HADJON, SH., Pekerjaan Dosen Fakultas HukumUniversitas Airlangga Surabaya, Agama Kristen Katholik, Lakilaki, tempat dantanggal lahir : Flores Timur, 7 Januari 1945, alamat Jl.

Hadjon, SH. dipersidangan telah memberikan pendapatnya bahwa apabilarc)kewenangan Pejabat dalam menerbitkan obyek sengketa dalah didasarkan pada delegasi,maka menurut Hukum Administrasi, Pejabat yang bertanggung jawab adalah yangmenerima delegasi, sedangkan jika kewenangan Pejabat dalam menerbitkan keputusandidasarkan pelimpahan wewenang berdasarkan mandat, maka pejabat yang bertanggungjawab adalah Pejabat Pemberi Mandat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwaTergugat

Hadjon, SH dkk, dalambukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Penerbit GadjahMada University Press Yogyakarta Tahun 1995 cetakan ke II halaman324menyebutkan :Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan olehsuatu keputusan Tata Usaha Negara harus ada hubungan kausal antaraKeputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya ;Bahwa untuk memenuhi unsur kepentingan yang dirugikan oleh terbitnyaKeputusan Tata Usaha Negara objek sengketa maka Para Penggugat harusdapat membuktikan

PHILIPUS M HADJON, S.H.JOHANNES DJOHANSYAH, S.H.PROF. DR. NINDYO PRAMONO, S.H., M.S.Masingmasing dibawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya untukmemberikan keterangan yang sebenarbenarnya, sebagai berikut :SAKSI 1: Drs.

PHILIPUS M HADJON, S.H.Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa pada bulan Mei tahun 2019 Panitia Urusan Piutang Negara menerbitkansuatu keputusan yang menyatakan dua orang mantan direksi Suatu bank swastayang telah dilikuidasi adalah penanggung hutang dari bank tersebut danjumlahnya sekaligus ditentukan sebanyak jumlah tertentu, untuk menjawabpertanyaan ini dengan pendekatan konseptual.

DR.PHILIPUS M HADJON, S.H., JOHANNES DJOHANSYAH, S.H., dan PROF. DR.NINDYO PRAMONO, S.H., M.S.

Hadjon, S.H., dan Prof.

Pengangkatan sebagai KepalaBBWS Brantas, namun juga harus ada kepentingan yang dirugikan ;Bahwa, kriteria keharusan adanya kepentingan yang dirugikan akibatadanya suatu keputusan tata usaha negara merupakan prinsip yangberlaku secara universal baik didalam hukum acara peradilan tata usahanegara maupun didalam hukum acara perdata ;Bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan yang dirugikanpada diri Penggugat, harus mengacu pada doktrin (pendapat ahli) yaituantara lain pendapat Philipus Mandiri Hadjon

HADJON, S.HAhli Menyatakan : e Bahwa dibenarkan/tidak dibenarkan Ketua Dewan Kawasan dalam bertindak/mempunyai kewenangan untuk bertindak sendiri, maka hal tersebut kembalike peraturan dasarnya, kalau peraturan dasarnya dalam hal ini UU KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Pasal 7 ayat 2) yang menyatakanharus bersifat kolegial (Dewan Kawasan) sedangkan dalam KeputusanMenteri dapat bertindak sendiri (Ketua Dewan Kawasan) maka rujukannyahalaman 177 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUNTPIharus

Hadjon dibawah sumpah dan dalam Pendapat Hukumnya secara tertulistertanggal 13 Pebruari 2014 yang juga diserahkan dibawah sumpah menerangkanbahwa konsep Dewan Kawasan berbeda dengan konsep Ketua Dewan Kawasan.Konsep Dewan mengandung makna kolegial;Menimbang, bahwa dari rangkaian kelima hal diatas, dapat disimpulkanbahwa Dewan Kawasan adalah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan AnggotaAnggotasecara kolegial;Menimbang, bahwa Obyek Sengketa I ditetapkan secara sendiri dan sepihakoleh Ketua Dewan Kawasan

Hadjon, S.H., dan juga secara doktrin menurutP.W. Brouwer sebagaimana dikutip Philipus M.

Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiatidalam buku Argumentasi Hukum, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005,halaman 3132, harus dikaitkan dengan preferensi hukum (yang meliputi asas lexsuperior, asas lex spesialis dan asas lex posterior), berupa: pengingkaran (disavowal),reinterpretasi, pembatalan (invalidation) dan pemulihan (remedy);Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang paling tepat menurut hukumadalah penerapan asas lex superior derogat legi inferiori, yaitu peraturan yang lebihtinggi menyampingkan

tentang AdministrasiPemerintahan adalah:(1) AUPB yang dimaksud dalam UndangUndang ini meliputiasas:a. kepastian hukum;kemanfaatan;ketidakberpihakan;kecermatan;29 5tidak menyalahgunakan kewenangan;>. keterbukaan;g. kepentingan umum; danh. pelayanan yang baik.(2) Asasasas umum lainnya di luar AUPB sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjangdijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalamputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.Akan tetapi, menurut pendapat dari Philipus M Hadjon

No. 50/G/2014/PTUNBDG Pasal 2 ayat (2) huruf 1 Nomor 97 Peraturan Bupati Garut Nomor317 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepadaKepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu DalamPenyelenggaraan Perizinan, yang berbunyi Jenis Perizinansebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepadaBadan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu meliputi IzinMendirikan Bangunan : 3.Menurut Philipus M Hadjon, delegasi adalah pemindahan ataupengalihan suatu kewenangan. (Philipus M.

Hadjon, et al ,PengantarHukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press,Yogyakarta, 1994, halaman 130) Lebih lanjut menurutnya dalamdelegasi berarti adanya perpindahan tanggung jawab dari yangmemberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi(delegetaris) (Philipus M Hadjon, tentang Wewenang Pemerintahan(bestuurbevoegdheid), Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998,halaman 90) ; 4.Bahwa, oleh karena itu Tergugat merupakan pejabat tata usahanegara yang bertanggung jawab dan memiliki

Hadjon dalam bukunya Tentang Wewenangpada halaman 1 menyatakan:Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagiankekuasaan negara oleh UndangUndang Dasar dan/atau UUSehingga kewenangan atributif diberikan untuk menggariskanpembagian kekuasaan kepada organ pemerintah (TergugatII/LLDIKTI), yang mana kekuasaan tersebut tidak dapatdicampuri oleh organ pemerintah lainnya (TergugatI/Kemenristekdikti).14.Bahwa selanjutnya dalam Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2018tentang Organisasi dan Tata Kerja

Hadjon dalam bukunya Tentang Wewenangpada halaman 1 menyatakan:Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 165/G/2019/PTUNMDN31.32:Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagiankekuasaan negara oleh UndangUndang Dasar dan/atau UUSehingga kewenangan atributif diberikan untuk menggariskanpembagian kekuasaan kepada organ pemerintah(LLDIKTI/Tergugat II), yang mana kekuasaan tersebut tidak dapatdicampuri kewenangannya oleh organ pemerintah lainnya(Kemenristekdikti/Tergugat 1)Bahwa selanjutnya dalam Permenristekdikti

Hadjon, et.al, Pengantar HukumAdministrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,2011, h. 274);Bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat, terutama terkait padaproses aanwijzing yang dilakukan oleh Tergugat. Pada saat proses ini,pihak Penggugat secara prosedural sudah melakukan ataumemberikan pertanyaan terkait makna dari persyaratan yang diajukanoleh Tergugat sebagaimana diuraikan pada point 14 diatas.

Hadjon, dalam bukunya, Pengantar HukumHalaman 83 dari 98 halaman Putusan Nomor 77/G/2018/PTUN.SBY.Administrasi Indonesia, Cetakan VII, Yogyakarta, Gajah Mada UniversityPress, 2001, Halaman 130139);Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aguo adalah Penetapan Pemenang Pengadaan Jasa Konstruksi BadanPengembangan Wilayah SurabayaMadura Tahun Anggaran 2018sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Jasa KonstruksiNomor 07/BAHP/KTRS/ULPBPWS/IV/2018, tertanggal 27 April 2018

,M.H, pada halaman 182, alinea ke 2,tertulis: "Azas Kecermatan mensaratkan bahwa pihak yang berkepentingan(Para Penggugat), didengar (kewajiban mendengar), sebelum Camat dan Lurah(Termohon XIII) dihadapkan pada suatu penerbitan keterangan yangmerugikan, dalam Philipus M Hadjon, R Sri Sumantri Martosoewignyo,Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M.

Hadjon, dalam bukunya, "Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia", Cetakan VII, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001,halaman 130139); Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah KeputusanBupati Sragen Nomor: 141/072/001/2013 Tentang Pengesahan Keputusan KepalaDesa Jenggrik Nomor: 141/01/05/2013 Tanggal 4 Januari 2013 TentangPemberhentian Dengan Hormat Sdr.

Hadjon dalam bukunya ; Perlindungan Hukum bagi Rakyat diIndonesia halaman 182, yang menegaskan bahwa rumusan Pasal angka 4 dandikaitkan dengan rumusan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986jo Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, lingkup kompetensiabsolut Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi hanya menyangkut keputusanberupa suatu penetapan tertulis sehingga menurut pendapat Majelis Hakimtingkat banding karena obyek sengketa a quo merupakan Penetapan tertulis yangditerbitkan oleh

Hadjon; 2002), disebut sebagai Keputusan TataUsaha Negara Perorangan yaitu Keputusan yang diterbitkan kepadaseseorang berdasarkan kualitas pribadi tertentu, dimana hak yangtimbul tidak dapat dialinkan kepada orang lain;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) UndangundangNomor 5 Tahun 1986 Jo.

HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H. danREKAN beralamat di Lantai Il PT Industri Liftindo Nusantara, JalanRaya Manukan Kulon No. 60 Blok E3, Surabaya berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 27 Maret 2019 sebagai KUASAPEMBANDING. I, Ssemuala KUASA PENGGUGAT I. ;2. CV Harapan Abadi, berkedudukan di Jalan Manyar Kertoadi W528, KelurahanGebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya yang dalam hal inidiwakili oleh Stefanus Sulayman selaku Direktur sebagaiPEMBANDING. II, semula PENGGUGAT.

HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H. dan REKANberalamat di Lantai Il PT Industri Liftindo Nusantara, Jalan RayaManukan Kulon No. 60 Blok E3, Surabaya berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 27 Maret 2019 sebagai KUASAPEMBANDING. II, Semula KUASA PENGGUGAT. II;Lawan:1.

Hadjon di dalam bukunya yang berjudul HUKUMADMINISTRASI INDONESIA (Gadjah Mada University Press,Yogyakarta:2011) pada halaman 355356 sebagai berikut:Dalam pertimbangan putusan dimuat alasanalasan hakim secaratepat dan rinci, termasuk ke dalamnya penilaian secara yuridisterhadap setiap bukti yang diajukan dan halhal yang terjadi dalampersidangan selama proses perkara itu diperiksa. Ikhwal tersebutmerupakan pertanggungjawaban dalam menyelesaikan tugas danpula tanggungjawabnya kepada masyarakat.

Hadjon didalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Dan GoodGovernance (Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta: 2010) padahalaman 30 sebagai berikut:Tindakan pemerintahan (a.l. keputusan pemerintahan) dapatberakibat batal demi hukum (van rechtwege nietig), batal (nietig),atau dapat dibatalkan (vernietigbaar) tergantung dari essensialtidaknya kekurangan atau cacat yuridis yang terdapat di dalamkeputusan itu;Halaman 49 dari 68 halaman Putusan Nomor 276/B/PK/PJK/2017e Bahwa putusan Pengadilan Pajak

Philipus M Hadjon, SH, dalambukunya "Pengantar Hukum Administrasi Negara" menyatakansebagai berikut (kutipan):Halaman 10 dari 68 halaman. Putusan Nomor 245/G/2019/PTUNJKT."Secara. praktek keputusan yang didasarkan padakewenangan terikat (gebonden beschikking) selain harus diujidengan peraturan perundangundangan, juga harus diujidengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Hadjon, et.al/., dalam bukunya, Pengantar HukumAdministrasi Indonesia, Cetakan VII, Yogyakarta:Gajah Mada University Press,2001, Halaman 130139);Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab para pihak diperleh faktahukum sebagai berikut : Bahwa awalnya telah terbit Surat keputusan yang ditandatangani oleh KepalaBadan Koordinasi Penanaman Modal, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Besar Nomor : 523/1/IU/PMA/2018, tanggal 5 Maret 2018.

Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunya*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Penerbit Gajah Mada University Press,Yogyakarta, cetakan keempat Tahun 1995 halaman 324, menyebutkan Penggugat34mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal antaraKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinyakepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan TataUsaha Negara yang digugat; Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti

Hadjon, yangmengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkanharus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenanganini diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, danmandat ; c.

Hadjon, Safri Nugraha, Lutfi Efendi, dan KuntjoroPurbopranoto serta beberapa yurisprudensi seperti Putusan MA RI No.385K/TUN/2012, Putusan MA RI No. 505K/TUN/2012, Putusan MA RINo. 552K/TUN/2013, dan Putusan No. 04G./TUN/2001/PTUN.YK jo. No.10B/TUN/2002/PT.TUN.SBY jo.

Hadjon, SF. Marbun, dan lainlain);Dikalangan para sarjana terdapat perbedaan pendapat dalammendefenisikan istilah ketetapan (beschikking), menurut J.B.J.M Ten Bergebeschikking didefinisikan sebagai:1. Keputusan hukum publik yang bersifat konkret dan individual: kKeputusanitu berasal dari organ pemerintahan yang didasarkan pada kewenanganhukum publik;2. Dibuat untuk satu atau lebih individu atau berkenaan dengan satu ataulebih perkara atau keadaan;3.