Hal Hakim HakimParaf Ketua Anggota Halaman 10 dari 27 hal Putusan Nomor 90P/D/2021/PT GTOini akan berakibat tidak adanya biaya pengurang untuk transaksisetoran aktual sales Iwan pada 7 bulan tersebut;b.

Halini akan berakibat tidak adanya biaya pengurang untuk transaksisetoran aktual sales lwan pada 7 bulan tersebut;b. Kerugian yang berasal dari kesalahan pencatatan oleh terdakwa selakuadmin yang mencatat transaksi dari Sales Riskan adalah sebesar Rp.

Di dalam Tabel B mengenai Summary Actual Spending yangmenjabarkan datadata mengenai pengeluaran aktual (actualspending ) dari Tergugat yang dibandingkan denganperencanaannya (budget) inilan dimana PWC TIDAKPERNAH melakukan verifikasi mengenai kebenaran datadata yang disodorkan oleh Tergugat kepada PWCmengenai pengeluaran aktual (actual spending) Tergugat I.Jadi, bagaimana mungkin Laporan Hasil Audit dapatdipercayai dan dijadikan sandaran timbulnya cost overrunkalau PWC sebagai pembuat Laporan Hasil

Audit tidakpernah melakukan verifikasi mengenai kebenaran angkaangka dari pengeluaran aktual (actual spending) Tergugat tersebut.

Hal inilah yang dimaksud dalam uraian sebelumnyadimana PWC hanya bertindak "seperti kalkulator" bagiTergugat dalam menghitung cost overrun padahal costoverrun itu sendiri baru dapat dibuktikan kebenarannya jikaPWC melakukan verifikasi mengenai kebenaran angkaangkadalam Laporan Hasil Auditnya.Selama persidangan arbitrase di SIAC, Tergugat juga TIDAKPERNAH mau mengajukan buktibukti yang mendukungkebenaran dari datadata yang pernah diajukannya ke PWCmengenai pengeluaran aktual (actual spending) walaupunBpk

Para Tergugat memohon perhatian Majelis Hakim yangTerhormatuntukrnernperhatikan halaman 7 dari LaporanHasil Audit dimana banyak unsur pengeluaran aktual (actualspending) dari penyelesaian pabrik justru ternyata lebih kecildari budgetnya (perencanaan). Sebagai contoh dapat dilihatpada unsurbiayatanah (land cost), biayabangunan(building cost), biaya infrastruktur (infrastructureX. cost), biayapembangunan powerhouse, workshop, kantin danmesjid.d.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUUIII/2005 PerkaraNomor 11/PUUV/2007, pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia 1945;b. bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohontelah dirugikan oleh suatu UndangUndang yang diuji;c. bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifikatau khusus dan aktual

berlakunya suatu UndangUndang harus memenuhi 5 (lima) syarat (videPutusan Perkara Nomor 006/PUUIII/2005 dan Perkara Nomor 011/PUUV/2007)yaitu sebagai berikut:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikanoleh UUD 1945;b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebutdianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu UndangUndang yangdiuji;c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yangdimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual

bertanggal 20 September 2007, serta PutusanPutusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangankonstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhilima syarat, yaitu:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan olehUUD 1945;b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggapdirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian;c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (knusus) dan aktual

penalaran yang wajar dapatdipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebabakibat (causal verband) antara kerugian dimaksuddan berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian;e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, makakerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagiterjadi;Bahwa jikapun para Pemohon sebagai perorangan warga negaraIndonesia dan badan hukum menganggap dirugikan dengan berlakunya Pasal34 UU KPK, kerugian dimaksud tidak bersifat spesifik dan aktual

Olehkarena itu, yang berhak mengajukan permohonan terhadap Pasal 34 UU KPKadalah Pimpinan KPK yang saat ini yang merasa hak konstitusionalnya yangsecara spesifik dan aktual berpotensi mengalami kerugian dengan berlakunyaPasal 34 UU a quo.Dengan demikian, saya berpendapat bahwa para Pemohon tidakmempunyai kedudukan hukum (/ega/ standing) untuk mengajukan permohonana quo.ll.

Melakukan pengukuran dimensi aktual yang disesuaikan denganspesifikasi yang disyaratkan dengan menggunakan alat Theodolitedan Handbore (bor tangan).3. Melakukan pengolahan data hasil investigasi lapangan 4. Membandingkan hasil pengukuran serta pengujian kualitas terhadapgambar terealisasi/terpasang (As Built Drawing) dan Kontrak(Addendum terakhir/final).5. Membandingkan volume aktual yang habis terpakai terhadap volumeyang telah ditentukan.B. Evaluasi Volume Pekerjaan:1.

Membandingkan volume aktual yang terpakai terhadapvolume rencana satuan yang telah ditentukan.4. Mengevaluasi dan menyelediki perbedaanperbedaan yangterjadi.Hal. 13 dari 84 hal.

Melakukan pengukuran dimensi aktual yang disesuaikan denganspesifikasi yang disyaratkan dengan menggunakan alatTheodolite dan Handbore (bor tangan);Melakukan pengolahan data hasil investigasi lapangan;Membandingkan hasil pengukuran serta pengujian kualitasterhadap gambar terealisasi/terpasang (As Built Drawing) danKontrak (Addendum terakhir/final);5. Membandingkan volume aktual yang habis terpakai terhadapvolume yang telah ditentukan;B. Evaluasi Volume Pekerjaan:1.

Membandingkan volume aktual yang terpakai terhadap volumerencana satuan yang telah ditentukan;4. Mengevaluasi dan menyelediki perbedaanperbedaan yangterjadi;e Bahwa selanjutnya hasil yang didapat oleh Tim Ahli Teknik Sipil dariPoliteknik Negeri Bandung untuk perhitungan kekurangan Pada pekerjaanHal. 29 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.

menurut Pasal 51 ayat(1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi(vide putusan Nomor 006/PUU111/2005 dan putusanputusan berikutnya),harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telahdirugikan oleh suatu UndangUndang yang diuji;c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik(khusus) dan aktual

Pemohon dalam positanya tidak dapat membuktikan adanya pelanggaranterhadap kerugian hak konstitusionalnya yang mana bagi pemohon baiksecara aktual dan spesifik akan berpotensi terjadi menurut penalaran yangwajar dalam UU a quo.Atas halhal tersebut di atas, kiranya perlu dipertanyakan kepentingan ParaPemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/ataukewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 70 UUAAPS.

Selain itu, apakah terdapat kerugian konstitusional Para Pemohon yangdimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensialyang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah adahubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undangundang yang dimohonkan untuk diuji.

Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id65i; 2 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI> Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dan juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksudbersifat spesifik khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yangmenurut penilaian yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan apakah adahubungan sebabakibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunyaketentuan

Ketentuan aktual dalam suatu kontroversi yang bukan bersifat potensial danadanya hubungan sebabakibat antara kerugian dan berlakunya suatuUndangUndang. Dan kemudian, dengan diberikannya putusan yangdiharapkan akan merugikan dan dihindarkan untuk dipulihkan.8.

merupakan formulir pengiriman bahan baku suplai untuk diproses dari PTPanasonic Manufacturing Indonesia kepada Pemohon Banding berdasarkanPurchase Order (Surat Pesanan), contohnya sebagai berikut :Tanda Terimabahwa merupakan formulir rekapitulasi bahan baku suplai yang diterima PemohonBanding dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia selama satu bulan, contohnyasebagai berikut :Fakturbahwa merupakan formulir rekapitulasi penyerahan bahan baku suplai dengankuantum 1 Lot (tanpa menyebutkan kuantitas aktual

) dari PT PanasonicManufacturing Indonesia kepada Pemohon Banding selama satu bulan danketerangan pembayaran ditransfer ke rekening PT Panasonic ManufacturingIndonesia di Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD Jakarta, contohnya sebagai berikut:Faktur Pajak Standarbahwa merupakan rekapitulasi penyerahan bahan baku suplai dengan kuantum 1 Lot(tanpa menyebutkan kuantitas aktual) dari PT Panasonic Manufacturing Indonesiakepada Pemohon Banding selama satu bulan, contohnya sebagai berikut :Pencatatan Pembukuan

Islam, unsurunsur dimaksud adalah sebagaiberikut:e Pertama: adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaranyang terus menerus;e Kedua: perselisinan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan suami isterisudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun;e Ketiga: Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri, tetapitidak berhasil;Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut oleh Majelis Hakim akandipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan faktafakta tersebut di atastentang kondisi aktual

Bahwa menurut ketentuan Pasal 4.5 Perjanjian Kerjasama untukmenjamin pemenuhan kewajiban Terlawan 2 kepada Pelawan secaratergas dikatakan:GGB (Pelawan) memiliki hak jaminan atas dan hak untuk menahanasetaset SPA, baik yang dimiliki atau dikuasasi, baik aktual ataupotensial, yang telah ada maupun yang akan datang, sebagaipemenuhan atas kewajiban SPA berdasarkan Perjanjian ini.10.Bahwa dengan demikian berdasarkan azas Pacta Sunt Sevanda bahwaperjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undangundang

Melakukan pengukuran dimensi aktual yang disesuaikandengan spesifikasi yang disyaratkan dengan menggunakan alatTheodolite dan Handbore (bor tangan);Melakukan pengolahan data hasil investigasi lapangan;Membandingkan hasil pengukuran serta pengujian kualitasterhadap gambar terealisasi/terpasang (As Built Drawing) danKontrak (Addendum terakhir/final;5. Membandingkan volume aktual yang habis terpakai terhadapvolume yang telah ditentukan;B. Evaluasi Volume Pekerjaan:1.

Membandingkan volume aktual yang terpakai terhadap volumerencana satuan yang telah ditentukan;4. Mengevaluasi dan menyelediki perbedaanperbedaan yangterjadi;Bahwa selanjutnya hasil yang didapat oleh Tim Ahli Teknik Sipil dariPoliteknik Negeri Bandung untuk perhitungan kekurangan Padapekerjaan timbunan biasa, volume kontrak dengan pemeriksaan adaselisih volume sebesar 20.615,66 m?

Melakukan pengukuran dimensi aktual yang disesuaikan denganspesifikasi yang disyaratkan dengan menggunakan ealatTheodolite dan Handbore (bor tangan).3. Melakukan pengolahan data hasil investigasi lapangan.4. Membandingkan hasil pengukuran serta pengujian kualitasterhadap gambar terealisasi/terpasang (As Built Drawing) danKontrak (Addendum terakhir/final).5. Membandingkan volume aktual yang habis terpakai terhadapvolume yang telah ditentukan.B. Evaluasi Volume Pekerjaan1.

Membandingkan volume aktual yang terpakai terhadap volumerencana satuan yang telah ditentukan.4.

usaha, akan tetapi harusjuga diperhitungkan kembali biayabiaya yang telah dikeluarkan untuk memperolehperedaran usaha tersebut;10 Bahwa di dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) telah meminta kepada Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) datadata berupa BukuPembelian TBS dari Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) ke Anggota, Buku Penjualan ke Perusahaan Intidan Buku Persediaan TBS disertai bukti pendukungnya untuk dapat111112131415menentukan aktual

1 (Satu) Bundel Fotocopy Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 6A Tahun 2011 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;

Fotocopy Laporan Mingguan Minggu Ke : I (satu) tanggal 25 April 2016 s/d 01 Mei 2016 pekerjaan perbaikan darurat tebing sungai batang bangko ;

Fotocopy Laporan Mingguan Minggu Ke : VII (tujuh) tanggal 6 Juni 2016 s/d 12 Juni 2016 pekerjaan perbaikan darurat tebing sungai batang bangko dan Aktual

BUANA MITRA SELARAS ;

BUANA MITRA SELARAS ;

JunjunganTambunan,SH.8) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Peraturan Kepala Badan Nasional PenanggulanganBencana Nomor: 6A Tahun 2011 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai Pada StatusKeadaan Darurat Bencana9) Fotocopy Laporan Mingguan Minggu Ke : (Satu) tanggal 25 April 2016 s/d 01 Mei2016 pekerjaan perbaikan darurat tebing Sungai batang bangko10) ~~ Fotocopy Laporan Mingguan Minggu Ke : VII (tujuh) tanggal 6 Juni 2016 s/d 12Juni 2016 pekerjaan perbaikan darurat tebing sungai batang bangko dan Aktual CheckKontrak

BUANA MITRA SELARAS.63) 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Mingguan Minggu Ke : VII (tujuh) tanggal 6 Juni2016 s/d 12 Juni 2016 dan Aktual Check Kontrak Nomor 360/01.02/BPBD/ SP/PLPem.Drrt/V2016 tanggal 11 Mei 2016 Kegiatan Perbaikan Insfrastruktur darurat banjirdan tanah longsor di Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat, PekerjaanPebaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko, Lokasi Kecamatan Pauh Duo tahunanggaran 2016 pelaksana PT.

BUANA MITRA SELARAS.64) 1 (Satu) bundel Fotocopy Aktual Check Kontrak Nomor 360/01.02/BPBD/SP/PLPem.Drrt/V2016 tanggal 11 Mei 2016 Kegiatan Perbaikan Insfrastruktur darurat banjir dantanah longsor di Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat, Pekerjaan PebaikanDarurat Tebing Sungai Batang Bangko, Lokasi Kecamatan Pauh Duo tahun anggaran2016 pelaksana PT.

BUANA MITRA SELARAS ;63) 1 (Satu) bundel Fotocopy Laporan Mingguan Minggu Ke : VII (tujuh) tanggal6 Juni 2016 s/fd 12 Juni 2016 dan Aktual Check Kontrak Nomor360/01.02/BPBD/SP/PLPem.Drrt/V2016 tanggal 11 Mei 2016 Kegiatan PerbaikanInsfrastruktur darurat banjir dan tanah longsor di Kabupaten Solok Selatan PropinsiSumatera Barat, Pekerjaan Pebaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko, LokasiKecamatan Pauh Duo tahun anggaran 2016 pelaksana PT.

BUANA MITRASELARAS ;64) 1 (satu) bundel Fotocopy Aktual Check Kontrak Nomor360/01.02/BPBD/SP/PLPem.Drrt/V2016 tanggal 11 Mei 2016 Kegiatan PerbaikanInsfrastruktur darurat banjir dan tanah longsor di Kabupaten Solok Selatan PropinsiSumatera Barat, Pekerjaan Pebaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko, LokasiKecamatan Pauh Duo tahun anggaran 2016 pelaksana PT.

sehubungan Peredaran Usaha PPh Badan SebesarRp13.502.578.662,00Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif Terbanding atasobjek PPN Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp 13.502.578.662,00 karenapada dasarnya pihak Terbanding keliru dalam memahami laporan persediaan/Inventory movement perusahaan Pemohon Banding dimana pihak Terbandingmenemukan adanya selisin antara mutasi persediaan di dalam laporanpersediaan/ Inventory movement dengan laporan pembelian persediaan aktual

Adapun selisin jumlah persediaan tersebut dianggapoleh pihak Terbanding sebagai tambahan penjualan yang belum PemohonBanding laporkan di dalam SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Agustus 2008;Bahwa lebih lanjut, selisin antara jumlah persediaan di dalam laporanpersediaan dengan laporan pembelian persediaan aktual tersebut memilikipenjelasan sebagai berikut:a.

Dalam kontekskerugian akibat berlakunya suatu peraturan perundangundangan,Termohon mengadopsi' pertimbangan hukum dalam PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 006/PUUIII/2005 tanggal 31 Mei 2005dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUUV/2007 tanggal 20September 2007, yang menyebutkan karakteristik kerugiankonstitusional adalah spesifik (khusus), aktual atau setidaknya bersifatpotensial, yang memuat penalaran yang wajar dapat dipastikan akanterjadi;Bahwa Pemohon dalam Bagian II Kedudukan Hukum (Legal

Sebagaimana dalil Pemohon tersebut,sesungguhnya belum ada kerugian nyata/aktual yang dialamiPemohon, tetapi kerugian yang dimaksud masih bersifat potensial;Halaman 19 dari 27 halaman.

Fakturbahwa merupakan formulir rekapitulasi penyerahan bahan baku suplai dengankuantum Lot (tanpa menyebutkan kuantitas aktual) dari PT. ABC kepadaPemohon Banding selama satu bulan dan keterangan pembayaran ditransferke rekening PT. ABC di Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD Jakarta,contohnya sebagai berikut :5. Faktur Pajak Standar1. Purchase Order2. Surat Jalan3. Invoicebahwa merupakan rekapitulasi penyerahan bahan baku suplai dengankuantum Lot (tanpa menyebutkan kuantitas aktual) dari PT.

ADITYA AGROINDO melakukanpembayaran sesuaititik yang dilaporkanterdakwa.Dan setelah perusahaanmelakukan audit didapat hasil aktual di lapangan berdasarkan hasilHalaman 10 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN Ktppengukuran ulang pengambilan poin GPSfisik real, serak janjangankosongyang dikerjakandilapanganjumlahnya sebanyak 14.050 (empat belas ribu limapuluh) titik sehingga terdapat selisin sebesar 11.783 (Sebelas ribu tujuh ratusdelapan puluh tiga) titik. selanjutnyaberdasarkanselisihantarahasil

ADITYA AGROINDO melakukan pembayaran sesuai titik yang dilaporkanterdakwa. dan setelan perusahaan melakukan audit didapat hasil aktual dilapangan berdasarkan hasil pengukuran ulang pengambilan poin GPSfisik real,serak janjangan kosong yang dikerjakan dilapangan jumlahnya sebanyak14.050 (empat belas ribu lima puluh) titik sehingga terdapat selisih sebesar11.783 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) titik.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut ditemukanbahwa terdapat perbedaan volume dari dokumenAddendum 1 dengan hasil pengukuran secara aktual;Bahwa perhitungan volume pasangan pondasi batukarang didasarkan pada pengukuran lebar atas dan tinggipondasi yang diamati secara visual memiliki dimensi yangterbesar (kedalamannya) setelah diperoleh luaspenampang kemudian dikalikan dengan total pondasi yangada sehingga didapat volume pasangan pondasi batukarang.

Hasil perhitungan secara aktual dibandingkan denganvolume yang tertuang dalam Addendum 1 sehinggaditemukan adanya perbedaan volume;Bahwa perhitungan panjang bubungan seng platdilakukan berdasarkan pengukuran panjang tirisan sampingkirikanan lalu) dijumlahkan dengan panjang denahbangunan bagian depan sehingga diperoleh panjang totaldari bubungan seng plat.

Hasilperhitungan secara aktual lalu) dibandingkan denganvolume yang tertuang dalam Addendum 1 sehinggaditemukan adanya perbedaan volume pasangan lantairabat pada beberapa unit rumah;Bahwa volume pasangan pondasi utama yangdiisyaratkan menurut Kontrak (berikut Addendum 1) adalah4,269 m?.

Sedangkan berdasarkan perhitungan dimensipasangan pondasi utama yang kemudian dikalikan denganpanjang total pondasi sehingga diperoleh volume pasanganPts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 133 dari 215 halaman134pondasi aktual yang ternyata bervariasi dari 2,75 m3sampai 4,40 m?;Bahwa volume pekerjaan gording kayu + balok angin5/7 yang diisyaratkan menurut Kontrak (berikut Addendum1) adalah 0,365 m3.

sedangkan menurut pengukuransecara aktual di lapangan masih ditemui panjang tirisansamping kiri kanan yang masingmasing lebih pendek dari70cm;135Bahwa panjang bubungan seng plat menurut As BuiltDrawing adalah 8,1 m menurut kontrak (berikutaddendumnya) 8 m sedangkan berdasarkan pengukuransecara aktual masih ditemui adanya panjang bubunganyang lebih pendek dari 8,1 m (berdasarkan pengukuranpanjang tirisan samping kirikanan yang kemudiandijumlahkan dengan panjang denah bangunan);Bahwa tebal lantai rabat

Ini menunjukkan bahwa pemberiandispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsurunsur yang bisamendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktualmaupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampaknegatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umuryang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena ituPengadilan perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqn yang senantiasamenjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma

Ini menunjukkan bahwa pemberiandispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsurunsur yang bisamendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktualmaupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampaknegatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umuryang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena ituPengadilan perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasamenjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma

Ini menunjukkan bahwa pemberiandispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsurunsur yang bisamendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktualmaupun aktual telan menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampaknegatif yang lebin besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawahumur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena ituPengadilan perlu mengetengahkan kaidah ushul figh yang senantiasamenjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma

Ini menunjukkan bahwa pemberiandispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsurunsur yang bisamendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baikfaktual maupun aktual telan menimbulkan suatu kemudharatan danberdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anakdi bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga,karena itu Pengadilan perlu mengetengahkan kaidah ushul figh yangsenantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu normahukum