P. 14/Menhut11/2011 tentang Pungutan Ganti Rugi Nilai Tegakan sudah dicabut dandinyatakan tidak berlaku lagi, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RINomor : 41 P/HUM/2011, diputuskan oleh Mahkamah Agung RepublikIndonesia pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2012 ;Bahwa berdasarkan point angka 7 dan 8 di atas Tergugat tidak berhakmelakukan pungutan Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRT) terhadap Tergugat ;B.

Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (GR)Nomor : 01/10/2011, tertanggal Sampit, O05 Oktober 2011,PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN : LHP Nomor danTanggal : 17/I/LHP/IPK/UD.KB/IX/2011 Tanggal 15 September 2011.Jumlah Kewajiban : Rp. 400.571.391,60 ;2. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (GR)Nomor : 01/01/2012, tertanggal Sampit, 20 Januari 2012,Halaman 7 dari 33 halaman.

Surat Perintah Pembayaran (SPP) Pengganti Nilai Tegakan (GR)Nomor : 08/07/2012, tertanggal Sampit, 23 Juli 2012, PERHITUNGANKEWAJIBAN PEMBAYARAN : LHP Nomor dan Tanggal30/II/LHP/IPK/UD.KB/III/2012 Tanggal 28 Maret 2012.

Menteri Kehutanan RepublikIndonesia, kemudian dijawab oleh Tergugat melalui Nomor : S949/II KEU/2013, Hal : Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan danProvisi Sumber Daya Hutan Suplisi Atas Nama UD.

Karya Budi,tertanggal 11 Desember 2013 ;Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Surat Nomor : S949/Il KEU/2013, Hal : Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan dan ProvisiSumber Daya Hutan Suplisi Atas Nama UD.

Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 250911 tanggal 22 September 2011;2. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 250911 tanggal 22 September 2011;3. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 260911 tanggal 22 September 2011;4. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 260911 tanggal 22 September 2011;5.

Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 270911 tanggal 22 September 2011;6. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 280911 tanggal 22 September 2011;7. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 290911 tanggal 22 September 2011;5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusanyang mencabut surat objek perkara yaitu:1.

Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 250911 tanggal 22 September 2011;2. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 250911 tanggal 22 September 2011;3. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 260911 tanggal 22 September 2011;4. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPHalaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1672 K/Pdt/2018GR) Nomor 260911 tanggal 22 September 2011;5.

Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 250911 tanggal 22 September 2011;2. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPHalaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1672 K/Pdt/2018GR) Nomor 250911 tanggal 22 September 2011;3. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 260911 tanggal 22 September 2011;4. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 260911 tanggal 22 September 2011;5.

Surat Perintahn Pembayaran Pengganti Niiai tegakan (SPPGR)No.12.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.2. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.13.02.15.,tanggal 18 Februari tahun 2015.3. Surat Perintah Pembayar Pergantian Niiai Tegakan (SPPGR)No.14.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.4. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.15.02.15 tanggal 18 Februari tahun 2015.5.

Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.16.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.6. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.17.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.7. Surat Perintah pembayaran Pergantian Niiai tegakan (SPPGR) No.Halaman 24 Putusan Nomor 59/PDT/2018./PT JAP.18.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.8. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR) No.19.02.15. Tanggal 18 Februari tahun 2015.9.

Surat Perintah Pembayaran Pengganti Nilai tegakan (SPPGR)No.12.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.2. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.13.02.15.,tanggal 18 Februari tahun 2015.5. Surat Perintah Pembayar Pergantian Niiai Tegakan (SPPGR)No.14.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.A. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.15.02.15 tanggal 18 Februari tahun 2015.5.

Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.16.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.6. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.17.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.Halaman 25 Putusan Nomor 59/PDT/2018./PT JAP.10.deals12.13.14.15.Surat Perintah pembayaran Pergantian Niiai tegakan (SPPGR)No. 18.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No. 19.02.15.

Tanggal 18 Februari tahun 2015.Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegaka (SPPGR)No.20.02.15.tanggal 18 Februari tahun 2015.Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.21.02.15.tanggal 18 Februari tahun 2015.Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPP GR)No.39.02.15.tanggal 18 Februari tahun 2015.Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPP GR)No.40.02.15.tanggal 18 Februari tahun 2015.Surat Printah Pembayaran Pergantian mlai tegakan (SPPGR)No.41.02.15

Putusan Nomor 544 K/TUN/2016(ASOHAPEKA) yang menolak Pengembalian Setoran Ganti Rugi NilaiTegakan (GRNT)/Penggantian Nilai Tegakan (PNT) kepada ParaPenggugat;Bahwa, Surat Nomor : S$.45/SekjenKeu/2/2015, tanggal 30 Juni 2015,yang diterbitkan Tergugat, Perihal : Pengembalian Setoran Ganti RugiNilai Tegakan (GRNT) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yangditujukan kepada Ketua Asosiasi Pengusaha Pemanfaatan KayuKalimantan (ASOHAPEKA) yang menolak Pengembalian Setoran GantiRugi Nilai Tegakan (GRNT)/Penggantian

(PNT) DanaPenggantian Nilai Tegakan (PNT) yang ditujukan kepada KementerianKehutanan RI.

(GRNT)/ Pengganti Nilai Tegakan (PNT), antara lainHalaman 22 dari 46 halaman.

Menyatakan batal Surat Nomor : S.45/SekjenKeu/2/2015, Tanggal 30 Juni2015, perihal Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRNT)/Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang ditujukan kepada Ketua AsosiasiPengusaha Pemanfaatan Kayu Kalimantan (ASOHAPEKA) yang menolakPengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRNT) kepada ParaPenggugat;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : S.45/SekjenKeu/2/2015, Tanggal 30 Juni 2015, perihal Pengembalian Setoran GantiRugi Nilai Tegakan (GRNT)/ Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yangditujukan kepada Ketua Asosiasi Pengusaha Pemanfaatan KayuKalimantan (ASOHAPEKA) yang menolak Pengembalian Setoran GantiRugi Nilai Tegakan (GRNT) kepada Para Penggugat:;4.

Putusan Nomor 30 P/HUM/2017Tentang Penggantian Nilai Tegakan, 2. Peraturan Menteri KehutananRepublik Indonesia Nomor P.30/MenhutIl/2014 tentang InventarisasiHutan Menyeluruh Berkala Dan Rencana Kena Pada UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri, 3. PeraturanMenteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/Menhutll/2014tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran ProvisiSumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan DanGanti Rugi Tegakan, 4.

Pemanfaatan Kayu, Peraturan Menteri KehutananRepublik Indonesia Nomor P.68/MenhutII/2014 tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, GantiRugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan yang diajukan oleh AsosiasiPengusaha Hutan Indonesia (APHI) (Bukti P10);Halaman 30 dari 47 halaman.

Foto copy Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhutll/2009tentang Penggantian Nilai Tegakan dari Izin Pemanfaatan Kayu dan ataudari Penyiapan Lahan dalam Pembangunan Hutan Tanaman (Bukti P11);12. Foto copy Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan Nomor090314 atas nama PT. Berau Katerindo Lestari (Bukti P12);13. Foto copy Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan Nomor090215 atas nama CV. Dwi Mitra (Bukti P13);14.

Foto copy Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan SebagaiGanti Rugi Nomor 401111 atas nama PT. Sendawar Adhi Karya (BuktiP14);15. Foto copy Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan Nomor170415 atas nama CV. Dwi Mitra (Bukti P15);16. Foto copy Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan Nomor010413 atas nama PT.

Bahwa berkaitan angka 6 s.d. 8, dirasa adil dan wajar terhadappemegang izin (IPK, IPPKH, dan HGU) dikenakan pungutantambahan selain PSDH dan DR, yaitu berupa pungutan PenggantianNilai Tegakan.10.

Bahwa esensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41P/HUM/2011 tidaksaja ditujukan untuk pembatalan pemberlakuan kewajiban pembayarannilai tegakan kepada pemegang IUPHHK HT, tetapi juga ditujukanpembatalan kewajiban pembayaran nilai tegakan kepada pemegangHGU dan pelepasan kawasan hutan, mengingat Permenhut NomorP.20/MenhutII/2013 serta Permenhut Nomor P.14/MenhutII/2011merupakan pengaturan yang prematur karena kewajiban pembayarannilai tegakan belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59Tahun 1998 tentang

Putusan Nomor 62 P/HUM/2013pembayaran nilai tegakan sebagai jenis PNBP.

hutan (pohon)menjadi non kehutanan (kebun);Dalam rangka memungut penerimaan negara dari kKeuntungan yangdiharapkan akibat perubahan tegakan hutan (pohon) menjadi nonkehutanan (kebun), maka terhadap tegakan dari hutan negara yangdiperoleh melalui izin pemanfaatan kayu dari kawasan hutan produksiyang dikonversi perlu. dikenakan penggantian nilai tegakan darikegiatan tersebut;Atas dasar pertimbanganpertimbangan tersebut untuk memenuhi asaskepatutan dan kepantasan, maka Menteri Kehutanan menerbitkanperaturan

hutan (pohon)menjadi non kehutanan (kebun);Dalam rangka memungut penerimaan negara dari kKeuntungan yangdiharapkan akibat perubahan tegakan hutan (pohon) menjadi nonkehutanan (kebun), maka terhadap tegakan dari hutan negara yangdiperoleh melalui izin pemanfaatan kayu dari kawasan hutan produksiyang dikonversi perlu. dikenakan penggantian nilai tegakan darikegiatan tersebut;Atas dasar pertimbanganpertimbangan tersebut untuk memenuhi asaskepatutan dan keadilan, maka Menteri Kehutanan menerbitkanPeraturan

Terhadap tegakan pohon tersebut perlu dilakukanpenggantian nilai tegakannya, selain kKewajiban PSDH dan DR;Halaman 57 dari 62 halaman Putusan Nomor 62 P/HUM/2013 Bahwa dalam rangka memungut penerimaan negara dari kKeuntungan yangdiharapkan akibat perubahan tegakan hutan (pohon) menjadi non kehutanan(kebun), maka terhadap tegakan dari hutan negara yang diperoleh melaluiIPK dari Kawasan hutan produksi yang dikonversi perlu dikenakanpenggantian nilai tegakan dari kegiatan tersebut; Bahwa sesuai kewenangan

P. 14/MenhutII/2011tentang Pungutan Ganti Rugi Nilai Tegakan sudah dicabut dan dinyatakan tidakberlaku lagi, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41 P/HUM/2011, diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hariKamis, tanggal 09 Februari 2012 ; Bahwa berdasarkan point angka 7 dan 8 di atas Tergugat tidak berhak melakukanpungutan Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRT) terhadap Tergugat ;B.

Bahwa dasar pengenaan Pengganti Nilai tegakan (PNT) adalah PeraturanMenteri Kehutanan No. P.14/MenhutH/2011 tentang Izin PemanfaatanKayu, yang dalam Pasal 18 ayat (1) mengatur bahwa terhadap pemegangIPK wajib membayar Penggantian Nilai Tegakan IPK ;d.

/2012 tentangPengesahan Pungutan Pengganti Nilai Tegakan (PNT)113.

Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (GR) Nomor :02/03/2012, tertanggal 13 Maret 2012, Jumlah : Rp.193.950.645,84 (Vide Bukti P58 dan P59) ; 4. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (GR) Nomor :03/03/2012, tertanggal 27 Maret 2012, Jumlah : Rp.315.925.085,70 (Vide Bukti P64 dan P65) ; 5. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (GR)Nomor : 04/04/2012, tertanggal 03 April 2012, Jumlah : Rp.233.945 .532,06 (Vide Bukti P70 dan P71) ; 6.

Surat Perintah Pembayaran (SPP) Pengganti Nilai Tegakan (GR) Nomor :04/04/2012, tertanggal 03 April 2012, Jumlah : Rp.233.945.532,06 (Vide Bukti P70 dan P71) ; 2. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Pengganti Nilai Tegakan (GR)Nomor : 08/07/2012, tertanggal 23 Juli 2012, Jumlah : Rp.173.953.550,02 (Vide Bukti P108 dan P109) ; 3.

H.Supandi, S.H., M.Hum, sebagai anggota Maajelis, telahmembatalkan ketentuan kewajiban pembayaran nilai tegakan,karena Peraturan Pemerintah maupun UndangUndang sebagaiperaturan perundangundangan di atasnya tidak mengaturkewajiban pembayaran nilai tegakan sebagai jenis PNBP.Bahwa berdasarkan berbagai Putusan Mahkamah Agungtersebut di atas secara tegas menyatakan bahwa eksistensipemungutan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sebagaimanadiatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.

H.Supandi, S.H., M.Hum, sebagai anggota Mazjelis, telahmembatalkan ketentuan kewajiban pembayaran nilai tegakan,karena Peraturan Pemerintah maupun UndangUndang sebagaiperaturan perundangundangan di atasnya tidak mengaturkewajiban pembayaran nilai tegakan sebagai jenis PNBP.Halaman 31 dari 89 Putusan Perkara No. 255/G/2014/PTUNJKT11.

Dengan demikian eksistensiatau keberadaan dari Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sudahtidak ada.Bahwa berdasarkan isi pertimbangan hukum PutusanMahkamah Agung di atas, terdapat uraian bahwa substansi ataupokok materiil dari pertimbangan tersebut telah menguraikanfakta hukum bahwa Penggantian Nilai Tegakan (PNT)sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan RI.No.

Jika memang di dalam UU APBNtidak terdapat pos pendapatan penggantian nilai tegakan(PNT) sebagai salah satu jenis PNBP, maka bagaimanamungkin pungutan PNT diterapbkan kepada PENGGUGAT.c.

SPPGR Nomor 530912 tanggal 25 September 2012sejumlah Rp1.864.759.657,38.Bahwa dasar pengenaan Pengganti Nilai tegakan (PNT)adalah Peraturan Menteri Kehutanan No.

Yang berisi, Tindakan Hukum Tata Usaha Negara: tindakan hukumpembebanan Penggantian Nilai tegakan yang diberikan padaPenggugat;d. Yang bersifat Konkret : Surat S. 635 diterbitkan mengenai masalahtertentu yakni masalah pembayaran penggantian nilai tegakan yangdibebankan pada Penggugat;e. Individual ditujukan secara khusus kepada Penggugat;Halaman 3 dari 38 halaman. Putusan Nomor 73 PK/TUN/2016f.

S.635/VIBIKPHH/2014 tertanggal 18September 2014 Perihal Pembebanan Penggantian Nilai Tegakan (PNT)an. IPK PT.

,M.Hum, sebagai anggota Majelis, telah membatalkan ketentuankewajiban pembayaran nilai tegakan, karena Peraturan Pemerintahmaupun UndangUndang sebagai peraturan perundangundangan diatasnya tidak mengatur kewajiban pembayaran nilai tegakan sebagaijenis PNBP;11.

Dengan demikian eksistensi ataukeberadaan dari Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sudah tidak ada;Bahwa berdasarkan isi pertimobangan hukum Putusan MahkamahAgung di atas, terdapat uraian bahwa substansi atau pokok materiildari pertimbangan tersebut telah menguraikan fakta hukum bahwaPenggantian Nilai Tegakan (PNT) sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Menteri Kehutanan RI. No.

Jikamemang di dalam UU APBN tidak terdapat pos pendapatanpenggantian nilai tegakan (PNT) sebagai salah satu jenis PNBP,maka bagaimana mungkin pungutan PNT diterapbkan kepadaPenggugat;c.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor S.45/SekjenKeu/2/2015,Tanggal 30 Juni 2015, Perihal Pengembalian Setoran Ganti RugiTegakan (GRNT)/Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang ditujukankepada Ketua Asosiasi Pengusaha Pemanfaatan Kayu Kalimantan(ASOHAPEKA) yang menolak memproses Pengembalian Setoran GantiRugi Nilai Tegakan (GRNT) kepada Para Penggugat;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor$.45/SekjenKeu/2/2015, Tanggal 30 Juni 2015, Perihal PengembalianSetoran Ganti Rugi Tegakan (GRNT)/Penggantian Nilai Tegakan (PNT)yang ditujukan kepada Ketua Asosiasi Pengusaha Pemanfaatan KayuKalimantan (ASOHAPEKA) yang menolak memproses PengembalianSetoran Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRNT) kepada Para Penggugat;Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 59 PK/TUN/20184.

Mewajibkan Tergugat untuk segera memproses Surat AsosiasiPengusaha Pemanfaatan Kayu Kalimantan (ASOHAPEKA) Nomor12/ASOHAPEKA/VI/2014, tanggal 25 Juni 2014, Perihal TagihanPengembalian Dana Penggantian Nilai Tegakan (PNT) kepada ParaPenggugat, yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan;5.

Bahwa pada saat Penggugat mengelola hasil Hutan Kayu Tanaman Industritersebut Tergugat secara melawan hukum telah menerbitkan PeraturanMenteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menhutll/2014 tentangTata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provinsi Sumber DayaHutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan,Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.62/Menhutll/2014tentang izin Pemanfaatan Kayu, Peraturan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.68

Nomor P.68/MenhutlI/2014 tentangPenetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provinsi SumberDaya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan, dapatdibuktikan dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung RI melalui PutusanNomor 12 P/HUM/2015 tanggal 29 Mei 2015;5.

Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan danPenggantian Nilai Tegakan adalah perbuatan bertentangan dengan Undangundang (melanggar hukum);3.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.52/Menhutll/2014tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan PenyetoranProvisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian NilaiTegakan Dan Ganti Rugi Tegakan;2.3.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.62/Menhutll/2014tentang Izin Pemanfaatan Kayu;2.3.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 68/Menhutll/2014tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan UntukPerhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan,dan Penggantian Nilai Tegakan;Bahwa terhadap putusan

dan ganti rugi tegakan;Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhutl/2014 tentang Izinpemanfaatan kayu;Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P/68/Menhutl/2014 tentangPenetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumberdaya hutan, ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan;Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI tersebut Penggugatberanggapan seolaholah daya laku putusan Mahkamah Agung RI tersebutberlaku surut sehingga Penggugat menuntut pengembalian PenggantianNilai Tegakan (

), dimana dinyatakan Penggugat dikenakankewajiban pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sejumlah Rp5.928.231.256,00.

akan tetapiTergugat tetap pada keputusannya dengan menerbitkan objek sengketaaquo yaitu Surat Keputusan Nomor : S. 1485 / BIKPHH1/2014 tanggal11 Desember 2014 perihal Penggantian Nilai Tegakan atas nama PT.Peranap Timber d.h PT Uniseraya ;Bahwa Keputusan Tergugat a quo telah menetapkan, PengenaanPenggantian Nilai Tegakan terhadap PT.

Uniseraya, yang menyatakanPengenaan Penggantian Nilai Tegakan terhadap PT. Peranap Timberd.h PT. Uniseraya sejumlah Rp 5.928.231.256,00.

Sepatutnya Tergugat II tidakmelakukan penafsiran terhadap frase kewajiban lain sebagaikewajiban membayar Penggantian Nilai Tegakan, karena ketentuanPenggantian Nilai Tegakan secara yuridis telah dinyatakan batal demihukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh putusan MahkamahAgung R.1 tersebut ;Halaman 19 dari 37 halaman.

Tepergugat tidak memiliki Kewenangan untuk menerima keberatanmbayaran Penggantian Nilai Tegakan sebesar Rp 5.928.231.256maupun memproses keberatan diajukan oleh Penggugat.6.

Kemudian terdakwa menemui saksi Yosse untukmeminta izin menggunakan izin inventarisasi kayu tegakan milik saksi Yosse untukmembuat SKSKB kayu milik saksi Maihardi.

oleh terdakwa berdasarkan dokumen Izin Inventarisasi Kayu Tegakan miiksaksi Yosse Rizal Alias Yos Bin Ridwan Alias Yos Bin Ridwan di lokasi Desa TalangSepakat Kec.

terdakwa untuk meminta izin menggunakan izininventarisasi kayu tegakan milik saksi Maihardi untuk membuat SKSKB kayu miliksaksi Maihardi.

Mukomuko yang memiliki dokumen izininventarisai kayu tegakan adalah saksi Yosse Rizal dengan alamat lokasi kayu Desa Talang Sepakat Kec.V Koto Kab.

hukum tetap dan/atau ada Penetapan atauPutusan lain yang mencabutnya;Memerintahkan Tergugat II menunda daya berlaku dan tindakanadministratif selanjutnya objek sengketa terdiri dari Surat KepalaBalai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVI Manokwari PapuaBarat Nomor S.367/VI/BPHP.XVI3/2018, tanggal 4 Oktober 2018,Hal Peringatan Tagihan Ke1 Kewajiban Piutang Lama PenggantiNilai Tegakan (PNT) atas nama CV Alco Timber Irian, dan suratKepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVI ManokwariPapua

Barat Nomor S.406/VI/BPHP.XVI3/2018, tanggal 7November 2018, Hal Peringatan Tagihan Ke2 Kewajiban PiutangLama Pengganti Nilai Tegakan (PNT) atas nama CV Alco TimberIrian, selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan, sampaiperkara ini di putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atauada Penetapan atau Putusan lain yang mencabutnya;B.

2018 Hal Peringatan Tagihan ke1Kewajiban Piutang Lama Pengganti Nilai Tegakan (PNT) atasnama CV Alco Timber Irian;Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVIManokwari Papua Barat Nomor S.406/VI/BPHP.XVI3/2018tanggal 7 November 2018, Hal Peringatan Tagihan Ke2Kewajiban Piutang Lama Pengganti Nilai Tegakan (PNT) atasnama CV Alco Timber Irian;3.

Tagihan ke1 Kewajiban Piutang Lama PenggantiNilai Tegakan (PNT) atas nama CV Alco Timber Irian, dan SuratKepala Balai Pengelolaan WHutan Produksi Wilayah XVIManokwari Papua Barat Nomor S.406/VI/BPHP.XVI3/2018tertanggal 7 November 2018 tentang Peringatan Tagihan ke2Halaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 186 K/TUN/2020Kewajiban Piutang Lama Pengganti Nilai Tegakan (PNT) atasnama CV Alco Timber Irian;4.

Kewajiban pembayaran nilai tegakan tersebut dianggap sebagaisalah satu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang wajibdibayar oleh Pemohon.

Pemerintah yang mengatur tentangkewajiban pembayaran nilai tegakan sebagaimana salah satu jenisPNBP;.

Peraturan Menteri KehutananRepublik Indonesia Nomor P.52/MenhutlI/2014 tentang Tata CaraPengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Data Hutan,Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan, 4.Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.62/Menhut11/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, 5.

Peraturan Menteri KehutananRepublik Indonesia Nomor P.68/MenhutlI/2014 tentang PenetapanHarga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber DayaHutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan,bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggiyaitu Pasal 23 A UndangUndang Dasar 1945, UndangUndang NomorHalaman 15 dari 32 halaman.

Oleh karenanya, Penggantian Nilai Tegakan (PNT)terhadap Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lahan(APL) tetap dikenakan;Bahwa begitu juga dengan Putusan Nomor 12 P/HUM/2015 tertanggal 29Mei 2015 yang membatalkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang BerlakuPada Kementerian Kehutanan Berikut Lampirannya Angka XI TentangPenggantian Nilai Tegakan, sehingga Penggantian Nilai Tegakan (PNT)yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah

Lampiran Angka Romawi Ill Permenhut Nomor 52 Tahun2014, mengenai Surat Perintah Pembayaran (SPP)Penggantian Nilai Tegakan (PNT);v. Lampiran Angka Romawi VII Permenhut Nomor 52 Tahun2014, mengenai Laporan Pembayaran luran KehutananPenggantian Nilai Tegakan (PNT);Halaman 19 dari 93 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2015w. Lampiran Angka Romawi XI Permenhut Nomor 52 Tahun2014, mengenai Laporan Rekapitulasi Penerbitan SuratPerintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPPNT);x.

Lampiran Angka Romawi XIV Permenhut Nomor 52 Tahun2014, mengenai Laporan Realisasi Penerimaan luranKehutanan (LRPIK) Penggantian Nilai Tegakan (PNT);y. Lampiran Angka Romawi XVII Permenhut Nomor 52 Tahun2014, mengenai Laporan Gabungan Realisasi Penerimaanluran Kehutanan (LGRPIK) Penggantian Nilai Tegakan(PNT);z. Lampiran Angka Romawi XX Permenhut Nomor 52 Tahun2014, mengenai Surat Perintah Pembayaran DendaKeuangan (SPPDENKEU) Penggantian Nilai Tegakan(PNT);10.4.

Dan Penggantian Nilai Tegakan ;8.

Putusan Nomor 12 P/HUM/2015Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber DayaHutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan Dan Ganti Rugi Tegakan, 4.Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.62/Menhut!l/2014tentang Izin Pemanfaatan Kayu, 5.

makna bahwa (1)Penggantian Nilai Tegakan (PNT) adalah pungutan selain PSDH dan DRHalaman 88 dari 93 halaman.

Kemudian setelah mendapat izin menggunakan dokumen izin Inventarisasikayu tegakan milik terdakwa, saksi Indawan Bin Yansori sebagai petugas Dinas KehutananKab. Mukomuko yang berwenang mengeluarkan dokumen SKSKB (Surat Keterangan Sah KayuBulat) menyiapkan dokumen untuk pembuatan SKSKB tersebut. Bahwa dalam syaratpembuatan SKSKB yaitu harus ada dokumen izin Inventarisasi Kayu tegakan. Kemudian untukpembuatan dokumen kayu milik Maihardi.

terdakwa untuk meminta izin menggunakan izininventarisasi kayu tegakan milik saksi Maihardi untuk membuat SKSKB kayu miliksaksi Maihardi.

terdakwa untuk meminta izin menggunakan izininventarisasi kayu tegakan milik saksi Maihardi untuk membuat SKSKB kayu milik saksiMaihardi.

benar saksi Indawan menemui terdakwa untuk meminta izin menggunakan izininventarisasi kayu tegakan milik saksi Maihardi untuk membuat SKSKB kayu milik saksiMaihardi.

Bahwa benar semua ketentuan di atas dapat di Penuhi olehPenggugat, namun Penggugat tidak melaksanakan kewajibanuntuk Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) akibatPerbuatan Penggugat, Tergugat menerbitkan 7 Surat PerintahPembayaran Pengganti Nilai Tegakan (SPPGR) sebagaimanadi dalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat anggka8.4.

Surat Perintan Pembayaran Penganti Nilai Tegakan (SPPGR)No.250.911 tanggal 22 September 2011.2. Surat Perintah Pembayaran Penganti Nilai Tegakan (SPPGR)No.250911 tanggal 22 September 2011.3. Surat Perintah Pembayaran Penganti Nilai tegakan (SPPGR)No.260911, tanggal 22 September 2011.4. Surat Perintah Pembayaran Pergantian, Nilai Tegakan (SPPGR),No.260911 tanggal 22 September tahun 2011.5. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tergakan (SPPGR)No.270911, tanggal 22 September tahun 2011.6.

Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPPGR)No.280911, tanggal 22 September tahun 2011.7.

Surat Perintah Pembayaran Pengganti Nilai tegakan (SPPGR) No.250911 tanggal 22 September tahun 2011.2. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan(SPPGR) No.250911, tanggal 22 September tahun 2011.3. Surat Perintah Pembayar Pergantian Nilai Tegakan (SPPGR) No.260911 tanggal 22 September tahun 2011.4. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan(SPPGR) No.260911 tanggal 22 September tahun 2011.Halaman 21 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT JAP5.

Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan(SPPGR) No.270911 tanggal 22 September tahun 2011.6. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan(SPPGR) No.280911 tanggal 22 September tahun 2011.7. Surat Perintah pembayaran Pergantian Nilai tegakan (SPPGR) No.2909 11 tanggal 22 September tahun 12011.DALAM POKOK PERKARA.1. Mengabulkan Jawaba Tergugat untuk seluruhnya.2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Sempurna.3. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah kabur.4.

; Foto copy Surat Perintah Pembayaran Ganti Rugi Tegakan (SPPGR)Nomor 02 09 12 tertanggal 6 September 2012 (foto copy sesuai asli) ; Foto copy Surat Perintah Pembayaran Ganti Rugi Tegakan (SPPGR)Nomor 03 09 12 tertanggal 6 September 2012 (foto copy sesuai ashi) ; Foto copy Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorP.14/MenhutII/2011 tanggal 10 Maret 2011 (foto copy dari foto copy) ; Foto copy Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorP.65/MenhutII/2009 tanggal 19 Oktober 2012

(GR) Nomor 011112 tanggal 13 Desember 2011 (foto copy dari fotoCOPY) 5 mn enema annem anna nn nnn ne ne ee ee ne ne en ennHalaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor 51/G/2014/PTUNPLG10.11.12.13.T1CT1DT2AT2BT3AT3BT4AT4BT4CT5AT5BFoto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan(GR) Nomor 020912 tanggal 13 Desember 2011 (foto copy sesuai asli) ;Foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan(GR) Nomor 030912 tanggal 06 September 2011 (foto copy sesuai ashi) ;Foto

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P.14/MenhutII/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang pada pokoknya mengatur bahwaprosedur pengenaan PSDH, DR, dan penggantian nilai tegakkan dimana kepala dinaskehutanan kabupaten/kota memerintahkan pejabat penaglh PSDH, DR dan kepala balaimemerintahkan Pejabat Penagih penggantian nilai tegakan, untuk menerbitkan SPP PSDH,SPP DR dan SPP ganti rugi nilai tegakan dengan demikian secara formil Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat memilki kewenangan untuk dapat

menerbitkan suratperingatan Permtah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan sebagaimana dimaksud dalamObjekObjek Sengketa aquo ; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan persoalan hukum yangkedua, yang pada pokoknya mempersoalkan Apakah Penagihan Penggantian Nilai Tegakan(PNT) sebagaimana dimaksud dalam ObjekObjek Sengketa aquo didasarkan padaPeraturan PerundangUndangan Yang Berlaku yang terkait dengan sektor PenerimaanNegara yang dalam hal ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan

P.14/MenhutII/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, khususnya adalahketentuan yang menjadi dasar pemberlakuan Penggantian Nilai Tegakan (PNT)sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum, dengandemikian sejak Putusan tersebut diucapkan pada tanggal 09 Februari 2012, menurut hematMajelis Hakim eksistensi atau keberadaan dari Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sudahtidak ada ; Menimbang, bahwa selain

Memerintahkan Tergugat untuk menunda daya berlaku dantindakan administratif selanjutnya dari objek sengketa berupa SuratKeputusan Direktur luran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor:222/IPHH/PNBP/HPL.4/7/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang PenetapanPiutang Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sebagai Tindak Lanjut TemuanBPKRI pada Laporan Keuangan KLHK Tahun 2016 (Piutang Lama) atasnama CV.

Surat Keputusan Direktur luran dan Peredaran Hasil HutanNomor: 222/IPHH/PNBP//HPL.4/7/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentangPenetapan Piutang Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sebagai TindakLanjut Temuan BPKRI pada Laporan Keuangan KLHK Tahun 2016(Piutang Lama) atas nama CV. Alco Timber Irian;b.

Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVIManokwari Papua Barat Nomor: S.367/VI/BPHP.XVI3/2018 tanggal 4Oktober 2018, Hal : Peringatan Tagihan ke1 Kewajiban Piutang LamaPengganti Nilai Tegakan (PNT) atas nama CV. Alco timber Irian;c. Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVIManokwari Papua Barat Nomor: S.406/VI/BPHP.XVI3/2018 tanggal 7November 2018, Hal : Peringatan Tagihan ke2 Kewajiban PiutangLama Pengganti Nilai Tegakan (PNT) atas nama CV.

Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur luran danPeredaran Hasil Hutan Nomor: 222/IPHH/PNBP/HPL.4/7/2018 tanggal31 Juli 2018 tentang Penetapan Piutang Penggantian Nilai Tegakan(PNT) sebagai Tindak Lanjut Temuan BPKRI pada Laporan KeuanganKLHK Tahun 2016 (Piutang Lama) atas nama CV. Alco Timber Irian;b.

Put. 112/B/2019/PTTUN MksS.367/VI/BPHP.XVI3/2018 tanggal 4 Oktober 2018, Hal : PeringatanTagihan ke1 Kewajiban Piutang Lama Pengganti Nilai Tegakan (PNT)atas nama CV. Alco Timber Irian;4.