim bin Manik Deis) dan Pemohon II (Faita Eteke binti Muhajir Eteke) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2019 di Desa Gorua Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai;
    3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai;
    PENETAPAN235/Pdt.P/2019/PA.MORTB7DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan itsbat nikah terpadu Hakimmenjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :Takwim bin Manik Deis, Tanggal Lahir 07 September 2001 (umur 18 tahun),Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani,bertempat tinggal di Desa Gorua Kecamatan Morotai UtaraKabupaten Pulau Morotai, selanjutnya
    Menyatakan sah perikahan antara Pemohon (Takwim bin Manik Deis) danPemohon II (Faita Eteke binti Muhajir Eteke) yang dilaksanakan padatanggal 28 Agustus 2019 di Desa Gorua Kecamatan Morotai UtaraKabupaten Pulau Morotai;3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;Subsider:Mohon Penetapan seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon dan PemohonIl hadir menghadap sendiri dalam persidangan, Hakim memeriksa asli kartuidentitas Pemohon dan Pemohon II berupa :a.
    Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon (Takwim) dengan NIK8207040907010001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai tanggal 01 November 2019;b. Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon II (Faita Eteke) denganNIK 8207044103010002 yang dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai tanggal O1November 2019;c.
    tersebuttidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan UndangUndang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon denganPemohon II adalah sah;Halaman 8 / 11 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.MORTBMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan' tersebut makapermohonan Itsbat Nikah Pemohon dan Pemohon II telah berdasarkan hukumPasal 7 ayat (3) huruf (e) sehingga dapat dikabulkan dengan menyatakan sahperkawinan Pemohon (Takwim
    Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Takwim bin Manik Deis) danPemohon Il (Faita Eteke binti Muhajir Eteke) yang dilaksanakan padatanggal 28 Agustus 2019 di Desa Gorua Kecamatan Morotai UtaraKabupaten Pulau Morotai;3. Memerintahkan Pemohon dan Pemohon Il untuk mencatatkanperkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai UtaraKabupaten Pulau Morotal;Halaman 9 / 11 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.MORTB4.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 09-09-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.54995/PP/M.VIA/16/2014
Tanggal 9 September 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
142 — 32
  • dalam penerbitan Faktur Pajak, maka hal tersebut merupakan kesalahanPT Net Soft yang tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Banding;Menurut Majelis : bahwa koreksi atas 3 (tiga) Faktur Pajak Masukan dengan total nilai sebesarRp281.769.168,00 dengan dalil Faktur Pajak tersebut bukan merupakan FakturPajak standar dan juga bukan merupakan Faktur Pajak Gabungan dikarenakanFaktur Pajak tersebut terlambat diterbitkan dan dalam 1 (satu) Faktur terdiri atasbeberapa transaksi yang bukan dalam 1 (satu) bulan takwim
    Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu Faktur Pajak meliputi seluruhpenyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang samaselama sebulan takwim, sedangkan Faktur Pajak yang menjadi sengketa adalah atas beberapa bulantakwim;bahwa Faktur Pajak tersebut tidak sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor PER159/PJ/2006 tanggal 31 Oktober 2006 Tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran,Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata
    mengatur sebagai berikut:1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c,2) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapatmembuat satu Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BarangKena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama sebulan takwim
    tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulanFaktur Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;Pasal 1 angka 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER159/PJ/2006 tanggal 31 Oktober 2006Tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara PembetulanFaktur Pajak Standar mengatur sebagai berikut:Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak Standar untuk semua penyerahan Barang Kena Pajak dan/ataupenyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama 1 (satu) bulan takwim
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Register : 23-06-2011 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43934 /PP/M.VI/13/2013
Tanggal 14 Maret 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
170 — 37
  • yang Berhubungan DenganPajakPajak atas Pendapatan mengatur antara lain:Pendapatan yang diterima seorang penduduk suatu Negara sehubungan dengan pekerjaan bebasatau pekerjaan lain yang bersifat sama, hanya akan dikenakan pajak di Negara itu, kecuali iaMenimbangMengingatMemutuskanmempunyai tempat tertentu yang secara teratur dipergunakan untuk melakukan pekerjaannya diNegara lain atau ia berada di Negara lain itu untuk suatu masa atau masa masa yang tidakmelebihi jumlah 183 hari dalam suatu tahun takwim
    diatas, maka pendapatannya dikenakan pajak di Negaralain itu, tetapi hanya bagian pendapatan yang dianggap berasal dari tempat tertentu itu ataupendapatan yang diterima selama masa ia berada di Negara lain tersebut.bahwa sampai persidangan berakhir baik Terbanding maupun Pemohon Banding tidakmenyampaikan Arysta Lifescience Corporation mempuyai tempat tertentu yang secara teraturdigunakan untuk melakukan usahanya atau untuk suatu masa atau masamasa yang tidakmelebihi jumlah 183 hari dalam suatu tahun takwim
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 12-01-2012 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123/B/PK/PJK/2011
Tanggal 12 Januari 2012 — PT. ELDERS INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
139 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 123/B/PK/PJK/201 11983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Masa Pajakadalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwimatau jangka waktu lain yang ditetapbkan dengan Keputusan MenteriKeuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim;Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2), UndangUndang PajakPertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu FakturPajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeliBarang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang
    sama selamasebulan takwim;Bahwa berdasarkan memori penjelasan Pasal 14 ayat (4), UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan, apabila Pengusaha Kena Pajak tidak melaporkan kegiatanusahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka iatelah melanggar kewajibannya dengan itikad tidak baik dan melalaikankepercayaan yang telah diberikan kepadanya dan oleh karena itu selainharus menyetor pajak terutang
    adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PengusahaKena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau JasaKena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajakyang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;b) Berdasarkan Pasal 1 poin 6, UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa:Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu)bulan takwim
    atau jangka waktu lain yang ditetaokan dengan KeputusanMenteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim;c) Berdasarkan Pasal 1 poin 9, UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP),disebutkan bahwa:Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajakmenurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;d) Berdasarkan
    Putusan Nomor 123/B/PK/PJK/201 1Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu Faktur Pajak meliputiseluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajakatau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama sebulan takwim;Berdasarkan memori penjelasan Pasal 14 ayat (4) UU KUP diberikanpenjelasan sebagai berikut:Apabila Pengusaha Kena Pajak tidak melaporkan kegiatan usahanyauntuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka ia telahmelanggar kewajibannya dengan itikad tidak baik dan melalaikankepercayaan
Pengadilan PA Lasusua Perdata Agama
Register : 02-11-2021 — Putus : 27-12-2021 — Upload : 27-12-2021
Putusan PA Lasusua Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Lss
Tanggal 27 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
317 — 0

  • DALAM KONVENSI

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Takwim S.KM bin H. Mansur) terhadap Penggugat (Nurjaeni R. binti Abd.
    sejumlah Rp 350.000,00 x 71 bulan = Rp 24.850.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
  • Menyatakan gugatan nafkah iddah, mutah dan hak asuh anak Penggugat ditolak;
  • Menyatakan gugatan nafkah anak Penggugat tidak diterima;

    • DALAM REKONVENSI

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
    2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Jelita Amelia binti Takwim
      , umur 9 tahun, kepada Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, dengan cara yang maruf;
    3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Jelita Amelia binti Takwim kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh;
    4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

    DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-03-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 941/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
93 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pencantumancredit note sebagai potongan harga untuk melakukan revisi atau adjustmentatas penyerahan pada bulan takwim sebelumnya yang telah dibuat Faktur PajakGabungan sebagai reward atas pencapaian target pembelian oleh customer;Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwaextra discount tersebut merupakan penghargaan atas prestasi agen dalammencapai target tertentu.
    , seluruh invoice komersial yang berisipenyerahanpenyerahan BKP selama satu bulan takwim beserta dengan extradiscount yang dicantumkan dalam invoice komersial tersebut dilaporkan didalam Faktur Pajak Gabungan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2)UndangUndang PPN.
    Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhakmenandatangani Faktur Pajak.> Penjelasan Pasal 13 ayat (2):Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), untuk meringankan beban administrasi, kepada PengusahaKena Pajak diperkenankan untuk membuat satu Faktur Pajak yangmeliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahanJasa Kena Pajak yang terjadi selama satu bulan takwim kepadapembeli yang sama atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama,yang disebut Faktur Pajak Gabungan:Bahwa Pasal
    Denganmemperhatikan ketentuan Pasal 13 ayat (2) UndangUndangPPN beserta penjelasannya, maka pada dasarnya FakturPajak Gabungan adalah akumulasi penyerahan yang terjadidalam satu bulan takwim kepada pembeli yang sama;b. Bahwa dalam perkara a quo, yang dilaporkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam FakturPajak Gabungan, terdapat potongan harga yang dilaporkandalam Faktur Pajak Gabungan dimana tidak terkait denganpenyerahan masa yang bersangkutan;c.
    Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (2) UndangUndang PPN, pembuatan Faktur Pajak Gabungandiperkenankan dalam rangka meringankan beban administrasiPengusaha Kena Pajak dengan persyaratan utama adalahpenyerahan dalam satu bulan takwim yang sama danpenyerahan kepada pembeli yang sama.
Pengadilan PA WONOSOBO Perdata Agama
Register : 17-06-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PA WONOSOBO Nomor 1045/Pdt.G/2019/PA.Wsb
Tanggal 11 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 0
  • Memberi izin kepada Pemohon (Takwim bin Samhari) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Winarti binti Sukiman) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;
    4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
Pengadilan PA NEGARA MATARAM Perdata Agama
Register : 11-04-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA NEGARA MATARAM Nomor 0092/Pdt.G/2019/PA.Ngr
Tanggal 2 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 1
  • PENETAPANNomor 0092/Pdt.G/2019/PA NorBahwa Wakil Ketua Majelis Pengadilan Agama Negara telah membacasurat tegoran yang dibuat oleh wakil Panitera Pengadilan Agama NegaraNomor W22A9/499/Hk.05/VII/2019 tertanggal 2 Juli 2019 yang disampaikankepada Takwim bin Samuri sebagai sebagai Pemohon dalam perkara yangbersangkutan agar Pemohon menambah panjar biaya perkara;Bahwa setelah membaca pula Surat Keterangan Wakil PaniteraPengadilan Agama Negara tertanggal 02 Agustus yang pada pokoknyamenerangkan bahwa
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 29-08-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PA PRAYA Nomor 796/Pdt.P/2019/PA.Pra
Tanggal 17 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 4
  • Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Pemohon Il hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumahPemohon hingga sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :Ahsani Takwim, Ahsanul Mihroffudin, Eli Azkiyah;5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon dengan PemohonIl langsungkan tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasakeberatan, dan pula Pemohon dan Pemohon II hingga saat ini masihberagama Islam;6.
    oleh banyak orang;2 Bahwa, saksi tahu saat Pemohon dan Pemohon IImenikah, Pemohon bersetatus bujang dan Pemohon II bersetatus gadis ; Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Pemohon IItidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapatmenghalangi sahnya pernikahan; Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lainyang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Pemohon II ; Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon danPemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 3 orang anak bernama :Ahsani Takwim
    Bahwa, saksi tahu saat Pemohon dan Pemohon Ilmenikah, Pemohon bersetatus bujang dan Pemohon II bersetatus gadis ;2 Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Pemohon IItidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapatmenghalangi sahnya pernikahan; Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lainyang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Pemohon II ;Hal 5 dari 11 halaman Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon danPemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 3 orang anak bernama :Ahsani Takwim
Pengadilan PA BANJARBARU Perdata Agama
Register : 07-05-2024 — Putus : 30-05-2024 — Upload : 30-05-2024
Putusan PA BANJARBARU Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.Bjb
Tanggal 30 Mei 2024 — Pemohon melawan Termohon
20 — 0
  • Menyatakan anak yang bernama Kavita Fathiyyaturahma adalah anak sah dari Pemohon I (Kateno bin Tariyono) dengan Pemohon II (Novita Untung Ramadhan binti Nurhadi Takwim);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);