Ditemukan 4648 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : amuntai agunan akukan antan akuan agustan abustan akuntansi akatan
Penelusuran terkait : Informasi publik Kebijakan publik Keterbukaan publik Keterbukaan informasi publik
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-02-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN Srg
Tanggal 4 Februari 2016 — drg. INDRA LUKMANA Bin LUKMANA
166 — 59
  • .15 tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan, tetapi dalam UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsitidak secara tegas mengatur lembaga yang berwenang menghitung kerugiankeuangan negara hanya ada disebutkan dalam Penjelasan Pasal 32 UU RINo.31 tahun 1999 bahwa Yang dimaksud secara nyata telah ada kerugiankeuangan negara adalah kerugian yang dapat dihitung jumlahnya berdasarkanhasil temuan lembaga yang berwenang atau akuntan
    publik yang ditunjuk.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 08-11-2023 — Putus : 27-03-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan PN BENGKULU Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl
Tanggal 27 Maret 2024 — Penuntut Umum:
Lydia Astuti,SH.
Terdakwa:
RUSTAM HAMZAH SE, BIN HAMZAH
112 — 95
79. 1 (satu) bundel fotocopy hasil Audit Independent dari Kantor Akuntan Publik Drs. Darwin S. Meliala terhadap Koperasi Pengelola Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu.
80. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake KOperasi Sanip Mandiri Periode Januari Desember 2019.
81. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Koperasi Sanip Mandiri Periode Januari Desember 2021.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-06-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1475 K/PID.SUS/2015
Tanggal 16 Juni 2015 — Sofian, AP. M.Si bin Muhamad Yusuf
74 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1475 K/PID.SUS/201513.14.15.16.Dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,pengertian nyata dan pasti jumlahnya adalah : Yang dimaksuddengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalahkerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;Dengan demikian, berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 22UndangUndang Nomor 1 tahun 2004 Tentang PerbendaharaanNegara
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 21-03-2023 — Putus : 09-08-2023 — Upload : 10-08-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr
Tanggal 9 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.HUDA HAZAMAL (HEDY), S.H., M.H.
2.WIRAWAN PRABOWO, S.H.
3.TOPAN ROHMATTULAH, S.H.
4.FITRIAN WELFIANDI, S.H.
5.FAISAL RACHMAN JANUAR, S.H.
6.STEPHANIE JOYANDA SIAHAAN, S.H.
7.RAWATAN MANIK, S.H., M.H.
8.INDRA JAYA, S.H.
Terdakwa:
SUHARNO
90 — 55
  • Siak Prima Nusalima Tahun 2009 Nomor: LA-04/KAPOW/2010 Tanggal 29 April 2010 Kantor Akuntan Publik Drs. Oetoet Wibowo (Asli).
  • 1 (Satu) Bundel Akta Notaris Zahirman Zabir dan Associates Advocates dan Legal Consultant SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI No. D.260.Kp. 04. 13.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 17-11-2023 — Putus : 03-04-2024 — Upload : 04-04-2024
Putusan PN SERANG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN SRG
Tanggal 3 April 2024 — Penuntut Umum:
Achmad Afriansyah, S.H
Terdakwa:
SUGIMAN bin NGATEMIN
74 — 69
26. 1 (satu) bundel Print Email tanggal 7 November 2020 jam 1:17 Pm dari Arkindo Pt dengan email : pt.arkindo@gmail.com dikirim kepada email : putihat@gmail.com dengan isi email AKUNTAN PUBLIK 2019.
11. - 1 (satu) Bundel copy rekening koran Bank Mandiri an, PT.Arkindo yang ada di Bank KCP Bandung Sukarno hata dengan Nomor rekening 1300005413847
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir.H.Tb.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 08-11-2023 — Putus : 27-03-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan PN BENGKULU Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl
Tanggal 27 Maret 2024 — Penuntut Umum:
Lydia Astuti,SH.
Terdakwa:
JUNILAWATI Binti ZULKARNAIN
98 — 96
77. 1 (satu) bundel fotocopy hasil Audit Independent dari Kantor Akuntan Publik Drs. Darwin S. Meliala terhadap Koperasi Pengelola Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu.
78. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake KOperasi Sanip Mandiri Periode Januari Desember 2019.
79. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Koperasi Sanip Mandiri Periode Januari Desember 2021.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 21-03-2023 — Putus : 09-08-2023 — Upload : 10-08-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr
Tanggal 9 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.HUDA HAZAMAL (HEDY), S.H., M.H.
2.WIRAWAN PRABOWO, S.H.
3.TOPAN ROHMATTULAH, S.H.
4.FITRIAN WELFIANDI, S.H.
5.FAISAL RACHMAN JANUAR, S.H.
6.STEPHANIE JOYANDA SIAHAAN, S.H.
7.RAWATAN MANIK, S.H., M.H.
8.INDRA JAYA, S.H.
Terdakwa:
EDI SUKARIA, S.E.
104 — 64
  • Siak Prima Nusalima Tahun 2009 Nomor: LA-04/KAPOW/2010 Tanggal 29 April 2010 Kantor Akuntan Publik Drs. Oetoet Wibowo (Asli).
  • 1 (Satu) Bundel Akta Notaris Zahirman Zabir dan Associates Advocates dan Legal Consultant SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI No. D.260.Kp. 04. 13.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-09-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 13-07-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 15/PID.SUS/TPK/2013/PN.TPI
Tanggal 23 Januari 2014 — 1. EVI HERITA,S.Sos (Terdakwa) 2. HERMAWAN SAPUTRA,SH (Terdakwa) 3. RISDIYANSYAH (Terdakwa)
119 — 31
  • diperintahkan oleh pimpinan.Bahwa Pokja yang pernah saya ikuti adalah :1.2.POKJA Kampanye selama 3 (tiga) bulan (November, Desember, Januari2011, Anggara POKJA Kampanye Rp. 282.000.000, (dua ratus delapanpuluh dua juta rupiah), Ketua POKJA Zulfikri, Anggota: HermawanSaputra, SH, Darman Munir, SH, Evi Herita, S.Sos, Risdyansyah,Sekretaris Islahudin Pelaksana Tiamah, Medianto, Deddy Herianda,Sumiyanti, Hakadri, Rifani, Erwansyah.Kegiatan POKJA Kampanye : Konsultasi Kegiatan ke Propinsi Verifikasi Kantor Akuntan
    Publik di Jakarta danPekanbaru.
    Rapat dengan Auditor AKuntan Publik Kesepakatan bersama penentuan tempat dan jadwalkampanye pasangan calon. Monitoring persiapan tempat kampanye. Monitoring Kampanye pada hari H > kampanye simpatik /kampanye dialogis Pembersihan atribut kampanye (KPU, PPK)POKJA Bantuan Hukum selama 3 (tiga) bulan (September, Oktober,Nopember 2010. Anggaran POKJA Rp. 240.000.000, (dua ratus empatpuluh juta rupiah)Hal 531 dari 1746 Pts.
    Pokja anggaran Kampanye sebesar Rp. 280.000.000,00 (tahun 2010)Keterangan :Kegiatan Pokja kampanye di tahun 2010 sebesar Rp. 172.000.000 (seratustujuh puluh dua juta rupiah)Dana untuk anggaran akuntan public sebesar Rp. 100.000.000 (seratus jutarupiah) ditahun 2011Rekanan untuk akuntan publik terdakwa tidak mengetahuinya karena yangmenyediakan dari secretariat yaitu IslahuddinKegiatan pembersihan atribut Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)B.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 26-10-2023 — Putus : 06-03-2024 — Upload : 06-03-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg
Tanggal 6 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.Muhammad Jauhari, S.H.
2.Hamdan,S.H.
Terdakwa:
Ir. H. ISMUN YAHYA Bin YAHYA
101 — 193
  • Surat Permohonan Persetujuan Penunjukan Kantor akuntan publik untuk audit, pembayaran gaji dan uang pisah karyawan biaya perjalanan dinas, Operasional Oktober 2022, tanggal 10 Oktober 2022.
  • Surat Undangan Rapat Nomor: 007/SK-Komisaris/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana - TAFSIR NURCHAMID
193 — 84
  • merupakanpenerimaan non PNBP sehingga diberikan keleluasaan untuk mengeloladengan aturan sendiri dengan tetap tidak meninggalkan prinsipakuntabilitas dan tetap mengacu pada Keppres 80 Tahun 2003 tentangpengadaan barang/jasa;Bahwa untuk penerimaan dana masyarakat di tampung direkening Rektoratau rekening universitas ;Bahwa dana masyarakat juga tetap menjadi objek dari pemeriksan BPKdan Irjen, BPKP dan auditor internal UGM;Bahwa apabila BPK tidak melakukan pemeriksaan maka BPK bisamenunjuk Kantor Akuntan
    Publik untuk melakukan pemeriksaan terhadapproyek yang bersumber dari dana pemerintah dan dana masyarakat;Bahwa RKAT harus disahkan terlebin dahulu olen MWA, sebelum diimplementasikan dalam anggaran tahun berikutnya;Bahwa untuk proyek pengadaan barang/jasa, apabila ada perubahandalam RKAT, maka UGM meminta persetujuan terlebin dahulu ke MWA;Bahwa untuk pencatatan aset tetap dilakukan atas nama aset UGM baikaset tersebut bersumber dari dana APBN maupun bersumber danamasyarakat;Bahwa untuk pencatatan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Perbankan
Register : 16-03-2021 — Putus : 05-07-2022 — Upload : 21-09-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 5 Juli 2022 — Penuntut Umum:
MIRNA EKA MARISKA
Terdakwa:
MEIDYA UTAMI.
225 — 54
  • Dinamika Sinarkencana yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik ACHMAD, RASYID, HISBULLAH dan JERRY tanggal 24 Maret 2017.
  • 1 (satu) bendel copy Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016, yang disetujui dan ditandatangani oleh DJONO JOHAKARTONO dan ENI SUPITNO, di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2017.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 28-05-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 812 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 28 Mei 2013 — Dr. Rene Setyawan, MA Bin Moh Nuh
134 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Saksi Ahli Sdr Darul juga membenarkanbahwa semua laporan PT Askrindo (Persero) yang diwajibkan olehaturan (KMK No. 424 Tahun 2003), baik Laporan KeuanganTriwulanan dan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik telah sesuai dengan aturan dan benar.termasuk perhitungan Tingkat Kesehatan yang telah memenuhiformat perhitungan yang ditentukan. Dalam perhitungan TingkatKesehatan, PT.
    bahwa dalam periode masa jabatanPEMOHON KASASI sebagai Direktur Keuangan dan TI yang berakhirpada 17 Juli 2007 transaksi Repo tidak pernah mendapat sanksi danBapepamLK yang merupakan lembaga resmi Pemerintah yangmemeriksa dan mengawasi semua perusahaan Asuransi di Indonesia.Saksi Ahli Sdr Darul juga membenarkan bahwa semua laporan PT.Askrindo (Persero) yang diwajibkan oleh aturan (KMK No. 424 Tahun2003), baik Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan KeuanganTahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
    Publik telah sesuaiHal. 1016 dari 1241 hal.
    Askrindo (Persero) yang telahdiaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan tersebut telahdisetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT: Askrindo(Persero);19) Bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Askrindo(Persero) secara tertulis ada risalah rapatnya.
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 28-11-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 10 April 2019 —
138 — 48
  • UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yangdimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian kKeuangan negara adalah kerugianyang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenangatau akuntan publik yang ditunjuk;Bahwa menurut pendapat ahli, apabila pelaksanaan kegiatan dan pembayaran ataskegiatan tersebut bertentangan dengan peraturan/petunjuk pelaksanaan kegiatan dantatacara pembayaran, maka telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — NIWEN KHAIRIAH Binti IMAM MUHTADIN
288 — 151
  • Pasal 4 (1) danPeraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 menerbitkan wewenang kepadadia BPK bisa memanfaatkan hasil audit BPKP, tetapi BPKP hanya dapatmelakukan audit khususnya audit investigasi atas mandat atau atasperintah Presiden dan Menteri Keuangan atau Kepala Daerah ;Bahwa terkait Norma yang termuat dalam peraturan BPK Nomor : 1 tahun2007 BPKP juga tunduk pada normanorman peraturan BPK Nomor : 1tahun 2007 berlaku untuk BPK dan semua auditor yang ada di dalam BPKdan Direktorat itu sendiri, atau Akuntan
    Publik yang ditugaskan memeriksaKeuangan Negara ;Bahwa seharusnya auditor harus bertemu langsung pada pihakpihak yangdiperiksa bukan data skunder harus data primer turun dan bertemulangsung dengan terperiksa jadi ia memperoleh data itu dari pihakterperiksa tidak hanya bersumber dari yang dijelaskan dalam BAP itu dataskunder namanya, yang diperlukan itu data Primer ;Bahwa menurut ahli LHP tanggal 24 Oktober 2014 tersebut Pertama auditsaja tidak memenuhi klasifikasi, yang kedua menghitung itu hasil
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 05-07-2022 — Upload : 18-08-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 5 Juli 2022 — Penuntut Umum:
MIRNA EKA MARISKA
Terdakwa:
DJONO JOHAKARTONO.
175 — 31
  • Dinamika Sinarkencana yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik ACHMAD, RASYID, HISBULLAH dan JERRY tanggal 24 Maret 2017.
  • 1 (satu) bendel copy Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016, yang disetujui dan ditandatangani oleh DJONO JOHAKARTONO dan ENI SUPITNO, di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2017.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
153 — 38
  • /Pid.SusTPK/2020/PN.Bdg.Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyatadan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengajamaupun lalai.Bahwa selain itu, Penjelasan Pasal 32 ayat 1 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999),menyatakanYang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangannegaraadalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan
    publik yang ditunjuk.Dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara dikatakan bahwakerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabatnegara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaankewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaankewenangan kebendaharaan.Bahwa di dalam perkara a quo, bulog adalah merupakan perwujudan/ representatifdari negara, sebagaimana ditegaskan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Perpres No.48 Tahun 2016
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-11-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 30/Pid. Sus/2013/P.Tpkor.Yk
Tanggal 27 Maret 2014 — Ir. Mulyadi Hadikusumo
63 — 28
  • Jogja TuguBahwa ada audit oleh Kantor Akuntan Publik terkait kegiatan Operasional BOKBus Angkutan Buy The Service pada PT. Jogja Tugu Trans tetapi itu permintaanpihak Penasihat Hukum Saksi POERWANTO JOHAN RIYAD I ; Hal 113 dari 357 Hal. Pts. Nomor : 30/Pid.Sus/2013/P.TpikorTanggapan Terdakwa :Bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan.4. SAKSI Drs.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 26-10-2023 — Putus : 06-03-2024 — Upload : 06-03-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg
Tanggal 6 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.Muhammad Jauhari, S.H.
2.Hamdan,S.H.
Terdakwa:
DARYADI Bin SAHRUL
73 — 50
  • Surat Permohonan Persetujuan Penunjukan Kantor akuntan publik untuk audit, pembayaran gaji dan uang pisah karyawan biaya perjalanan dinas, Operasional Oktober 2022, tanggal 10 Oktober 2022.
  • Surat Undangan Rapat Nomor: 007/SK-Komisaris/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-03-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 3 Maret 2014 — ZULKARNAEN DJABAR ; DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA
158 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tentang:Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yangtidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yangdigunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidanakorupsi, termasuk perusahaan milik Terpidana dimanatindak pidana korupsi dilakukan, perampasan tersebut dapatpula dikenakan terhadap harga dari barang tersebut.Kerugian keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalamUUPTPK adalah kerugian keuangan Negara yang sudahdapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuaninstansi yang berwenang atau akuntan
    publik yangditunjuk.Dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaiLembaga Negara yang bertugas memeriksa pengelolaandan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan olehPemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negaralainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, BadanLayanan Umum juga melakukan audit terhadap kerugiankeuangan Negara (Pusat)/Daerah.Dalam hal penyelesaian kerugian keuangan Negara/Daerah, BPK berwenang untuk menilai dan/ataumenetapkan jumlah kerugian keuangan Negara
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
181 — 57
  • /Pid.SusTPK/2020/PN.Bdg.Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyatadan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengajamaupun lalai.Bahwa selain itu, Penjelasan Pasal 32 ayat 1 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999),menyatakanYang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangannegaraadalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan
    publik yang ditunjuk.Dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara dikatakan bahwakerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabatnegara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaankewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaankewenangan kebendaharaan.Bahwa di dalam perkara a quo, bulog adalah merupakan perwujudan/ representatifdari negara, sebagaimana ditegaskan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Perpres No.48 Tahun 2016