Ditemukan 416 data
ANDI AMELIA ULFAH AMBO,SP
Tergugat:
1.PT.Bank Syariah Mandiri Persero
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEUANGAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
125 — 70
Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasiona/ (Basyarnas) atau/embaga arbitrase lain; dan/ataud. Melalui pengadilan dalam lingkunqan Peradhlan Umum"5.
128 — 35
Melalui BadanArbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembagaarbitrase lain; dan/atau h.
Hervan Akadhina
Tergugat:
Syaiful Azmi Aziz
795 — 697
Bahwa oleh karena Penggugat mendasarkan gugatanwanprestasinya pada Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (Akad Istishna) Taman Darussalam Jogja 2 tertanggal 30 Desember 2017yang merupakan salah satu jenis akad syariah dalam bidangperdagangan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 tentangYurisdiksi Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasionalmenyatakan bahwa:Yurisdiksi BASYARNAS meliputi:a) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketamuamalat/perdata yang timbul dalam bidangperdagangan, keuangan,
Drs. Burhanudin Mokodompit
Tergugat:
PT.Bank Syariah Mandiri Cq ,PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo
204 — 107
maka sesuaipetunjuk Mahkamah Agung sebagai tersebut dalam buku pedomanpelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama hal 170 huruf ( c )menyebutkan Pengadilan agama/Mahkamah syariyah dalam memeriksaPutusan Nomor : 0238/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 29 dari hal 45sengketa ekonomi syariah harus meneliti agad (transaksi) yang dibuat olehpara pihak, jika dalam aqad ( transaksi) tersebut memuat klausul yangberisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh BadanArbitrase Syariah Nasional (Basyarnas
99 — 7
dan Turut Tergugat adalahmenyangkut perkara syariah, maka seharusnya gugatanpenggugat diajukan pada Badan Arbitrase Syariah Nasional(BASYARNAS) dan atau pada Pengadilan Agama berdasarkanUndang Undang Peradilan Agama.2. Tempat kejadian perkara adalah di Bumi Serpong DamaiTangerang sehingga yang berwenang mengadil i adalahPengadilan Negeri Tangerang bukan Pengadilan NegeriBanjarmasinPOKOKPERKARA1.
219 — 133
Pelaksanaan Tugas dan Administarsi Peradilan Agama Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah angka 2 Pedoman Khusushuruf e Ekonomi Syariah angka 4 hurufc. yangmenyatakan :*Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam memeriksa sengketaekonomi syariah harus meneliti akta akad (transaksi) yang dibuat oleh parapihak, jika dalam akta akad (transaksi) tersebut memuat klausul yang berisibahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan ArbitraseSyariah Nasional (Basyarnas
1.SAHINUN Alias INAQ NAZRIN
2.HAENAYAH ALIAS INAQ HAERUL
3.MUHAMMAD SABIR
4.SA'ADAH
5.MUHIMMAH
6.ROSIAH
7.ERNAWATI
8.ABDUL RAHMAN
9.ELIYA ROSA
10.LIOZA
11.SUBURIAH
12.YEDY HAERY SUSANTO
13.NETTY HERLINA SUSANTI
14.FINA HARMALIA YUSTARI
15.MAULIDIAH FIKRIANI SALSABILA
16.FITRIA MARYAM RUSTA DILA
Tergugat:
1.PT. Bank Pembangunan Daerah NTB Kantor Cabang Selong, yang telah diubah menjadi PT.Bank NTB Syari'ah Cabang Selong
2.pak Abbas
3.AMAQ ISKANDAR
4.MARIHIN
5.MULYADI
6.AMAQ KUSMAN
7.SAHURI
8.H. EKO
9.HAJI ZAINUDIN
10.H. MARWAN
11.ANHAR ALIAS AMAQ ASAN ASYARI
12.AZHAR
13.H. MARZUKI
14.HIRMANTO
15.SINDROWATI
16.HAJJAH RIADAH
17.ZULFIANDI
18.SUNARDI
19.IDAYATI
20.IRYANTI
21.H. ABDUURAQIB Als H. MUAMMAL
22.Hj. FAIZAH
23.H. FAISAL
24.H. SUKRON AZIZ
25.AMAQ JONI
26.RAUHUN
27.H. MUZEHIR
28.H. SABRI
29.MUSABBIHAN, SH
30.L. DEDI KUSMANA, MH
31.L. ERWIN KUSMANA, ST
32.LALU ADITIA
33.BAIQ PUSPA ERLIAN, M.Pd
34.LALU DIDIK DARMADI
35.LALU DODIK MARTA SUMARNA, SH
36.BAIQ PUPUS SANDRA TIMUR
167 — 194
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad ;Ayat (3): Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah ;Penjelasan ;Ayat (1) Cukup jelas ;Halaman 24 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2020/PN Selayat (2) Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukansesual dengan isi Akad adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah;b. mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional(Basyarnas
Di antara pilihanmelalui nonlitigasi adalah jalur musyawarah, mediasi perbankan, melaluiBadan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), sementara jalur litigasiadalah melalui Peradilan Umum. Hasil analisa yuridis bahwa Pasal 55ayat 2 tersebut terjadi dualisme penyelesaian sengketa ekonomisyariah, di mana Pasal 55 ayat 2 memberi ruang yang sama dalam halkewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah kepadaPeradilanUmum.Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI,DR. H.
219 — 300
MelaluiBadan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), d. Atau lembaga arbitrase laindan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;Menimbang bahwa ketentuan penjelasan Pasal 55 ayat (2) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut oleh Mahkamah Konstitusiberdasarkan putusan Nomor 93/PUUX/2012 tanggal 29 Agustus 2013dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
108 — 22
Melalui Badan Arbitrase Syaiah Nasional (Basyarnas) ataulembaga arbitrase lain; dan/atau;d.
287 — 100
Pengadilan Agama Limboto tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini :Bahwa hubungan hukum antara Terlawan dengan Pelawan adalah antarakreditur (Terlawan ) dengan debitur dan atau penjamin (Pelawan)berdasarkan pada akta perjanjian pembiayaan Al Murabahah No. 02dimana terdapat kesepakatan penyelesaiannya melalui BASYARNAS(Badan Arbitrase Syariah Nasional) apabila terjadi perselisihan antaraPelawan dan Terlawan vide Pasal 17 ayat 3 perjanjian pembiayaan AlMurabahah No. 02 tentang Penyelesaian
322 — 141
NegaraIndonesia (BNI) Syariah yang tunduk pada prinsipprinsip perbankansyariah.Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUUX/2012 tentangpengujian Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 21Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah:Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesualdengan isi Akad adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah; b.mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional(Basyarnas
- Tentang : Perbankan Syariah
jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf hYang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak diluar Bank yang bersangkutan, baik Bank lain, badanusaha lain, maupun individu). yang memenuhipersyaratan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 55Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukansesuai dengan isi Akad adalah upaya sebagai berikut:a. musyawarah;b. mediasi perbankan;c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas
330 — 50
Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional(Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau;d. Melalui pengadilan dalam lingkungan PeradilanUmum.Tetapi Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUUX/2012 tanggal 29 Agustus 2013 terhadap Penjelasan Pasal 55 ayat (2)dimaksudtelahdinyatakan : "tidak mempunyaikekuatanhukummengikat.
142 — 15
Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selaindimaksud pada ayat (1) penyel sengketa dilakukan sesuai isi akad;(3) Penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinspprinsipsyariah; Selanjutnya dalam Penjelasan pasal 55 ayat 2 UndangUndang No.21 Tahun 2008tentang Perbankan Syariah tersebut ditentukan bahwa yang dimaksud denganPenyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad adalah upaya : a.musyawarah, b.Mediasi perbankan, c.melalui Badan Arbitrase syariah Nasional (Basyarnas
207 — 109
Gorontalo;Menimbang, bahwa berdasarkan klausul tersebut, maka sesuaipetunjuk Mahkamah Agung sebagai tersebut dalam buku pedomanpelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama hal 170 huruf ( c )menyebutkan Pengadilan agama/Mahkamah syariyah dalam memeriksasengketa ekonomi syariah harus meneliti aqad (transaksi) yang dibuat olehpara pihak, jika dalam aqad (transaksi) tersebut memuat klausul yang berisibahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan ArbitraseSyariah Nasional (Basyarnas
120 — 54
Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)atau lembaga arbitrase lain; dan/ataud.
78 — 96
menyebutkan: Menimbang,bahwa putusan Judex Facti Tingkat Pertama a quo yangmenyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenangmengadili perkara a quo sudah tepat dan benar, karenatelah sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihaktentang Kompetensi Absolut, yaitu apabila terjadiperselisihan antara kedua belah pihak, maka sesuaidengan pasal 9 perjanjian antara Pembanding semulaPenggugat dengan Terbanding semula Tergugattertanggal 24 April 2009, akan diselesaikan melalui BadanArbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS
53 — 25
Peradilan Agama ;(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selainsebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukansesuai dengan isi akad ;Menimbang, bahwa begitu pula dalam penjelasan UndangUndangNomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (2)disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukansesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut :a. musyawarah ;b. mediasi perbankan ;c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas
58 — 48
dalampelaksanaan akad, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarahuntuk mufakatDalam hal musyawarah atau mufakat tidak tercapai maka Para Pihak bersepakatdan berjanji untuk menyelesaikannya melalui mediasi.Dan pada ketentuan berikutnya menyatakan :Dalam hal penyelesaian sengketa dengan mediasi juga tidak mencapai kesepakatanmaka Para Pihak bersepakat, dan dengan ml berjanji serta mengikatkan diri satuterhadap yang lain, untuk menyelesaikan nya melalui Badan Arbitrage SyariahNasional Indonesia (BASYARNAS
110 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rr HariyantiPoebiantari, SH, MKn secara tegas telah dituangkan dalam Pasal 19 ayat(1, 2, 3 dan 4) bahwa hukum yang berlaku dan yuridiksi adalahketentuanketentuan Syariah atau PerundangUndang Bank Syariah atauBadan Arbitrase Syariah Nasional atau ketentuan Basyarnas dandipertegas pula dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tentangPerbankan Syariah sebagaimana dimaksud Pasal 55 yang berisi tentangPenyelesaian Sengketa ;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka telah sah danbenar secara hukum