padaberkas perkara ini telah melampirkan foto copy kartuanggota sebagai Advokat yang dikeluarkan Dewan PimpinanNasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)No.H.97.10940 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember2009, sedangkan proses persidangan perkara tersebutberlanjut sampai putus tanggal 27 Juli 2010, maka sejaksetelah tanggal 31 Desember 2009 itu keanggotaanSuharno, SH sebagai Advokat telah habis masa berlakunyasekaligus kedudukan selaku Kuasa Advokatnya pun telahberakhir pula, berarti dalam menangani

perkara tersebuttelah terjadi diskualifikasi in person, yang tindakannyasesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 453 K/Sip/1973tanggal 27 April 1976 bahwa ia telah tidak berwenanglagi menangani dan mengikuti persidangan perkaratersebut 5 25 ee eee eee eee eee eee ee eeeMenimbang, bahwa sesuai surat Mahkamah Agung RI Nomor07/SEK/01/1/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihalsosialisasi Kartu) Tanda Pengenal Advokat Peradi yang sah,pentingnya kartu tanda pengenal Advokat adalah sebagaitanda formal anggota

Hakim yang menangani permohonan Pemohon untuk dapatmemberikan suatu Penetapan mengenai perbaikan/perubahan terhadaptanggal dan bulan lahir Pemohon;Untuk menjadi bahan pertimbangan Ibu bersama ini Pemohon juga turutlampirkan buktibukti sebagai berikut :1.Surat Keterangan Domisili Nomor 337/470/2014/2020 dari KeuchikGampong Paya Bili Il, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur ;Foto copy Kartu Keluarga An. Pemohon;3.

Hakim yang menangani permohonan Pemohonuntuk dapat memberikan suatu Penetapan mengenai perbaikan/perubahanterhadap tanggal dan bulan lahir Pemohon ;Menimbang bahwa, berdasarkan faktafakta hukum sebagaimanatersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untukmengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan inidibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan akan Pasal 72 ayat (1) jo.

Saksi hanya di stafIntel KODIM Lampung Selatan dan saya ditugasi menangani kasus ini Bahwa Termohon mengakui pernah nyeleweng dan permah menyiram Pemohondengan air panas ; a ~ Bahwa anak Pemohon dengan Termohon ada tiga, tapi Pemohon tidak mengakuiyang paling kecil ; Bahwa menurut saksi antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapatdirukunkan ; Menimbang, bahw atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan menerima keterangansaksi tersebut.

sejakketahuan ia punya suami karena peraturan dikesatuan kerjanya (Kopassus) sangat ketat ; Menimbang, bahwa pada bulan Maret 1996 Pemohon pindah tugas ke Palembang sampai 1Juni 1997 Termohon tidak ikut sehingga selama itu idak kumpul sebagai layaknya suamiisteri, akan tetapi Termohon justeru melahirkan pada tanggal 5 Mei 1997 jadi kand ungannyalebih kurang 1tahun 2 bulan ; anne Menimbang, bahwa atas kelahiran anak tersebut Pemohon meragukannya ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menangani

pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:dsMenyatakan terdakwa NELSON NABABAN terbukti Secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan kekerasanatau. ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untukmelakukan atau) membiarkan dilakukan perbuatan cabul yangdilakukan oleh orang tua, wali, orangorang yang mempunyaihubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan,aparat yang menangani

Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa,Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak UntukMelakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul Atau YangDilakukan Oleh Orang Tua, Wali, OrangOrang Yang MempunyaiHubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Pendidikan,Aparat Yang Menangani

Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipumuslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untukmelakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan olehorang tua, wali, orangorang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuhanak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungananak;Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN BIgMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsurunsur pasal tersebut di atas

Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, ataumembujuk anak untuk melakukan atau) = membiarkan dilakukanperbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orangorang yangmempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenagapendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak:Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksudkan dengan cabuladalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atauperbuatan yang keji

Asnita Nababan tidak ada dirumah;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut makaMajelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan atau ancamankekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaiankebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkandilakukan perbuatan cabulyang dilakukan oleh orang tua, wali, orangorangHalaman 16 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN BIgyang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenagapendidikan, aparat yang menangani

PENETA PANNomor 2508/Pdt.G/2019/PA.BLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Majelis Pengadilan Agama Blitar, yang menangani perkara cerai talakNomor 2508/Pdt.G/2019/PA.BL yang terdaftar tanggal 15 Juli 2019, telahmembaca surat Permohonan Pencabutan Perkara yang dibuat oleh Pemohon,tertanggal 05 Agustus 2019 yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan AgamaBlitar, yang menyatakan bahwa Pemohon telah mencabut perkaranya nomor2508/Pdt.G/2019/PA.BL.

Ketua Tim / Ahli Perencanaan Wilayah dengan syarat Lulusan S3/S2Perencanaan Wilayah/Planologi, berpengalaman menangani Proyekyang sejenis minimal 8 Tahun berjumlah 1 orang;. Ahli Perencanaan Wilayah dengan syarat Lulusan S3/S2 PerencanaanWilayah/Planologi, berpengalaman menangani Proyek yang sejenisminimal 5 Tahun berjumlah 1 orang;. Ahli Infrastruktur wilayah dengan syarat Lulusan S2/S1 Tekhnik Sipil,berpengalaman menangani Proyek yang sejenis minimal 5 Tahunberjumlah 1 orang;.

Ketua Tim / Ahli Perencanaan Wilayah dengan syarat Lulusan S3/S2Perencanaan Wilayah/Planologi, berpengalaman menangani Proyekyang sejenis minimal 8 Tahun berjumlah 1 orang.. Ahli Perencanaan Wilayah dengan syarat Lulusan S3/S2 PerencanaanWilayah/Planologi, berpengalaman menangani Proyek yang sejenisminimal 5 Tahun berjumlah 1 orang.. Ahli Infrastruktur wilayah dengan syarat Lulusan S2/S1 Tekhnik Sipil,berpengalaman menangani Proyek yang sejenis minimal 5 Tahunberjumlah 1 orang..

Asisten Ahli Statistik dengan syarat Lulusan S1 Statistik,berpengalaman menangani Proyek yang sejenis minimal3 Tahun berjumlah 1 orang.5.

Tenaga Ahli :Ketua Tim / Ahli Perencanaan Wilayah dengan syarat Lulusan S3/S2Perencanaan Wilayah/Planologi, berpengalaman menangani Proyekyang sejenis minimal 8 Tahun berjumlah 1 orang.Ahli Perencanaan Wilayah dengan syarat Lulusan S3/S2 PerencanaanWilayah/Planologi, berpengalaman menangani Proyek yang sejenisminimal 5 Tahun berjumlah 1 orang.Ahli Infrastruktur wilayah dengan syarat Lulusan S2/S1 Tekhnik Sipil,berpengalaman menangani Proyek yang sejenis minimal 5 Tahunberjumlah 1 orang..

Asisten Ahli Perencanaan Wilayah dengan syaratLulusan S1 Perencanaan Wilayah/Planologi,berpengalaman menangani Proyek yang sejenis minimal3 Tahun berjumlah 1 orang..

Kerugiannya dapat didugaKarena seluruh unsure ganti rugi menurut KUH Perdata tersebutterpenuhi dalam perkara a quo, maka adalah wajar kiranya bagiPENGGUGAT untuk meminta ganti rugi kepada TERGUGAT.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka PENGGUGATmemohon kepada Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara iniuntuk dapat memutuskan amar putusannya sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan PENGGUGAT adalah pemenang lelang barangsalvage klaim berupa satu unit

Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan dan Yurisprudensitersebut di atas, menimbang bahwa Penggugat tidak menjelaskansecara rinci, lengkap dan sempurna kerugiankerugian materiil danimmateriil apa saja yang secara murni telah dialami oleh Penggugatserta tidak dapat dibuktikan akibat dari kerugian yang dialami ataspembatalan jualbeli Objek Lelang oleh Tergugat, maka sudahsewajarnyaapabilaMajelis Hakim Pengadilan Negeri JakartaSelatan yang menangani Perkara ini menyatakan gugatan menjaditidak jelas (Obscuur

Bahwa sesuai perintah dari Majelis Hakim yang menangani perkara, antara Penggugat dan Tergugat diminta untuk melakukan Mediasidalam wakiu 30 hari melalui Hakim Mediasi. Berikut adalahkronologis proses Mediasi dimana dalam proses Mediasi tersebut,Penggugat kembali menunjukkan itikad buruknya untuk berupayamendapatkan keuntungan yang tidak semestinya dari Tergugat:1) Bahwa pada tanggal 19 September 2016, Para Pihak dihadirioleh Principal masingmasing.

DI PENGADILAN NEGERIJAKARTA SELATAN TERSEBUT, KEMBALI TERLIHAT DENGANJELAS BAHWA TIDAK ADA ITIKAD BAIK YANG DITUNJUKKANOLEH PENGGUGAT TERHADAP PENYELESAIANPERMASALAHAN HUKUM YANG ADA SECARA DAMAI DANPENGGUGAT TETAP BERUPAYA UNTUK MENDAPATKANKEUNTUNGAN YANG TIDAK SEMESTINYA.ATAS HAL TERSEBUT SUDAH SEWAJARNYA APABILAMAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATANYANG MENANGANI PERKARA IN MENOLAK GUGATANPENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAKTIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPATDITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE

Dalam hal ini terlihat bahwa Penggugat menginginkan keuntunganyang tidak sewajarnya dan tidak berdasar dalam gugatan yang ada,terlebin lagi Petitum yang diajukan tidak didasarkan pada positayang relevan, maka sudah sewajarnya apabila Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani Perkara inimenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard).BAHWA BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, PADA DASARNYATERGUGAT SEJAK

Juni 2011 serta MahkamahAgung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusannya sebagaimanayang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, makaPemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semuatingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini;Menurut pendapat kami, pertimbangan tersebut di atas, tidakmencerminkan rasa keadilan dan tidak berlogika hukum, serta MajelisHakim Agung yang menangani

(seribu meter persegi) oleh Tergugat Il, Tergugat Ill danTergugat IV bermula dari Tergugat yang tidak berhak atas tanah sengketatersebut;Apakah Bapak Majelis Hakim Agung di Jakarta, yang menangani perkaraini hendak ikut serta melindungi perobuatan dari Tergugat Il/TermohonPeninjauan Kembali, Tergugat Il/Termohon Peninjauan Kembali dan TurutTergugat V/Termohon Peninjauan Kembali, yang nyatanyata merugikanorang lain dalam hal ini Para Pemohon Peninjauan Kembali?

Nomor 389 PK/Padt/2016Tergugat IV/Termohon Peninjauan Kembali sudah mau menerima PutusanPengadilan Negeri Singaraja Nomor 199/Pdt.G/2010/PN.Sgr., tanggal 14Juni 2011 dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 141/Pdt./2011/PT.Dps., tanggal 10 April 2012;Dan juga pada pertimbangan hukumnya pada halaman 22 sampai dengan23, Bapak Majelis Hakim Agung di Jakarta yang menangani perkara initelah salah pula/keliru mengatakan Mengabulkan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi Il dan Ill Drs. lda Bagus Djodhi

tingkatpertama) dan Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali tidakpernah memohon ganti rugi seperti tersebut di atas, dalam hal ini ParaPemohon Peninjauan Kembali hanya mempermasalakan tanah yangdiserobot (tanah sengketa) oleh Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembaliyang sesuai dengan permintaan Para Penggugat yaitu surat gugatan yangtelah diajukan kepada Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 25Agustus 2010;Dalam hal ini kami sangat menyayangkan, Bapak Majelis Hakim Agung diJakarta yang menangani

Nomor 389 PK/Pdt/2016sehingga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 23Oktober 2013 Nomor 2577 K/Pdt/2012 tersebut secara jelas dan nyata tidakmemenuhi standar objektifitas yang sangat penting dalam dunia peradilan;Oleh karena itu kami berpendapat bahwa Bapak Majelis Hakim AgungRepublik Indonesia yang menangani perkara ini sangat subjektif, makademikian kami mohon Kepada Yth.

Bahwa karena anak masih dibawah umur (masih bclum MUMAYYIZ)berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf a, makaPenggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya cq Yang Mulia MajelisHakim yang menangani perkara ini agar anak yang lahir dari perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat bernama XXXX, Lahir di Surabaya, pada tanggal 10Maret 2004 (Umur 6 Tahun). Hak Pemeliharaan dan Pendidikan dibawah asuhanPenggugat ;.

Bahwa karena anak masih membutuhkan biaya yang banyak (sandang pangan,perawatan kesehatan, pendidikan, dan masih banyak kebutuhan lain yang takterduga), maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya cq YangMulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar Tergugat dibebani untukmemberikan nafkah anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat danTergugat bernama XXXX, Lahir di Surabaya, pada tanggal 10 Maret 2004 (Umur6 Tahun), setiap bulan minimal Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) sampai

Bahwa atas dasar alasanalasan tersebut, Penggugat mohon kepada PengadilanAgama Surabaya cq Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara iniuntuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnyamenjatuhkan putusan sebagai berikut :1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2. Menjatuhkan talak satu bain Shughro dari Tcrgugat ( TERGUGAT) kcpadaPcnggugat (PENGGUGAT);3.

Bahwa Pihak Penggugat Mohon Ketua Pengadilan Negeri /Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang Menangani Perkara inidapat di jalankan terlebih dahulu walaupun Pihak Tergugat selanjutnyadisebut para Tergugat melakukan Perlawanan, Banding, maupun Kasasi keMahkamah Agung;Maka berdasarkan halhal tersebut di atas maka Pihak Penggugat MemohonKepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda atau Bapak Ketua MajelisHakim yang Menangani Perkara ini untuk dapat Memutus halhal sebagaiberikut :Primer :1.

Menyatakan Putusan Ketua Pengadilan Negeri / Majelis HakimPengadilan Negeri Samarinda,yang Menangani Perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu walaupun Pihak Tergugat selanjutnya disebut paraHal. 4 dari 14 hal. Put.

Tergugat sangat tertutup sehingga tidak pernah bisa diajakmusyawarah dalam menangani setiap masalah rumah tangga yangterjadi;Biz. Tergugat hanya mementingkan urusan pekerjaannyasendiri dari pada urusan rumah tangga dan/atau perasaan hatiPenggugat;5.3. Tergugat menjalin komunikasi secara intens denganmantan pacarnya tanpa sepengetahuan Penggugat;6.

,masingmasing bernama :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir : sansak, 28/4/2009;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir : Serukam, 17/9/2013;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir : Bengkayang,19/5/2019; Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugatharmonis, namun tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat seringterjadi perselisihan dan pertengkaran;Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena:Tergugat sangat tertutup sehingga tidak pernah bisa diajakmusyawarah dalam menangani

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Bkyterjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkanKarena:Tergugat sangat tertutup sehingga tidak pernah bisa diajak musyawarahdalam menangani setiap masalah rumah tangga yang terjadi;Tergugat hanya mementingkan urusan pekerjaannya sendiri dari padaurusan rumah tangga dan/atau perasaan hati Penggugat;Tergugat menjalin komunikasi secara intens dengan mantan pacarnyatanpa sepengetahuan Penggugat.; Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan

Peraturan perundangundangan dimaksudbukanlah merupakan hukum formil ataupun hukum materil terkait tugas dankewenangan Peradilan yang menangani perkara a quo. Oleh karena itukeberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana dalam Memori Bandingnyadalam hal ini, harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa atas gugatan cerai yang diajukan oleh pihakPenggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat memutusperkara a quo dengan menggunakan Pasal 19 (f) Peraturan pemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.

Begitujuga Majelis Hakim yang menangani perkara a quo, telah berupaya untukmendamaikan baik melalui mediasi maupun melalui upaya damai dalampersidangan, namun juga tidak berhasil.

Bahwa karena Pemohon terlambat membuat kematian ayah PemohonNGADIMAN PRIOSUYATNO, Pemohon memohon kepada Ketuapengadilan Negeri Jakarta Utara c.q hakim yang menangani permohonan iniuntuk mengesahkan kematian dan memerintahkan kepada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta cq Suku DinasHalaman 1 dari 6 him. Penetapan Nomor 505/Pdt.P/2020/PN Jkt.

Hakim yang menangani Permohonan inidapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:1.23.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menetapkan dan mengesahkan kematian NGADIMAN PRIOSUYATNO;Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDKI Jakarta cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil JakartaUtara untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian NGADIMANPRIOSUYATNO;Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentangpengesahan tersebut kepada

Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidakmenetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.BAB IlDENDAPasal 3Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 danayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.Pasal 4Dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasalpasal KUHP yang dapatdijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan pasal 3 di atas.Pasal 5Peraturan Mahkamah

Para Ketua Pengadilan juga diharapkan dalam menerima pelimpahanperkara tindak pidana ringan tidak lagi menetapkan majelis hakim untuk menangani perkaratersebut namun cukup menetapkan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 205210KUHAP.Selain itu untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban LembagaPemasyarakatan yang saat ini telah banyak yang melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkanpersoalan baru, sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihanpemidanaan

Pertimbangan hukum majelis hakim tersebut pembanding kembalimempertanyakan indenpensi mejelis hakim dalam menangani, memeriksa danmemutus perkara a quo karena selalu menguntungkan Tergugatdan merugikanPenggugat. Oleh karena pembanding menilai adanya keberpihakan majelishakim dalam menangani, memeriksa dan memutus perkara a quo, sehinggadalam mengambil keputusan tergesagesa yang menyebabkan munculkesalahan fatal dalam pengambilan putusan.

Dan lebih parah lagi cincintersebut telah di jual oleh tergugat tanpa sepengetahuan dengan berdalih untukmenutupi biaya hidup, hal ini tidak dibenarkan menurut hukum karena menjualyang bukan miliknya/haknya dan bukan alasan pembenar cincin tersebut di jualuntuk biaya hidup Tergugat dan perbuatan Tergugat bisa berimplikasi padaperbuatan pidana.Bahwa majelis hakim dalam menangani, memeriksa dan memutusperkara a quo karena dalam pertimbangan hukum majelis hakim sudah jelasmenyatakan terbukti mengambil

Untuk itu lagi lagi pembanding meragukan indenpensi majelishakim yang menangani, memeriksa dan memutus perkara a quo;KEBERATAN KETUJUHBahwa pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 39 dan 40keliru karena sesuai fakta hukum bahwa BPKB motor yang diambil olehTergugat sekalipun sepengetahuan Penggugat akan tetapi penggunaan BPKBmotor tersebut Penggugat tidak mengetahuinya dan pernah PenggugatHal. 9 dari 19 Hal. Put.

diterapkan secara keseluruhan kepada diri Terdakwa.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:mengenai alasanalasan ke1 sampai dengan ke3 :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judexfacti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakanTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dengan pertimbangansebagai berikut :1.Bahwa terlepas dari keberhasilan Terdakwa menangani

Terdakwa yang seolaholah menjalankanatau melaksanakan profesi medis atau praktik kedokteran adalahbertentangan dengan ketentuan hukum Kesehatan yang berlaku UndangUndang Nomor : 29 Tahun 2004, Terdakwa tidak mempunyai kemampuanatau keterampilan karena basic atau latar belakang kelimuan yang dimilikiTerdakwa bukan keilmuan di bidang medis atau kedokteran, melainkankeilmuan di bidang keperawatan.Bahwa sesuai fakta persidangan, Terdakwa menangani pasien bernamaSunarti penderita penyakit sesak nafas,

Bahwa izin praktikkedokteran sangat penting bagi setiap orang yang menjalankan praktikkedokteran sebab tidak boleh sembarangan orang untuk menjalankannya,karena dibutuhkan syaratsyarat seperti pengetahnuan medis atau praktikkedokteran serta alat kedokteran yang memadai, untuk menjalankan praktikkedokteran.Bahwa Terdakwa dalam menjalankan praktik medis atau kedokteranmempunyai pengetahuan sangat minim atau di bawah standar profesikedokteran, yaitu terbukti setelah Terdakwa menangani pasien Sunartimelakukan

melakukan pemeriksaan terhadap pasien,Terdakwa juga memeriksa hasil rontgen yang selanjutnya mendiagnosapenyakit yang diderita korban bahwa korban menderita penyakit paruparubasah dan jantung serta asam lambung, selanjutnya memberikan obatobatan dan menyuntik, yang tidak lama kemudian korban meninggal dunia.Perbuatan Terdakwa tersebut di atas seolaholah Terdakwa memilikikapasitas sebagai seorang dokter, padahal senyatanya Terdakwa tidakmemiliki kapasitas sebagai seorang dokter.Bahwa Terdakwa dalam menangani

kebutuhanhidupnya.Demikian pula di mohon kiranya atas putusan perkara ini nanti dapatdiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi agar mengirim 1(satu) salinan resmi putusan perkara ini ke Kantor Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Minahasa Utara agar dicatat dalam buku register yangdisediakan guna memberikan kepastian hukum bahwa : Perkawinan Penggugatdengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian ;Berdasarkan alasanalasan yuridis tersebut, maka dimohon kepada Majelis Hakimyang menangani

Dimohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya dapatmenerima dan mempertimbangkan semua jJawaban yang sudah tertulis dariterguaat. 22222222 nanan nnnn nnn nnnnn ncn ennne2. Menetapkan suatu kepastian hukum berdasarkan keterangantergugat.3.

Hakim yang menangani permohonan Pemohon untuk dapatmemberikan suatu Penetapan mengenai penggantian tempat dan tahunlahir Pemohon tersebut ;Untuk menjadi bahan pertimbangan bersama ini Pemohon juga turutlampirkan buktibukti sebagai berikut :1.Surat Keterangan Domisili Nomor : 2006/46/2019 dari Desa SeuneubokKuyuen, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur An. Pemohon;. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, An. Pemohon;. Foto copy Kartu Keluarga, An. Pemohon;. Foto copy Kutipan Akta Nikah An.

Hakim yang menangani Permohonanini agar berkenan memanggil Pemohon di dalam persidangan ganti tempat dantahun lahir ke Pengadilan Negeri Idi, serta berkenan memberikan Penetapansebagai berikut :1.2.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;Menetapkan bahwa nama/identitas Pemohon dengan Nama LengkapMUHAMMAD ZAKIR, Tempat dan Tanggal lahir, Snb Kuyuen,24 Juli 2002, Jenis Kelamin lakilaki, sesuai dengan identitas yangPenetapan No.25/Pdt.P/2019/PNIdi, hal 2 dari 7 haltertera didalam Kartu Keluarga

Bahwa karena Pemohonyang bernama NURYATIK, Jenis Kelamin:Perempuan, Tempat/lahir: Surabaya, tanggal 16 November 1978,dilahirkandari perkawinan antara Ashari Thamsin bin Niti Prayitno (almarhum ) danSuyani binti Paiman (almarhumah) adalah dari perkawinan yang sah,makaPemohon memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara inimenetapkan Pemohon sebagai anak yang sah;8.

Bahwa atas penjelasan tersebut maka Pemohon memohon kepadaMajelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menyatakan sahpernikahan secara syariat Islam antara Ashari Thamsin bin Niti Prayitno(almarhum) dan Suyani binti Paiman (almarhumah) pada tanggal 10Agustus 1977 dengan wali nikah ayah kandung dari Suyani yang bernamaPaiman (almarhum) dan sekaligus yang menikahkannya, bertempat dikediaman Paiman (almarhum) di Jalan Donowati VII/14Kel.Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya Barat,Propinsi

Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidakmenetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.BAB IlDENDAPasal 3Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 danayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.Pasal 4Dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasalpasal KUHP yang dapatdijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan pasal 3 di atas.Pasal 5Peraturan Mahkamah

Para Ketua Pengadilan juga diharapkan dalam menerima pelimpahanperkara tindak pidana ringan tidak lagi menetapkan majelis hakim untuk menangani perkaratersebut namun cukup menetapkan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 205210KUHAP.Selain itu untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban LembagaPemasyarakatan yang saat ini telah banyak yang melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkanpersoalan baru, sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihanpemidanaan