Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 30/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat:
Drs. Supandi
Tergugat:
BUPATI BUOL
308 — 157
  • 132/PID.B/2010/PN.Buol tanggal 7 April 2011 yang telah berkekuatanhukum tetap, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi (vide bukti tertanda T1=P1,P8, T10);Menimbang, bahwa selain itu, jika dicermati obyek sengketa a quo tenyataTergugat telah menerapkan 2 (dua) ketentuan hukum Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 24-06-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 29/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
dr. YOHONA
Tergugat:
1.MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2.DIREKTUR UTAMA RSUP DR WAHIDIN SUDIROHUSODO
256 — 160
  • Perceraian PENGGUGAT tidak meminta izin pejabat berwenang adalahtidak benar karena PENGGUGAT adalah pihak yang digugat cerai oleh 2(dua) suaami PENGGUGAT yang semuanya berstatus Pegawai Negeri Sipilyang tentu saja yang mengajukan cerai gugat yang wajib meminta izin keatasannya dan dibuktikan oleh Akta Cerai dari Pengadilan Agama Makassar;2.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 28-02-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 8/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 11 Juni 2019 — Penggugat:
SUMIADI
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
160 — 75
  • Dalam hal ini penerbitan Objek Sengketa adalah bentuk penegakanhukum terhadap pegawai negeri sipil pelaku tindak pidana korupsi, setelahsebelumnya dalam rentang waktu yang cukup lama penegakannya diabaikansecara massif oleh para pejabat pembina kepegawaian;Halaman 62 dari 87 halaman, Putusan Nomor 08/G/2019/PTUN.PGPMenimbang, bahwa dalam kaitannya dengan asas persamaan/tidakdiskriminatif, Penggugat tidak dapat membuktikan siapa saja pegawai negeri sipilyang mendapatkan perlakukan istimewa.
    Apakah penggunaan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang diterapbkan Tergugat sebagai dasar penerbitan objek sengketa a quobertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku?;3. Apakah objek sengketa a quo dibenarkan berlaku surut menurut peraturanperundangundangan yang berlaku?
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Upload : 13-06-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 16/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN
DRH. AHMAD RUSDI LUBIS
32 — 19
  • Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh.
    Ahmad Rusdi Lubis diangkatdalam jabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada DinasKelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam pangkatcalon penata muda (Ill/a); Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 16/PID.SusTPK/2016/PT.Mdn Halaman 8535.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 24-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 50/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 4 Nopember 2015 — 1. H. Idham Khalid, SH. Selaku Penggugat – I; 2. Ir. Astiani Rahmi M.Si., Selaku Penggugat – II; 3. Hamzah Lau, SH., Selaku Penggugat – III; 4. Gunawan., Selaku-Penggugat – IV; untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; M E L A W A N : Walikota Makassar untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
103 — 52
  • Bahwa Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang menduduki jabatan = struktural dilingkunganinstansi Pemerintahan Daerah Kota Makassar, masingIMASING : ono on nn nnn nner nn nnn nn nnn nnn nnn nnn n nen n nese Penggugatl eselon Ill dengan pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat IVbjabatan lama Kepala Bidang HubunganAntar Lembaga Badan Kesatuan Bangsadan Politik Kota Makassar, kemudiandiberhentikan dari jabatan structuraleselon lila dan diturunkan/dinonjobkansebagai Staf Badan Kesatuan Bangsa danPolitik
    Denganpengangkatan Pegawai Negeri Sipilyang dipandang cakap dan mampupada jabatan aquo, maka tujuanpenetapan Keputusan aquo akanterwujud j2 2022202 22Pejabat yang diangkat dipandang cakap danmampu serta memenuhi syarat untuk pencapaianVisi dan Misi Pemerintah Kota Makassar yang termuatdalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka68Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun20142019 ;e Dalil Para Penggugat yangmenyatakan bahwa KeputusanTergugat aquo saling
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-02-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 97/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 6 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : Suwarno
Pembanding/Penggugat II : Alm. Bejo Sastro Tumini
Pembanding/Penggugat III : H. Zainal Abidin
Pembanding/Penggugat IV : Abdullah
Pembanding/Penggugat V : Wilson Sihombing
Pembanding/Penggugat VI : Baharatua Sipahutar
Pembanding/Penggugat VII : Sahat M. Tampubolon
Pembanding/Penggugat VIII : Sumilir
Pembanding/Penggugat IX : Alm. Suman Purba Tama Riana D
Pembanding/Penggugat X : H. Tugino
Pembanding/Penggugat XI : Eddi Sofyan
Pembanding/Penggugat XII : Suharto
Terbanding/Tergugat I : Perusahaan Umum PERUM Damri
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
105 — 88
  • bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan pensiunanjanda/dudanya yang belum disesuaikan ke dalam PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 1977, disesuaikan ke dalamPeraturan Pemerintah termaksud terhitung mulai tanggal 1 April1979.Dengan demikian mulai tanggal 1 April 1979 semua pensiunanPegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya menerima pensiunpokok berdasarkan peraturan perundangundangan yang sama.Akan tetapi ternyata masih terdapat pensiunan bekas PegawaiPerusahaan Negara yang berasal dari Pegawai Negeri Sipilyang
    Nomor 97/PDT/2020/PT DKI4.Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977, disesuaikan ke dalamPeraturan Pemerintah termaksud terhitung mulai tanggal 1 April172 Dengan demikian mulai tanggal 1 April 1979 semua pensiunanPegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya menerima pensiunpokok berdasarkan peraturan perundangundangan yang sama.Akan tetapi ternyata masih terdapat pensiunan bekas PegawaiPerusahaan Negara yang berasal dari Pegawai Negeri Sipilyang telah diberi pensiun berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 30/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Drs. WARYOTO, M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
159 — 61
  • ;Adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatunkan hukuman berdasarkan putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan ;Halaman 58 dari 124 Halaman Putusan Nomor :
    Merauke, Tanggal 27 Desember 2017, (Fotokopidari fotokopi);Halaman 81 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPRBukti T8Bukti T9Bukti T10Bukti T11Bukti T12Putusan Mahkamah Agung, Nomor: 24 K/PID.SUS/2016,Tanggal 17 Oktober 2016, (Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama Perceraian
Register : 31-08-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1216/Pdt.G/2017/PA.Pbr
Tanggal 16 Nopember 2017 — Pemohon, Termohon
29 — 18
  • Pasal 118 dan 129 tentangKompilasi Hukum Islam);Bahwa atas permohonan gugatan cerai talak ini oleh karena Pemohon adalahberstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Dinas Pendidikanyang harus memerlukan persetujuan dari pimpinan sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No45 tahun 1990 pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi ; (1) Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 01-04-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2019
Tanggal 21 Oktober 2019 — Dr. ADJI SURADJI MUHAMMAD, M.Si VS PRESIDEN RI;
163 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 6Penetapan statuskepegawaiansebagaimanadimaksud dalamPasal 5dilaksanakansebagai berikut:a. bagi PegawaiNegeri Sipil daerahyang dipekerjakanpada UniversitasMaritim Raja Ali Hajidapat dialihkanstatusnya menjadiPegawai Negeri Sipilpusat danditugaskan padaUniversitas MaritimRaja Ali Haji;b. b. bagi yangberasal bukan dariPegawai Negeri Sipilyang bekerja padaUniversitas MaritimRaja Ali Haji dapatdiangkat menjadiCalon PegawaiNegeri Sipil pusatsepanjangmemenuhipersyaratan sesuaidengan ketentuanperaturan
Pengadilan MS BANDA ACEH Perdata Agama Hibah
Register : 20-04-2011 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 21-02-2013
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 117/Pdt.G/2011/MS-Bna
Tanggal 12 April 2012 — PENGGUGAT, TERGUGAT
236 — 77
  • Oleh karena Penggugat masihmemiliki harta dikampung Penggugat, selain itu Penggugat jugamemiliki gaji pensiun selaku pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang dinikmati setiap bulannya, ditambah lagi dengan uangTaspen istri Penggigat almarhumah Isteri Penggugat yang jugasemasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 07-08-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 17/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 9 Desember 2019 — Penggugat:
Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN ASMAT
150 — 73
  • mendasariterbitnya Obyek Sengketa berdasarkan putusan pengadilan Tindak PidanaKorupsi nomor 58/Pid.SUSTPK/2014/PN.Jap, Undangundang nomor 5 tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bersama Menteri DalamNegeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1182/6597/SJ; Nomor 15 Tahun 2018;Nomor 153/Kep/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA Kota Padangsidempuan Perdata Agama
Register : 02-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
42 — 36
  • sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara ini, Pemohon didampingi Kuasanya menghadap dipersidangan dan Termohon didampingi Kuasanya menghadap dipersidangan;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-08-2015 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1653/PID.SUS/2014/PN.JKT.BRT
Tanggal 26 Februari 2015 — MARTHIN MARLATU als LATU
62 — 8
  • dibawah sumpah,yang pada Pokoknya sebagai berikut :KETERANGAN AHLI M.SADDLY MALAON R,SH.MH.Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa.Bahwa ahli adalah merupakan ahli persenjataan dari POLRIBahwa ahli pernah memeriksa senjata api yang menjadi barang bukti dalamperkara Terdakwa atas permintaan Penyidik Polri.Bahwa benar setelah ahli memeriksa dan meneliti senjata api tersebut adalahbenar asli berupa senjata peluru gas kaliber 80 KM.Bahwa benar terhadap senjata peluru gas kaliber 80 KM tersebut, untuk sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 30-11-2020 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 207/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 28 April 2021 — Penggugat:
FAHMI, S.H
Tergugat:
BUPATI ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA
185 — 108
  • Pasal 250 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil tidak menentukan pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukanbersamasama;3. Bahwa prosedur pemberhentian Penggugat tidak dilakukan denganpemberhentian sementara terlebin dahulu sebagaimana diatur dalamPasal 88 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara;4.
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Pidana Umum
Register : 25-07-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 31-12-2018
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 226/Pid.B/2018/PN Pbu
Tanggal 26 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Acep Subhan,SH
Terdakwa:
TRIMO Bin SUKIJO
150 — 28
  • Dian Susilo yang juga merupakan Ahli waris Golongan Sdr.SUKARDI (Alm) mendatangi Saksi Nurhadi, SH dan memberikandokumen berupa Surat Kematian Nomor: 474.3/086/KESRA tanggal 12Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Karang Mulya dandiketahui oleh Kepala Desa Karang Mulya, Surat Keterangan Ahli Warisyang diketahui oleh Kepala Desa Karang Mulya dan diregister denganNomor: 440/131/Pem tanggal 12 Februari 2014, Kutipan Akta KelahiranNomor: 231/1/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipilyang
Pengadilan PA Ampana Perdata Agama Perceraian
Register : 13-11-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PA Ampana Nomor 260/Pdt.G/2019/PA.Apn
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
84 — 29
  • Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pemberian Kenaikan PangkatPengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri SipilYang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama PEMOHON Nomor882.4/157//BKPSDMDB.TU/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang dikeluarkanoleh Bupati Kabupaten Tojo Unauna, bermeterai cukup dan telahdinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudiandiberi tanda (TR.1);2. Fotokopi Rekening Koran atas nama PEMOHON yang dikeluarkan olehPT.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 17-12-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 41/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 27 Maret 2019 — Penggugat:
TERHAR LAWANDI, S Sos., M.Si
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA
203 — 151
  • bahwa Tergugat dalammenerbitkan Keputusan TUN obyek sengketa a quo tersebut tidak jelasdasar pertimbangannya serta sama sekali tidak menyebutkan dengantegas pasal mana yang dilanggar oleh Penggugat ;18.Bahwa jika Pemberhentian Penggugat dianggap karenahasilputusan pengadilan, maka Surat Keputusan Bupati Morowali Utarasebagaimana tersebut di atas, juga bertentangan dengan ketentuansebagaimana yang disebutkan dalam pasal 247 Peraturan PemerintahRI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 25-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 58/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
I NYOMAN ADIWIJAYA, S.SOS.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
137 — 55
  • Obyek sengketa tidak cacatprosedural1) Bahwa argumentasi yangdibangun Penggugat yang mengaitkan penerbitan obyek sengketadengan penjatuhan hukuman displin, menunjukkan bahwa Penggugattelah mencampuradukkan antara penjatuhuan hukuman disiplin denganpenjatuhan hukuman pemberhentian tidak hormat pegawai negeri sipilyang melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;2) Bahwa pemberhentian tidakhormat Penggugat sebagai PNS tidak termasuk dalam
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 23/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 30 Juli 2019 — Penggugat:
AMRASUL ABDULLAH, ST
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU
159 — 85
  • dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBRsengketa, karena terdapat keadaan yang mendesak, dengan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa ada kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu kerugiansecara yuridis formal mengenai kehilangan statusnya sebagaiPegawai Negeri Sipil dan kerugian materiil mengenai kehilangan HakHak keuangan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu penerimaan gajidan Tunjangan umum pada tiap bulannya, yang berkaitan denganPemberhentian tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 30-01-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 3/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
TAUFIK RAHMAN, ST
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
162 — 114
  • Halaman Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PLKPerubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, menyatakan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahanberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat KeputusanBupati Seruyan No. 888/15/BID.IVBKPSDM/XV2017 tanggal 6 Nopember 2017tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang