Ditemukan 4317 data
115 — 72
tanggal 12 Januari 1940 T 154halaman 269.Menimbang, bahwa hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung RI diTangerang tangal 14 sampai dengan 16 Maret 2011 menegaskan bahwa:perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipundiketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak atas obyek jual bellitanah;Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan dengan ganti rugi kepada penjualyang tidak berhak yang mana hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung RItersebut diatas sejalan dan sejiwa
101 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hakimmeminta keterangan saksi mengenai perbedaan antara keterangannyadalam persidangan dengan berita acara pemeriksaan.Mencatat dalam Berita Acara persidangan di pengadilan.Bahwa menurut ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP bahwa keterangansaksi sebagai alat bukti ialah adalah apa yang saksi nyatakan di sidangpengadilan, namun prinsip ini tidak menyampingkan prinsip yang diaturdalam Pasal 163 Ayat (1) KUHAP yang mengharuskan saksi untukmemberikan keterangan di sidang pengadilan yang benarbenar sejalandan sejiwa
69 — 33
di pertahankan atau tidak;Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohonsebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahansebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islamyakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,dan rahmah, yang sejiwa
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : CHANDRA PRIONO NAIBAHO,SH
70 — 35
Sinar Grafika,Edisi Kedua, Cetakan Ketiga April 2020;Hal : 162):Bahwa Pasal 163, yang mengharuskan saksi untuk memberikan keterangandi sidang pengadilan yang benarbenar sejalan dan sejiwa dengan keteranganyang diberikan dalam berita acara pemeriksaan penyidikan: ( PEMBAHASANPERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan,Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. M Yahya Harahap, S.H.
164 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat tersebut antara lain berisi : Kehadiran Pemohon dan Jaksa di dalam pemeriksaan berdasarkan Pasal265 ayat (2) KUHAP adalah merupakan keharusan ; Pemanggilan terhadap Pemohon yang berada di dalam lembagapemasyarakatan dilakukan dalam sebuah penetapan yang berisi perintahkepada kepala lembaga pemasyarakatan untuk menghadap Pemohontersebut ke Pengadilan ;Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI itu sejiwa dengan SEMA No. 6tahun 1988 tanggal 10 Desember 1988 yang ditandatangani oleh KetuaMahkamah Agung
82 — 540 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun sebaliknya Tergugat IImanganggap bahwa ketidakhadiran Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal168 ayat 1 UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandan peraturan yang senada dan sejiwa dengan Pasal 168 tersebut, sehingga adacelah bagi Tergugat IJ untuk melakukan PHK kepada Penggugat sehinggaselanjutnya dengan keputusan PHK tersebut Tergugat II dapat terlihat sebagaiseorang pejabat yang dapat menghentikan kerugian Negara yang sedang berlanjutakibat pembayaran gaji buta yang sudah
116 — 11
Namun demikianMajelis Hakim berpendapat, tanoa mengurangi prinsip yang ditentukan dalampasal 185 KUHAP tersebut, prinsip itu sendiri tidaklah sama sekali bermaksudmenyampingkan prinsip yang diatur dalam pasal 183 KUHAP, yangmengharuskan saksi untuk memberi keterangan disidang pengadilan yangbenarbenar sejalan dan sejiwa dengan keterangan yang telah diberikannyadalam berita acara pemeriksaan penyidikan, untuk itu Majelis Hakim dalampersidangan ini akan menilai secara obyektif hal tersebut dalam menjatuhkanpidana
PT. MARINA ANCOL GREEN HOTEL
Tergugat:
1.PT. KARUNIA INDAH SEJAHTERA
2.PT. PROSYS ENGINEERS INTERNATIONAL
3.SIANTO YOHANES
4.SUPENDI WIDJAJA
5.KURNIA TUGIONO
165 — 134
Bahwa dalil Penggugat yang tertuang dalam surat Perbaikan gugatanini adalah merupakan satu kesatuan ("sejiwa") yang tidak terpisahkan daridalildalil gugatan Penggugat semula;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan jawaban, sebagai berikut :Hal 25 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Jkt. Utr.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUS SOPYAN Diwakili Oleh : ISKANDAR IKBAL, S.H
290 — 266
Atas prinsip ini memang pada hakikatnyahukum telah menentukan, keterangan saksi yang dapat dinilai hakimsebagai alat bukti, hanya keterangan yang dinyatakan di sidang pengadilan.Namun demikian, tanpa mengurangi prinsip yang ditentukan dalam Pasal185 KUHAP tersebut, prinsip itu sendiri tidak sama sekali bermaksud untukmenyingkirkan prinsip yang diatur Pasal 163 KUHAP, yang mengharuskansaksi untuk memberikan keterangan di sidang pengadilan yang benarbenarsejalan dan sejiwa dengan keterangan yang diberikan
55 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 691 K/Pid.Sus/2015Bahwa menurut ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwaketerangan Saksi seabgai alat bukti ialah adalah apa yang Saksinyatakan di sidang pengadilan, namun prinsip ini tidak menyampingkanprinsip yang diatur dalam Pasal 163 ayat (1) KUHAP yangmengharuskan Saksi untuk memberikan keterangan di sidangpengadilan yang benarbenar sejalan dan sejiwa dengan keteranganyang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan.Atas perbedaan tersebut Majelis Hakim tidak begitu saja,
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN MASYHADUL QURAN
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS SUPARNO, S.H., M.Kn.
Terbanding/Tergugat III : Sdr. HENRY SIREGAR
Terbanding/Tergugat IV : Sdr. SOMADIKARYA
Terbanding/Tergugat V : Sdr. HAJUDIN
Terbanding/Intervensi I : Badan Intelejen Negara
Terbanding/Turut Tergugat I : Sdr. MARTIN MENTENG selaku KEPALA DESA GUNUNG GEULIS
Terbanding/Turut Tergugat II : Sdr. RUSDI selaku KETUA RW lima
Terbanding/Turut Tergugat III : Sdr. JAJULI selaku KETUA RT dua
Terbanding/Turut Tergugat IV : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau BPN Kabupaten Bogor
371 — 176
dilakukannyapembayaran ganti rugi, hal tersebut sudah memenuhi asas jual beli tanahdalam peraturan hukum tanah nasional, yaitu asas terang dan tunalsebagaimana dalam Yurisprudensi yang merujuk pada PutusanMahkamah Agung Nomor 674 K/Pdt/1989 tanggal 8 Desember 1990,yang kaidahnya sebagai berikut:pahwa menurut jiva UUPA No 5 tahun 1960 serta yurisprudensi tetapMARI telah ditentukan bahwa transaksi jual beli tanah adalah bersifatkonstante handeling atau perbuatan tunai atau simultanous transfer,yang sejiwa
150 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan suratpemanggilan yang disampaikan kepadanya olehPanitera/Jurusita ; Pemberitahuan kepada Jaksa (tanpa menyebutnama) untuk hadir ke Pengadilan dilakukan dengansurat pemanggilan yang disampaikan kepadanya melaluiPanitera/Jurusita ; Pemeriksaan terhadap permohonan' peninjauankembali dilakukan oleh Hakim dalam persidanganPengadilan ; Kedudukan Jaksa dalam pemeriksaanpersidangan peninjauan kembal i bukan sebagaiPenuntut Umum ;Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI itu sejiwa
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
247 — 180
.= Business judgement rule intinya berbicara tentang keputusan bisnis yangdilakukan oleh direksi tidak bisa diganggu gugat atau ditolak olehpengadilan atau oleh pemegang saham, direksi yang mengambilkeputusan bisnis tidak bisa dibebani tanggung jawab sebagai apa tadiyang apa tidak dibebani tanggung jawab akibat yang timbul dariperusahaan yang bersangkutan.Keterangan Ahli tersebut di atas sebangun dan sejiwa dengan Undangundang BUMN dengan tegas tidak mencampuri lebih jauhpenyelenggaraan usaha Persero
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
326 — 174
.= Business judgement rule intinya berbicara tentang keputusan bisnis yangdilakukan oleh direksi tidak bisa diganggu gugat atau ditolak olehpengadilan atau oleh pemegang saham, direksi yang mengambilkeputusan bisnis tidak bisa dibebani tanggung jawab sebagai apa tadiyang apa tidak dibebani tanggung jawab akibat yang timbul dariperusahaan yang bersangkutan.Keterangan Ahli tersebut di atas sebangun dan sejiwa dengan Undangundang BUMN dengan tegas tidak mencampuri lebih jauhpenyelenggaraan usaha Persero
239 — 143
.= Business judgement rule intinya berbicara tentang keputusan bisnis yangdilakukan oleh direksi tidak bisa diganggu gugat atau ditolak olehpengadilan atau oleh pemegang saham, direksi yang mengambilkeputusan bisnis tidak bisa dibebani tanggung jawab sebagai apa tadiyang apa tidak dibebani tanggung jawab akibat yang timbul dariperusahaan yang bersangkutan.Keterangan Ahli tersebut di atas sebangun dan sejiwa dengan Undangundang BUMN dengan tegas tidak mencampuri lebih jauhpenyelenggaraan usaha Persero
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
301 — 1190
.= Business judgement rule intinya berbicara tentang keputusan bisnis yangdilakukan oleh direksi tidak bisa diganggu gugat atau ditolak olehpengadilan atau oleh pemegang saham, direksi yang mengambilkeputusan bisnis tidak bisa dibebani tanggung jawab sebagai apa tadiyang apa tidak dibebani tanggung jawab akibat yang timbul dariperusahaan yang bersangkutan.Keterangan Ahli tersebut di atas sebangun dan sejiwa dengan Undangundang BUMN dengan tegas tidak mencampuri lebih jauhpenyelenggaraan usaha Persero
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
247 — 162
.= Business judgement rule intinya berbicara tentang keputusan bisnis yangdilakukan oleh direksi tidak bisa diganggu gugat atau ditolak olehpengadilan atau oleh pemegang saham, direksi yang mengambilkeputusan bisnis tidak bisa dibebani tanggung jawab sebagai apa tadiyang apa tidak dibebani tanggung jawab akibat yang timbul dariperusahaan yang bersangkutan.Keterangan Ahli tersebut di atas sebangun dan sejiwa dengan Undangundang BUMN dengan tegas tidak mencampuri lebih jauhpenyelenggaraan usaha Persero