Ditemukan 607 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tumpang tantang tanyong tandang tunjang tuntang tundang tunang tuyang tenyang tnnyang
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 27-06-2015 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 06/G/2015/PTUN-PLG
Tanggal 27 Mei 2015 — Drs. A. RIVAI AVIN. DKK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA SELATAN
58 — 35
  • Badan atauPejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1ayat (2) Nomor 5 tahun 1986 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.31/PUUIX/2013, mengenai PengujianUndang undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umumterhadap UUD 1945 Ketika penyelenggara pemilu mendapat putusanDKPP, maka dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) ini disebabkan putusan presiden, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu yang didasari putusan DKPP menjadi putusan pejabat TUNyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 21-01-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 2/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 25 Juni 2020 — Penggugat:
NURMA RUSIDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Intervensi:
1.Hj Kalsum
1.Ir. Jhoni Hartono, S. Msc
2.Sri Wahyuni
3.Sri Wahyuni 2
4.I Nyoman Indraprasta Gowinda
320 — 196
  • ;Upaya Administratif Sebagai Prasyarat Peradilan TUN DanJalan Hukum Yang Konstitusional Berdasarkan Negara HukumPancasila Yang Harus dihormati dan diilaksanakan secarasungguhsungguh oleh semua pihak; Bahwa dengan tidak dijalannya upaya administratif secarabenar oleh Penggugat, maka berrarti pula Penggugat gagaldalam memahami bangunan dasar upaya administrasi dalambingkat negara hukum Pancasila, dimana dalam negarahukum Pancasila meletakkan penyelesaian sengketa TUNyang harus dilakukan pertama dan
    Putusan MK RI a quo juga mengakhiriperdebatan mengenai batas waktu pengajuan Gugatan TUNyang selama ini menjadi perdebatan panjang danmenimbulkan keragaman tafsir, terutama terkait dengankeputusan TUN yang tidak ditujukan langsung kepada pihakketiga;Halaman 72 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2020/PTUN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 09-01-2013 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 PK/TUN/2013
Tanggal 2 Mei 2013 — PT. RADIO KARDOPA MEDAN VS PT. RADIO PELANGI LINTAS NUSA DAN I. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI., II.KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKWENSI RADIO KELAS II, MEDAN;
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Surat No. 852/Ilc/B.IVVIIV2010 tanggal 9 Agustus 2010 perihal10.peng OffAir kan Perangkat Pemancar (yang dijadikan objek sengketayang kedua dalam perkara aquo) bukan merupakan Keputusan TUNyang bersifat Konkrit, Individual dan Final serta dapat menimbulkanakibat hukum, karena sebelumnya Tergugat Il pernah menyampaikansurat dengan substansi yang sama;Tergugat Il telah pernah mengeluarkan Surat Peringatan dan ll padatanggal 19 September 2008 No. 11/VU MON/IX/08 (vide bukti T14) dan3 November
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 24-11-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 285/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 24 Mei 2017 — PERKUMPULAN PENGUSAHA PERIKANAN MUARA BARU;DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA
148 — 190
  • Bahwa untuk memperkuat dalildalil yang telah diuraikan diatas,adapun yang menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RIterkait dengan arti dari Pasal 2 huruf (a) Undangundang NO.5Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni:Putusan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000yang menggariskan kaidah hukum bahwa segala Keputusan TUNyang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjianmaupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isiperjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada
    Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.01/2014Tentang Penilai Publik, maka atas halhal itu Keputusan yangditerbitkan oleh Penggugat telah memenuhi asas Keputusan TUNyang berdasarkan undangundang dan bersifat FINAL;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1351/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — PT WEDA BAY NICKEL vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
37 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bersifat final, artinya sudah definitif, tidak memerlukanpersetujuan instansi atau atasan atau instansi lain, dankarenanya dapat menimbulkan akibat hukum.Berdasarkan pengertian, persyaratan atau kriteria suatuKeputusan TUN tersebut diatas, maka Ahli RahmatSoemadipradja berpendapat bahwa surat S488 telahmemenuhi seluruh persyaratan sebagai suatu Keputusan TUNyang dimaksud Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor5/1986 dan Penjelasannya tersebut di atas, karena:a.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 12-09-2013 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 27-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 159/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 15 Januari 2014 — 1.Ir. H. SARIMUDA, MT,.2.Ir. Hj. NELLY RASDIANA, M.Si;1.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,2.H. ROMI HERTON, S.H., M.H,3.H. HARNO JOYO, S.Sos.
90 — 26
  • Surat KeputusanMendagri dalam pengangkatanHalaman 71 dari 152 halaman Putusan Pkr No. 159/G/2013/PTUNJKTdmKepala Daerah terpilih bukanlah sebagai penetapan pejabat TUNyang didasarkan pada kebebasan diskresi pejabat TUN, melainkanhanyalah satu penetapan deklaratoir yang bersifat terikat, yangdiperintahkan oleh Pasal 40 UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimanadiperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 109 ayat(2) di mana Kepala Daerah terpilih disahkan oleh Presiden.
    Hemat kamidengan definisi dan pengecualian apa yang menjadi keputusan TUNyang menjadi objek sengketa TUN sebagaimana telah diuraikan diatas, jawabannya telah jelas tidak.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 11-03-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 118/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 28 Mei 2019 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : VIZA YULVIDA LUBIS
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : EMMA RAHMASARI
Terbanding/Tergugat III : M. ARIF WIBOWO
Terbanding/Tergugat I : JOESRA JOESOEF BAHROENY
72 — 36
  • Tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang dimaksud tindakanhukum TUN adalah suatu keputusan yang menciptakan, ataumenentukan mengikatknya atau menghapuskan hubungan TUNyang telah ada. Dalam UU No. 5 Tahun 1986 tindakan hukumTUN adalah yang bersifat :a. KonkritKonkrit adalah Keputusan yang jelas isinya, dalam hal inipenerbitan sertifikat adalah tindakan pemerintah yang jelasuntuk memberikan hak kepada si pemegang hak atas tanah.b.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Pertanahan
Register : 20-04-2012 — Putus : 29-08-2012 — Upload : 17-12-2012
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 11/G/2012/PTUN-BL
Tanggal 29 Agustus 2012 — P : MUTAWAKIL BILLAH, SH T : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. LAMPURA
219 — 117
  • (empat ratus tiga puluh lima meterpersegi) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut, namun Keputusan TUNyang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 September 1995 adalah berupaSHM Nomor : 947 / PK, Surat Ukur Nomor 254 / 1995 tanggal 28 Maret 1995 atasnama Nurhayati seluas 435 m2 (empat ratus tiga puluh lima meter persegi), dimanapada tanggal 11 Oktober 2011 barulah Tergugat menerbitkan Keputusan TUNberupa Pencatatan Pendaftaran Peralihan Hak atas SHM Nomor 947 / PK danpencoretan serta perubahan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 28-09-2009 — Putus : 15-07-2010 — Upload : 21-11-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 29/G/2009/PTUN-SMD
Tanggal 15 Juli 2010 — - H. MURDJI BADAR; - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN; ACHSE SUDIATI; JUAIMAH; ETY H BUJALI.
102 — 42
  • objekperkara a quo, namun dalam dalil dalil yangdinyatakan oleh Penggugat tersebut hanya merupakanklaim pribadi dari Penggugat, dimana untuk menyatakanPenggugat merupakan pemilik sah atas tanah bukanlahwewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dimanayang berhak menentukan Penggugat merupakan pemiliksah tanah dari objek tanah yang telah dikeluarkanSertipikat A quo adalah Pengadilan Negeri Balikpapan,kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalahuntuk mengadili sengketa TUN terhadap Keputusan TUNyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 25-05-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 118/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 10 Nopember 2015 — PT. MITRA ANEKA REZEKI ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
190 — 143
  • Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ("TUN") sebagaimanadimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UU PTUN yaitu penetapan tertulis, yangdikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat TUN, berisikan tindakan hukum TUNyang bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum yangmerugikan Penggugat ;Adapun bunyi Pasal 1 angka 9 UU PTUN selengkapnya Penggugat kutip berikutini :"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh badan atau pejabat tata usaha Negara
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 27-04-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PTUN MANADO Nomor 16/G/2021/PTUN.Mdo
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
Eiren Tuwongkesong
Tergugat:
Panitia Pemilihan Sangadi Desa Momalia I Kecamatan Posigadan
Intervensi:
APRIS RUHBAN
134 — 47
  • Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1angka 8 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usahaNegara.Bahwa, atas eksepsieksepsi tersebut Hakim Ketua Majelis berpendapat;Bahwa Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Momalia ,Kecamatan Posigadan Nomor 002/DMI/III/2021 tanggal 27 Maret 2021tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi BakalCalon Sangadi Desa Momalia 1 (Obyek sengketa) adalah kepututusan TUNyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-02-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1341/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — PT WEDA BAY NICKEL, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
53 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • S488 dalam HukumAdministrasi Negara adalah termasuk ke dalam ruanglingkup pengertian Keputusan TUN sebagaimana diaturdalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara yang terakhir kali dirubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 (UUNomor 5/1986);e Lebih jelasnya, Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5/1986berbunyi sebagai berikut:Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapantertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUNyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 16-04-2015 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/TUN/2015
Tanggal 16 April 2015 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, dk VS HIDAYAT LATIF
83 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terhadap Tanah PEMOHON KASASI IIYang Dipersengketakan serta pengakuan TERMOHON KASASI atasketidakabsahan SHM No. 1919, maka penerbitan Keputusan No. 88 yang telahmembatalkan SHM No. 1919 adalah sudah tepat dan berdasarkan hukum,dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum kepada PEMOHON KASASIIl terkait kepemilikan atas Tanah PEMOHON KASASI II YangDipersengketakan;Bahwa sudah sepatutnya menurut hukum bagi Majelis Hakim Agung YangTerhormat, untuk menolak seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim PT TUNyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 19-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1352 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. WEDA BAY NICKEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
45 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bersifat final, artinya sudah definitif, tidak memerlukanpersetujuan instansi atau atasan atau instansi lain, dankarenanya dapat menimbulkan akibat hukum.Berdasarkan pengertian, persyaratan atau kriteria suatuKeputusan TUN tersebut diatas, maka Ahli RahmatSoemadipradja berpendapat Bahwa surat S488 telahmemenuhi seluruh persyaratan sebagai suatu Keputusan TUNyang dimaksud Pasal 1 angka 3 UU No. 5/1986 danPenjelasannya tersebut di atas, karena:a.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 07-10-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 06-02-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 75/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 5 Februari 2020 — Penggugat:
PT. Indo Berjaya Favor
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo
Intervensi:
Supradi Kertamenawi
370 — 223
  • Bahwa Obyek Sengketa adalah surat keputusan TUNyang berisi pemberian ijin kepada PT. Indo Berjaya Fafor untukmemanfaatkan tanah seluas 45.788 M? yang terdiri atas 20sertifikat hak milik dan terletak di Pohgogor, Bendosari,Sukoharjo, yang keseluruhannya adalah bukan milik Penggugat(melanggar asas kecermatan); Halaman 29 dari 83 halaman Putusan Nomor : 75/G/2019/PTUN Smg.16.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 26-02-2008 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2139 K/Pdt/2006
Tanggal 26 Februari 2008 — ERRY PUTRA OUDANG; ANDIKA RIYANI OUDANG VS Lk. ADOLF De FRETES;dkk
124 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bukti surat Penggugat bertanda P14 berupa putusan Pengadilan TUNyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang membicarakantentang tanah objek sengketa perkara No. 176/Pdt.G/2004/PN.MKS.Bukti surat Penggugat bertanda P14a yang oleh Tergugat Ill telahmengakui kebenaran objek bukti P14 bersumber dari tanah adat danbukan tanah negara dengan pengenal: Kampung : Jongaya. Distrik : Karuwisi. Kabupaten : Gowa. Asetpersil : 26D IL.Hal. 40 dari 45 hal. Put.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 23-06-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 93/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 3 Nopember 2020 — Penggugat:
1.TALIMBUALA DUHA
2.ARMAN GAURIFA
3.TOHUSOKHI LAIA
4.PERIANUS GAURIFA
5.NOVIS DUHA
Tergugat:
1.KEPALA DESA GANOWO SAUA KECAMATAN TELUK DALAM KABUPATEN NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
2.Kepala Desa Ganowo Sa'ua Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan
92 — 33
  • sekretaris Desa Ganowo saua Kecamatan Teluk DalamKabupaten Nias Selatan dimana surat keputusan pengangkatan penggugat IIadalah berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 653 tahun 2012tentang pengangkatan Sekretaris Desa Ganowo Saua kecamatan teluk DalamKabupaten Nias Selatan maka Tergugat tidak memiliki kKewenangan untukmemberhentikan Penggugat Il dan penerbitan Objek Sengketa telahbertentangan dengan Azas Contrarius Actus;Asas Contarius Actus adalah Asas yang menyatakan badan atau pejabat TUNyang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Kepegawaian
Register : 03-11-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 16-03-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 34/G/2016/PTUN.SMD
Tanggal 9 Maret 2017 — ERNAWATI, S.Pd.I melawan Bupati Kutai Kartanegara
266 — 76
  • Asas tersebut membawa konsekuensi hukum, bahwa gugatan tidakmenunda atau menghalangi dilaksanakannya Surat Keputusan TUNyang digugat (vide Pasal 67 ayat 1);4. Bahwa dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap Keputusan TataUsaha Negara yang digugat harus selalu dianggap sah sampai ada putusanpengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa Keputusan TataUsaha Negara yang digugat itu dinyatakan batal atau tidak sah;5.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-07-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 108/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 10 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
160 — 86
  • dalil gugatannya halaman 7 angka3; Bahwa terhadap ke2 jawaban atas sanggahan yang disampaikan olehTergugat, Penggugat ternyata tidak/oelum melakukan upaya administrativelanjutan berupa sanggah banding menurut tata cara dan dalam tenggangwaktu yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan diatas;Bahwa sanggah banding adalah merupakan pengajuan surat bandingadministrative yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain daribadan/pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa TUNyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 15-04-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 83/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 1 Desember 2015 — 1.SACHRONI,2.AGUS LUPI,dkk;1.WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,2.PT. PERTAMINA (Persero)
148 — 565
  • Bahwa seharusnya gugatan perkara a quo baru bisa diajukanapabila telah ada putusan peradilan perdata atau peradilan TUNyang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa ParaPenggugat adalah pemilik yang sah dari tanah yangbangunannya dibongkar..