Nomor 88 K/Pdt.SusPHI/201611.12.13.dilakukan oleh PK FLOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI in casu Tergugat II;Bahwa Para Penggugat tidak mengetahui adanya mogok kerja yangmenuntut UMSK Tahun 2014 dan UMK dan UMSK Tahun 2015, karena tidakada pemberitahuan mogok kerja yang dilakukan oleh anggota dan PKFLOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI in casu Tergugat II kepada PengurusSerikat Buruh PK FKUISBSI; Bahwa Pengurus Serikat Buruh PK FLOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI incasu Tergugat Il, seharusnya memberitahukan kegiatan rencana

Bahwa dalam perkara a quoPerjanjian Bersama PB tentang UMK dan UMSK Tahun 2014 danUMSK Tahun 2015 telah menghilangkan Tunjangan Tidak Tetap (T3)yang telah menjadi kebiasaan dan diberikan pada masamasasebelumnya ternyata ditiadakan sehingga bertentangan Pasal 90 danPasal 91 dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan hukum yang berlaku, dalam perkara a quoPerjanjian Bersama PB tentang UMK dan UMSK Tahun 2014 danUMSK Tahun 2015 bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 PergubJawa

yang tidak halal,yaitu dengan objek upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) SidoarjoTahun 2015 menjadi dibayar dibawah UMSK Sidoarjo Tahun 2015;Seharusnya Rp2.975.500,00/bulan (bukti T.1,1,) dibayarRp2.263.000,00/bulan (bukti P1), sehingga selisin Rp712.500,00/bulan/per pekerjaburuh.

Oleh karena dalam pertimbangan hukumnya darihalaman 62 hingga halaman 67 dalam pertimbangan hukumnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat sesuai bukti surat Tergugat yakni T.I1 tentangpemberlakuan UMSK 2014, UMK 2015 dan UMSK 2015 telah ditentukandalam Perjanjian Bersama tertanggal 25 Februari 2015 antara Tergugat l,Tergugat Il dan FSP KEP MBU KSPI PT Langgeng Makmur Industri Tbk.dengan ketentuan sebagai berikut:Hal 23 dari 33 hal. Put.

, sedangkan berdasarkanbukti surat T.I1 menentukan kekurangan UMSK 2014 akan diberikansebesar Rp100.000,00 dan dibayarkan pada bulan Agustus danHal 24 dari 33 hal.

April 2018, Perihal: Penetapan UMSK Batam2018, dikirimkan kepada Gubernur dan Gubernurmengembalikan surat tertanggal 24 April 2018, Perihal:Penetapan UMSK Batam 2018 karena bahan dan lampiranyang disampaikan melalui Walikota Batam belummemenuhi mekanisme penetapan upahsektoral;Bahwa Gubernur Kepri pada tanggal 2 Mei 2018melakukan pertemuan dengan Kadin Kepri dan ApindoKepri, dinataranya membahas terkait masalah UMSKBatam karena kedua belah pihak belum ada titik temuterkait UMSK Batam;Bahwa Gubernur

Kepri pada tanggal 4 Mei 2018melakukan pertemuan dengan Perwakilan Aliansi SerikatPekerja untuk mencari solusi terkait UMSK Batam karenakedua pihak masih belum ada titik temu terkait UMSK.

Bahwa Gubernur, Ketua DPRD dan FKPD Provinsi Kepripada tanggal 15 Mei 2018 melakukan pertemuan denganPerwakilan Aliansi Serikat Pekerja dengan APINDO untukmencari solusi terkait UMSK Batam dan APINDO sepakatuntuk membahasnya pada tanggal 18 Mei 2018 setelahmelakukan perundingan dengan Dinasker Provinsi Kepridan Dinasker Batam:;Bahwa pada tanggal 8 Juni 2018, Gubernur Keprimengeluarkan SK UMSK Batam Tahun 2018 (ObjekSengketa);Bahwa Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yangmemeriksa, mengadili dan memutus

Kepri) untuk melengkapikronologis pembahasan UMSK Batam 2018 dan padatanggal 3 April 2018 Disnaker Prov.

:Bahwa syarat utama dari terlaksananya mekanismesebagaimana pasal 49 ayat (1) PP No.78 Tahun2015 Tentang Pengupahan adalah adanya saranauntuk merundingkan UMSK yakni tersedianya AsosiasiPengusaha untuk berunding;Bahwa untuk membahas UMSK antara Asosiasipengusaha dengan pihak serikat pekerja/buruh harusdidukung dengan kesediaan untukberunding;Bahwa dalam perkara a quo, kendala pelaksanaanpasal 49 ayat (1) PP No.78 Tahun 2015 TentangPengupahan adalah antara lain tidak semuaAsosiasi Pengusaha tersedia

Bahwa Upah Minimum Sektoral Kabupaten(UMSk) diberlakukan untuk seluruhperusahaan yang berada dalam sektor yangsama di satu wilayah Kabupaten, sehinggausulan UMSK yang hanya diberlakukan untukperusahaan tertentu (bukan sektor unggulantertentu) adalan adalah cacat hukum karenatidak sesual dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, yaituPasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri TenagaKerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang UpahMinimum (angka 3.a halaman 3);3.11.3.2.

Bahwa terkait dengan point (3.a.) ini, KetuaDewan Pengupahan Kabupaten Gresik yangjuga merupakan Kepala Dinas Tenaga KerjaKabupaten Gresik, telah menyatakan didalam rapat dewan pengupahan yang padaintinya menyampaikan bahwa: Usulan UpahMinimum Sektor Kabupaten (UMSK) untukperusahaan tertentu tidak dapat disebutUpah Minimum Sektor Kabupaten (UMSk)(angka 3.6 halaman 3);3.11.3.3. Bahwa kami berharap kepada Bupati Gresik agarberkenan: (a) Menolak atau mengembalikan hasilHalaman 13 dari 48 halaman.

Surat Kepala Dinas Tenga Kerja danTransmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor560/246/108.4/2018 tanggal 25 Juni 2018Perihal Undangan, yang pada intinyamengundang untuk membahas UMSK Gresik(mohon disebut Surat Disnaker Jatim 246/2018);3.11.5.2.

Bahwa dari lima tahap tata cara dan tahapan penetapan UpahMinimum Kabupaten/Kota (UMSK), sebagaimana yangdisebutkan dalam 4.2. tersebut, Dewan Pengupahan KabupatenGresik masih belum menyelesaikan tahap pertama.

;UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berlaku sejak ditetapkan olehgubernur;Pasal 14 ayat(1)Besaran UMSP dan/atau UMSK sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disepakatioleh asosiasi perusahaan dan serikatHalaman 31 dari 48 halaman.

Dalam Putusan Sela (Provisi): Memerintahkan Tergugat untuk membayar penyesuaian upahPenggugat terhadap UMSK Tahun 2019 di bulan Januari s/d AprilHalaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 25 K/Pdt.SusPHI/2021Tahun 2019 secara tunai dan seketika dengan rincian sebagai berikut:: Abdul Karim;: Rp1.922.700;: Rp3.017.385;NamaUpah Pokok JanApr 2019Upah Pokok Vr. UMSK 2019Selisin Upah PenyesuaianUMSK Belum TerbayarJanApr 2019NamaUpah Pokok JanApr 2019Upah Pokok Vr.

UMSK 2019Selisin Upah PenyesuaianUMSK Belum TerbayarJanApr 2019NamaUpah Pokok JanApr 2019Upah Pokok Vr. UMSK 2019Selisin Upah PenyesuaianUMSK Belum TerbayarJanApr 2019NamaUpah Pokok JanApr 2019Upah Pokok Vr. UMSK 2019Selisin Upah PenyesuaianUMSK Belum TerbayarJanApr 2019NamaUpah Pokok JanApr 2019Upah Pokok Vr. UMSK 2019Selisin Upah PenyesuaianUMSK Belum TerbayarJanApr 2019NamaHalaman 3 dari 21 hal. Put.

UMSK 2019 : Rp3.017.385;Selisin Upah PenyesuaianUMSK Belum TerbayarJanApr 2019 : Rp4.378.740;Nama : Kuat Budi;Upah Pokok JanApr 2019 : Rp2.148.000;Upah Pokok Vr. UMSK 2019 : Rp3.017.385;Selisin Upah PenyesuaianUMSK Belum TerbayarJanApr 2019 : Rp3.477.540;Nama : Zaenal:Upah Pokok JanApr 2019 : Rp9g04.800;Upah Pokok Vr. UMSK 2019 : Rp3.017.385;Selisin Upah PenyesuaianUMSK Belum TerbayarJanApr 2019 : Rp8.450.340Nama : Adi S;Upah Pokok JanApr 2019 : Rp2.262.000;Upah Pokok Vr.

UMSK 2019 : Rp3.017.385;Selisin Upah PenyesuaianUMSK Belum TerbayarJanApr 2019 : Rp3.021.540;Nama : Suwandi:Upah Pokok JanApr 2019 : Rp2.262.000;Upah Pokok Vr. UMSK 2019 : Rp3.017.385;Selisin Upah PenyesuaianUMSK Belum TerbayarJanApr 2019 : Rp3.021.540;Nama : Itsan;Upah Pokok JanApr 2019 : Rp2.262.000;Upah Pokok Vr. UMSK 2019 : Rp3.017.385;Halaman 4 dari 21 hal. Put.

: Rp3.017.385 x 7 bulan;Total Upah Mei s/d Des 2019 =: Rp24.139.080; Nama : Adi S;Upah Pokok UMSK : Rp3.017.385 x 7 bulan;Total Upah Mei s/d Des 2019: Rp24.139.080; Nama : Suwandi;Upah Pokok UMSK : Rp3.017.385x 7 bulan;Total Upah Mei s/d Des 2019: Rp24.139.080; Nama : Itsan;Upah Pokok UMSK : Rp3.017.385 x 7 bulan;Total Upah Mei s/d Des 2019 =: Rp24.139.080; Nama : Sulaiman;Upah Pokok UMSK : Rp3.017.385 x 7 bulan;Total Upah Mei s/d Des 2019: Rp24.139.080; Meletakkan sita terhadap barang/asset berharga

: UMSK/Sektoral,2. Kelompok Il : UMK,3.

Selain upah minimum sebagaimana dimaksuddalam pasal 2 huruf a, Gubernur dapatmenetapkan UMSP dan/atau UMSK ataskesepakatan organisasi perusahaan denganserikat pekerja/serikat buruh di sektor yangbersangkutan;ili.

Gubernur Propinsi BarNo. 560/1186/Hubin tentang Rekomendasi UMSK Cilegon (fotokopi sesfotokopi);15.)

tahun 2015, berlakunya bulan Juli 2015; Bahwa bagi pekerja yang belum dibayar akan diwajibkan bagi perusahaanuntuk membayar mulai bulan Agustus 2015, dirapel pada bulan Pebruari 2016; Bahwa dalam setiap pembahasan saksi selalu hadir; bahwa tidak dibahas UMSK berlaku sampai kapan; Bahwa saksi tahu jumlah yang diterima pekerja sektoral; Bahwa UMSK tahun 2015 sebesar Rp.3.078.000; Bahwa UMK tahun 2015 sebesar Rp.2.076.000; Bahwa tahun 2016 tetap diberlakukan UMSK 2015 sebelum ada pencabutan; Bahwa

UMSK tergantung dewan pengupahan melaksanakan atau tidak; Bahwa untuk UMSK 2016 belum ada pembahasan; Bahwa UMSK mulai pengusulan 2 Mei 2015, pembahasannya dimulai tahun2013; Bahwa setelah pengusulan Rekomendasi ke gubernur; Bahwa rekomendasi dari kesepakatan dari notulen; Bahwa perusahaan yang berada di Cilegon yaitu : perusahaan besar ada Halaman 73 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUNSRG 176, perusahaan sedang 342, dan perusahaan kecil ada 541; Bahwa tidak ada perusahaan yang

rapel gaji;c) Karyawan kontrak dan II tidak naik UMSk; .

SJM yang pada pokoknya SPI sepakat Karyawan kontrak dan IItidak naik UMSK namun PUK FSPMI PT. SJM tetap bertahan dengantuntutannya yaitu menginginkan semua karyawan kontrak dan II harus naikmengikuti UMSK;Bahwa atas tindakan PUK FSPMI PT.

, yang karyawan kontraksatu dua tidak mengikuti UMSK, sedangkan kontrak ke 3 mengikuti UMSK;Bahwa untuk karyawan tetap besaran UMSK nya sebesar Rp.4.481.000,,sedangkan untuk karyawan kontrak sebesar Rp.3.950.000, dan itu masihmenggunakan UMSK tahun 2017; Bahwa ada dua serikat pekerja yaitu FSPMI yang beranggotakan karyawantetap dan karyawan kontrak kurang lebih 270an dan SPI yangberanggotakan kurang lebih 500an; Bahwa telah dilakukan mediasi dengan Disnaker, perusahaan yang diwakilioleh kuasa hukum

Bahwa Diktum Ketiga UMSK Tanggal 4 Mei 2018 tidak pernahada pada UMSK tahuntahun sebelumnya. Atas perintah dalam Diktum KetigaUMSK tanggal 4 Mei 2018 a quo, Penggugat telah bersepakat dengan serikatpekerja mengenai kenaikan upah tahun 2018. Dengan adanya UMSK perubahantanggal 8 Juni 2018 yang telah merubah diktum ketiga, maka Penggugatdianggap kurang bayar oleh Pengawas Ketenagakerjaan.

Bahwa untuk tahuntahunsebelumnya Penggugat selalu membayar sesuai UMSK yang berlaku namununtuk tahun ini tidak dibayarkan sesuai UMSK perubahan;Halaman 86 dari 92 hal.

Nomor 1133 K/Pdt.SusPHI/2017Penggugat pada bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan Maret 2016,dengan rincian perhitungan sebagai berikut : Upah Yang UMSK Kekurangan TotalNo.

Menghukum Tergugat untuk membayarkan kekurangan upah/gaji ParaPenggugat pada bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan Maret 2016,dengan rincian perhitungan sebagai berikut : Upah Yang UMSK Kekurangan TotalNo Nama Diterima 2016 Upah 3 bulan Kekuranganmor upah Halaman 19 dari 45 hal. Put.

Akan tetapi Para Termohon Kasasi tidakbersedia, karena jumlahnya tidak cocok dengan keinginan ParaTermohon Kasasi yang menginginkan UMSK sebesar Rp2.471.000,00.Padahal sesuai P9 dan T9 UMSK Deli Serdang tahun 2016 sebesarRp2.403.000,00. Namun pada Juni 2016 Pemohon Kasasi kembalimenyurati Para Termohon Kasasi agar mengambil rafelnya untukkekurangan upah.

SUMUT Nomor188.44/87/KPTS/TAHUN 2016 Tanggal 25 Februari 2016 tentangbesaran UMSK Deli Serdang tersebut ditandatangani adalah per 25Februari 2016.Lalu apakah pembayaran upah bulan Januari Februari 2016 yangmasih mempedomani UMSK Deli Serdang 2015 serta merta sebagaiperbuatan melawan hukum dibidang ketenagakerjaan?2.

Padahal yang ditetapkan oleh SKGubernur SUMUT Nomor 188.44/87/KPTS/TAHUN 2016 Tanggal 25Februari 2016, UMSK Deli Serdang 2016 = Rp2.403.000,00Bahwa terhadap 5 item yang diuraikan di atas sama sekali tidak pernahmenjadi pertimbangan hukum oleh Judex Facti sebelum menyimpulkantentang perbuatan Pemohon Kasasi yang belum membayar kekuranganupah Para Pemohon Kasasi atau membayar upah pemohon kasasisesuai UMSK 2015, sebagai perbuatan melawan hukum, adalahpertimbangan hukum putusan yang belum sempurna (

Gubernur dapat menetapkan UMSP dan/ atau UMSK ;(2).

Bagi daerah yang belum ada penetapan UMSK tahunsebelumnya, berlaku UMK tahun berjalan; Hal 28 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDGb. Bagi daerah yang telah ada penetapan UMSK tahunS@DEIUMNYA: 222 nnn n nnn nena nnn nnn enn enn nnn eee1. Berlaku UMSK tahun sebelumnya, jika besarannya lebih tingg!daripada besaran UMK tahun berjalan; atau; 2.

Bagi daerah yang belum ada penetapan UMSK tahunsebelumnya, berlaku UMK tahun berjalan;b. Bagi daerah yang telah ada penetapan UMSK tahunSebelUMNYa: 22222 nn nnn nnn nnn nnn nee nee1. Berlaku UMSK tahun sebelumnya, jika besarannya lebihtinggi daripada besaran UMK tahun berjalan; atau;2.

Bagi daerah yang belum ada penetapan UMSK tahun sebelumnya,berlaku UMK tahun berjalan; d. Bagi daerah yang telah ada penetapan UMSK tahun sebelumnya:3. Berlaku UMSK tahun sebelumnya, jika besarannya lebih tinggidaripada besaran UMK tahun berjalan; atau; 4.

Bagi daerah yang belum ada penetapan UMSK tahunsebelumnya, berlaku UMK tahun berjalan;b. Bagi daerah yang telah ada penetapan UMSK tahunS@DeIUMN YA: 222 nnn n nnn nn nnn nnn n nee ee1. Berlaku UMSK tahun sebelumnya, jika besarannya lebihtinggi daripada besaran UMK tahun berjalan; atau ;Hal 56 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG2. Berlaku UMK tahun berjalan, jika besaran UMSK tahunsebelumnya lebih rendah daripada besaran UMK tahunberjalan ; 22222222 222 2f.

Menyatakan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) perusahaan Penggugatdengan Kode KBLI 29300 yang tidak tercantum dalam KeputusanGubernur Jawa Barat Nomor : 561/KEP.1486Bangsos/2016 tentangUpah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barattahun 2017, sehingga Penggugat tidak wajib membayar upah minimumsektor kabupaten/kota (UMSK) di daerah Provinsi Jawa Barat tahun2017;3.

Menyatakan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) perusahaan Penggugatdengan Kode KBLI 29300 tidak tercantum dalam Keputusan GubernurJawa Barat Nomor : 561/KEP.1486Bangsos/2016 tanggal 30 Desember2016, tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di daerah ProvinsiJawa Barat tahun 2017, sehingga Penggugat tidak wajib membayar upahminimum sektor kabupaten (UMSK) Bogor tahun 2017;3.

SusPHI/2020tanda daftar Perusahaan Penggugat kode KBLI 29300 tidak tercantum dalamKeputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMSK Tahun 2017, makaPenggugat tidak wajib melaksanakan UMSK Kabupaten Bogor tahun 2017:Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BPS tahun 2009 secara tegasmembedakan Kode 293 dengan 2930 dan 29300;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan

Bahwa kemudian di pasalpasal berikutnyamuncul istilah organisasi perusahaan atau asosiasi perusahaan dalamPasal 11, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dalam ketentuan yangmengatur tentang UMSP/UMSK.

Gubernursecara undangundang bertugas mengeluarkan penetapan bagi UMK, UMSPdan UMSK.

dan nyata, tidak melindungi pekerja dikarenakantidak menjadikan UMSP atau UMSK sebagai HAK Pekerja.

Oleh karena itu tidak diperlukan campur tanganpihak lain dalam perundingan penetapan UMSP dan/atau UMSK.b Dalam hal tidak terjadi kesepakatan antara asosiasi perusahaan dan serikatpekerja/serikat buruh dalam penetapan besaran UMSP dan/atau UMSK,maka berlaku UMSP dan/atau UMSK tahun sebelumnya sepanjang nilainyalebih besar dari UMP atau UMK tahun berjalan.

Sebaliknya apabila UMSPdan/atau UMSK lebih rendah dari UMP atau UMK tahun berjalan, makayang berlaku adalah UMP atau UMK tahun berjalan tersebut. Dengandemikian berarti tidak terjadi kekosongan hukum apabila tidak tercapaikesepakatan dalam perundingan UMSP dan/atau UMSK.

Rp3.266.807,00 = Rp52.268.912,00;Uang Penghargaan Masa Kerja 3 xX Rp3.266.807,00Rp9.800.421 ,00:Uang pengganti perumahan dan perobatan sebesar 15% xRp62.069.333,00 = Rp9.310.399,00 =Rp71.379.732,00;Gaji bulan Februari 2019 yang belum diterima PenggugatRp3.266.807,00:THR tahun 2019: 1 bulan x Rp3.266.807,00 = Rp3.266.807,00:Cuti tahunan 2018 = Rp3.266.807,00;Upah selama tidak bekerja;) 8 bulan x Rp3.266.807,00Rp26.134.456,00;Uang kekurangan upah di tahun 2014 dari bulan Januari s/dDesember 2014 UMSK

di tahun 2014 sebesar Rp2.036.650,00sedangkan upah yang diterima pekerja di tahun 2014 sebesarRp1.650.000,00:Maka jumlah kekurangan upahnya sebesar Rp386.650,00 x 12 bulan= Rp4.639.800,00:Uang kekurangan upah di tahun 2015 dari bulan Januari s/dDesember 2015, UMSK di tahun 2015 sebesar Rp2.240.700,00sedangkan upah yang diterima pekerja di tahun 2015 sebesarRp2.065.000,00:Maka kekurangan upah tahun 2015 sebesar Rp175.700,00 x 12 bulanHalaman 2 dari 9 hal.

SusPHI/2020= Rp2.108.400,00,00; Uang kekurangan upah di tahun 2016 dari bulan Januari s/dDesember 2016, UMSK di tahun 2016 sebesar Rp2.498.381,00sedangkan upah yang diterima pekerja di tahun 2016 sebesarRp2.251.000,00:Maka jumlah kekurangan upahnya sebesar Rp247.381,00 x 12 bulan= Rp2.968.572,00: Uang kekurangan upah di tahun 2017 dari bulan Januari s/dDesember 2017 UMSK di tahun 2017 sebesar Rp2.781.697,00sedangkan upah yang diterima pekerja di tahun 2017 sebesarRp2.731.000,00:Maka jumlah kekurangan

upahnya sebesar Rp50.697,00 x 12 bulan =Rp608.364, 00; Uang kekurangan upah di tahun 2018 dari bulan Januari s/dDesember 2018 UMSK di tahun 2018 sebesar Rp3.023.981,00sedangkan upah yang diterima pekerja di tahun 2018 sebesarRp2.731.000,00:Maka jumlah kekurangan upahnya sebesar Rp292.981,00 x 12 bulan= Rp3.515.772,00: Uang kekurangan upah di tahun 2019 dari bulan Januari s/d Agustus2019 UMSK di tahun 2019 sebesar Rp3.266.807,00 dikurang upahyang diterima pekerja di tahun 2019 sebesar Rp2.969.000,00

Jika denda sebulan besarannya sama dengan upah pokok, makadenda 1 bulan adalah 50% dari upah pokok dengan rincian sebagaiberikut; dimana UMSK Sektor 1 Kabupaten Bekasi tahun 2019 =Rp4.640.857,00 dan UMSK Sektor 1 Kabupaten Bekasi tahun 2020adalah kurang lebih Rp5.035.624,00 dengan perhitungan sebagai berikut: Upah Upah DendaNo Nama SeptDes 2019 JanMaret 2020 upah Jumlah1.

Jika denda sebulan besarannya sama dengan upah pokok, makadenda 1 bulan adalah 50% dari upah pokok dengan rincian sebagaiberikut; dimana UMSK Sektor 1 Kabupaten Bekasi tahun 2019 =Rp4.640.857,00 dan UMSK Sektor 1 Kabupaten Bekasi tahun 2020adalah kurang lebih Rp5.035.624,00, dengan perhitungan sebagai berikut: Upah Upah DendaNo Nama SeptDes 2019 JanMaret 2020 upah Jumlah1.

Jika denda sebulan besarannya sama dengan upah pokok, makadenda 1 bulan adalah 50% dari upah pokok dengan rincian sebagaiberikut; dimana UMSK Sektor 1 Kabupaten Bekasi tahun 2019 =Rp4.640.857,00 dan UMSK Sektor 1 Kabupaten Bekasi tahun 2020adalah kurang lebih Rp5.035.624,00 dengan perhitungan sebagai berikut: Upah UpahNo Nama SeptDes 2019 JanMaret 2020 Denda Upah Jumlah1.

Jika denda sebulan besarannya sama dengan upah pokok, makadenda 1 bulan adalah 50% dari upah pokok dengan rincian sebagaiberikut; dimana UMSK Sektor 1 Kabupaten Bekasi tahun 2019 =Rp4.640.857,00 dan UMSK Sektor 1 Kabupaten Bekasi tahun 2020adalah kurang lebih Rp5.035.624,00. Dengan perhitungan sebagaiberikut: Upah UpahNo Nama SeptDes 2019 JanMaret 2020 Denda Upah Jumlah1.

Jika denda sebulan besarannya sama dengan upah pokok, makadenda 1 bulan adalah 50% dari upah pokok dengan rincian sebagaiberikut; dimana UMSK Sektor 1 Kabupaten Bekasi tahun 2019 =Rp4.640.857,00 dan UMSK Sektor 1 Kabupaten Bekasi tahun 2020adalah kurang lebin Rp5.035.624,00. Dengan perhitungan sebagaiberikut: Upah UpahNo Nama SeptDes 2019 JanMaret 2020 Denda Upah Jumlah1.

Nomor 216 K/Pdt.SusPHI/2019Dalam Pokok Perkara:TkBeMengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;terbuktiPenggugat dibawah Upah Minimum Sektotral Kabupaten Kapuas (UMSk)tahun 2017 dan Upah Minimum Sektotral Kabupaten Kapuas (UMSk) 2018selama 16 (enam belas) bulan, dari bulan Januari 2017 sampai bulan AprilMenyatakan bahwa Tergugat telah membayar upah Para2018, hal mana perbuatan ini telah melanggar Peraturan GubernurKalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Upah MinimumKabupaten Kota dan Upah Minimum

) tahun 2017 dan Upah(UMSK) tahun 2018,denda keterlambatan berdasarkan ketentuan Pasal 55Minimum Sektoral Kabupaten Kapuas sertamembayarPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2015 tentangpengupahan, denda selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Mei 2018sampai bulan Agustus 2018, dengan jumlah sebagai berikut: NO NAMA PEKERJAAN JUMLAH1 IBRAHIM Operator Klotok Rp24.050.156,252 UHING Karyawan Perawatan Rp22.066.031,253 NOR SAADAH Pembantu Mes Rp25.411.781,254 ANWAR Humas Rp24.020.062,505

Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus uanghakhak Para Penggugat yaitu kekurangan pembayaran Upah minimumsejak bulan Januari 2017 sampai bulan April 2018, berdasarkan UpahMinimum Sektoral Kabupaten Kapuas (UMSK) tahun 2017 dan UpahMinimum Sektoral Kabupaten Kapuas (UMSK) tahun 2018 yangperhitungan sebagai berikut: NO Nama Penggugat Pekerjaan Jumlah (Rp)1 IBRAHIM Operator Klotok 6,413,3752 UHING Karyawan Perawatan 5,884,2753 NOR SAADAH Pembantu Mes 6,776,4754 ANWAR Humas 6,405,3505

RUDI Mandor 5,911,830Total 297,136,481 Menghukum Tergugat II untuk membayar secara tunai dan sekaligus uanghakhak Para Penggugat yaitu kekurangan pembayaran Upah minimumsejak bulan Januari 2017 sampai bulan April 2018, berdasarkan UpahMinimum Sektoral Kabupaten Kapuas (UMSK) tahun 2017 dan UpahMinimum Sektoral (UMSk)Kabupaten Kapuas tahun 2018 yangperhitungan sebagai berikut: NO Nama Penggugat1. FANDI TRIADNOPekerjaan Jumlah (Rp)6,579,700 Keamanan Halaman 17 dari 21 hal. Put.

Nomor 216 K/Padt.SusPHI/2019Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sudah tepat dan benar sertatidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa, oleh karena terbukti Tergugat dan Tergugat II telah membayarupah Para Penggugat dibawah Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK)tahun 2017 dan Upah Minimum Sektoral Kapubaten (UMSK) tahun 2018,sehingga terdapat kekurangan pembayaran Upah Minimum Sektoral KabupatenKapuas (UMSK) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 dan tahun 2018kepada

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang UpahMinimum, khususnya ketentuan Pasal 12 ayat (1) sd. ayat (4) yangselengkapnya menyatakan :Pasal 12 ;(1) Gubernur dapat menetapkan UMSP dan atau UMSK.(2) UMSP dan/atau UMSK ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatanAsosiasi Pengusaha pada Sektor dengan Serikat Pekerja Serikat Buruhpada Sektor yang bersangkutan.(3) Besaran UMSP dan/atau UMSK ditetapkan sebagai berikut:a. UMSP harus lebih besar dari UMP;b.

kondusivitashubungan industrial di Jawa Barat UMSK Bekasi direkomendasikanuntuk ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat dengan catatanHalaman 45 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDGmenambahkan klausul bahwa UMSK hanya berlaku bagi perusahaanyang bersepakat dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruhnya diperusahaan, dan pemberlakuan UMSK tersebut berlaku sesualdengan kesepakatan yang telah dilakukan, hal ini bertujuan untukmelindungi perusahaan yang tidak mampu membayar UMSK terlebihpada masa

Bekasi Untuk UMSK Kab.

tanggal 13 Januari 2020Perihal: Perundingan UMSK Kab.

Bekasi untuk UMSK Kab.

Bahwa berdasarkan Surat Nomor 562/1654/HI Syaker/2014 tanggal 28februari 2014 perihal penjelasan UMK/UMSK tahun 2014 pada perusahaanPT. Rahayu Santosa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasikabupaten Bogor menjelaskan di poin 4 (empat) berdasarkn SuratKeputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/kep.1636Bangsos/2013tanggal 21 November 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di JawaBarat maka upah tahun 2014 pada PT.

Rahayu Santosa mengingat uraiankode KBLI 2009 masu kedalam kelompok UMSK III Kabupaten Bogor;Dan setelah dikeluarkan anjuran oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja DanTransmigrasi dikeluarkannya Risalah.

Kerja dan Transmigrasi KabupatenBogor Nomor 562/1654/HI Syaker/2014 tertanggal 28 Februari 2014 padapoint 4 Menyatakan UMK/UMSK PT.

dengan SuratKeputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1636Bangsos/2013tertanggal 21 November 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota diJawa Barat kedalam kelompok UMSK III;.

Rahayu Santosa sesuai denganSurat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep..1636Bangsos/2013tertanggal 21 November 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota diJawa Barat kedalam kelompok UMSK III Kabupaten Bogor dan penjelasandari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor:562/1654/HI Syaker/2014 tertanggal 28 Februari 2014 pada point 4Menyatakan UMK/UMSK PT.

Bahwa mempertimbangkan keterangan keterangan dan alasan yang disampaikan para pihak.maka menjadi dasar hukum penentuan UMSK dansesuai dengan kepmenakertrans RI NO.7 tahun 2013 tentang pengupahandapat di maksimalkan bipartit.2. Bahwa berdasarkan surat nomor ;562/1654/HI Syaker/2014 tanggal 28februari 2014 perihal penjelasan UMK/UMSK tahun 2014 pada perusahaanPT.

Bahwa UMK/UMSK yang saat ini di terapbkan di Perusahaan TERGUGATtidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/kep/1636 Bangsos /2013 tertanggal 21 November 2013;2.

Bahwa dalam rangka menetapkan besaran UMK/UMSK tahun 2014 yangberlaku di perusahaan, maka klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia(KBLI 2009) tertera daftar perusahaan (TDP) dan Surat ljin UsahaPerdagangan (SIUP), Serta kegiatan usaha pokok merupakan bagian /salahsatu dari rujukan /refrensi dalam menentukan kelompok upah ;3.

Bahwa yang dimana sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat denganpenjelasan dari Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi KbaupatenBogor nomor : 562/1654/HI Syaker/2014 tertanggal 28 Februari 2014 padapoint 4 Menyatakan UMK/UMSK PT. RahayuSantosa menurut kode golongan : 292 kode sub.golongan UMSK Ill danatau 2930 dalam kode kelompok : 29200.7.

Rahayu Santosa sesuaidengan Surat Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor : 561/kep/.1636Bangsos/2013 tertanggal 21 November 2013 tentang Upah MinimumKabupaten /Kota di Jawa Barat kedalam kelompok UMSK Ill KabupatenBogor dan penjelasan dari Dinas Sosial Tenaga kerja dan TransmigrasiKbaupaten Bogor nomor : 562/1654/HI Syaker/2014 tertanggal 28Februari 2014 pada point 4 Menyatakan UMK/UMSK PT. RahayuSantosa menurut kode golongan : 292 kode sub.golongan UMSK Ill ;3.

dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Bahwa Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis Hakimpemeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sela denganmemerintahkan Tergugat untuk membayar UMSK

Mujayanah = 6% x Rp2.705.000,00 x 12 bulan =Rp1.947.600,00+UMSK Tahun 2015 yang belum dibayarkan = Rp48.690.000,00 UMSK Tahun 2016:1. Mulyani = 5% x Rp3.040.000,00 x 12 bulan = Rp1.824.000,002. Romlah =5% x Rp3.040.000,00 x 12 bulan = Rp1.824.000,003. Imroatin = 5% x Rp3.040.000,00 x 12 bulan = Rp1.824.000,004. Sulistyowati = 5% x Rp3.040.000,00 x 12 bulan = =Rp1.824.000,005. Nur Isnaini = 5% x Rp3.040.000,00 x 12 bulan =Rp1.824.000,006.

Mujayanah = 5% x Rp3.040.000,00 x 12 bulan = =Rp1.824.000,00+UMSK Tahun 2016 yang belum dibayarkan = Rp46.600.000,00total UMSK 2015 dan 2016 yang belum dibayarkan Rp94.290.000,00;Terbilang: sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.

Memerintahkan Tergugat untuk Membayar Upah Minimum SektoralKabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2015 dan 2016 Para Penggugatsebesar= Rp94.290.000,00;Terbilang: sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh riburupiah;3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.AtauApabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya:1.

Menyatakan Para Penggugat berhak mendpatkan Upah MinimumSektoral Kabupaten/Kota (UMSK) sektor industri makaroni, mie danHalaman 6 dari 13 Hal.

Penggugat IV (Saudah), mulai bekerja pada April tahun 2001,jabatan Bagian Produksi Tuna, dengan gaji terakhir seharusnyaditerima UMSK tahun 2018 Rp 1.881.680, 41,/bulan.5. Penggugat V (Nanik Kasiyati), mulai bekerja pada Maret tahun 1989,jabatan Bagian Produksi Tuna, dengan gaji terakhir seharusnyaditerima UMSK tahun 2018 Rp 1.881.680, 41,/bulan.6.

UMSK tahun 2018 Rp 1.881.680, 41,/bulan.16.Penggugat XVI (Suryaningsih), mulai bekerja pada April tahun 1992,jabatan Bagian Produksi Tuna, dengan gaji terakhir seharusnyaditerima UMSK tahun 2018 Rp 1.881.680, 41,/bulan.17.Penggugat XVII (Titin Indahlita), mulai bekerja pada Maret tahun2000, jabatan Bagian Produksi Tuna, dengan gaji terakhir seharusnyaditerima UMSK tahun 2018 Rp 1.881.680, 41,/bulan.18.Penggugat XVIII (Sukati), Mulai bekerja pada Maret tahun 1992,jabatan Bagian Kantin, dengan gaji

bekerja pada April tahun2001 dengan jabatan Bagian Produksi Tuna, dengan gaji terakhirseharusnya diterima UMSK tahun 2018 Rp 1.881.680,41, per bulan;4) TIDAK BENAR Penggugat 4 (Saudah) mulai bekerja pada April tahun2001 dengan jabatan Bagian Produksi Tuna, dengan gaji terakhirseharusnya diterima UMSK tahun 2018 Rp 1.881.680,41, per bulan;5) TIDAK BENAR Penggugat 5 (Nanik Kasiati) mulai bekerja pada Marettahun 1989 dengan jabatan Bagian Produksi Tuna, dengan gajiterakhir seharusnya diterima UMSK tahun

terakhirseharusnya diterima UMSK tahun 2018 Rp 1.881.680,41, per bulan;10) TIDAK BENAR Penggugat 10 (Ririn) mulai bekerja pada April tahun1989 dengan jabatan Produksi Tuna, dengan gajiterakhirseharusnya diterima UMSK tahun 2018 Rp 1.881.680,41, per bulan;11) TIDAK BENAR Penggugat 11 (Samiatun) mulai bekerja padaSeptember tahun 1989 dengan jabatan Bagian Gudang, dengan gajiterakhir seharusnya diterima UMSK tahun 2018 Rp 1.881.680,41,per bulan;12) TIDAK BENAR Penggugat 12 (Poniti) mulai bekerja pada

April tahun1998 dengan jabatan Produksi Tuna, dengan gaji terakhirseharusnya diterima UMSK tahun 2018 Rp 1.881.680,41, per bulan;13) TIDAK BENAR Penggugat 13 (Waginem) mulai bekerja pada Julitahun 1995 dengan jabatan Produksi Tuna, dengan gaji terakhirseharusnya diterima UMSK tahun 2018 Rp 1.881.680,41, per bulan;14) TIDAK BENAR Penggugat 14 (Miatun) mulai bekerja pada Marettahun 1994 dengan jabatan Produksi Tuna, dengan gaji terakhirseharusnya diterima UMSK tahun 2018 Rp 1.881.680,41, per bulan

;Bahwa dalam penetapan UMSP dan/atau UMSK tidak pernahdilakukan penelitian oleh Dewan Pengupahan Provinsi maupunKabupaten/Kota sehingga usulan UMSK oleh Bupati atau Walikotasyarat formil maupun materiil tidak terpenuhi.

surat saudara Nomor960/2138/031/2016 tanggal 29 Nopember 2016 perihal PenetapanUpah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota ( UMSK ) di Provindi JawaHalaman 8 dari 34 halaman.

Putusan Nomor 64 P/HUM/2018selanjutnya merekomendasikan ke Gubernur Jawa Timur;(2) Apabila tidak tercapai kesepakatan antara asosiasi perusahaandengan serikat pekerja/serikat buruh sektor yang bersangkutanmengenai besaran nilai UMSK, maka Bupati/walikota tidakmengusulkan UMSK kepada Gubernur;13. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, justru Bupati Sidoarjo,sebagaimana suratnya yang ditujukan kepada MenteriKetenagakerjaan R.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun2013 tentang Upah Minimum (Vide Bukti T13), menegaskan :Pasal 1 angka5 Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yangselanjutnya disingkat UMSK adalah UpahMinimum yang berlaku secara sektoral di wilayahkabupaten/kota.Pasal 11 ayat (1) Selain Upah Minimum sebagaimana dimaksudayat (2)dalam Pasal 2 huruf a, gubernur dapatmenetapkan UMSP dan/atau UMSK ataskesepakatan organisasi perusahaan denganserikat pekerja/serikat buruh di sektor yangbersangkutan.UMSP

dan/atau UMSK sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berlaku sejak ditetapkan olehgubernur.Pasal 14 ayat(1)Besaran UMSP dan/atau UMSK sebagaimanaayat (2)dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disepakatioleh asosiasi perusahaan dan serikatpekerja/serikat = buruh di sektor yangbersangkutan.Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) disampaikan kepada gubernur melaluiSatuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaanHalaman 18 dari 34 halaman.

Bahwa selain itu Tergugat pun belummembayar penyesuaian UMSK pada bulan Januari dan Pebruari 2019(patokan UMSK Tahun 2019 Rp. 3,017,000.00).10.Bahwa Pasal 151 Undangundang Ketenagakerjaan jelas mengaturbahwa:(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekena/serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar janganterjadi pemutusan hubungan kerja.Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 76/Pdt.SusPHI/2019/PN Smr(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungankerja tidak

bersangkutan.13.Oleh karena maka dalam kesempatan ini, Penggugat memohon agarhakhak yang seharusnya diterima Penggugat berdasarkan Undangundang tersebut diatas dapat diputus terlebin dahulu dalam permohonanprovisi ini dengan nilai sebagai berikut:Gaji Pokok 2019 Rp. 2.137.500,00Tunjangan Tetap Rp. 712.500Total Upah Bulanan Rp. 2,850,000.00> Rapelan penyesuaian kenaikan Upah Minimum Sektoral KabupatenKutai Timur sebesar:Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 76/Pdt.SusPHI/2019/PN Smro Untuk Bulan Januari, UMSK

Tahun 2019 Rp. 3,017,000.00 2,850,000.00 = Rp. 167,000.00o Untuk Bulan Pebruari, UMSK Tahun 2019 Rp. 3,017,000.00 2,850,000.00 = Rp. 167,000.00Total Rapelan UMSK Tahun 2019 yang belum dibayarkan sebesarRp. 334,000.00(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);> Upah yang seharusnya terbayar sepanjang Pemutusan HubunganKerja belum memperoleh penetapan Pengadilan yang kracht vangewijs, dengan perhitungan sebagai berikut:o Maret 2019 s/d Juli 2019 (sejak gugatan didaftarkan 1 Agustus2019) dengan nilai

dasar UMSK Kutai Timur Tahun 2019Rp. 3,017,000.00 dan Tunjangan Tetap Rp. 712.500= Rp. 3,729,000.00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh Sembilan riburupiah) setiap bulannya.

12, angka 13Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 76/Pat.SusPHI/2019/PN Smrdan angka 14 yang pada intinya menyatakan bahwa sejak tanggal 25Februaril 2019 Penggugat tidak menerima hak lagi sebagai pekerjaPKWTT, Tergugat telah menghentikan segala pembayaran hakhakPenggugat sebagai karyawan PKWTT terhitung tanggal 1 Maret 2019hingga setidaktidaknya sampai gugatan ini di ajukan pada bulan Agustus2019 dan selain itu Tergugat pun belum membayar penyesuaian UMSKpada bulan Januari dan Pebruari 2019 (patokan UMSK