Ditemukan 602 data
19 — 12
sah dan berharga;Bahwa terhadap jawaban Tergugat baik tentang konvensi maupuntentang gugatan rekonpensinya, Penggugat pada persidangan tanggal 17Januari 2017, telah mengajukan replik sekali gus jawaban terhadap gugatanrekonvensi ( gugat balik), secara tertulis setelah memperbaiki bagianrekonvensi sub (a) yaitu dalam bentuk barang pada posita angka 1,9, 10, 15,Halaman 8 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.16, 17, 18, 19, 21, 22, dan 23, begitu pula dalam petitum angka 1,9, 10, 15, 16,17
108 — 43
Bahwa dalildalil 16,17 dan 18 gugatan Penggugat kamitolak, bahwa dikarenakan sudah jelas jika tanah obyek sengketaadalah sah milik Tergugat yang selanjutnya Tergugat lepaskanhaknya kepada Negara, dan Tergugat II mengajukan permohonanhak, maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk melakukan sitajaminan (conservatoir beslag) dan pengosongan terhadap tanahobyek sengketa;15.
49 — 16
Atas dasar prestasipekerjaan tersebut, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)mengambil keputusan memutus Kontrak secara sepihak, denganmembayar prestasi pekerjaan sesuai dengan progress pekerjaanterpasang sebesar 74,106 %.11 Bahwa dalil gugatanPenggugatangka 16,17 dan 18adalah tidak benar danakan TERGUGAT III Tanggapisebagaiberikut :Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Panitia Penerima HasilPekerjaan (PPHP) Kegiatan Peningkatan Jalan YamansariGuci, PekerjaanPeningkatan Jalan KarangjambuGuci
Dengan demikian sangat jelas bahwa Dalil Penggugat padapoint 14 dan 15 posita gugatan adalah tidak benar.Bahwa dalil Penggugat pada point 16,17 dan 21 adalah TidakBenar. Karena pada kenyataannya Penggugat telah mengetahuidengan jelas, terang dan pasti tentng perhitungan nilai kontrak yangdilakukan addendum final. Dalil Penggugat yang mengatakan tidaktahu tentang perhitungan tersebut sangat tidak logis dan sama sekalitidak memiliki dasar yang dapat dibenarkan.
188 — 96
Kreditur, sebagaimana telah TurutTergugat II uraikan pada angka 10 dan 11 diatas, pelaksanaan lelang tersebuttidak harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat dantidak ada kewajiban hukum Turut Tergugat Il untuk memberitahukan haltersebut kepada Penggugat, karena pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dalam bentuk Kredlt Pemilikan Rumah(KPR) yang dipergunakan oleh Tergugat untuk membeli 1 (satu) unit rumahHalaman 39 Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2015/PN.Btm14,15:16,17
117 — 54
dan 18 Undangundang No.8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Karena pada faktanya PEMOHON KEBERATAN selalumelindungi Debiturnya dan ikut membantu mencari solusi apabilaada permasalahan yang terjadi dengan Debiturnya, namun dalamperkara a quo TERMOHON ' KEBERATAN J tetap tidakmenyanggupinya atas solusi yang telah diberikan oleh PEMOHONKEBERATAN, sehingga tidak ada dasarnya Majelis BPSKKabupaten Batu Bara mempertimbangkan bahwa PEMOHONKEBERATAN telah melanggar Pasal 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,17
128 — 178
Keterangan saksi HUKI LANGGI HAMU yang terungkap di depanpersidangan dalam perkara Nomor: 10/PDT.G/2012/ PN.WNPmelalui putusan PN Waingapu tanggal 31 Mei 2013 sesungguhnyasangat bersesuaian dengan keterangan saksi UMBU PEKARIHI,saksi HINA TAKANDJANDuglI, saksi SIMON KANNI serta saksi HINAWANGU LANGU selaku saksi Penggugat/Pembanding dalamperkara aquo di halaman 14,15, 16,17, 18, 19, 20 dan halaman 21..
1.Kopli
2.Kopli
Tergugat:
1.Salmiati Mansur
2.syahril Bin Mansur
3.Muhammad Noveri
4.Muhammad Dzia Ulhaq
5.Salmiati Mansur
6.syahril Bin Mansur
7.Muhammad Noveri
8.Muhammad Dzia Ulhaq
Turut Tergugat:
1.CV.Multi Mandiri
2.Notaris Fitri Yuliana,SH
175 — 97
Bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan gugatan kabur (ObscuurLibel) saling bertentangan dimana Penggugat mendalilkan tentangkeabsahan Perjanjian Lisan dan Pembayaran Uang sejumlah Rp.742.000.000 (Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) dan disisi lain padaPosita 16,17 19 dan Petitum No. 8 Penggugat mendalilkan menuntutPembatalan Perjanjian adalah Keliru.
Pembanding/Tergugat IX : H. JOON HELMI Diwakili Oleh : H. JOON HELMI
Pembanding/Tergugat X : ANDI SINGGIH Diwakili Oleh : H. JOON HELMI
Terbanding/Penggugat : TANTO SANTOSO
Turut Terbanding/Tergugat II : PT KARYA PRIMA KUSUMA WIJAYA
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA DINAS KOPERASI UMKM DAN PENGELOLAANPASAR KABUPATEN JEPARA
Turut Terbanding/Tergugat IV : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEPARA
Turut Terbanding/Tergugat V : PERUSAHAAN DAERAH BPR BANK JEPARA ARTHA
Turut Terbanding/Tergugat VI : SILFIA WIJAYANTI
Turut Terbanding/Tergugat VII : AGUS ARIANTO
Turut Terbanding/Tergugat VIII : T SWARTI HANDAYANI
Turut Terbanding/Tergugat XI : WIEYONO KATEJO
Turut Terbanding/Tergugat XII : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA
59 — 36
Bahwa Tergugat IX Dalam Konvensi/Penggugat DalamReKonvensi membantah dalil Penggugat yang tercantum dalam poin 16,17, 18 dan 19 halaman 11 15 gugatan a quo.
1.Barmen Silalahi
2.Timoria Silalahi
3.Jahamsah Silalahi
4.Bustaman Silalahi
5.Esta Silalahi
Tergugat:
Hotman Silalahi
99 — 53
Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada butir 16,17, dan 18 dalamgugatannya berkaitan mengenai A.Rosli Silalahi menjadi hampung danWalter Silalahi menjadi wakil, berdasarkan dalil PARA PENGGUGATkarena A.ROSLI SILALAHI mempunyai Bius (huta)/Surat Bisloit KampungLumban Dolok adalah salah, keliru dan harus ditolak karena menurutSilsilah/Tarombo SILALAHI RAJA dari SILAHISABUNGAN sampaiOP.PARASIAN SILALAHI dst milk PARA PENGGUGAT dapat dilihatbahwa tidak ada Hubungan A.ROSLI SILALAHI dengan A.ni OEBASILALAHI
SUJARWANTO
Tergugat:
1.SRIYOTO
2.SUTJI MULIANTO LIMAN
Turut Tergugat:
1.SUJAYANTO, SH, MM.
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo
48 — 9
Keputusan Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP) permohonan pengujian penyalahgunaan wewenangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Dalil Gugatan Penggugat Nomor 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, maupun dalamPetitum Nomor 3, 4, 5, 7, 8, dan 9, semuanya menyebutkan dengan jelasobjek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 443 yang diterbitkanoleh Kantor
90 — 22
alamat danPremature, dengan perkataan lain Pengadilan Negeri Jakarta Barattidak berwenang memeriksa perkara ini dalam konteks PerkaraPerdata, Karena apa yang dipersoalkan atau didalilkan Penggugatadalah Pekara Kejahatan Fitnah, sesuai dengan yang didalilkanHalaman 10 dari 63 Putusan Perdata Nomor 73/Pdt.G/2016/PN .Jkt.BrtPenggugat mulai dari Point pada point 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20 dan 21 dalam dalil Gugatan Penggugat;Bahwa dalidalil perkara Pidana, pada point 11, 12, 13, 14, 15, 16,17
124 — 103
Berikut kami uraikan batasan wilayah yangdimiliki oleh para Tergugat : No Objek sengketa Nama Urutan tergugat Luas tanah1 A Lk.Rahmad dan 1, 2 +41x22=902Lk.Maruni m22 B Lk.Yenna dan (3,4 +13x18=234Lk.Hamzah m23 C Lk.Abd 5,6 +13x31=403Rahman dan m2Pr.Capi4 D Lk.Madjid dan 7, 8 +26x19=494Pr.Beda m2 32 5 E Lk.Nadir 9 4+ 12x20=240m26 F Lk.Syamsuddin,10, 11, 12,13 +47x20=940Lk.Munir, m2Lk.Tamrin,Lk.Husain7 G Lk.Muh Saleh, 14, 15, 16,17, +39x43=1677Pr.Najamiah, 18 m2Pr.Rusni,Pr.Ippo danPr.Cadia8 H Pr.Haeriah
94 — 47
Jehovah Rafa sebagai korporasi.Demikian pula pada dalildalil selanjutnya (butir 4, 6, 10, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 49 dan 50), penggugat mencampurbaurkan statusnya sebagai korporasi dengan direkturnya.Bahwa pada butir 26 dalilnya penggugat membuat pernyataan yangkeliru karena sebenarnya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah dr.Fransiscus Nanga Roka dan bukan penggugat yang merupakankorporasi.Bahwa dalam dailildalil nomor : 27, 28, 30, 31, 32, 33 dan 34 yangsesungguhnya
1.GUNAWAN SUBYANTORO
2.ERI BUDI PURNOMO, ST
Tergugat:
1.RADEN MUHAMMAD ALI POERBAYA, SE
2.PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMSEL DAN BABEL Cq. PT. BPD SUMSEL DAN BABELITUNG CABANG CABANG SEKAYU
3.NOTARIS AVRIAZTHENI PUTRI GAYATRI, SH., M.Kn
91 — 35
Gitandai dengan bukti P.16,17. Fotocopi bukti Surat Akta Kuasa Direksi Nomor 21 tanggal 18 September2018 yang dibuat dihadapan Notaris Avriaztheni Putri Gayatri, SH.,M.Kn Notarisdi Palembang ................ ditandai dengan bukti P.17,18. Fotocopy bukti Surat yang ditandatangani oleh R.M Ali Poerbaya, SE danAan Pratama, ................ Ditandai dengan bukti P.18,19.
260 — 41
dan kepunyaan bersama Tergugat d.k dan Kien Njen tersebut tidak ada lagi kaitannya dengan hartawarisan yang belum dibagi, sehingga dalil gugatan Intervensi angka8,9,10,11,12, dan 13 harus ditolak, sedangkan dalil gugatan Intervensiangka 14 adalah didasarkan kepada kepurapuraan para PenggugatIntervensi belaka dan oleh karenanya dalil gugatan intervensi angka14 dan 15 tersebut harus dikesampingkan dan tidak perludipertimbangkan dalam perkara ini;Bahwa demikian juga dalil gugatan intervensi angka 16,17
76 — 54
17dan 18 Undangundang No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen.Karena pada faktanya PEMOHON KEBERATAN ssselalumelindungi Debiturnya dan ikut membantu mencari solusiapabila ada permasalahan yang terjadi dengan Debiturnya,namun dalam perkara a quo TERMOHON KEBERATAN tetap tidakmenyanggupinya atas solusi yang telah diberikan oleh PEMOHONKEBERATAN, sehingga tidak ada dasarnya Majelis BPSKKabupaten Batu Bara mempertimbangkan bahwa PEMOHONKEBERATAN telah melanggar Pasal 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,17
123 — 50
tersebut harus dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan danpenahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, makaperlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:1. 1 (satu) bendel map yang berisikan bukti data Replas / Slip Timbang,Replas / Slip Kebun dan VCF pada tanggal 02, 03, 04, 05, 07, 08, 12, 16,17
266 — 125
16,17dan18 Undangundang No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen;Karena pada faktanya PEMOHON KEBERATAN $selalumelindungi Debiturnya dan ikut membantu mencari solusiapabila ada permasalahan yang terjadi dengan Debiturnya,namun dalam perkara a quo TERMOHON KEBERATAN tetap tidakmenyanggupinya atas solusi yang telah diberikan oleh PEMOHONKEBERATAN, sehingga tidak ada dasarnya Majelis BPSKKabupaten Batu Bara mempertimbangkan bahwa PEMOHONKEBERATAN telah melanggar Pasal 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,17
83 — 49
Hal itusangatlah tidak benar dan haruslah ditolak.Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan poin 16,17, 18, 19, 20, dan 21, karena tanah sengketa merupakan tanah ulayatDesa yang telah berstatus sebagai tanah pecatu sejak keberadaan DesaLenek dan bukan merupakan tanah peninggalan Papuk Djamilah;Bahwa disamping itu Pemerintah Desa Lenek tidak pernah melakukan caracara yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, karena tanahsengketa secara hukum memang benar tanah ulayat
WILLEM WANDIK, S. SOS
Tergugat:
1.MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT,
2.ETHA BULO
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI DEMOKRAT
177 — 44
., 16,17, dan 18, gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT danTERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena TERGUGATIl seharusnya melaporkan dugaan ijazah palsu PENGGUGAT ke pihakKepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian diselesaikan melaluiproses peradilan umum, dan bukan diproses melalui mekanisme di MahkamahPartai Demokrat sebagaimana alasanalasan bantahannya TERGUGAT Iluraikan berikut ini:10.1.