Pemberitahuan putusan Nomor Nomor135/Pdt.Bth/2019/PN Bkn;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pembandingsemula Para Pelawan melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan upayahukum banding pada tanggal 23 September 2020, sebagaimana ternyata dariAkta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14/Akta.Pdt/Bdg/2020/PN Bknyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut;Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, telahdiberitahukan melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru (delegasi

PT PBRPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 135/Pdt.Bth/2019/PN Bkn JoNomor 14/Akta.Pdt/Bdg/2020/PN Bkn yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Bangkinang tersebut;Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan melaluiKuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Oktober 2020,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 14Oktober 2020, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dandiserahkan melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru (delegasi

Membayar denda keterlambatan atas pembayaran kekurangan pelunasanharga pupuk kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, terhitung sejaktanggal gugatan dalam perkara ini didaftarkan dan diregister diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas, hingga putusan dalam perkaraini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan olehJurusita Pengadilan Negeri Sambas melalui delegasi

Parman Kav. 72, Slipi Jakarta Barat 11410, dikenaldengan PT Rana Wastu Kencana Grup (Penggugat PT Rana WastuKencana, Penggugat Il PT Karya Boga Mitra dan Penggugat Ill PT KaryaBoga Kusuma) dengan delegasi pelaksanaan sitanya kepada PengadilanNegeri Jakarta Barat:Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung rentengkepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi (PT RanaWastu Kencana, PT Karya Boga Mitra dan PT Karya Boga Kusuma);Dan apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara

Wewenang sebagai dasar pelaksanaanfungsi pemerintahan dan dilakukan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ; Ahli menerangkan kewenangan tersebut diperoleh melalui tiga sumber, yaituatribusi, delegasi dan mandat.

Kewenangan atribusi lazimnya digariskanmelalui pembagian kekuasaan negara atau ditetapkan oleh undangundang,kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal daripelimpahan ;Halaman 43 dari 62 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2016/PTUNJKTPAGE Ahli menerangkan bahwa, terkait dengan Atribusi, Delegasi, dan Mandat,berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014, menegaskan bahwaKewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan / atau Mandat ( Pasal11); Ahli menerangkan bahwa berkaitan dengan

Atribusi diberikan kepada Badan / dan / atau PejabatPemerintahan (Pasal 12 ayat 1) ; Ahli menerangkan mengenai delegasi ditegaskan bahwa Badan dan / atauPejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila :a. Diberikan oleh Badan / Pejabat Pemerintahankeapda Badan / dan atau PejabatPemerintahan lainnya ;b. Ditetapbkan dalam Peraturan Pemerintah,Peraturan Presiden, dan / atau PeraturanDaerah ;c. Merupakan wewenang pelimpahan atausebelumnya telah ada.

2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaran Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah, Pasal 328 ayat (4) (Pasal 304 ayat (4 Undang UndangNomor 27 tahun 2009) yang menegaskan Ketua dan Wakil Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi diresmikan dengan Keputusan MenteriDalam Negeri ; Ahli menerangkan bahwa selain Menteri Dalam Negeri memperoleh wewenangsecara atribusi, juga memperoleh wewenang secara delegasi

Bahwa seandainya pun ada kuasa atau penugasan atau delegasi ataumandat yang diberikan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubarakepada Tergugat (Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara) dalamperkara a quo (quod non), faktanya:(a) Tidak ada kuasa atau penugasan tertulis dari Direktur JenderalMineral dan Batubara kepada Tergugat atau setidaktidaknya tidakpernah dilampirkannya kuasa atau bukti adanya penugasantertulis dimaksud kepada Penggugat pada saat menerbitkanPenetapan (Objek Gugatan) a quo;

202Di samping itu, adanya suatu delegasi dalam bidang PNBP aquo (khususnya berkenaan dengan peralihan tanggung jawabkepada penerima delegasi) juga tidak dimungkinkan dan justruakan bertentangan dengan ketentuanketentuan dalam UndangUndang PNBP 2018 jo.

Harusdilakukan dengan prosedur yang benar; Bahwa dalam kontek pertama harus ada Peraturan Perundangundangan yangmengatur bahwa Menteri, memberikan delegasi kepada Pejabat dibawahnya ,kemudian mengelola PBNP Kementeri an/Lembaga; Bahwa dalam Undangundang No. 30 Tahun 2014 tentang AdminisrtasiPemerintah itu diatur pendelegasian, atribusi dan mandat.

Jadi hanya Direktur Jenderal yangmempunyai kewenangan untuk mengelola kebijakan PNBP; Bahwa sebenarnya sub delegasi dilarang, dan ketika Undangundang telah danmendelegasikan ke Pejabat dibawahnya dan di sub delegasikan oleh Menteri,itu melanggar asas. Asas itu delegasi tak ada sub delegasi, kKewenangan ituhanya bisa didelegasikan tidak di sub delegasikan ketika Undangundangmemberikan amanat pada Kuasa Pengelola PNBP dan di konritkan denganPeraturan Menteri atau Keputusan Menteri.

Jadi selesai di Peraturan Menteri,siapa yang menugaskan Direktur Jenderal tidak bisa di sub delegasikan karenadalam Hukum Administrasi tidak mengenal delegasi dan sub delegasi.

Yandri DeOrnay, akan tetapi Korban menolak, sedangkan Pemohon Kasasi dan SaksiSiti Hajar memaafkannya, menurut tata cara adat budaya Lamaholot.Penyelesaian damai ini Pemohon Kasasi dan Saksi Siti Hajar lengkapidengan surat Pernyataan damai yang Pemohon Kasasi dan Saksi Siti Hajartujukan ke Direktur Utama Bank NTT Pusat di Kupang.Sehubungan dengan Pengaduan dan Pernyataan Damai yang telahditerimakan ke Direktur Bank NTT Pusat di Kupang, mendapat tanggapanpositif dimana Bank NTT tersebut mengutus delegasi

Pertemuan dengan delegasi tersebutberlangsung secara terpisah dengan Pemohon Kasasi di Hotel AsaLarantuka, sedangkan pertemuan delegasi dengan Saksi Siti HajarHal. 9 dari 21 hal. Put. No. 165 K/PID/2016berlangsung di rumah Saksi Siti Hajar.

Hasil pertemuan tersebut dengandelegasi dan dibawa Saksi Karyawan Bank NTT Cabang Larantuka padapokoknya adalah baik Pemohon Kasasi maupun Saksi Siti Hajar sepakatbahwa masalah antara para pihak sudah selesai dan karena itu PemohonKasasi dan Saksi Siti Hajar secara terpisah menandatangani naskahpernyataan yang telah disiapkan oleh delegasi Bank NTT yang pokok isinya"para pihak menyatakan damai dan apabila dikemudian hari mencuat berita/informasi tentang kelancangan Saudara Yandri De Ornay ke publik

Untuk dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan, Penggugatmengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang11.12.menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.Penggugat tidak pernah mengajukan secara tertulis cuti melahirkan tersebut.Bahwa dalil/alasan gugatan yang dinyatakan Penggugat Romawi IV angka 3huruf c tidak benar karena Penggugattelah dilakukan pemanggilan sebanyak2 (dua) kali dan surat panggilan tersebut diterima sendiri oleh Penggugat danditandatangani

tidak pernah memberitahukan alasannya tidak masukkerja baik kepada atasan langsung maupun kepada Kasubbag TU BPSBekasi dimana Penggugat tercatat sebagai PNS dan bekerja di instansitersebut.Mengenai cuti melahirkan ditentukan dalam Pasal 326 PP Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana yang telah diubahdengan PP Nomor 17 Tahun 2020 yang pokoknya menyatakan : (1)Untuk dapat menggunakan cuti melahirkan yang bersangkutanmengajukan permintaan tertulis kepada PPK atau Pejabat yangmenerima delegasi

wewenang untuk memberikan hak atas cutimelahirkan. (2) Hak cuti melahirkan diberikan secara tertulis olen PPKatau Pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hakatas cuti melahirkan;Oleh karena faktanya Penggugat tidak pernah mengajukan permintaancuti melahirkan secara tertulis dan dengan demikian secara hukum tidakpernah ada pemberian cuti melahirkan secara tertulis yang diterbitkanoleh PPK atau pejabat yang diberi delegasi wewenang untukmemberikan hak atas cuti melahirkan, maka hal

Berdasarkan uraianuraian di atas, dalam rangka memberikanperlindungan terhadap aset kekayaan Negara yang dikelola olehTURUT TERLAWAN berupa lahan yang terletak di areal HGU PTPNVII Kebun Cikumpay (Cibening) yang terletak di Desa Cempaka,Kabupaten Purwakarta, seluas 53,734 Ha oleh karenanyaPERLAWANAN ini demi hukum patut untuk diterima dan dikabulkan.PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR379/P DT.G/1999/PN,J KT.PST, TANGGAL 23 SEPTEMBER 1999 YANGMENJADI DASAR DELEGASI DARI PENETAPAN NOMOR01

tanggal 10 Agustus 2016, dantanggal 11 Agu fmt teen nn nnn nn nnn nnn ennaMenge bahwa terhadap memori banding dari Pembanding ,semul n tersebut di atas, Terbanding V, Terbanding VI, dan TerbandingVII rawan V, Terlawan VI, dan Terlawan VII melalui kuasa hukumnya telahmeagajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Purwakarta tanggal 23 Agustus 2016, kontra memori banding tersebuttelah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Pembanding /Pelawan melalui surat delegasi

ke Pengadilan Negeri J akarta Pusat tertanggal24 Agustus 2016 Nomor W11.U7.1294.HK.02/VIII/2016, kepada Terlawan I /Terbanding I melalui surat delegasi ke Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 24Agustus 2016, Nomor W11.U7.1296.HK.O2NII/2016, kepada Terbanding I/Terlawan II, Terbanding I/Terlawan II, Terbanding IV/Terlawan IV, TerbandingVil/Terlawan VII, dan kepada Pembanding II /Turut Terlawan melalui suratHalaman 15 dari 20 halaman No. 430/P dt/2016/PT.BDGdelegasi ke Pengadilan Negeri Bandung tertanggal

Dengan demikian telah menimbulkan akibathukum;Bahwa OBJEK GUGATAN yang diterbitkan oleh TERGUGAT merupakankewenangan delegasi, yaitu pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atauPejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggunggugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi, sebagaimana diaturdalam Pasal 1 angka 23 UndangUndang No. 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan;Halaman 7 dari 91 halaman.

Setelah wewenang diserahkan maka pemberi wewenang tidakmempunyai wewenang lagi;Delegasi oleh Stroink dan Steenbeek senanda dengan Indroharto diartikansebagai pelimpahan suatu wewenang yang sudah ada oleh badan atauHalaman 82 dari 91 halaman.

Putusan Nomor 246/G/2017/PTUNJKT.pejabat pemerintah yang telah memperoleh wewenang pemerintah secaraatribusi kepada badan atau pejabat pemerintah lain;Wewenang yang didapat dari delegasi dapat disubdelegasikan lagi kepadasubdelegataris dengan catatan bahwa ketentuan delegasi mutatis mutandisberlaku juga untuk subdelegasi sebagaimana ditegaskan oleh H.D.

Maar ook de delegataris kandeze bevoegdheid soms weer doorgeven; dan Is er sprake van subdelegatie.Voor subdelegatie geleden mutatis mutandis dezelfde regels als voordelegatie (bentuk delegasi yang biasa adalah bentuk dimana di dalam instansipertama suatu wewenang pemerintahan yang dilambangkan suatu lembagapemerintahan diserahkan oleh lembaga ini kepada lembaga pemerintahanyang lainnya.

Tetapi juga pihak yang didelegasikan kadangkadang bisamenyerahkan wewenang ini, maka kita dapat berbicara tentang subdelegasiyang berlaku secara mutatis mutandis peraturan yang sama seperti untukdelegasi);Mandat:Wewenang yang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi dapatdimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat yangmemperoleh weweenang itu tidak sanggup melakukan sendiri.

Kupang tanggal 4September 2015 tentang Pergantian Majelis Hakim;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 22Desember 2015 tentang Pergantian Majelis Hakim;Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 4 Mei 2015 tentangHari Sidang;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan setelahpembacaan gugatan, tertanggal 8 Oktober 2015, Kuasa Penggugat, ParaTergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan delegasi

Penetapan Delegasi No. 01/Pen.Pdt/Del.CB/2008/PN.Depok jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan PN. Depok No. 01/Pen.Pdt/Del.CB/2008/PN.Dpk tertanggal 08 Mei 2008 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan No. 2433/ Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tertanggal 07 Mei 2008 dan memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan terhadap tanah dan bangunan dimaksud ; --------6.

pelaku yang telah memiliki 2 (dua) orang istri dan harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut setelah itu kamimenuju ke Polsek Mamboro untuk melaporkan kejadian tersebut, namunpada saat itu berdasarkan saran dari pihak Kepolisian untuk memastikankebenaran tentang perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban, danmemastikan jika memang benar untuk tetap melanjutkan kejadian tersebut keproses hukum agar dapat dibicarakan dengan keluarga lainnya, setelah itukami mengutus delegasi

/juru bicara dari pihak kami untuk pergi ke rumahpelaku dan pada saat itu pelaku mengakui perbuatannya tersebut keDelegasi/Juru bicara yang keluarga kami utus, dan pada saat itu pelaku jugamemberikan sebuah Mamuli (perhiasan adat sumba) kepada Juru bicara /Delegasi yang kami kirim tersebut sebagai bukti pengakuan bahwa benarpelakulah yang telah menghamili korban tersebut, dan setelah mendapatkabar dari utusan kami tersebut keesokan harinya secara resmi kamimelaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian

Setelah itu kami menuju ke Polsek Mamboro untukmelaporkan kejadian tersebut, namun pada saat itu berdasarkan saran daripihak kepolisian untuk memastikan kebenaran tentang perbuatan yangdilakukan pelaku terhadap korban, dan untuk memastikan jika memang benaruntuk tetap melanjutkan kejadian tersebut ke proses hukum agar dapatdibicarakan dengan keluarga lainnya, setelah itu kami mengutus delegasi/jurubicara dari pihak kami untuk pergi ke rumah terdakwa/ pelaku dan pada saatitu. terdakwa/ pelaku Muhammad

Imran alias Bapak Intan mengakuiperbuatannya tersebut ke Delegasi/Juru bicara yang keluarga kami utus, danpada saat itu pelaku juga memberikan sebuah Mamuli (perhiasan adatSumba) kepada Juru bicara / Delegasi yang kami kirim tersebut sebagai buktipengakuan bahwa benar terdakwa/ pelaku Muhammad Imran alias BapakIntan yang telah menghamili korban tersebut, dan setelah mendapat kabardari utusan kami tersebut keesokan harinya secara resmi kami melaporkankejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Sektor Mamboro

dan II semula KuasaTergugat dan Il, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/HSSK/TI/I/2020 dan NOo.02/HSSK/TI/I/2020 tanggal 8 Januari 2020 telahmengajukan Kontra Memori Banding yang telah diterima oleh PaniteraPengadilan Negeri Bengkalis tanggal 7 Oktober 2020, sebagaimanaternyata dari Akta Penerimaan Kontra) Memori Banding Nomor7/Akta.Pdt.G/Bdg/2020/PN BIs;Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telahdiberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugatmelalui pemberitahuan bantuan delegasi

ke Pengadilan Negeri Medan,sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri BengkalisNomor W4.U3/1809/HT.01.10/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020;Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikankesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), masingmasingkepada: Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tanggal 19 Oktober2020 melalui bantuan delegasi ke Pengadilan Negeri Medan,sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan MempelajariBerkas Nomor 49/Pdt.G/2019/ PN Bis; Kuasa Terbanding dan

denganmengirimkan Kuasa Hukumnya, sedangkan untuk Tergugat Ill, dan TurutTergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menuruthukum ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk hadirlagi di persidangan pada tanggal 28 Juni 2016 melalui pemberitahuan dipersidangan pada tanggal 31 Mei 2016 tetapi Penggugat tidak hadir, dankemudian melalui Relass panggilan delegasi

BasiraArta, Koperasi Cakrawatya Arta, Koperasi Primadana Solo, Koperasi PrimadanaSragen, yang dipinjam namakan kepada Penggugat;Bahwa Penggugat setelah membaca akta jual beli pada bagian awalmenyebutkan/mengatakan pada hari ini dan seterusnya dihadapan sayaseterusnya, namun Penggugat tidak pernah melakukan apapun di kantorTergugat dan tidak pernah datang ke kantor Tergugat, serta tidak pernahmenandatangani sesobek kertas atau surat apalagi akta jual beli di kantorTergugat dan tidak pernah memberi delegasi

Tidak diberi hak delegasi olehPemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi.Maka:Dengan demikian seperti tersebut diatas Termohon Kasasi telahmelakukan penyalahgunaan hak, sehingga adalah patut menurut hukumPemohon Kasasi menuntut Termohon Kasasi mengembalikan hak PemohonKasasi yang tidak pernah disepakati atau ditransaksi dihadapan TermohonKasasi, atas perbuatan Termohon Kasasi itulah yang menjadi dasar gugatandan tuntutan Penggugat (Pemohon kasasi);Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi dan atau menurut hukumPengadilan

Tidak ada bantahan Termohon Kasasi atas bukti bukti surat dan saksiyang diajukan Pemohon Kasasi; Pemohon Kasasi tidak melawan hak dari Termohon' Kasasi,melainkan sebaliknya Termohon Kasasi telah melawan hak PemohonKasasi; Termohon Kasasi tidak diberi hak delegasi;Oleh karena itu perbuatan Termohon Kasasi, apabila dipelihara/dibenarkan dengan Putusan Pengadilan, maka selain merugikanHal. 10 dari 15 Hal. Put.

Psr telah mengajukan gugatannya.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPenggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patutberdasarkan risalah panggilan delegasi yang dibuat oleh PaniteraSekretaris Pengadilan Negeri Pasuruan yang memerintahkan seorangJuru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Malang Zaid Pribadi, berdasarkanrelas panggilan No. 03/ Pdt.G/2014/PN. Psr tertanggal 05 Maret 2014dan relas panggilan No. 03/ Pdt.G/2014/PN.

Biaya delegasi Rp. 100.000, 3. Biaya Proses Rp 50.000,4. Materai Rp. 6.000,5. Redaksi Rp. 5.000,Jumlah Rp. 346.000, (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)Adi Martha Putera, S.H.I.

Str, tanggal 03 Desember2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini;Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Str, tanggal 03 Desember 2020tentang Penetapan Hari Sidang;Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telahditetapbkan hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Penggugat datangmenghadap' sendiri serta Tergugat tidak datang walaupun telah dipanggilsecara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan delegasi

MH.Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal3 Desember 2014 Tergugat / Pembanding melalui kuasanya Wahyu TrisHaryadi,SH.MH telah mengajukan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Balikpapan No.60/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 20November 2014 tersebut untuk dapat diperiksa dan diputus dalam peradilantingkat banding;2.Relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding tanggal 19Januari 2015 yang dibuat oleh Taufik,Juru sita Pengadilan Negeri JakartaTimur (delegasi

telah =memberitahukan kepada Kuasa hukumPenggugat/Terbanding bahwa pada tanggal 3 Desember 2014 Tergugat telahmenyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri BalikpapanNo.60/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 20 November 2014;3.Memori banding tanggal 16 Februari 2015 dari kuasa Pembanding yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Februari2015;4.Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding yang dibuat olehM.Taufik Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur (delegasi

semula para Tergugat telah diberitahukan dan diserahkan dengancara seksama kepada Poltak Simanjuntak,SE.SH kuasa Terbanding semulakuasa Penggugat.5.Kontra Memori Banding tanggal 138 Maret 2015 dari Kuasa Terbanding dahuluPenggugat yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan NegeriBalikpapan pada tanggal 13 Maret 2015;Hal 25 dari 31 hal Put.88/Pdt/2015/PT.SMR6.Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori Banding yang dibuatoleh Surachmad,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya (delegasi

yang dibuat olehJunaedi, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16Februari 2015 telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semulaKuasa Tergugat agar datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapanuntuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukansebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda.8.Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat olehM.Taufik Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur (delegasi

Undang undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi PemerintahanPasal 11Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat.Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN. MDO Halaman 22 dari 43 halamanParagraf 2AtribusiPasal 12(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenangmelalui Atribusi apabila:a. diatur dalam UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 dan/atau undangundang;b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; danc.

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggungJawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.(3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur didalam UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undangundang.Paragraf 3DelegasiPasal 13(1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi

ayat (3), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melaluiDelegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepadaBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; danc. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat dibawahnya.(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi

dapat menggunakan sendiriWewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuanperaturan perundangundangan.(6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkanketidakefektifanpenyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikanpendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telahPutusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.

dapat menggunakan sendiri Wewenangyang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan.

BDGHukumnya telah menyatakan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 05/Pdt.G/2015/PN.Pwk. tanggal 09September 2015, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secarapatut kepada : Para Terbanding semula Tergugat , Il, IV, V, VI, VII dan VIII sertaTurut Terbanding semula Turut Tergugat masingmasing pada tanggal 28September 2015, Terbanding IIIl semula Tergugat III melalui surat permohonanbantuan (delegasi) kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak NomorW11.U7.HT.02.02.1133

Purwakarta yang menerangkan bahwa Pembandingsemula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan memoribanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta padatanggal 20 Oktober 2015, memori banding mana telah diberitahukan secarapatut dan seksama kepada : Para Terbanding semula Tergugat I, Il, IV, V, VI, VIIdan VIII serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat masingmasing padatanggal 21 Oktober 2015, kepada Terbanding III semula Tergugat III melaluisurat permohonan bantuan (delegasi