dengan wanitalain yang bernama WIL asal dari Pandaan dengan status Janda;Bahwa Point 5 salah yang benar adalah antara Termohon denganPemohon telah pisah 5 bulan;Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan, Termohon tidakmengetahui berapa penghasilannya, tetapi Termohon diberi belanjaoleh Pemohon ratarata Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan;Bahwa Termohon keberatan cerai dengan Pemohon, namun jikasampai terjadi perceraian Termohon menuntut kepada Pemohonnafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah

yang jumlahkeseluruhannya sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakimberpendapat kurang layak, dan karena tidak ada kesepakatan maka MajelisHakim akan menetukan sendiri jumlahnya berdasarkan kemampuan dankepatutan biaya hidup ratarata saat ini, dan mengenai mut'ah juga harusdipertimbangkan mengenai lamanya Penggugat dan Tergugat Rekonpensimenikah;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dibenarkanoleh Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi telah bekerja sebagaitukang

Bel.Artinya : Apabila suami menceraikan isterinya sesudah dukhul dengan talakroj'i maka isteri berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkahselama iddahMenimbang, bahwa mengenai mut'ah karena Penggugat dan TergugatRekonpensi juga tidak ada kesepakatan, maka Majelis Hakim juga akanmenentukan sendiri berdasarkan penghasilan Penggugat Rekonpensitersebut, dan jugai berdasarkan lamanya Penggugat dan TergugatRekonpensi menikah;menimbang, bahwa untuk memudahkan pembayaran, maka MajelisHakim berpendapat bahwa

kepada TergugatRekonpensi dibebani membayarkepada Penggugat Rekonpensi mut'ah berupa uang sebesar Rp.7.000,000.

Pemberian mut'ah ini telah sesuai Pasal 149 huruf (a)Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Albagoroh ayat 241:Cuello a Cay eal bis ciillaallsArtinya: kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan olehsuaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajibanbagi orangorang yang bertakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, maka kepada Tergugat Rekonpensi patut dihukum untukmembayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah iddah dan

(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulandianggap mampu untuk dibebani nafkah iddah, mut'ah danmaskan sebagai akibat dari suatu perceraian.

Mut'ah sebesar Rp 3.000.000 , ( tiga jutarupiah);c. Maskan sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah)d. Nafkah madhiyah sebesar Rp 1.500.000 , ( satujuta lima ratus ribu rupiah);e. Nafkah anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHONsebesar Rp 1.500.000, ( satu juta lima ratus riburupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa;f.

Mut'ah sebesar Rp 500.000, (lima ratus riburupiah);c. Maskan sebesar Rp 450.000, (empat ratus lima puluhribu rupiah);d. Nafkah madhiyah Rp 1.200.000 , ( satu juta duaratus ribu rupiah);e. Nafkah anak sebesar Rp 200.000 , ( dua ratusribu rupiah);f.

Mut'ah sebesar Rp 3.000.000 , (tiga juta rupiah);Maskan sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah);4. Nafkah madhiyah sebesar Rp 1.500.000, (satu juta limaratus ribu rupiah);5. Nafkah anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sebesarRp 1.500.000 , (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa;6.

Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harusdihukum untuk membayar biaya persalinan tersebut;Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah iddah,mut'ah, maskan, nafkah madhiyah dan nafkah anak, olehkarena diantara Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi tidak terjadi kesepakatan tentang jumlahnominalnya, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensitentang nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000, ( empat jutalima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp 3.000.000

:Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan Pemohon,bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2,000,000.00 (dua jutarupiah), dan nafkah iddah sejumlah Rp 3,000,000.00 (tiga juta rupiah), anakdiasuh oleh Termohon, dan nafkah atas anaknya perbulannya sejumlah Rp 1000,000.00 (satu juta rupiah).Hal. 3 dari 16 hal.

Tentang Mut'ah dan Nafkah iddahMenimbang, bahwa Termohon tidak menuntut secara tegas mengenai hakhaknya sebagai akibat perceraian seperti mut'ah dan nafkah iddah, namunMajelis Hakim karena jabatannya secara ex Officio berdasarkan ketentuan Pasal41 huruf (c) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 akan mempertimbangkanagar Pemohon dihukum untuk membayar kepadaTermohon berupa mut'ah dan nafkah iddah;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islammenyatakan: Akibat putusnya perkawinan karena talak

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Al Bagoroh ayat241 yang berbunyi:Coliiall le Ui Gay prolly lis Clillaall,yang artinya: "Dan kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikanoleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagiorangorang yang taqwa".;Hal. 9 dari 16 hal.

Oleh karena itu klausula sebab akibat ini cukup menjadi pertimbangan bagiMajelis Hakim untuk menetapkan mut'ah yang menjadi kewajiban bagi Pemohonsesuai dengan kemampuannya, disamping itu sebagai akibat perkawinan iniTermohon sebagai istri yang telah melayani dan mengabdikan dirinya kepadaPemohon sejak pernikahannya hingga saat ini serta telah melahirkan danmemelihara anaknya.

Oleh karena itt Majelis Hakim berpendapat bahwa sepatutnyapembayaran terhadap mut'ah dan nafkah iddah tersebut dibayarkan secara tunaipada saat sidang ikrar talak dilaksanakan.;3.

Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);2.4. Nafkah anak setiap bulan minimum sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);3.

Tentang tuntutan nafkah lalu, nafkah iddah dan mut'ah, Tergugatmenolak karena selama ini Penggugat selaku isteri banyakmengecewakan Tergugat dan tidak bisa berlaku baik sebagaimanalayaknya seorang isteri;Hal. 11 dari 18 hal. Salput. Nomor 096/Pdt.G/2015/PTA.

Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterimya, baik berupa uangatau benda, kecuali bekas isteri tersebut gobla aldukhul;b.

Smg.sesuai dengan kemampuan Tergugat, karena itu Pengadilan Tinggi Agamamenentukan kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepadaPenggugat adalah sebesar Rp 6.000.000, (enam juta rupiah);Menimbang, bahwa tentang gugatan mut'ah, dimana Penggugatmengajukan gugatan mut'ah sebesar Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah),Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang gugatan tersebut terlalubesar mengingat kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai Pegawai NegeriSipil Golongan Ill/b, hal ini didasarkan

kepada Pasal 160 Kompilasi HukumIslam yang menyatakan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutandan kemampuan suami, maka sesuai dengan rasa keadilan Pengadilan TinggiAgama menetapkan Tergugat dibebani membayar mut'ah kepada Penggugatsebesar Rp 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat agar Tergugatmemberikan biaya hidup untuk anaknya, Pengadilan Tinggi Agama memberikanpertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa sejak anak lahir sampai dengan sekarang

Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugatberupa :2.1.Nafkah lampau sebesar Rp. 38.000.000, (tiga puluh delapan jutarupiah);2.2.Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah);2.3.Mut'ah sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);2.4.Nafkah anak setiap bulan minimum sebesar Rp 1.000.000, (satu jutarupiah);3.

Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah); Bahwa Pemohon bekerja jualan lalapan dengan penghasilan setiap bulansebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);Bahwa terhadap jawaban Termohon di atas, Pemohon telahmenyampaikan replik secara lisan sebagai berikut :DALAM KONVENSI : Bahwa Pemohon tetap pada pendirian Pemohon untuk bercerai denganTermohon;DALAM REKONVENSI : Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan tuntutan Termohon dan Pemohonsanggup memberikan nafkah madhiya dan mut'ah sesuai

berupa uang sebesar Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah) dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi tidakkeberatan;Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhioleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalamPasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disampingmerupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untukmenghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibatterjadinya perceraian suami sebagaimana

yang dicerai (hendaklah diberikan olehsuaminya) mutah mereka yang maruf,Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensiuntuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi maka diperintahkan Putusan No. 1885/Pdt.G/2020/PA.

Halaman 12kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesarRp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hakhakPenggugat Rekonvensi paska perceraian, maka pembayaran kewajibanTergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikannafkah madhiyah sejumlah Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah),dan mut'ah sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) harus dibayar olehTergugat Rekonvensi

Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah); Putusan No. 1885/Padt.G/2020/PA. Bgl. Halaman 133.

Nafkah Iddah dan mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);2.2. Nafkah seorang anak bernama ANAK 1 binti SUPRIONO umur 4 tahun minimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratuis sebelas ribu rupiah).

Bahwa Termohon menuntut nafkah iddah dan mut'ah Rp.3.000.000, (tiga jutarupiah) dan nafkah anak sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu) perbulan hinggaanak dewasa;Menimbang, bahwa atas jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohonmengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon sanggup memberi nafkahiddah dan mut'ah sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anaksebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon menerimanya

dengan cara yang ma'rufatau menceraikan dengan cara baik.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis sudah mendamaikan Penggugat Rekonpensi danTergugat Rekonpensi akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa disamping memberikan jawaban secara lisan Termohon/Penggugat rekonpensi juga menuntut nafkah iddah dan mut'ah

Rp.3.000.000, (tiga jutarupiah) dan nafkah anak sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu) setiap bulan hingga anakdewasa;Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat rekonpensi tersebut, TergugatRekonpensi sanggup memenuhi nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp.1.500.000, (satu jutalima ratus ribu rupiah) dan nafkah seorang anak sebesar Rp.200.000, (dua ratus riburupiah) setiap bulan hingga anak dewasa, dan atas kesanggupan Tergugat Rekonpensitersebut, Penggugat Rekonpensi menerimanya;Menimbang, bahwa oleh

karena Penggugat Rekonpensi telah menerimakesanggupan Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebesarRp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah seorang anak sebesarRp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, olehkarenanya Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar nafkah tersebut kepadaPenggugat Rekonpensi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makagugatan rekonpensi Penggugat dapat dikabulkan;DALAM

Nafkah Iddah dan mut'ah sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah);.2.

;Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah permohonan Pemohon yangisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikanjJawaban secara lisan sebagai berikut : Bahwa dalil Pemohon dalam surat permohonannya nomor 1, 2, 3, dan 4adalah benar; Bahwa dalil Pemohon nomor 5 adalah benar; Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon, namunTermohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon berupa: nafkah iddahsebesar sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah), mut'ah

berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu jutarupiah) dan nafkah anak bernama Nabila Raisa Azzahra minimal sebesarRp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebutdewasa/mandiri, dan atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakansanggup memenuhinya, sehingga Mejelis Hakim menilai Pemohon danTermohon telah bersepakat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah seoranganak tersebut;Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah dan mutah, berdasarkan : Firman Allah dalam Al Qur'an Surat

149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam,perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikannafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinyanusyuz, demikian pula dalil syari dalam Kitab Al Iqna juz IV halaman 46juga dinyatakan:Artinya: Wanita yang menjalani masa iddah talak raj, baginya berhakmendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)*Menimbang, bahwa Mejelis Hakim berpendapat, Termohon bukanlah istriyang nusyuz, sehingga Termohon patut

untuk diberi nafkah iddah dan mut'ah;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakattentang nafkah iddah dan mut'ah, maka dalam perkara a quo Pemohon patutdihukum untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon = sebesarRp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesarRp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amarputusan ini;Menimbang, bahwa tentang nafkah anak berdasarkan Pasal 41 huruf (b)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, Bapak bertanggung jawab

Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);3.3. Nafkah anak bernama Nabila Raisa Azzahra sekurangkurangnyasetiap bulan sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), sampai anaktersebut dewasa/mandiri;4.

Mut'ah berupa uang sejumlah R p3.000.000,00 (tiga juta rupiah);3.

Majelis Hakim TingkatBanding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalammengabulkan tuntutan mut'ah dari Pembanding, namun Majelis Hakim TingkatBanding merasa perlu memperbaiki jumlah nominal yang telah ditetapkandalam amar putusan a quo menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)mengingat masa perkawinan Pembanding dan Terbanding selama 12 (duabelas) tahun berjalan.

Dengan demikian tidak bersedianya Terbanding dalammemenuhi tuntutan mut'ah tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak.Sebaliknya tingginya tuntutan Pembanding tentang mut'ah kepada Terbandingjuga tidak dipertimbangkan sepenuhnya mengingat pekerjaan Terbandingsebagai tukang parkir dengan penghasilan tidak pasti, sementara jumlah yangditetapkan Majelis Hakim TIngkat Pertama terlalu kecil, sehingga Majelis HakimTingkat Banding memandang perlu untuk menambah nominalnya pada putusanTingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbanganhukumnya telah mempertimbangkan tentang pembayaran nafkah selama iddahdan mut'ah dibayar sebelum ikrar talak diucapkan sesuai amanat PERMANomor 3 Tahun 2017, namun tidak dicantumkan dalam diktum putusannya,oleh karena itu Majelis Hakim TIngkat Banding merasa perlu memperbaikidengan menyesuaikan antara pertimbangan hukum dengan diktum putusan,sehingga perlu disebutkan pembayaran nafkah selama iddah dan mut'ahdicantumkan dalam diktum

Menetapkan hakhak Pemohon Rekonvensi sebagai akibat perceraian yaitu;2.1 Nafkah selama iddah sejumlah R p3.000.000,00 (tiga juta rupiah);2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah R p5.000.000,00 (lima juta rupiah);3. Menghukum Termohon Rekonvensi membayar sejumlah uang kepadaPemohon Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum 2.1 dan 2.2rekonvensi sebelum Ikrar Talak diucapkan oleh Termohon Rekonvensi;4.

kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusanini berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut secara tegasmengenai hakhaknya sebagai akibat perceraian seperti nafkah iddah danmutah, namun Majelis Hakim karena jabatannya secara ex officio berdasarkanketentuan Pasal 41 huruf (c) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 akanmempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar kepadaTermohon berupa nafkah iddah dan mut'ah

;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a dan b) KompilasiHukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suamiwajib memberikan mut'ah yang layak dan nafkah iddah kepada bekas isteri,dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam maka bekas isteri berhak mendapat nafkah iddahminimal selama 90 hari (ekuivalen dengan 3 bulan) dari bekas suaminyakecuali apabila ia nusyuz;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf j Kompilasi HukumIslam

, mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talakberupa benda atau uang dan lainnya, tanpa dikaitkan dengan nusyuz atautidaknya bekas istri;Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak dariPemohon, kemudian Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungansuami istri, sehingga berdasarkan firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 241yang berbunyi :Catal gle is Cay peal Lis Glial) yArtinya: Kepada wanitawanita yang diceraikan hendaklah diberikanoleh suaminya mut'ah menurut

berupa uang sejumlahRp. 1.000.000, (satu juta rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan jumlah nafkah iddahdan mut'ah untuk Termohon maka Pemohon harus dihukum untuk membayarnafkah selama masa iddah untuk Termohon sejumlah Rp. 3.000.000.

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untukmengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung danKecamatan Pancoran Mas Kota Depok serta Kecamatan LeuwiliangKabupaten Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu:5.

Menetapkan Nafkah Iddah dan Mut'ah Penggugat Rekonvensi sebagai berikut: 2.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah) 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)3.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1. dan 2.2. diatas kepada Penggugat Rekonvensi;Dalam Konvensi dan Rekonvensi.- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 571.000,- ( lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah );

kesepakatan lain, maka dibacakanlah suratpermohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang IsinyaPemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Bahwa dalildalili Pemohon tersebut di atas, Termohon telahmemberikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui secara keseluruhandalildalil permohonan Pemohon, namun ada kesepakatan dalam mediasipada tanggal 19 Nopember 2019 berupa nafkah madliyah sejumlahRp2.000.000,(dua juta rupiah) nafkah iddah selama 3 bulan sejumlahRp3.000.000, (tiga juta rupiah), mut'ah

mendamaikan Pemohon dan Termohon,akan tetapi tidak berhasil;Bahwa terhadap keterangan saksisaksi Pemohontersebut,Pemohon dan Termohon tidak membantah, sedangkan Termohon tidak pulamengajukan buktibukti apapun di persidangan;Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan lisan yang padapokoknya menyatakan tetap ingin mentalak Termohon dan tetap siapmemenuhi kesepakatan mediasi antara Pemohon dengan Termohon untukmenyerahkan kepada Termohon berupa berupa nafkah madliyah, nafkahiddah selama 3 bulan, mut'ah

tupiah) dan nafkah 1orang anak sejumlah Rp1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaiakibat perceraian, dengan demikian majelis hakim berpendapat apa yangtelah disepakati oleh Pemohon dengan Termohon tersebut di atas Pemohondipandang mampu, olehnya itu majelis hakim patut menghukum Pemohonuntuk mentaati kesekapatan tersebut dengan menyerahkan kepadaTermohon berupa nafkah madliyah sejumlah Rp2.000.000,(dua juta rupiah)nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah),Mut'ah

sejumlah Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu tupiah) dan nafkah 1orang anak bernama Anak 1 binti Abdul Rochim, sejumlah Rp1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah);Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahAgung Tahun 2017, pada tanggal 22 sampai dengan 24 Nopember 2017,juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 12, in casu nafkah iddah,mut'ah, dan nafkah madliyah, dengan demikian tentang nafkah madliyah,nafkah

Nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,(tiga juta rupiah);c, Mut'ah sejumlah Rp3.500.000,,(tiga juta lima ratus ribu rupiah);b. Nafkah 1 orang anak bernama Anak 1 binti Abdul Rochim, umur 4bulan, minimal sejumlah Rp1.500.000,(satu juta lima ratus riburupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);4.

Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----------------------------------c. Nafkah anak setiap bulan minimal sebesar Rp.300.000,- (sampai anak tersebut dewasa/mandiri;-------------------------------------------------------------------------4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

sms dengan wanita tersebut; Bahwa benar puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon danTermohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2012 yang mengakibatkanPemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri sehingga sekarang mereka telahpisah tempat tinggal selama 8 bulan ; Bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon menyatakan tidak keberatanditalak oleh Pemohon akan tetapi Termohon menuntut hakhaknya berupa nafkahiddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah,mut'ah

Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam.; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohontelah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan PermohonanPemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telahberalasan dan harus dikabulkan; Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan/ditalak oleh Pemohontetapi menuntut berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.200.000, (satujuta dua ratus ribu rupiah, mut'ah sebesar Rp.2.000.000, (dua

Pasal 149 KompilasiHukum Islam, dan Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya, maka MajelisHakim secara Ex Officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar kepadaTermohon berupa nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan kemampuan dankesanggupan Pemohon;Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

yang harusdiberikan kepada Termohon sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon;Menimbang, bahwa sehubungan dengan pemberian Mut'ah tersebut Majelisperlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat AlBaqarah ayat 241 yangberbunyi : 222222 one nnn nnn nnn nnn nnn nonesvjFpU eUIl 7 OARIpvuc+ ITFY pandpuvaArtinya : Dan bagi perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut ah menurutcara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orangorang yangbertakwa ; ~ === 22 nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn on nn

Mut'ah sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);c. Nafkah anak setiap bulan minimal sebesar Rp.300.000, (sampai anak tersebutdewasa/mand iri; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp.391.000, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 Masehi bertepatandengan tanggal 25 Syakban 1434 Hijriyah oleh Majlis Hakim Pengadilan AgamaPutusan Nomor 1219/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) sesaatsetelah ikrar talak diucapkan;5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mengirimkan salinanPenetapan krar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Dumai Barat kota Dumai untuk dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu;6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;7.

Pembanding tentang hak pengasuhan anak, akan tetapi tidak sependapatjika Majelis Hakim tingkat pertama dengan serta merta menetapkan hak pengasuhananak kepada Termohon/Terbanding;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga tidak sependapatdengan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam poin 4 amar putusannya secaraex Officio telah menghukum Pomohon untuk membayar/menyerahkan kepadaTermohon/Terbanding nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlahRp.2.000.000, (dua juta rupiah) dan mut'ah

dalam keadaan hamil,menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar nafkah iddah kepadaTermohon/Terbanding tidak tepat, apalagi putusan dijatuhkan secara ex officio, halini telah menyebabkan putusan menjadi ultra petitum,Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga tidak sependapatdengan Majelis Hakim tingkat pertama yang berdasarkan pasal 149 huruf (a)Kompilasi Hukum Islam secara ex officio telah mewajibkan dan menghukumHal 4 dari 8 hal Put No.49/Pdt.G/2015/PTA.PbrPemohon/Pembanding membayar mut'ah

oleh bekas suami yangdimaksud pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu hukum memberikanmut'ah oleh bekas suami jatun menjadi sunat sebagaimana dimaksud pasal 159Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sunat bagi Pemohon/Pembanding untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Terbanding, maka dalamhal ini sangat tergantung kepada kesediaan dan pernyataan Pemohon untukmembayarnya, tetapi ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukanHal 5 dari 8 hal Put No.49

/Pdt.G/2015/PTA.Pbradanya kesediaan dan pernyataan Pemohon/Pembanding tersebut, bahkan majelishakimpun tidak pernah mempertanyakannya, dengan demikian tidaklah tepatmembebankan mut'ah kepada Pemohon/Pembanding tanpa mempertimbangkankesediaan dan pernyataan Pemohon/Pembanding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,Majelis Hakim tingkat banding sepakat berpendapat bahwa putusan PengadilanAgama Dumai nomor 0209/Pdt.G/2015/PA.Dum. tidak dapat dipertahankan lagi danharus dibatalkan

Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).2.3. Nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama : Ahmad Ravandra Pramono Putra bin Addy Paramono, umur 9 tahun dan Ahmad Dwicandra Pramono Putra bin Addy Pramono, umur 6 tahun, minimal Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, ditambah 10 % setiap tahunnya.

500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah 2 orang anaksebesar Rp. 2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiapbulannya sampai anakanak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikanReplik yang pada pokoknya sebagai berikut :o Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap berpegang pada dalildalilpermohonan Pemohon semula dan mengenai tuntutan Termohon,Pemohon bersedia memberikan nafkah Iddah tersebut sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah), Mut'ah

Mut'ah sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah).3.

yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepadaPenggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah), oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyetujui permintaanTermohon tersebut.Menimbang, bahwa apabila perkawinann putus karena talak, makabekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baikberupa uang maupun benda, sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (a)Kompilasi Hukum Islam dan hal tersebut sejalan pula dengan firman AllahSwt.

Surah AlBagqarah ayat 241 yang berbunyi :(ypsial (ele lin C49 roll Lie ColalLall 9Artinya : (241) Kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklahdiberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajibanbagi orangorang yang bertakwa.Menimbang, bahwa pemberian mut'ah merupakan kewajibanPemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merupakan akibat perceraianyang diajukannya dan didalam persidangan terungkap fakta bahwa Tergugatrekonpensi tidak keberatan atas pemberian mut'ah tersebut

Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah).2.3.

Mut'ah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)Biaya Hadhonah terhadap anaknya setiap bulan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 476.000.- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000, (lima betas juta rupiah);4. Nafkah anak sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah);Meimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, dalamjawabannya Tergugat rekonvensi pada pokoknya keberatan, namun Tergugatrekonvensi telah menyatakan kesanggupannya sebagai berikut:1. Nafkah madliyah sebesar Rp. 375.000, (tiga ratus ribu rupiah) setiapbulannya;2.

Nafkah Iddah sebesar Rp. 375.000, (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),setiap bulannya;Mut'ah sebesar Rp. 1000.000, (satu juta rupiah);4.

kesepakatan kedua pihak di depan persidangan, olehkarenanya sesuai Pasal 130 HIR, kedua pihak telah mencapai kesepakatan danharus dinyatakan dalam putusan ini.Menimbang, bahwa sedangkan terhadap tuntutan mut'ah, dalam jawabannya12pihak Tergugat rekonvensi menyatakan keberatan.

2 orang anak.Dengan melihat fakta rumah tangga kedua pihak tersebut, maka berdasarkanketentuan tersebut, Tergugat rekonvensi diwajibkan memberikan mut'ah kepadaPenggugat rekonvensi, namun kewajiban tersebut harus disesuaikan dengankemampuan Tergugat rekonvensi, yang berprofesi sebagai operator musik.

Mut'ah Rp.2.000.000, (dua juta rupiah)Biaya Hadhonah terhadap anaknya setiap bulan Rp.600.000, (enam ratus riburupiah)DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp 476.000. (empat ratus tujuh puluh enam riburupiah);Demikian dijatunhkan putusan ini di Situbondo pada hari Selasa tanggal 19 Mei2015 M bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1436 H, oleh kami Majlis HakimPengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari Drs.

Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) .

Bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon menyatakankeberatan ditalak oleh Pemohon, akan tetapi terpaksanya harus diceraioleh Pemohon, Termohon menuntut Nafkah Iddah sebesar Rp.900.000,(sembilan ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000, (satujuta rupiah).Hal. 3 dari 11 Hal.

Putusan Nomor 889/Pdt.G/2015/PA.Tbn.Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetappada dalildalil permohonannya, kemudian terkait dengan tuntutan Termohontersebut, Pemohon menyanggupi untuk memberikan Nafkah Iddah sebesarRp.900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah).Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tetap padadalildalil jawaban berikut tuntutannya, yakni Nafkah lIddah sebesarRp.900.000, (sembilan ratus ribu

rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta ribu rupiah).Bahwa, untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti berupa Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor : Kk.15.17.4/Pw.01/138/2015 Tanggal 20 April 2015 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban.

, (sembilan ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah), maka dengan mendasarkan kepadakelayakan dan kepatutan, Majelis Hakim menetapkan besaran nominal yangharus dibebankan kepada Pemohon untuk Termohon, yakni Nafkah Iddahsebesar Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah),Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undangundang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkanamar putusan yang isinya

Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah).4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkansalinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu.5.

Mut'ah sebesar ........ Rp. 10.000.000,Jumlah .......22+ Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat DalamRekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Pekanbaru supayamemberikan putusan sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi/TermohonDalam Konvensi seluruhnya;2.

Rp. 5.000.000,3.4.Mut'ah sebesar ............ Rp. 10.000.000,Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 662 K/AG/2011JUMIAN ou. cece cece ee eeeeees Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Pekanbaru telahmengambil putusan, yaitu putusan No. 18/Pdt.G/2011/PA.Pbr tanggal 3 Mei2011 M bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1432 H yang amarnyasebagai berikut :Dalam Konvensi.1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;2.Memberi izin kepada Pemohon Ir.

Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);Dalam Konvensi dan Rekonvensi.Menghukum Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untukmembayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pemohonputusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan TinggiAgama Pekanbaru dengan putusan No. 43/Pdt.G/2011/PTA.Pbr tanggal 26 Juli2011 yang amarnya sebagai berikut :Menyatakan

Dihadapan saksisaksi dimanadalam kesepakatan perceraian tersebut tidak ada permintaan pembayaranuang Mut'ah, uang masa lIddah, atau uang Maskan, Kiswah, hal ataukeadaan tersebut tidak dipertimbangkan, serta tidak mempunyai dasar hukumuntuk penentuan jumlah uang, masa Iddah Rp 15.000.000,, Kiswah Rp5.000.000,, Maskan Rp 5.000.000,, Mut'ah RP 25.000.000, sehinggapenentuan jumlah uanguang tersebut sematamata tidak berdasar hukum,serta tidak adil atau tidak menerapkan rasa keadilan; Bahwa judex factie

Dan oleh karena itu mohon putusan judex factie dibatalkan; Bahwa judex factie tidak menjalankan/menerapkan hukum pasal 80 ayat 6(enam) karena sebagaimana yang tertera dalam surat kesepakatan berceraitertanggal 22 Desember 2010 pihak Termohon Kasasi tidak ada menuntutbiaya Nafkah, Kiswah, Maskan, Mut'ah sehingga keputusan judex factie patutdibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasanalasan kasasi : Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan

Mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

jadi bukan karena Termohon merasa kurang dengan pemberiannafkah dari Pemohon seperti pada permohonan Pemohon; Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3bulan karena sejak bulan Oktober 205 Termohon pulang kerumah orang tuanyasendiri dengan diantar Pemohon; Bahwa bersamaan atas permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohonmenyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon akan tetapi Termohonmenuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah)dan mut'ah

Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.Tbn.Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telahberalasan dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan/ditalak oleh Pemohon tetapimenuntut berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah)dan mut'ah sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Pemohon keberatandan hanya sanggup memberi kepada Termohon nafkah iddah dan mutah sebesarRp.1.000.000, (satu) juta rupiah) saja, karenanya

yang harus diberikan kepadaPenggugat dengan mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan Pemohon sebagaipetani;Menimbang, bahwa tentang bentuk serta nilai nominal mut'ah yang akandiberikan Pemohon tersebut Majelis berpendapat dalam bentuk uang, denganmempertimbangkan kemampuan Tergugat sesuai penghasilan Pemohon setiap harinyasebagai petani;Menimbang, bahwa sehubungan dengan pemberian Mut'ah tersebut Majelisperlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat AlBaqarah ayat 241 yangberbunyi :aaiot ale

lis so,20Ib Elis wo Lillo giArtinya : Dan bagi perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mutah menurutcara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orangorang yang bertakwaMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka denganmemperhatikan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi hukum Islam Majelismenetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon adalahsebesar Rp 900.000,(sembilan ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 UndangundangNomor

Mut'ah sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinanpenetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Grabagan Kabupaten Tuban dan Kantor Urusan Agama KecamatanPlumpang Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;5.

Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa :3.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;4.

Mut'ah disesuaikan dengan kemampuan Pemohon ;Bahwa Termohon tidak ingin menyebutkan nilai nominal nafkah iddah danmut'ah, karena yang Termohoninginkan adalah adanya tanggungjawab dariPemohon sebagai seorang suami ;Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohontelah mengajukan replik konvensi sekaligus jawaban rekonvensi secara lisanpada pokoknya sebagai berikut :DALAM KONVENSI1.

Mut'ah disesuaikan dengan kemampuan Pemohon ;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mau menyebutkan nilainominal dari nafkah iddah dan mut'ah yang dituntutnya, karena yangPenggugat Rekonvensi inginkan adalah adanya tanggungjawab dari TergugatRekonvensi sebagai seorang suami ;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut,Tergugat Rekonvensi dalam replik konvensi/jawaban rekonvensinyamenyatakan tidak bersedia untuk memenuhi semua tuntutan dari PenggugatRekonvensi tersebut, karena

Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu .....Menimbang, bahwa sementara tuntutan Penggugat Rekonvensi tentangnafkah selama masa iddah dan mut'ah, karena Penggugat Rekonvensi tidakmenentukan nilai nominalnya, kecuali hanya menyebutkannya sesuai dengankemampuan Tergugat Rekonvensi.

Dengan demikian menurut Majelis Hakimbahwa tuntutan tersebut tidak jelas dan kabur (obscuur libels), sehingga harusdinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak menentukannilai nominal dari nafkah iddah maupun mut'ah, namun karena nafkah iddahdan mut'ah merupakan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untukmemenuhinya.

Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;6.Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepadaPenggugat Rekonvensi, berupa :3.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.800.000, (satu jutadelapan ratus ribu rupiah) ;3.2.

SehinggaPenggugat/Pemohon dahulu sebagai Termohon asal sekarang ini sangatmembutuhkan biaya yang sangat besar untuk biaya berobat dan untukmengambil resep obat yang jumlahnya tidak sedikit;Bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tentang HukumPerkawinan disebutkan "Bekas suami wajib memberikan mut'ah, nafkah.kiswah dan maskan selama masa iddah, serta biaya hadlanah untuk anakanak yang belum mencapai umur 21 tahun, sedangkan dalam PutusanPengadilan Agama Surabaya Nomor: 2131/ Pdt.G/ 2008/

PA.Sby , tertangal 8Januari 2009 tidak ada disebutkan untuk memberikan kepada Penggugat/Pemohon dahulu sebagai Termohon asal yaitu untuk: Mut'ah, nafkah, kiswahdan maskan selama masa iddah, serta biaya hadlanah untuk anakanaknyayang belum mencapai umur 21 tahun.

Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);6. Membebankan kepada Pemohon/Terlawan untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 366.000.

kewajibannyasebagai istri yang saleh dan suci oleh karenanya perbuatan TermohonKasasi tidak seharusnya mendapatkan Mut'ah maupun Nafkah lddahkarena telah berjinah dengan lelaki yang bukan suaminya;2.

ANAK DAN ANAK IlPEMOHON DAN TERMOHON, dengan agama Kristen, hal inimembuktikan Termohon Kasasi telah Murtad dari jalan Allah dan olehkarenanya tidak berhak untuk mendapatkan mut'ah atau pun nafkah Iddah;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Mengenai alasan ke1 sampai dengan ke2:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judexfacti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasilHal 6 dari 8 hal Put.