2000, Sebagai normahukum tertinggi peraturan perundangundangan dibawah UUD harusmengikuti norma yang mengikat pada UUD 1945;Bahwa Judex Facti memutus Terdakwa bersalah melakukan tindakpidana Pembunuhan Berencana dan Penganiyaan Berat denganmengacu pada dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yangmendakwa Terdakwa dengan Pasal 340 KUHP;Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama KUHP adalah aturanhukum yang dibuat pada zaman Kolonial atau dahulu yang dikenalsebagai Wetboek van straftrecht voor Nederland Indie

dapat dipertanggung jawabkan sebagaisubyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalamSurat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam SuratDakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Persona atau kesalahansubjek dalam suatu perkara pidana ; Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa su byekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

Indie, dimana Nv. Deli SpoorwegMaatschappij (Nv. DSM) dan sesuai dengan Perjanjian Kontrak tertanggal 1Maret 1912 Tergugat , Il dan III berkewajiban untuk mengembalikan tanahtersebut karena telah habis masa kontraknya, dan apabila tidak lagi digunakansesuail dengan peruntukannya, kepada Penggugat;Bahwa meskipun masa waktu pemakaian tanah objek perkara telahberakhir pada tahun 2002 dan peruntukannya juga tidak untuk kepentigan Nv.Deli Spoorweg Maatschappij (Nv. DSM) sekarang PT.

dapat dipertanggung jawabkan sebagaisubyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalamSurat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

Agrarische Wet (Staatsblad 1870 No.55) sebagai yang termuat dalam pasal51Wet p de Staatsinrichting van Nederlands Indie (Staatsblad 1925 No.447)dan ketentuan dalam ayatayat lainnya dari pasal itu;2. a. Domeinverklaring tersebut dalam pasal 1 Agrarisch Besluit(Staatsblad1870 No.118);Hal 21 dari 39 hal No.229/PDT/2016b. Algemene Domeinverklaring tersebut dalamStaatsblad 1875 No.119A;c. Domeinverklaring untuk Sumatera tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad1874 No.94f;d.

Dalam rekomendasi tersebut dinyatakan bahwa status tanahyang diberikan ijin untuk terbitnya SIPPT adalah tanah Eigendom 15550tertulis atas nama Government Van Nedherlandsch Indie seluas 15.445M2 ( TIl Inv4a);Bahwa pada tanggal 14 Mei 1998 melalui suratnya dengan No.1.711.52/341/31/SIPPT 1998 Kantor Wilayah BPN DKI Jakartamemberikan rekomendasi untuk SIPPT seluas 18.175 M2 di JalanPramuka Ujung, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat atas namaTergugat Il Intervensi.

Dalam rekomendasi tersebut dinyatakanbahwa status tanah yang diberikan ijin untuk terbitnya SIPPT adalahtanah Eigendom 15550 tertulis atas nama Government VanNedherlandsch Indie seluas 15.445 M2( T.II Inv6) ;Bahwa pada Bulan Maret 2009 melalui surat No.01/BTW/III/2009Tergugat Il Intervensi mengajukan permohonan pernerbitan SIPPTkepada Gubernur DKI cq Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKIJakarta (T.II Inv9 );Bahwa Kepala Dinas Tata Ruang melalui surat No.225/1.711.534tanggal 20 April 2009 kepada Tergugat

Hal.Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLGmelindungi hak milik sebagaimana hukum perdata melindungi hak milikyang telah diuraikan dimuka;Sebagai materialisasi perlindungan hukum Pidana terhadap hak milik,Wvs memasukan masalanh Vermogendelicten (Kejahatan ataupelanggaran mengenai kekayaan orang) sebagai perbuatan dilarangmenurut Wetboek van Strafrecht.Berdasarkan azas Konkordantie (Concordantie Beginsel) Wetboek vanSrafrecht Belanda diberlakukan Hindia Belanda dan menjadi Wetboekvan Strafrecht voor Nerdherlands Indie

Dasar hukum Gronkaart sendiriberasal dari Staatsblad Van Nederlandsch Indie Tahun 1890 No. 55 tentangAgrarische Wet dan Nomor 118 tentang 118 tentang Agrische Besluit, yangmana dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa semua yangdianggap sebagai tanah negara yang digunakan dengan suatu fungsitertentu dapat dibuktikan dengan Grondkaart;DASAR KEPEMILIKAN TANAH PEMBANDING I YANG BERASALDARI EIGENDOM VERPONDINGNomor' 1529/Seb Nomr 1650/SebADALAHPALSU &TIDAK BENAR.6.

dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

dari fotokopi);Kohir Eigendom Verponding No.5725 atas namaGouvernement Van Nederlansch Indie. (Fotokopi darifotokopi);Halaman 61 dari 79 halaman Putusan Nomor: 134/G/2020/PTUNJKT.27. Bukti T.Il.Intv24b:28. Bukti T.Il.Intv24c:Terjemahan Resmi Kohir Eigendom Verponding No.5725atas nama Gouvernement Van Nederlansch Indie.(Fotokopi dari fotokopi);Meet Brief Eigendom Eigendom Verponding No.5725.(Fotokopi dari fotokopi);29. Bukti T.ll.Intv24d: Terjemahan Resmi Meet Brief Eigendom Verponding30.

Putusan Nomor: 163/G/2019/PTUNJKTJepang menduduki seluruh wilayah Indonesia yangmenyelenggarakan Pemerintahan di wilayah Indonesia adalahPemerintah Hindia Belanda yang dikenal dengan sebutan HetGouvernement Van Neder landsch Indie,26. Bahwa tanah bekas Eigendom Verponding Nomor : 8280 yangmenjadi tanah negara berdasarkan ketentuan UndangUndangNomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah Partikelir, adalahtecatat atas nama Het Gouvernement Van Neder landsch Indie;27.

yang objeknya 7.000 M2 atas namaSaleh Bin Derahman, yang letak objek tanahnya terletak diRT.005/RW.06, Kelurahan Ciganjur; Tanah milik adat C Nomor : 1735 Ciganjur persil 17 S.II luas960 M2 yang objeknya seluas 1.000 M2 dan persil 27 a D.IIluas 7.950 M2 yang objeknya seluas 8.000 M2 atas namaSaleh Bin Derahman, yang letak objek tanahnya terletak diRT.005/RW.06, Kelurahan Ciganjur;Bahwa ternyata terbukti Tanah Negara Bekas EigendomVerponding Nomor 8280 atas nama Het Gouvernement VanNeder landsch Indie

Sedangkan petanya berada di Kantor Dinas Perumahan PemdaDKI, tidak ada di Kantor Kelurahan Ciganjur ;Bahwa sepengetahuan Saksi di Kantor Kelurahan Ciganjur tidak pernahada salinan atau fotokopi surat keterangan pendaftaran tanah tentangtanah bekas eigendom 8280 atas nama Het Gouvernement Van Nederlandsch Indie dari tanah negara di lingkungan Kelurahan Ciganjur yangditerbitkan tahun 1980 oleh Kantor Agraria Jakara Selatan, yang adahanya surat yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan;Bahwa Saksi tidak

Bukti Pemb. 1, yaitu :Foto copy Surat AFSCHRIFT, No. 22 EXRTACT UIT HAIPEGISTER DER BESLUITEN VAN DEN GOUVORNOURGENERAL VAN NETHERLANDS INDIE, BUITENZONG, 13April 1877 (Petikan dari Daftar Surat Keputusan GubernurDjenderal Hindia Belanda, Buitenzong, 13 April 1877, Nomor :22) ;2. Bukti Pemb. 2 yaitu :Halaman 18 dari 44 Halaman Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT.

Soemadipradja dan Romli Atmasasmita dalambuku Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia, sebagai berikut:Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalamperaturan perundangundangan Indonesia, pertama kalinyatermuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam KitabUndangUndang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunanKUHP dibuat berdasarkan Wetboek van straftrecht voorNederlandsch Indie, yang Hukum Pidana itu sendiri;2.6.

Dan, secara turuntemurun diwariskan pada beberapa sistem hukum di negara lain, termasukInggris dalam lingkungan Common Law, dan Prancis sebagai salah satu negarapenting pada sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law);Di Indonesia, Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dominan merupakanduplikasi Wetboek van Strafrecht voor Nedherland Indie yang pada dasarnyasama dengan KUHP Belanda (W.v.S).

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagiandalam pokok perkara a quo, baik secara explisit maupun inplisit.2.Bahwa Tergugat Il menolak seluruh dalildalil yang diajukan Penggugat, kecualiyang secara tegastegas diakuinya.Hal 16 dari 43 Putusan Perdata No.333/Pdt.G/2013/PN.Jkt Tim3.Bahwa tanah obyek gugatan yaitu Eigendom Verponding Nomor 6497, Nomor6498, Nomor 6499 yang dipecah menjadi Eigendom Verponding Nomor 8850 danNomor 8851 sesuai dokumen yang ada, tercatat atas nama GOUVERNEMENTVAN NEDERLANDSCH INDIE

untuk meminta keterangan yangjelas mengenai status tanah yang dihuni oleh para Penggugat;2) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yangdikeluarkan oleh Tergugat (d/n Kantor Agraria Kotamadya Bogor)tertanggal 2081984 maka secara resmi dinyatakan status tanah a quoadalah persil (tanah) hak EIGENDOM Perp.Nomor 150 sebatas namaHet Gouvernements Van Nederlandsch Indie, jadi bukan asset TNIAngkatan Darat;3) Bahwa dengan status tanah a quo maka para Penggugat maju kepadatahap selanjutnya yaitu

"Agrarische Wet" (Saatsblad 1870 No. 55), sebagai yang termuat dalam pasal 51"Wet op de Saatsinrichting van Nederlands Indie" (SQaatsblad 1925 No. 447) danketentuan dalam ayatayat lainnya dari pasal itu;2. a. "Domienverklaring tersebut dalam pasal 1 "Agrarisch Besluit " (Staatsblad 1870No. 118);b. "Algemene Domienverklaring" tersebut dalam Saatsblad 1875 No. 119A;c. "Domienverklaring untuk Sumatera" tersebut dalam pasal 1 dari Saatsblad 1874No. 94f;d.

dapat dipertanggung jawabkan sebagaisubyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalamSurat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

Bahwa hingga kemudian dialihnkan kepada Tergugat VII, sejak semula tanahdan bangunan Objek Gugatan secara fisik dikuasai oleh Tergugat berdasarkan Hibah dari Christen Vrouwenbond In Indonesie dahulu bernamaAfdeling Nederlandsch Indie Van Den Nederlandschen Vrouwenbond TotVerhooging VanMet Zedelijk Bewustzijn sebagaimana yang sesuai danHalaman 37 dari 165 Hal Putusan Nomor 654/PDT/2017/PT.DKIternyata dalam Akta Hibah Nomor 11, tanggal 451984 (empat bulan Meitahun seribu sembilan ratus delapan puluh

EKSEPSIKURANG PIHAK.29.30.Bahwa sebagaimana diuraikan di atas Objek Sengketa dalam GugatanPerbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat adalah bidang tanahyang berasal dari tanah bekas Eigendom Verponding No. 19766 atas namaDeTe Batavia Gevestigde Vereeniging Afdeling Nederiandsch Indie Van DenNederlandschen Vrouwenbond Tot Verhooging Van Het Zedelijk Bewustzijn,terletak di Jalan Menteng Raya Nomor 37, Kelurahan Kebon Sirih, KecamatanMenteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus loukota

Tahun1979 tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh NegaraBahwa terhadap tanah a quo ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknyayaitu Yayasan lkatan Wanita Kristen Indonesia (YIWKI) dan katan WanitaKristen Indonesia (IWKI) dengan dasar masingmasing mengaku selakupenerus dariChristen Vrouwendbond In Indonesia (Perkumpulan WanitaKristen Indonesia)dimana Christen Vrouwendbond tersebut sebelumnyaHalaman 42 dari 165 Hal Putusan Nomor 654/PDT/2017/PT.DKI31.32.33.adalah Afdeling Nederlandsch Indie

Verponding No. 19766 atasnama De Te Batavia Gevestigde Vereeniging Afdeling Nederlandsch IndieVan Den Nederlandschen Vrouwenbond Tot Verhooging Van Met ZedelijkBewusizijn, terletak di Jalan Menteng Raya Nomor 37, Kelurahan Kebon Sirih,Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khususlbukota Jakarta:Bahwa faktanya, secara fisik sejak semula tanah dan bangunan Objel Gugatandikuasai oleh Tergugat berdasarkan Hibah dari Christen VrouwenbondIniIndonesie dahulu bernama Afdeling Nederlandsch Indie