Penjelasan Pasal 49 ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenaitu permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlumengemukakan qaidah fighiyyah yang berbunyi:Fatally de gis dc pl) gle ale) Ca pactArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya;Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang

Pen.No.0097/Padt.P/2016/PA.KadrJIG 352Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:dlasll ls 0 oJ8i awlaall 55Artinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi

:aslaall bots fe Hl le ployl CofasArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah 366/24/1970 tanggal 12 September 1970 yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanMojoroto, Kota Kediri, adalah milik Pemohon dan pemohon II; bahwa biodata Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahtersebut, yaitu NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH , tempat tanggal lahir: 25tahun

Sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:CAO@ONONO (606CA6Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:I6NUA6 CauaoYOCO6ld Adzeuadl adau i6a0E6Cauad06CadlArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

:EOOON@6Y6 CaUAG&6CA6 UdA6) CANBOUGIB6ES AOa6ROAEdCaUad0UA6IOESArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.

:Whaodl w> ule rte rwleoll s 5Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;ino yc9 IVolo Clin Uj cra cigl sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka

Ucar Sls Wolo ino yo9Artinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demikemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas,dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbatnikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum

awl all 9 alias yyo alll agin sl, a9Artinya :Dan kawinkanlah orangorang yang sendirian diantaramu dan orangorang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang lakilaki danperempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan merekadengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberianNya dan MahaMengetahui,Dan doktrin qaidah fiqhiyyah yang berbunyi :Wlaoodl ub le prio awlaaJl 5Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;Artinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya

sematamatademi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa dengan adanya alasan dan dalil tersebut,permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sahpernikahan antara Pemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada haritanggal 23 Juli 2004 di wilayah Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto ;10Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan untuk efektifitasdalam penetapan ini, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan para Pemohonuntuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan

Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Kdr halaman 7 dari 11Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:dlasll ls Yo gl awlaall 255Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbuny!

:aslaall, bots ac 3 We playil 2545Artinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 452/29/1981 tanggal 12 Desember 1981yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri,adalah milik Pemohon dan Pemohon Il; bahwa biodata Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahtersebut, yaitu NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH, tanggal lahir 23 tahun,dan tempat lahir Nganjuk, tidak

:Ne 5Artinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:wellicaall ails Cys sl oulasll esArtinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:dstlaall ble Xe 3 ke alah

Ga juetArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 269/V/47/1975 tanggal 08 Mei1975 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan KabupatenMadiun, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata para Pemohon berupa nama yang tercantum dalam KutipanAkta Nikah tersebut, yaitu nama Pemohon : Sadimin bin Karso Saimin, Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn halaman 9 dari 13tanggal

sudah selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:cellicall le Gyo 15 aulaall 5Artinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:Attell da ga He SI le plas atesArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Hal. 8 dari 11 hal Pen 104/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn .Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 60/08/III/2003 tanggal 03 Mei 2003 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun,adalah milik Pemohon dan Pemohon II; bahwa biodata

Pasal 44Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurutsyariat Islam dan sah pula menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syar sebagai berikut :Doktrin gaidah fighiyyah yang berbunyi :Cellacal) Gila gle athe wuildall 5.Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;dlawalad igh Wes ol, Male dua udArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya

sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dandikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) KompilasiHukum

;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahlifiqih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :sVosolra iglold sal ,< oles IVolo pShihoArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya dapatdikabulkan.

Lu> ule prio swlesl 55>Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;ino yc9 IVolo Clin U,c1a cigle sVorolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang

Artinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:Wlas)l As So gl awlaall 35Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbuny!

:< o = < . asle JL bets aie ay le playl 2g Hz =Artinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 108/19/VII/1996, tanggal 04 Juli1996 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlarak,Kabupaten Ponorogo, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata Pemohon berupa: tempat dan tanggal lahir yang tercantumdalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu Ponorogo, 19 Agustus 1971, tidaksesuai

tidakada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal18 Kompilasi Hukum Islam, dan anak Pemohon juga telah menyatakanpersetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidah UshulFiqh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yangberbunyi sebagai berikut :arbadl beio as Jl ale elo 8 yasArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya

garArtinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari padameraih keuntungan (Abdul Wahhab Khallaf, Kitab //mu Ushul alFigh,1977, halaman 208);Menimbang, bahwa kaidah figh tersebut juga sejalan pula dengan satukaidah figin dalam Kitab AlAsybah Wa alNadzair halaman 128 yang selanjutnyadiambil alih menjadi pertimbangan hukum Hakim, yaitu yang berbunyi sebagaiberikut:a> laodh lagio auc Jl Je 9S paillArtinya: Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencan keadilanharus dikaitkan dengan

harta bersama berupa tanah pekarangan terletak di Dusun Xxx,Desa XXX, Kecamatan Palang , Kabupaten Tuban seluas +101 m2 denganbatasbatas : sebelah Utara : XXX sebelah Timur : XXX sebelah Selatan : XXX sebelah Barat : XXX;11 Menimbang bahwa dalam hal ini sejalan pula dengan kaidah usul fiqih dalamKitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 yang kemudian diambil alih menjadipendapat majelis hakim yang berbunyi:nn Oo An f xX nn x Oo f XY =n TZELnXpU+ EurY EviIRU enl PYi ORXArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya

poMenolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi HukumIslam (KHI) bahwa seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan denganpria yang menghamilinya, maka kehamilan anak para Pemohon tersebut tidakmenjadi penghalang bagi dilangsungkannya perkawinan antara anak paraPemohon dengan calon suaminya;Menimbang, bahwa

rsile Ls joArtinya: Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari padamenarik kemashlahatan; Kitab AlMuhazzab Juz II: 210 sebagai berikut: aoiol, galsVb gle> oY LijU yo Jolall clSi jgr9.a0 225 059759Artinya: Mengawini wanita hamil kareena = zina itudibolehkan,karena kehamilannya itu tidak dapatdihubungkan kepada siapapun juga, sehingga adanyahamil itu sama dengan tidak hamil;Kaidag Fighiyah sebagai berikut :arboolh bgico arc, le elo VI 9,03Artinya: Tindakan/keputusan Imam (pemimpin/Hakim)terhadap rakyatnya

Kompilasi Hukum Islam, dan anak Pemohon juga telahmenyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksudpasal 6 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam;Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 31/Pdt.P/2020/PA SgtaHalaman 9 dari 11 halamanMenimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidahUshul Figh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128yang berbunyi sebagai berikut :arbadl beic acl ale ploYl 8 paiArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya

;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapatahli fiqin dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :ELnXpU+ EurY EviRUaenl PYi7 ORXArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan. ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanyadapat dikabulkan.;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.