Ditemukan 536 data
TRI NURANDI SINAGA, S.H
Terdakwa:
Oki Rahmat Saputra Panggilan Oki
46 — 4
Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanning diatur dalamPasal 1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009Putusan No.74/Pid.Sus/2019/PN.Kbr An.
528 — 319 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 168 PK/PID.SUS/2013menggunakan senjata api (menembak) juga untuk berjihad memerangiorganisasi yang berhubungan dengan Amerika Serikat seperti NGO (NonGovernment Organization), USAID, UNIFEM di bawah UN (United Nation)yang berada di Aceh dengan menggunakan senjata yang telah dipersiapkandalam latihan Militer tersebut, dengan target pertama adalah untuk mengusirorangorang kafir yang berasal dari luar negeri yang saat ini berada di Aceh(NGO dan lainnya) dengan cara menembak untuk menakutnakuti atauTembak
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
want), dan kebebasan dari rasa takut (the freedom of fear).Banyak diantaranya instrumen hukum internasional yang menjadi dasarpenegakan Hak Asasi Manusia (selanjutnya akan disingkat dengan HAM), ScottDavidson (1995: 108) menguraikan diantaranya, ICCPR (International covenanton Civil and Political Right), ICESCR (International Covenant On Economic,Social And Cultural Right), CRD (international Convention On TheElimination Of All Forms Of Racial Discrimination), Torcure Convention, danUCRC (United Nation
294 — 451
Mengutip apa yang dikatakan oleh AbrahamLincoln: save guarding the nation and save guarding the constitution artinya lindungibangsa mu dan kemudian lindungi konstitusimu.
1.H. ANDI MAPPANGARA, S.SOS
2.DRS. H. HARUN, M.M,
3.MUNANDAR WIJAYA, S.IP, M.AP
Termohon:
JAKSA AGUNG RI. CQ. KAJATI SULSELBAR CQ. ASISTEN PIDSUS KEJATI SULSELBAR
179 — 51
Mahkamah lebih memberikan kepastian hukumyang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasiinstrumenhukum nasional dan internasional, seperti dengan UU AdministrasiPemerintahan sebagaimana diuraikan dalam paragraf 3.10.2 dan paragraf3.10.3 di atas, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) dan UndangUndangNomor 15 Tahun 2006 tentang17Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation
68 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun KM Kirana Ill tidak mengindahkan peringatanSATROLTAS untuk melakukan pengamanan lebih lanjut agar tidakterjadi kerusakan pada kabel bawah laut;Bahwa konvensi internasional, yang telah diratifikasi Indonesiamelalui UndangUndang Nomor 17 Tahun 1985, tentang PengesahanUnited Nation Convention on The Law of The Sea, karena ituberlaku di Indonesia, pada Article 113 mengenai kabel bawah laut,diatur sebagai berikut:Ever State shall adopt the laws and regulations necessary toprovide that the breaking
88 — 16
Kejahatannarkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimanatercantum dalam UNTOC (United Nation Convention Against TransnasionalOrganized Crime) Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindakpidana terorganisasi;Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ samenspanning merupakansuatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindakpidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana yang teruraidiatas bahwa
Tjetjep Janu Setyawan, S.H
Terdakwa:
Fajar Bahari Mardianto
1121 — 4351
Bahwa benar sekira pertengahan 2019 Saksi2dan Terdakwa saling berkirim foto yang mana Saksi2hanya mengirim foto kepada Terdakwa kurang lebih 5(lima) kali saat Saksi2 mengenakan pakaian olah ragaStrong Nation/pakaian olah raga yang ketat dan Saksi2tidak mengenakan jilbab), Kemudian beberapa kali Saksi2, mengirim foto Saksi2 sedang mengenakan pakaiankerja, foto tersebut Saksi2 kirim kalau Terdakwamenanyakan kabar dan keberadaan Saksi2 yangTerdakwa balas dengan mengirimkan fotofoto Terdakwayang mengarah
107 — 141
23 Bahwa mekanisme (sistemnya) pemeriksaan yaitu dengan melakukan pemeriksaandigital forensic berdasarkan Standar Operating Procedure (SOP)3 tentang akusisiHandphone dan sim card bersama sim card, dan SOP4 tentang analisa Handphonedan simcard yang merujuk kepada Good Practice Guide for ComputerBasedElektrinik Evidence yang diterbitkan ole Association of Chief Police Officer(ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan Forensik Examination of Digital Evidence : AGuide for law enforcement yang diterbitkan oleh Nation
57 — 33
Mahkamah lebih memberikankepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upayasinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional daninternasional, seperti dengan UU Administrasi Pemerintahansebagaimana diuraikan dalam paragraf (3 .10.2) dan paragraf(3.10.3) di atas, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) danUndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan BangsaBangsaAnti korupsi, 2003 (United Nation
89 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkan Ayat (3) pasal tersebut adalah, setiap negara peserta wajibmempertimbangkan kemungkinan sesuai oprinsipprinsip dasar hukumnasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yangmemberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (justicecollaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.Bahwa ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB AntiKejahatan Transnasional yang Terorganisir (United Nation Convention AgainstTransnational
26 — 17
Memberi izin kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi (Yan Fernanda, A.Md. bin Suez Nation) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi (Nina Anggraini, S.Tr.Pt. binti Soebagio Slamet) di depan sidang Pengadilan Agama Malang ;
Dalam Rekonvensi
3. Menghukum Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan sebagai berikut:
3.1.
658 — 621 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdapatbanyak faktor yang membuat seorang pecandu narkoba untukmenjadi pecandu kembali, yaitu salah satunya lingkungan;Bahwa sebenarnya Termohon Kasasi yang telah terdaftar di FAN(For All Nation), salah satu kKampus rehabilitasi, akan tetapi tidakpernah dijalani oleh Termohon Kasasi, karena hanya baru pilihprogram;Berdasarkan persetujuan dari Termohon Kasasi, Saksi pernahmelakukan tes urin terhadap Termohon Kasasi dan hasil testersebut membuktikan bahwa dalam tubuh Termohon Kasasi positifterkandung
Terbanding/Tergugat : Gabrielis Ivony Making Diwakili Oleh : MARIANUS MOA, S.H.M.H
114 — 24
semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap anakanak hasil perkawinannya denganPembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudahseharusnya pula menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan NegeriMaumere dalam perkara a quo pun menggunakan instrumen hukuminternasional lainnya yakni Konvensi Menentang Penyiksaan DanHalaman 42 dari 63 halaman Putusan Nomor 121/PDT/2019/PT KPGPerlakukan Atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, DanMerendahkan Martabat Manusia (The United Nation
50 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 911 K/PID.SUS/2009United Nation Congress on The Prevention of Crime, New York, 1971, hal. 7)bahkan Benedict S Alper mengatakan kejahatan sebagai the oldest socialproblem ( Benedict S Alper, Changing Concept of Crime and Criminal Policy,Resources Material Series No. 6, 1973, hal. 85 ) ;Disisi lain kejahatan tentu menimbulkan biaya kejahatan (the cost ofcrime).
201 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ruang lingkup Pasal 7 ICCPRmeliputi hukuman terhadap tubuh, termasuk penyiksaanyang berlebihnan sebagai bentuk hukuman atas kejahatanatau sebagai tindakan edukatif atau disipliner,Bahwa lebih jauh, United Nation Human Rights Committeedalam Concluding Obeservation terhadap beberapanegara menegaskan penghukuman cambuk merupakanpelanggaran terhadap Pasal 7 ICCPR, antara lain: 1)Concluding Observation terhadap Sudan (UN DOC.CCPR/C/79/Add. 85) menyatakan: Flogging, amputationand stoning, which are recognized
TANDI, A.PI.MM Bin CASMIN
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI BREBES
80 — 20
menurutMahkamah lebih memberikan kepastian hukum yang adil danbersesuaian dengan upayasinkronisasidanharmonisasiinstrtumen hukum nasional dan internasional seperti denganUU Administrasi Pemerintahan sebagaimana diuraikan dalamparagraf3.10.2 dan paragraf 3.10.3 diatas, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PembendaharaanNegara (UU Perbendaharaan Negara) dan Undang UndangNomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan(UU BPK) serta Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa AntiKorupsi, 2003 (United Nation
JAYA SIAHAAN, SH
Terdakwa:
DWI DJOKO WIWOHO alias ABU BAKAR alias ABU KHONSAH
1200 — 2802
Karena tidak ada satu punnegara yang dapat menjangkau dunia, yang ada adalah negarakebangsaan atau nation state. Jadi kalau negara zaman sekarang ituadalah negara kebangsaan, baik negara Islam, maupun negara denganberbangsa muslim, maupun negara yang tidak Islam.Bahwa ISIS ini adalah negara Khilafah yang dibawa oleh AlBaghdadiuntuk menyebut bahwa inilah Khilafah Islamiyah pada zaman sekarang.Tapi ini adalah sebuah frame, artinya bisa benar, bisa tidak.
TRI NURANDI SINAGA, S.H
Terdakwa:
1.Muhammad Rizal Panggilan Rizal
2.Donal Catri Chaidir Panggilan Doni
31 — 5
Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanning diatur dalamPasal 1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika yang isinya sebagai berikut: Permufakatan jahat adalahperbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat
225 — 1048
Jika dianalogikan dengan NKRI yang telahmenjadi anggota dari Persatuan Bangsa Bangsa ( PBB ) atauAssociation of South East Nation ( ASEAN ) bukan berarti NKRIadalah bawahan dari PBB atau ASEAN karena NKRI memilikikedaulatan tersendiri.
perbuatanhukum atas nama pribadi ;Bahwa Statuta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ( PSSI ) pasal 70,merupakan Statuta atau AD / ART yang cacad karena menempatkanorganisasi sebagai organisasi diluar negara ;Bahwa yang tidak tunduk terhadap negara hanya duta besar karenaberdasarkan teori exteritorial atau teori fungsional duta besar bertindaksebagai wakil dari Presiden dari negaranya masing masing ;Bahwa pasal 70 Statuta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia( PSSI ) tersebut bertentangan dengan asas nation