Ditemukan 4345 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : presiden president predsiden presidan preferen priseden prepeden presoden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-05-2016 — Upload : 21-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1771 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 4 Mei 2016 — SAUDAH
78 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1771 K/Pid.Sus/2015negara, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatunkan dapat mempertahankan tata tertiob hukum dalam masyarakat;Bahwa dampak yang ditimbulkan dari penjatuhan pemidanaan yang ringanyang didasari adanya penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinyatersebut dapat menjadi preseden buruk terhadap penegakan hukum,khususnya dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di masa yangakan datang dan tidak sejalan dengan teori maksud atau tujuan daripemidanaan itu sendiri, sehingga tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 764/B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
56 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dr Romli Atmasasmita, SH, LLM, Guru Besar (EM)Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran :a. pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di HarianKompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakanpendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutipsebagai berikut :Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalam kasus PTAsian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun suratdakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selakusubyek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidanapengembalian uang Rp. 2,7 triliun
Pengadilan PT KENDARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 02-01-2019 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 6/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI
Tanggal 26 Juli 2018 — - TERDAKWA : Drs. H.AMIRUDDIN SUPU, M.Si..
143 — 47
  • Menimbang, bahwa adapun alasanalasan yang dijadikan dasar olehPenuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 1/Pid.SusTPK/2018/PN Kditanggal 25 Mei 2018 sebagaimana yang diuraikan dalam memoribandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa masih belummemenuhi rasa keadilan di masyarakat dan tidak akan menimbulkan efek jerabagi pelaku tindak pidana korupsi dan memberikan preseden
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 16-12-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 14/PID.TPK/2016/PT SMR
Tanggal 19 Januari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : JULI HARTONO, SH.
Terbanding/Terdakwa : LEONARDO OCTORANE SUHENDRO, S.S.IT Bin ENDRO CIPTONO
147 — 67
  • melawan hukumnya perbuatansecara formil (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/ PUUIV/2006)sementara unsur lainnya lainnya adalah anasir delik atauelemen delicta,sehingga interpretasi secara kontektual dengan sifat yang kasuistis terhadapTerdakwa in cassu telah tepat dipertimbangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada peradilan Tingkat Pertama a quo, karenanya dakwaan Subsidair pasal 3 yangtepat dinyatakan terbukti, sedangkan alasan Penuntut Umum denganmembandingkan putusan yang berkualitas preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-04-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1652 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 5 April 2017 — MUHAMMAD ISRA MUIN, S.E.
80 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mile dalam jabatannya selaku PPK dansaksi Isnaini Pansiradju dalam jabatannya selaku PenggunaAnggaran yang telah bertentangan dengan UndangUndangtentang keuangan negara, UndangUndang tentangperbendaharaan negara, peraturan pemerintah tentangpengelolaan keuangan daerah dan peraturan presiden tentangpengadaan barang/jasa milik pemerintah dan yang lebihpenting lagi bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengansaksi Sahrudin Mile dan saksi Isnaini Paansiradju tidak dapatdibenarkan oleh karena akan menjadi preseden
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-06-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 10/Pid.Sus/2014/PN.Makassar.
Tanggal 9 Juni 2014 — - DR. H. SANGKALA RUSLAN, MS vS. - JPU
70 — 19
  • Sangkala Ruslan.MS bukanlah Subyek atau orang yangmemiliki kKewenangan dalam pengadaan tanah, sehingga dakwaan dan tuntutanharuslah dikualifikasikan nebis in idem;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa sebagaimana diuraikandatas, meskipun telah ditanggapan pada putusan Sela dalam perkara Aquo,namun majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sbb;Sistem hukum di Indonesia tidak menganut asas the binding force ofprecedent (keterikatan hakim pada preseden), Hakim di Indonesia tidakterikat dengan
Pengadilan PA JAKARTA BARAT Perdata Agama
Register : 21-04-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.JB
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
191 — 83
  • Hal ini tidak dapat dibiarkan dan dibenarkan karenaakan menjadi preseden yang buruk bagi Hukum Acara.Bagaimana tidak, penggunaan atas Yurisprudensi MahkamahAgung RI tersebut telah diputarbalik oleh TERGUGATIX danTERGUGAT IX juga telah salah/keliru dalam memaknai antara"acara khusus dengan acara umum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-06-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/TUN/2007
Tanggal 23 Juni 2009 — AMRIL BURHAN, M.H. SYAHRIL. S., dkk. ; PT. KITITIA ALAMI PROPERTINDO
67 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • nyatanyatamerupakan pelanggaran terhadap asas Audioet alteram partem, karena seharusnyafungsi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk menjagakeselarasan,keserasian dan keseimbangan hubungan antara hak subjektif perorangan ataubadan hukum dengan kepentingan masyarakat ;Bahwa menurut hemat Tergugat penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan aquooleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah kurang padatempatnya untuk dikabulkan karena apabila penundaan tersebut tidak dibatalkanakan menimbulkan preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Upload : 05-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 378 K/PDT.SUS/2011
1. PT. NUSA INTI SHARINDO, 2. PT. CHEVRON PACIVIC INDONESIA, 3. PT. AVIA JAYA INDAH; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA
176 — 296 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Judex Facti yang menguatkan putusan Termohonbertentangan dengan preseden/yurisprudensi yangberlaku, sebagaimana yang ditetapkan oleh MARI,karena dalam beberapa putusannya sebelumnya yangberkaitan dengan tender kepada pelaku usaha yangdituduh bersalah melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999,MARI membatalkan putusan Termohon Kasasi yangmenghukum melarang pelaku usaha mengikuti tenderyaitu. putusan No. 0O1K/KPPU/2007 dan putusan No.04K/KPPU/2007;Bahwa terbadap sanksi berupa larangan tender yangdijatuhkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-04-2013 — Upload : 18-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 3 April 2013 — DIREKTUR UTAMA PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero) VS ACHMAD HIDAYAT, dkk
126 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DirgantaraIndonesia (Persero) yang pada akhirnya likuidasi atau kepailitan bagi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) tidak terhindarkan lagi, selain itu putusanJudex Facti tersebut dapat pula menjadi preseden buruk bagi BadanUsaha Milik Negara lainnya yang menyelenggarakan program pensiunmanfaat pasti ;3.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 17-11-2017 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 625/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penggugat:
PT INTERNUX
Tergugat:
PT HUAWEI TECH INVESTMENT,
299 — 118
  • "Blacks Law Dictionary, 6" Edition,West Publishing Co. 1990, hal. 1565Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:Proses pemeriksaan pengadilan yang diadakan dengan dasarsuatu kecurangan dan tanpa berdasarkan suatu alasan yangmemungkinkan.Demi mencegah timbulnya preseden buruk serta pemanfaatan lembagaperadilan yang tidak sepatutnya dalam proses peradilan di Indonesia,dan untuk menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat danbiaya ringan, sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menerimaeksepsi
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata Tanah
Register : 21-09-2010 — Putus : 07-04-2011 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 12/Pdt.G/2010/PN.PSB
Tanggal 7 April 2011 — SARMAN DT. BONSU Melawan HASANUDIN Dt KONDO
111 — 116
  • sangkaan yang berlasan bahwa Tergugat akanmengalihkan, memindahkan, menjamin atau mengosongkan harta miliknyakepada orang lain maka dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kiranyaKetua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk meletakkan Sita Jaminan(Conservatoir Beslag) sesuai Pasal 227 HIR/261 RBg atas harta benda milikTergugat baik berupa benda tetap/tidak bergerak maupun benda tidak tetap/bergerak yang akan Penggugat sebutkan dan mohonkan secara tersendiri ; 23:Bahwa guna menghindarkan timbulnya preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-08-2010 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1163 K/Pdt/2009
Tanggal 30 Agustus 2010 — Ny. PATTY TJANDRA Dkk ; Ny. SRI TASLIM
132 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan terhadap Tergugat X akan menimbulkan preseden yang tidak baikkepada Notaris sebagai Pejabat Negara;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 25-08-2014 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 947 K/PDT/2014
Tanggal 25 Agustus 2014 — I. CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, II. 1. ASIAN CREDIT HEDGE FUND, dkk., III. 1. UBS LIMITED, dk. IV. 1.HONG KONG SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, dk. VS 1. DICK HERMANTO ENDRO, dkk. dan 1. SURYAINTI PERMATA TBK., dkk.
283 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Olehkarena itu, Gugatan ini jelas merupakan penyalahgunaan proses yang tidakhanya akan menimbulkan preseden buruk bagi sistem peradilan di Indonesia,tetapi juga akan berdampak buruk terhadap perkembangan ekonomiRepublik Indonesia dengan menciptakan kesan negatif tentang iklim investasidi Indonesia;Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut:11.Para Tergugat UBS dengan ini mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolutmereka dan memohon Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwamereka tidak memiliki yurisdiksi untuk
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-10-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 556/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 1 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT.Megapolitan Developments Tbk
Terbanding/Penggugat : H.UMAR JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : PT MEGA LIMO ESTATE
Turut Terbanding/Tergugat III : H Latif
128 — 54
  • tahun 2012 TERGUGAT danTERGUGAT II telah melakukan serangkaian pelanggaran hukumyaitu : telah merampas Hak Kepemilikan tanah PENGGUGAT dengancara dan perbuatan, menerbitkan surat lain, memaksa mendirikanHalaman 8 dari 141 Putusan Nomor 556/PDT/2020/PT BDGpagar, melakukan pendoseran, melakukan intimidasi dan kekerasandengan menggunakan ormas dan satuan pengaman perusahaan.Bahwa cara dan tindakan dan/atau perbuatan yang telah dilakukanTERGUGAT , TERGUGAT Il, terhadap PENGGUGAT jelas dapatmenimbulkan preseden
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 16-12-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 13/PID.TPK/2016/PT SMR
Tanggal 19 Januari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : DEWI RAHMANINGSIH NUGROHO, SH
Terbanding/Terdakwa : Ir. SUNARDI Bin ALM. ASRI MUCHTAR
155 — 57
  • melawanhukumnya perbuatan secara formil (Vide Putusan Mahkamah KonstitusiNomor : 003/ PUUIV/ 2006) sementara unsur lainnya lainnya adalah anasirdelik atau elemen delicta, sehingga interpretasi secara kontektual dengansifat yang kasuistis terhadap Terdakwa in cassu , telah tepat dipertimbangkanPengadilan Tindak PidanaKorupsi pada peradilan Tingkat Pertamaaquo,karenanya dakwaan Subsidair pasal 3 yang tepat dinyatakan terbukti,sedangkan alasan Penuntut Umum dengan membandingkan putusan yangberkualitas preseden
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 27-12-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 501/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 4 April 2019 — Pembanding/Penggugat : NURDIN DG. NOMBONG Diwakili Oleh : NURDIN DG. NOMBONG
Terbanding/Tergugat I : MUHAMMAD NUR
Terbanding/Tergugat II : NURHAYATI
Terbanding/Tergugat III : BASRI NAJA
Terbanding/Tergugat IV : SUBAEDA SUBUH
Terbanding/Tergugat V : HALIJAH
Terbanding/Tergugat VI : RACHEL
Terbanding/Tergugat VII : SRI ASTUTI
Terbanding/Tergugat VIII : ANICE PALEKA
Terbanding/Tergugat IX : AMINAH
Terbanding/Tergugat X : TAUFIK
Terbanding/Tergugat XI : SALMAWATI
Terbanding/Tergugat XII : ADRIANA RANTE BASSI
Terbanding/Tergugat XIII : KIAM BENG
Terbanding/Tergugat XIV : CRISTIN BURA
Terbanding/Tergugat XV : TAHASANG
Terbanding/Tergugat XVI : SYAHRUL
Terbanding/Tergugat XVII : ZUKIR
Terbanding/Tergugat XVIII : RAHMAT BELMAN
Terbanding/Tergugat XIX : TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT Cq. PANGDAM VII WRB
77 — 48
  • NAMUN pilihan banding yang diajukan olehPembanding/Penggugat justru. terdapat preseden bahwaMEMANG Pembanding/Penggugat hanya berusaha berspekulasidengan mengandalkan SHM yang menurut versiPambanding/Penggugat untuk mengakui tanah yang dimilikioleh Terbanding/Tergugat XIIl maupun Terbanding/Tergugat XVadalah bagian keseluruhan isi dari SHM milikPembanding/Penggugat. Sungguh suatu hal yang bertentangandengan hukum apapun.11.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 169/Pdt/2019 /PT DPS
Tanggal 6 Desember 2019 — 1. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Badung cq Bupati Badung, dk melawan MICHAEL TANNER,
348 — 1134
  • Nampaknya PENGGUGAT memang tidak mengetahui dengan jelas alamatTERGUGAT II dan TERGUGAT III, sehingga PENGGUGAT dengan sesukahati mencantumkan alamat LEGAL ACT & CO yang mungkin saja pernahmenjadi kuasa hukum TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill diluar perkaragugatan perdata a quo, halhal tersebut tentu merupakan tindakan yangsangat tidak profesional dan merupakan preseden buruk bagi sistemperadilan di Indonesia yang nantinya memposisikan seseorang dapatHalaman 42 dari 141 Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT DPSmengajukan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 14-12-2016 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 708/Pdt.Sus-KPPU/2016/PN Mdn
Tanggal 19 Juli 2017 — PT MULTI RAYA ARTTECH, dkk
= LAWAN =
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, dkk
370 — 89
  • untukmendorong agar pelaku usaha yang terbukti melanggartidak mengulangi perbuatannya, bukan untuk mematikanusahanya, sehingga pengenaan sanksi denda secaraproporsional dapat dibenarkan, meskipun denda tersebutlebih rendah dari batas minimal denda sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g UU No.5 Tahun 19999;Bahwa penerapan sanksi denda dibawah Rp.1.000.000.000,(satu. milyar rupiah) telah beberapa kali dibenarkan dandikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia,diantaranya melalui preseden
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 08-04-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 41/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 20 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : SUDIRMAN
Terbanding/Tergugat I : JHONY ONGADRIE
Terbanding/Tergugat II : PT.HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS
Terbanding/Intervensi I : PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
38 — 37
  • dan permohonan ini lagilagimembuktikan kekeliruan PENGGUGAT dalam menyusun permohonanprovisinya;TERGUGAT INTERVENSI merujuk kepada seluruh dalil dan alas hukumyang disampaikan dalam seluruh penjelasan awal dan seluruh eksepsi diatas, maka jelas dan nyata PENGGUGAT telah berulangkali melakukanHalaman 97 dari 141 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.SMR45.kesalahan formal dalam menyusun Surat Gugatan, Sehingga TERGUGATINTERVENSI berkeyakinan bahwa Gugatan a quo seharusnya ditolak,dengan mempertimbangkan preseden