Ditemukan 4367 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Muhammad nur rambe. Dkk vs menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ri; Mifta aditia wulandari Dk vs menteri pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi ri (menpan rb);
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1046 — 863
  • kebenaran, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut sehingga olehkarena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikanketentuanketentuan yang terdapat dalam UndangUndang dan berbagaiperaturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilanmasyarakat (Social Justice), rasa keadilan moral (Morral Justice, dankeadilan menurut Undangundang itu sendiri (legal Justice) sehingga padaakhirnya diperoleh suatu keadilan total (total Justice);Menimbang, bahwa sejalan dengan tuntutan reformasi
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 22-04-2022 — Putus : 08-08-2022 — Upload : 09-08-2022
Putusan PN PADANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg
Tanggal 8 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
ANDI SURYADI,SH,M.Si,DKK
Terdakwa:
JUFRI DARWIS Bin DARWIS Pgl PAK JORONG
147 — 62
  • Mangkuto, dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di Jakarta tentang PPPK tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019, terdiri dari Daftar Pengeluaran Riil, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, tiket pulang pergi, bill hotel, kwitansi rental mobil, Laporan Perjalanan Dinas, dokumentasi dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Perdagangan Orang
Register : 16-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN.Kpg
Tanggal 30 Mei 2017 — DIANA AMAN Alias DIANA CHIA Alias MAM DIANA
224 — 129
  • Leneng, Yusak SabektiGunanto, Yasmin Benyamin Ndun Alias Yanto Ndun Alias BeaNdun, Martha Kali Kulla, Nikolas Lake Alias Niko, Tony Pah,Putriana Novita Sari Alias Novi, Benediktus Sani Babu danGodstar Mozez Banik Alias OD, dan tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa ahli sebelumya bertugas di Komnas Perempuan Jabatanstruktural sebagai Wakil Ketua Periode 20072009 sekaligussebagai Komisoner di Sub Komisi Reformasi Hukum danKebijakan dan Sub Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan,yang berlanjut untuk Komisioner
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 10-12-2018 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smr
Tanggal 18 Juni 2019 — Penggugat:
1.Inning Sampelayu
2.Mashur
3.Mangala Panjaitan
4.Armil
5.Isnu Surata
6.RibkaTiropadang
7.Sisilia Sulti
8.Khoirul Insani
9.Maskur Fendika
10.Yohana Tandikiding
11.Suhaimi
12.Blasius Simon
13.Andri Wahyudi
14.Marjuki
15.Markus Piere Mikhael Tjali
16.Setyawan Wardani
17.Hendra Aditya Saputra
18.Agus Nandar Priyo Sudarmo
19.Eko Tri Prasetyo
20.Septika Wulandari
21.Triana Sinaga
22.Alpian
23.Supiansyah
24.Agustinus
25.Jumiati
26.Polina Datu Lumiling
27.Suharti
28.Yohana Tinggi
29.Selpi
30.Munalisa
31.Devi Wulansari
32.Hanani Hani
33.Martina M. Kadang
34.Debora Tiwa
35.Dedi Zepin
36.Bambang Irawan. B
37.Asnadi
38.Hariyudi
39.Andik Eko Wahyono
40.Matius Misi
41.Anwar John
42.Sado
43.Suryatiningsih
44.Rasmiati
45.Syahrir
46.Husna Ninu
47.Mariani Muchtar
48.Ranita
49.Saira
50.
Tergugat:
PT.ISS Jasa Fasilitas dahulu PT.ISS Catering Service
111 — 14
  • Reformasi No. 25 Sangata,Sangatta Kutai TimurKartika Sihombing6408046611820002Karyawan PT. ISS Jasa Fasilitas Site PT. KPCSangattaICS22412Room GirlsGg. Anggrek RT. 08 Kec. Teluk Lingga Sangata,Sangatta Kutai TimurFitri Maya Hartanti6408136102900002Karyawan PT. ISS Jasa Fasilitas Site PT. KPCSangattaICS22413Room GirlsJI. Pono Bontang RT/RW 002/001 Ds. Teluk Pandan,Sangatta Kutai TimurSaiful Lizan6408121706840002Karyawan PT. ISS Jasa Fasilitas Site PT.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 08-06-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 06 / Pid.Sus - TPK/ 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 8 Juni 2016 — ERIK ISMUNANDAR,ST Bin EDDIN SYAMSUDDIN
67 — 16
  • negara (asetrecovery).Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwaperlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime)yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandang dapatmenghancurkan sendisendi keuangan dan/atau perekonomian negara; Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sikap kurang kehatihatian dalam melaksanakantugasnya sebagaimana semangat reformasi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 09-03-2006 — Putus : 29-01-2007 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1945/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel.
Tanggal 29 Januari 2007 —
165 — 58
  • PatraJasa yang mengangkat waktu itu adalah saksi sendiri, dan benar terjadi pada saatsaksi menjabat Dirut Pertamina, jadi pada waktu itu ada terjadi pergantian Direksidan sesuai dengan semangat Reformasi dan transparansi, dari sekian orang calondari luar dan dari dalam diseleksi kemudian diajukan didalam Rapat Pertamina danmereka dipanggil satusatu dan dia memberikan presentasi, dan pada waktu itulahsaksi kenal dengan TONY PRABOWO, dan setelah melalui tes dan disidangpresentasi dan TONY PRABOWO inilah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2692 — 3542
  • KPU itu diawasi olehBawaslu, ult oefening controle bestaan ketentuan Pasal 460 seluruhtahapan itu diawasi dalam perspektif pelanggaran administratif tata caraprosedur, sehingga membaca secara keseluruhan Pasal 462sebagaimana perintah dari pembentuk undangundang putusan Bawasluwajib dilaksanakan oleh KPU ini artinya administration of law Bawaslu itumemerintahkan kepada KPU untuk menjalankan putusan itu sematamata untuk menegakkan prinsip asas kepastian hukum;Bahwa desain kontitusional reformasi menginginkan
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 08-06-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 06 / Pid.Sus - TPK/ 2016 / PN.Bjm
Tanggal 8 Juni 2016 —
41 — 6
  • negara (asetrecovery).Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwaperlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime)yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandang dapatmenghancurkan sendisendi keuangan dan/atau perekonomian negara; Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sikap kurang kehatihatian dalam melaksanakantugasnya sebagaimana semangat reformasi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 13-05-2011 — Upload : 05-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 7/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 13 Mei 2011 —
90 — 44
  • Diktum Kelima dalamSK Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Handoko Soelayman tersebutyaitu: *Memerintahkan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanahuntuk memberikan catatan pada Sertipikat Hak Guna Bangunan dan DaftarIsian lainnya dimaksud dipergunakan untuk pembangunan SPBU/PompaBensin dan apabila dialihkan maka pemegang hak harus mendapatkan ijindari pejabat yang berwenang ;Bahwa urgensi penambahan diktum kelima dalam SK Pemberian Hak GunaBangunan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan reformasi
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 21-10-2014 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN GRESIK Nomor 39/PDT.G/2013/PN.GSK
Tanggal 24 April 2014 — SUDJONO MELAWAN 1. PT BARATA INDONESIA (Persero), 2. PEMERINTAH KOTA SURABAYA, DAHULU SEBAGAI PANITIA PEMBELIAN TANAH UNTUK KEPERLUAN NEGARA (P2TUN) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SURABAYA, SEKARANG DISEBUT PEMERINTAH KOTA SURABAYA 3. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI CQ DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN CQ DIREKTUR DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI MARITIM (PT PROYEK GALANGAN KAPAL GRESIK) dahulu, sekarang bernama DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN, 4. YON ZIPUR 5 KODAM V BRAWIJAYA 5. MENTERI DALAM NEGERI CQ DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA (MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN PUSAT) dahulu, sekarang bernama BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (PUSAT), 6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN GRESIK 7. LURAH DESA SEGOROMADU 8. KUSAENI,
109 — 26
  • Tahun 1999 s/d Tahun 2004 (ERA REFORMASI)Tahun 1999a). Tanggal 20 September 1999Penggugat yang diwakili oleh Sdr. H. A. GHOFUR SYAFWAN pada tanggal20 September 1999 mengirimkan surat kepada Tergugat V di Jakarta.Perihal : Permohonan Pembatalan Sertifikat HGB No. 11/DesaSegoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik,berdasarkan SK Mendagri No. 96/HGB/DA/1988, tanggal 25Februari 1998.b).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-08-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Agustus 2014 — Terdakwa : MARUHUM GULTOM
81 — 42
  • kemudian menjadi dasaepembayaran kepada masyarakat penggarap;Bahwa tanah perumnas di lokasi yang dibebaskan untuk Proyek BKT memangtidak bisa dibangun atau didesain oleh Perumnas untuk pembangunanperumahan, karena dari awal memang sudah ada rencana pemnbangunankanal dari sejak jaman Belanda sehingga tanah tersebut tidak produktif;Bahwa tanah tersebut produktif untuk pertanian, namun oleh Perumnas tidakbisa dibangun rumah karena tidak bisa dikeluarkan ijin oleh pemerintah daerah;Bahwa pada awal reformasi
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 22-04-2022 — Putus : 08-08-2022 — Upload : 09-08-2022
Putusan PN PADANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg
Tanggal 8 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
ANDI SURYADI,SH,M.Si,DKK
Terdakwa:
FIRDAUS DT. R. MANGKUTO Bin HARUN Pgl FIRDAUS Als DATUK
134 — 58
  • Mangkuto, dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di Jakarta tentang PPPK tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019, terdiri dari Daftar Pengeluaran Riil, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, tiket pulang pergi, Bill hotel, kwitansi rental mobil, Laporan Perjalanan Dinas, dokumentasi dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-02-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 23/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 26 September 2013 — I. 1. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI), 2. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI), 3. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI), 4. GABUNGAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN (GSBI) II. YUNENGSIH, DKK VS 1. GUBERNUR JAWA BARAT, 2. 2. PT. BUSANA PRIMA GLOBAL, DKK
292 — 276
  • Bahwa, Penggugat merupakan salah satu KonfederasiSerikat Buruh/Pekerja di Indonesia yang membawahi 9(sembilan) Federasi Serikat Pekerja yaitu PGRI, FSPMI, FSPKEP, Aspek Indonesia, FSP ISI, FSP Farkes Reformasi, FSPPariwisata Reformasi, SP PPMI, dan FSP172.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 18-03-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 17/ Pid.Sus / Tipikor / 2012 / PN.Bjm.
Tanggal 18 Maret 2013 —
69 — 4
  • keuangan negara (aset recovery);Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriterdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan := Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraOrdinary crime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karenadipandang dapat menghancurkan sendisendi kKeuangan dan/atau perekonomianNE Qal'a = 22222 one one nnn nnn nnn nnn nan nnn Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat reformasi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Juni 2015 — H. UCU KUSWANDI, SH., M.Si. bin (alm) NAZMUDIN
78 — 14
  • Fraksi Ampera (Amanat Pembangunan Reformasi) : Drs. Dedi Kuswandi,dengan jumlah kursi 3, dan 2 kursi dari PPP dan 1 kursi dari PBR6. Fraksi Gerindra Hanura : Dedi Kurnaedi, jumlah kursi 3 dari Gerindra dan3 dari Hanura.Bahwa benar Anggota dewan yang ditugaskan di Komisi III BidangInfrastruktur dan Lingkungan Hidup yaitu:1. H. Cecep Rustandi (Ketua Komisi)2. H. Dayat Hidayat (Wakil Ketua Komisi)3. Abdullah Mafpuri (Sekretaris)4. Suharto (anggota)5. Rita Sukendar (anggota)6.
    Fraksi Ampera (Amanat Pembangunan Reformasi) : Drs. DediKuswandi, dengan jumlah kursi 3, dan 2 kursi dari PPP (Udin Kamaludin)dan 1 kursi dari PBR (Hidayat)6. Fraksi Gerindra Hanura : Dedi Kurnaedi, jumlah kursi 3 dari Gerindradan 3 dari Hanura (Bambang Suprihatin).Bahwa benar Jenisjenis kegiatan DPRD Kota Cimahi Tahun 2011 yaitu:Alat Kelengkapan :a. Badan Musyawarah tugasnya yaitu memusyawarahkan setiap anggotafraksi dan unsur pimpinan mengenai agenda atau program yang akandilaksanakanb.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-06-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 18 Juni 2012 — H. SUBAKIR
80 — 15
  • tersebutterdakwa seringkali memberikan nasihat kepada masyarakat, dan jugamenjadi tempat bertanya dari masyarakat.Bahwa di masyarakat terdakwa selalu menekankan kerukunan warga,sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat.Bahwa terdakwa juga sering mengadakan kegiatan keagamaan.Page 161 of 247Pengadilan Tipikor SemarangBahwa terdakwa juga aktif di kegiatan desa lainnya yaitu Tradisi BersihDesa, dan yang bersangkutan selalu di depan untuk membicarakankegiatannya.Bahwa belakangan ini pernah dilakukan Reformasi
Pengadilan PN LUBUK PAKAM
Putus : 06-09-2011 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor Nomor: 05/Pdt.G/2011/PN.LP
Tanggal 6 September 2011 —
56 — 27
  • Tergugat I, Tergugat II danTergugat III agar mengembalikan Tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat akantetapi tidak berhasil, bahkan Para Penggugat mengalami sebaliknya berupa penekanandimana pada masa lalu merupakan Pengetahuan Umum bahwa rezim Pemerintahan OrdeBaru dikenal dengan Pemerintahan yang Otoriter dan tidak memperhatikan hakhakmasyarakat kecil, sehingga sampai dengan saat ini Para Penggugat tidak berhasil menikmatimenurut hukum Hak para Penggugat atas Tanah Obyek Sengketa.Bahwa pada Era Reformasi
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 04-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 2/G/2020/PTUN.PGP
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
1.RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO
2.HIAN TIAN
3.JAUW HARIFIN
4.KUSNADI HALIM, SH
5.LIE HON FAN
6.LIE SOEN AIJ
7.LIE SOEN NIO
8.MARGUNANTO
9.MIMIN KARDIANAN
10.HERRI YANTO
11.RATMAN SUYANTO
12.REKA OKTOLIBRANI
13.SOEN DJONG
14.SUEDI
15.SUPAWI
16.SUSI HERWANTI
17.TJEN EN SE
18.WANTY SUSANTO
19.YANNI
20.RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO, dkk
Tergugat:
BUPATI BANGKA
Intervensi:
PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI diwakili oleh David Effendi
359 — 182
  • PGP25.26.27.28.Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakanyang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerjaterhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/ataudilakukan.Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggarapemerintahan serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, makasesuai dengan diterbitkannya UndangUndang AdnministrasiPemerintahan Nomor 30 tahun 2014, seharusnya Tergugat dapatmenciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 24-11-2016 — Putus : 23-12-2016 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 43/PID.TPK/2016/PT PBR
Tanggal 23 Desember 2016 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : YUSUF LUQITA DANAWIHARDJA ,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc
62 — 38
  • Reformasi birokrasi dan tata kelola;ao fF wo DNPendidikan;Kesehatan,Penanggulangan kemiskinan;Ketahanan pangan;Halaman 18 dari 299 Putusan Nomor 43/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR6. Infrastruktur;7. Iklim investasi dan usah;8. Energi;9. Lingkungan hidup dan bencana;10. Daerah tertinggal, terdepan, terluas, dan pasca konflik;11.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2015 — - EDDY REFRIANDY, S.KM.,M.AP
153 — 39
  • aparatinternal pemeriksa ataupun pejabat yang lebih tinggi dari atasan tersebut, ataucara lain agar Terdakwa (bawahan) tidak ikut terjerat permasalahan hukumterkait pekerjaan yang diperintahkan oleh atasan khususnya pada halhal yangbersifat administrasi, bawahan dapat meminta sang pejabat membuat surat resmiyang ditandatangani bahwa yang bersangkutan akan bertanggungjawab penuhterkait permasalahan yang akan terjadi kemudian;Bahwa sejak Tahun 1998 pemerintah telah menyatakan dirinyamelaksanakan reformasi
    untuk melaksanakan good andclear government yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme, apalagi birokrasipemerintah selalu mendapat sorotan baik oleh aparat penegak hukum,masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga media, sudah bukanjamannya lagi birokrasi menganut budaya feodal sehingga harus selalu YES BOSmenurut apa kata/perintah/maunya atasan, bawahan dan atasan mempunyai hakdan kewajiban yang sama dalam mentaati hukum dan peraturan dalammelaksanakan tugas dan pekerjaannya, apalagi di era reformasi