Dan sesuai dengan data Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP), diketahui bahwa Klasifikasi Lapangan Usaha 01262:Perkebunan Buah Kelapa Sawit.Bahwa atas kegiatan kebun tersebut, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) akan menghasilkan TBS.

Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menurut SIDJP adalah industri bola lampu pijar,lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet;b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen sales contract diketahuibahwa seluruh penjualan adalah kepada perusahaan afiliasi yaituPanasonic Trading (s) Pte Ltd dan Panasonic Asia Pacific Pte Ltd;c. Bahwa terdapat Technical Assistance Agreement antara PT.

EKA DEWIISWANTI HARAHAP, dibawah sumpah memberikan keterangan padapokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluargadengan Terdakwa;Bahwa benar saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP): PT DINAR PUTRA MANDIRI berdiri berdasarkan Akta Notaris DanielParganda Marpaung, SH, MH, No. 58 tanggal 20 September 2002; PT DINAR PUTRA MANDIRI terdaftar sebagai WP sejak tanggal 9Oktober

SMU 99,Cibubur No. 2/3, RT 009 RW 03, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, DKIJakarta; Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang terdaftar adalah PerdaganganBesar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas.BahwaPT Dinar Putra Mandiri telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tanggal 20Agustus 2009 dengan Klasifikasi Laobangan Usaha (KLU) Perdagangan BesarBahan Bakar Padat, Cair, dan Gas;Bahwa berdasarkan SIDJP dan data administrasi perpajakan pada AplikasiPortal DUP, susunan pengurus PT DINAR PUTRA MANDIRI sbb. : ROSLINAWATY

Terbanding) padaLaporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Kertas Kerja Penjualan keRelated Party, disebutkan jenis dan ukuran barang pada tiaptiapinvoice dengan harga transaksi PT Djabes Sejati dan hargapembandingnya, dan selisih harga menjadi dasar koreksi PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding).Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 254/B/PK/PJK/20148.3.8.4.Faktanya, PT Djabes Sejati adalah perusahaan yang mempunyaihubungan istimewa.Sesuai data Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)dalam SIDJP

Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (SsemulaPemohon Banding) menurut SIDJP adalah industri bola lampu pijar,lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet;b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen sales contract diketahuibahwa seluruh penjualan adalah kepada perusahaan afiliasi yaituPanasonic Trading (s) Pte Ltd dan Panasonic Asia Pacific Pte Ltd;c.

duaratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima) distor padatanggal 05 Mei 2014 dengan NTPN 0203131208070613; Untuk masa pajak Desember 2014 jumlah Rp.3.320.454 (tiga juta duaratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima) disetor padatanggal 12 Des 2014 dengan NTPN 0806041310080902; Untuk masa pajak Desember 2015 jumlah Rp.1.690.909 (satu juta enamratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan rupiah) disetor padatanggal 05 Januari 2016 dengan NTPN 0802090805100802;Bahwa berdasarkan SIDJP

Saksi tidak pemah ikut melakukan kunjungan selaku Accountrefresintative KPP Pratama Kolaka dilokasi wajib pajak tetapi yang berangkatpada saat itu ibu Wa Ode, Edi Saputra dan Muh Faizal;Bahwa dari tahun 2014 dan 2015 CV Nasfahd sudah tidak lancar membayarpajakBahwa Saksi tidak tahu sistem pembayaran pajak CV NasfahdBahwa pembayaran pajak CV Nasfahd tercatat secara online;Halaman 31 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN LssBahwa PPN 10%yang muncul akan dibebankan ke CV Nasfahd;Bahwa berdasarkan SIDJP

penghargaan,selain yang telah dipotong di potong PPh pasal 21 pihak pemberi penghasilan(pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasaltersebut kepada kantor pajak;Bahwa pada saat ahli melakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan ahisempat diperlinatkan oleh penyedik mengenai ikhtisar perhitungan PPh padatahun 2014 samapi 2015 CV Nasfhd masih dalam bentuk rekapitulasi berupapenjualan;Bahwa tidak pernah diperlinatkan ikhtisar perhitungan PPh pada tahun 2014sampai 2015 berdasarkan SIDJP

Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN CbiForm01/SOP/155/2017oleh PT GUNA DAYA ENERGITAMA, apalagi tim penyidik menunjukkanbeberapa hard copy efaktur yang telah diterbitkan ;Bahwa kantor pajak sudah menentukan batas waktu penggunakanefaktur, yaitu terhitung sejak 1 Juli 2016, selur'un Pengusaha Kena Pajak(PKP) diwajibkan untuk efaktur; Bahwa yang menandatangani SPT Masa PPN PT GUNA DAYAENERGITAMA adalah Saksi Agus Mulya yang menandatangani Bahwa berdasarkan data dalam Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP

Berdasarkan Permohonan WajibPajak nomor LHPL236/WPJ.33/KP.0703/ 2017; Bahwa yang mengajukan Permohonan Pengukuhan Pengusaha KenaPajak PT GUNA DAYA ENERGITAMA berdasarkan FormulirPengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT GUNA DAYA ENERGITAMAadalah saksi Agus Mulya ; Bahwa setahu Saksi AGUS MULYA selaku Direktur;Bahwa yang menandatangani SPT Masa PPN PT GUNA DAYAENERGITAMA adalah Terdakwa AGUS MULYA selaku Direktur PTGUNA DAYA ENERGITAMA; Bahwa berdasarkan data dalam Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak (SIDJP

.0703/ 2017; Bahwa yang mengajukan Permohonan Pengukuhan Pengusaha KenaPajak PT GUNA DAYA ENERGITAMA berdasarkan FormulirPengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT GUNA DAYA ENERGITAMAHalaman 40 dari 97 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN CbiForm01/SOP/155/2017adalah Terdakwa ; Bahwa saksi AGUS MULYA selaku DirekturBahwa yang menandatangani SPT Masa PPN PT GUNA DAYAENERGITAMA adalah saksi AGUS MULYA selaku Direktur PT GUNADAYA ENERGITAMA;Bahwa berdasarkan data dalam Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP

Bahwa dengan demikian kegiatan usaha maklon yangdilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) masih dalam lingkup usahanya mengingatsesuai dengan SIDJP kegiatan usaha Termohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) adalah industri garment;13.

Selanjutnyaberdasarkan penelitian pada data Sistem Informasi DirektoratHalaman 21 dari 30 Halaman Putusan Nomor 627 /B/PK/PJK/2015Jenderal Pajak (SIDJP) per 12 Januari 2015, diketahui bahwaTermohon Peninjauan Kembali terdaftar pada KPP PratamaBitung sejak tanggal 10 Oktober 2005 dan dikukuhkan sebagaiPKP sejak tanggal 23 Maret 2006. Termohon PeninjauanKembali bergerak dalam bidang Industri Pengolahan danPengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kalengdengan kode KLU: 10221.

BiBANK/POS II Jakarta ThamODE KANTOR PBBKANTOR PRATAMATATUS DATA Data Belum Rekon denganBILLING ANGGAL REKON 1403200> Bahwa untuk NTPN 1411141305130405 sebesar Rp148.029,00 setelah dilakukan konfirmasi NTPN MPNmelalui menu aplikasi portal DJP, NTPN tersebut tidakada; Bahwa selain itu, evaluator juga telah meneliti SPT MasaPPh Pasal 26 Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) pada menu SIDJP dimana TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) ternyatatidak melakukan pemotongan PPh

JAYA LITE 74.117.101.1> INDONESIA 032.000 is 13,295,000JUMLAH 105 3,379,860,900 Bahwa berdasarkan keterangan ahli perpajakan FALIH ALHUSNIEKApotensi kerugian pada pendapatan negara akibat perbuatan TerdakwaFITRI ANDRIANI yang menerbitkan dan menjual faktur pajak yangtidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sesuai Sistem informasiDirektorat Jenderal Pajak (SIDJP) yaitu sebesar nilai faktur pajak yangtelah diterbitkan oleh Terdakwa FITRI ANDRIANI pada Tahun 2017sebesar Rp. 3.379.860.900 (tiga milyar

Dan sesuai dengan data Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP), diketahui bahwa Klasifikasi Lapangan Usaha 01262:Perkebunan Buah Kelapa Sawit;Bahwa atas kegiatan kebun tersebut, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) akan menghasilkan TBS.

Selanjutnyaberdasarkan penelitian pada data Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak (SIDJP) per 12 Januari 2015, diketahui bahwaTermohon Peninjauan Kembali terdaftar pada KPP PratamaBitung sejak tanggal 10 Oktober 2005 dan dikukuhkan sebagaiPKP sejak tanggal 23 Maret 2006. Termohon Peninjauan Kembalibergerak dalam bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikandan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng dengan kode KLU:10221.

Nikmat Halona Reksa;

Aspirasi Buana Alam NPWP : 83.209.344.7 - 331.000;

Wira Perkasa Jaya NPWP 82.393.095.3 - 331.000;

Untuk mendapatkan jumlah PPN yangtercantum dalam Faktur Pajak tidak sah tersebut dapat dilakukan dengan:Mendapatkan Faktur Pajak tidak sah yang telah dilaporkan danHalaman 41 dari 84 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bdgdiperhitungkan dalam SPT Masa PPN pengguna; dan/atau Dari aplikasiPKPM dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).Diketahui bahwa jumlah Faktur Pajak yang diterbitkan oleh tersangka WATYTRISMAJA ASIH adalah sebesar Rp 4.429.442.300,00 merupakan jumlahkerugian negara yang

ditimbulkan atas tindak pidana tersebut.Perlu Saya jelaskan bahwa dalam pengelolaan administrasi perpajakan diDirektorat Jenderal Pajak digunakan Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP).

SIDJP mencatat seluruh transaksi yang dilakukan olehPengusaha Kena Pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPNdirekam dalam Sistem Informasi tersebutBerdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep15/PJ/1996tanggal 15 Maret 1996 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeliharaan danPengolahan SPT Masa PPN bahwa setiap Lampiran SPT Masa PPN yangberisi Rekapitulasi Pajak Keluaran (Lampiran A1) dan Rekapitulasi PajakMasukan (Lampiran B1) harus diinput dan direkam ke Sistem InformasiPerpajakan Direktorat

lima ratus empat puluh lima) yang disetorpada tanggal 05 Mei 2014 dengan NTPN 0203131208070613;= Untuk masa pajak Desember 2014 jumlah Rp.3.320.454, 00 (tiga jutadua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima) yang disetorpada tanggal 12 Desember 2014 dengan NTPN 0806041310080902; Untuk masa pajak Desember 2015 jumlah Rp.1.690.909,00 (satu jutaenam ratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan rupiah) disetorpada tanggal 05 Januari 2016 dengan NTPN 0802090805100802; Bahwa berdasarkan SIDJP

tidak permah ikut melakukan kunjungan selaku Accountrefresintative KPP Pratama Kolaka dilokasi wajib pajak tetapi yang berangkatpada saat itu ibu Wa Ode, Edi Saputra dan Muh Faizal; Bahwa dari tahun 2014 dan 2015 CV Nasfahd sudah tidak lancar membayarpajak Bahwa Saksi tidak tahu sistem pembayaran pajak CV NasfahdHalaman 35 dari 93 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Lss Bahwapembayaran pajak CV Nasfahd tercatat secara online; Bahwa PPN 10%yang muncul akan dibebankan ke CV Nasfahd; Bahwa berdasarkan SIDJP

penghargaan,selain yang telah dipotong di potong PPh pasal 21 pihak pemberi penghasilan(pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasaltersebut kepada kantor pajak; Bahwa pada saat ahli melakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan ablisempat diperlinatkan oleh penyedik mengenai ikhtisar perhitungan PPh padatahun 2014 samapi 2015 CV Nasfhd masih dalam bentuk rekapitulasi berupapenjualan; Bahwa tidak pernah diperlinatkan ikhtisar perhitungan PPh pada tahun 2014sampai 2015 berdasarkan SIDJP

Agro Sinergi Nusantara;Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), dalamkurun waktu 2011 s.d 2013 diketahui Wajib Pajak atas nama PT. GeuruetePerkasa NPWP. 02.171.632.9103.000Meugah denganmenyampaikan/melaporkan SPT Masa PPN NIHIL;Hal 11 darihal 70 Pidana Nomor :65/2016/PTBnaBahwa SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2014, PT.

Agro Sinergi Nusantara;Bahwa Berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), dalamkurun waktu 2011 s.d 2013 diketahui Wajib Pajak atas nama PT. GeurueteMeugah Perkasa dengan NPWP. 02.171.632.9 103.000 menyampaikan/melaporkan SPT Masa PPN NIHIL;Hal 18 dari hal 70 Pidana Nomor :65/2016/PTBna Bahwa terdakwa Mulyadi Adli tidak menyampaikan SPT Masa PPN Masa PajakJanuari 2014 s.d Desember 2014, PT.

dari pihak independen;Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)pada Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Kertas KerjaPenjualan ke Related Party, disebutkan jenis dan ukuranbarang pada tiaptiap invoice dengan harga transaksi PTDjabes Sejati dan harga pembandingnya, dan selisin hargamenjadi dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding);Faktanya, PT Djabes Sejati adalah perusahaan yangmempunyai hubungan istimewa;Sesuai data Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dalam SIDJP

Selanjutnyaberdasarkan penelitian pada data Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak (SIDJP) per 12 Januari 2015, diketahui bahwaTermohon Peninjauan Kembali terdaftar pada KPP PratamaBitung sejak tanggal 10 Oktober 2005 dan dikukuhkan sebagaiPKP sejak tanggal 23 Maret 2006. Termohon Peninjauan Kembalibergerak dalam bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikandan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng dengan kode KLU:10221.

Dan sesuai dengan data Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP), diketahui bahwa Klasifikasi Lapangan Usaha 01262:Perkebunan Buah Kelapa Sawit;Bahwa atas kegiatan kebun tersebut, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) akan menghasilkan TBS.