MenkesRI No. 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik, yangmengatur bahwa :Pasal2:(1) Semua tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan ;(2) Persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan ;(3) Persetujuaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat informasi yang kuat tentang perlunya tindakan medik yang bersangkutan serta resiko yang dapat ditimbulkannya ;Persetujuan tersebut berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menkes

No. 46 K/Pdt/2006Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 14 Peraturan Menkes RI No. 749A/Men.Kes/Per/XI/1989, tentang Rekam Medis/Medical Record, yang mana RekamMedis/Medical Record tersebut diperlukan Penggugat untuk kepentingan dasarpemeliharaan kesehatan dan pengobatan Penggugat, serta untuk bahan pembuktian dalam perkara hukum ;Bahwa Pasal 55 UU No. 32 Tahun 1992 Tentang Kesehatan mengaturbahwa :Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yangdilakukan tenaga kesehatan Penjelasan

No. 46 K/Pdt/2006diminta oleh dan menjadi hak Pemohon Kasasi, hal mana tidak dilakukanpara Termohon Kasasi sehingga melanggar Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 14Peraturan Menkes RI No. 749A/Men.Kes/Per/Xl/1989, tentang RekamMedis/Medical Record ;Adapun Pasal 1865 KUH Perdata mengatur :"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau,guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak oranglain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hakatau peristiwa tersebut

Termohon Kasasi juga tidak bersedia memberikan salinan RekamMedis/Medical Record Pemohon Kasasi yang diminta oleh dan menjadihak Pemohon Kasasi dan dapat membuktikan perbuatan melawanhukum dilakukannya tindakan circumsisi tanpa ijin melanggar Pasal 10ayat (2) dan Pasal 14 Peraturan Menkes RI No. 749A/Men.Kes/Per/XIV/1989, tentang Rekam Medis/Medical Record ;6.

MENKES No.194/MENKES/SK/VI/2012) No.

dimaksuddengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dankosmetika sebagaimana dijelaskan dalam LIU No 36 Tahun 2009tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (4) UU RI Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan ;Bahwa ahli menerangkan Persyaratan yang harus di penuhi seseorangdalam melakukan pekerjaan Kefarmasian adalah : Wajib memiliki surattanda registrasi berupa : STRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenagatekhnis kefarmasian sebagaimana tercantum dalam pasal 2PERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889/MENKES

pekerjaankefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasianbekerja, surat izin berupa :e SIP A bagi apoteker penanggungjawab difasilitas pelayanankefarmasian;e SIPA bagi apoteker pendamping difasilitas pelayanankefarmasian;e SIKA bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasiandifasilitas produksi atau fasilitas distribusi/pelayanan;e SIK TTK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukanpekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian. sesuai denganPERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889/MENKES

PER/V/ 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan liin kerja TenagaKefarmasian (Bab V bagian kesatu pasal 17 ayat 1 dan 2);Sehingga fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yangdigunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaituapotek, instalasi farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Toko obatatau Praktek bersamaBahwa ahli menerangkan Tidak semua orang di perbolehkan praktikkefarmasian syarat dan ketentuan tenaga kefarmasian sudah diaturdalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889/MENKES

barangnya) dan dipertegas pada pasal 106 undang undang kesehatan no. 36 Tahun 2009;e Bahwa yang dimaksud tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melaksanakan praktik kefarmasian, sebagaimana tercantum dalamPasal 198 UU RI no. 36 Tahun 2009, yaitu sesuai dengan pasal 108 orangyang tidak memiliki latar belakang pendidikan sebagai tenaga apoteker danjuga memiliki ijin praktik kefarmasian sesuai dengan syarat dan ketentuantenaga kefarmasian yang diatur dalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIA,NOMOR 889/MENKES

Menteri Kesehatan atas rekomendasidari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenangberdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, danberdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab4802/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan kesimpulan barang bukti1 (Satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 47,3350 gramdan 1 (satu) batang pireks positif mengandung metamfetamina terdaftar dalamgolongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

Obat dan Makanan atau pejabat lain yangberwenang berdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab :Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN MIl4802/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan kesimpulan barangbukti 1 (Satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 47,3350gram dan 1 (satu) batang pireks positif mengandung metamfetamina terdaftardalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlakusehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang buktidalam perkara a quo;Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoriskriminalistik Nomor Lab : 4802/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019dengan kesimpulan barang bukti 1 (Satu) paket plastic berisikan kristal beningdengan berat netto 47,3350 gram dan 1 (satu) batang pireks positifmengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61 LampiranPeraturan Menkes

Pada saat ditangkap terdakwa menyatakanbahwa terdakwa dan Dadi tidak mempunyai ijin untuk membawa shabu;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoriskriminalistik Nomor Lab : 4802/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019dengan kesimpulan barang bukti 1 (Satu) paket plastik berisikan kristal beningdengan berat netto 47,3350 gram dan 1 (satu) batang pireks positifmengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61 LampiranPeraturan Menkes RI Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan

/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi DanTugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di ProvinsiDan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah denganKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 095/MENKES/SK/II/2012 untukmendukung Program Pembinaan Upaya Kesehatan di daerah Tahun 2012disediakan dana dari Menteri Kesehatan dari dana APBNP untuk tugaspembantuan yang dapat digunakan dalam rangka sinergisme dan koordinasibagi kesinambungan program antara pusat dengan

Full Automatic chemistry 1 574.200.000 574.200.000AnalyzerECT with monitor 1 410.371.830 410.371.830Anasthesi Machine 1 869.022.000 869.022.000Tracheostomy 1 29.076.300 29.076.300Laparastomy Set 1 41.926.500 41.926.500Operating Lamp 2 514.800.000 1.029.600.000Total 11.858.129.453 19.762.061.000 Bahwa setelah RKAKL disetujui berdasarkan Surat Jendral KementerianKesehatan RI Nomor : TU.01.02/1/1385/2012 tanggal 10 Agustus 2012 Hal :Penyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor271/Menkes/SK

Menyatakan barang bukti berupa;1. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat dari Sekretaris JenderalNomor : TU.01.02/1/1385/2012 tanggal 10 Agustus 20012 perihalPenyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :Halaman 41 dari 64 hal Put No.08/PID.SUSTPK/2014/PT.PLK.271/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua atasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/I/2012tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan TugasPembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan diProvinsi dan Kabupaten

H.Yuendri lrawanto,M.Kes., tetap ditahan;1. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat dari Sekretaris JenderalNomor : TU.01.02/1/1385/2012 tanggal 10 Agustus 20012 perihalPenyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :271/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua atasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/I/2012tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsenitrasi dan TugasPembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan diProvinsi dan Kabupaten atau Kota Tahun Anggaran 2012 tanggalHalaman

MurjaniSampit dimulai dari adanya program Pemerintah Khususnya MenteriKesehatan Republik Indonesia untuk pengadaan Barang/Jasa PemerintahTahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Menteri KesehatanNomor: 008/MENKES/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran DanaDekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan ProgramPembangunan Kesehatan di Provinsi Dan Kabupaten/Kota TahunAnggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MenteriKesehatan Nomor 095/MENKES/SK/II/2012 untuk mendukung ProgramPembinaan

Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 140/Menkes/Per/III/1991 Bab II Pasal 2berbunyi : " Alat kesehatan, Kosmetika dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang diedarkan/ataudijual di wilayah Indonesia, harus didaftarkan padaDepartemen Kesehatan cq.

Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat bahwa Tergugat I tidak mempunyai/belum mendapatiyijin edar dari Direktorat Pengawasan Obat TradisioMaKosmetika, Badan Pengawasan Obat dandanoleh karena Tergugat I telah mendapat NomorCD.03011590829nalkanan,Pendaftaran Kosmetika dengan No.tanggal 17 Desember 1991 untuk barang KosmetikaROSSE PERFUME BODY SPRAY (hitam), yangFERRARTtermasuk dalam kelas barang 03 (bukti TI3);Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.tanggal 4 Maret 1991 tentang140/MENKES

Xiu Xiu Makeup Kotak 6 Tanpa Izin EdarKit Bahwa sebelum beredar kosmetikkosmetik tersebut harus mendapatkan nomorizin edar dan menurut Permenkes No.1176/Menkes /Per/ VIII /2010 tentang Notifikasidisebutkan kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.Bahwa Kosmetik yang tidak memiliki nomor izin edar dapat dilihat pada etiketdan atau kemasannya yang tidak mencantumkan nomor izin edar dan atau nomornotifikasi dan atau nama pabrik dan alamat dan atau nama inportir/distributor

sarana distribusi / pengecer.e Bahwa menurut Undangundang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.e Bahwa kosmetika termasuk dalam produk sediaan farmasi.e Bahwa kosmetik harus memiliki nomor izin edar dan menurut Pasal 106Undangundang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasihanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar serta menurut Permenkes No.Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2014/PN.Mtw.1176/Menkes

/Per/VII/2010 tentang Notifikasi disebutkan kosmetik hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.Bahwa menurut Permenkes No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi,Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan dibagian luar tubuh manusia atau gigi atau mukosa mulut terutama untukmembersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan / atau memperbaiki baubadan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.Bahwa barang bukti berupa :ab2 (dua) pot Qianyan

Bleaching Cream (paket @ 2 pot) ;e 12 (dua belas) pot Citra Day & Whitening Cream ;e 6 (enam) kotak Xiuxiu Make Up Kit.Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;Ad. 3 Unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tersebut tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa kosmetik harus memiliki nomor izin edar dan menurutPasal 106 Undangundang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasihanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar serta menurut Permenkes No. 1176/Menkes

Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan PenggunaanNarkotika untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dapat melakukanpermintaan penggunaan Narkotika untuk kemudian diserahkan kepadapemerintah setelan mendapatkan izin dari menteri sedangkan dalam perkara inimulai dari saat proses Penyidikan maupun saat Putusan dibacakan, Negaramaupun Pemerintah tidak pernah mengajukan baik kepada Penyidik, PenuntutUmum maupun kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyerahkanbarang

ekseskusinya dengan mengingat amar tersebutyang kurang tepat atau tidak tegas karena jika barang bukti dinyatakanDIRAMPAS oleh Jaksa / Penuntut Umum maka barang bukti tersebut tidaklahdapat dimusnahkan oleh Jaksa / Penuntut Umum mengingat amarnya Dirampasuntuk Negara bukan Dirampas untuk Dimusnahkan atau jikalau barang buktitersebut diserahkan kepada laboratorium pemerintah atau lembaga lain yangditetapkan oleh Pemerintah makahal tersebut bertentangan dengan SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES

/SK/X/2002 tanggal 29Oktober 2002, karena sebelumnya tidak ada surat permintaan dari Menkes atauizin dari Menteri untuk mengambil barang bukti tersebut, dengan demikianbarang bukti tersebut tidak dapat Dirampas untuk Negara secara nyata;Bahwa seluruh halhal di atas telah dikemukakan dan diuraikan secarajelas oleh Penuntut Umum, akan tetapi Judex Facti dalam hal ini sama sekallitidak mempertimbangkan halhal yang dijadikan alasan oleh Penuntut Umumdalam mengajukan Banding yaitu mengenai barang bukti

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudahmendapatkan izin perceraian dari Menteri Kesehatan RepublikIndonesia, berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : KP.04.02/MENKES/476/2019 tentang Izin UntukMelakukan Perceraian, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus2019, sebagaimana terlampir;9.

yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakankarena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkanizin perceraian dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, berdasarkansurat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorKP.04.02/MENKES

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidakternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkantanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudahmendapatkan izin perceraian dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia,berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : KP.04.02/MENKES

Tidak berbau SamaBentuk Sedian Tablet Tablet SamaTulisan Pada Tablet NOVA NOVA Sama Dengan Hasil Pemeriksaan Organoleptis berdasarkan perbandingan denganDextromethorpham produk Saka Farma disimpulkan bahwa obat tersebut adalah jenisDextromethorpham.Dextromethorpham termasuk golongan obat keras yang hanya boleh disimpan dandisalurkan terhadap pasien oleh Apotek (berdasarkan Resep Tenaga Medis / Dokter)oleh Tenaga Kefarmasian menurut PP 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian,Kepmenkes No. 1332/MENKES

/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Permenkes RINomor. 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan tata cara pemberian izinApotik dan Kepmankes No. 1331/MENKES/SAKSI KORBAN/X/2002 tentang izintoko obat ;Perbuatan Terdakwa RUHADI als HADI Bin WASTRA diatur dan diancampidana dalam Pasal 196 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkaranya terdakwa menyatakan didepan persidangan tidak ingin didampingi oleh Penasehat hukum ;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut

Nomor : 194/Menkes/SK/V/2012 tanggal15 Juni 2012, tentang penunjukan Laboratorium pemeriksaan Narkotika, Balai POM di Ambontelah melakukan Pengujian terhadap contoh barang dengan cara reaksi warna, kromatografilapis tipis dan spektrofotometri dan mikroskopik, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :1. Pemerian : Daundaun kering disertai biji dan batang, tidak berbau ;2.

nama M Surya Puspito Ajie alias Pito, dengankesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriskriminalistik disimpulkan :1) BB3938/2020/NNF berupa tablet warna hijau dan BB3939/2020/NNF berupa pecahan tablet warna hijau tersebut diatasadalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomorurut 37 terdaftar dalam Golongan (satu) lampiran UndangUndangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika danmengandung PPMA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 81Peraturan Menkes

namaTerdakwa M Surya Puspito Ajie alias Pito,dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secaralaboratoris kriminalistik disimpulkan:1) BB3938/2020/NNF berupa tablet warna hijau dan BB3939/2020/NNF berupa pecahan tablet warna hijau tersebut diatasadalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan (satu)Nomor urut 37 terdaftar dalam Golongan (satu) lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan mengandung PPMA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomorurut 81 Peraturan Menkes

dari Polda Jateng dan setelah dilakukanpenggeledahan di mobil Honda Mobilio yang dikendarai oleh TerdakwaHalaman 10 dari 13, Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PT SMGditemukan 1 (satu) bungkus klip transparan berisi 10 (Sepuluh) butir pil warnahijau muda dan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan berisi pecahan pil warnahijau muda;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistikternyata pil warna hijau tersebut mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor Urut 81 Peraturan Menkes

No. 419tanggal 22 Desember 1949 obat obatan yang tidak digunakan untukkeperluan tehnik yang berkhasiat mengobati, menguatkan dan lain lainnya;Bahwa pengertian dari mengedarkan sediaan farmasi dan arti dari SediaanFarmasi berupa obat yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan danatau baku standardnya adalah : memproduksi adalah membuat sediaanfarmasi dalam kapasitas jumlah yang banyak melalui proses pabrikasiyang harus memenuhi CPOB (cara pembuatan obat yang baik ) yangditetapbkan oleh peraturan Menkes

dan mengedarkan adalah setiapkegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baikdalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun perpindahantanganan harus sesuai peraturan Menkes.

;Efek yang merusak dan mengganggu pada orang yang bersangkutan danmasyarakat.Dan yang tidak memenuhi Standard dan atau persyaratan yang ditentukanbaik persyaratan produksi, persyaratan dosis, kwalitas bahan, persyaratanperedaran yang ditetapkan oleh peraturan Menkes.

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No.50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Atau :Kedua :Bahwa terdakwa Ridho Anindito Bin Suwito, pada hari Rabu tanggal 23Januari 2019 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu tertentudalam tahun 2019, bertempat di dalam kamar kos saksi Fajar Trio Sandi (terdakwadalam berkas terpisah) di JI.

Sisa Uji 0,00014 gram;Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkanBB0469/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 95dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Penyaringan Urine PenggunaNarkoba No : SK1/24/1/2019/KKTBMS tanggal 24 Januari 2019 atas namaRIDHO

Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Sisa Uji 0,00014 gram; Setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB0469/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 95dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.

Sisa Uji 0,00014 gram; Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriskriminalistik disimpulkan BB0469/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun2009 Tentang Narkotika, serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Penyaringan UrinePengguna Narkoba No : SK1/24/1/2019/KKTBMS tanggal 24 Januari 2019 atasnama

Bahwa walaupun Departemen Keswa RSPAD Gatot Subroto tidaktermasuk dalam lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian KesehatanRI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009, namunmenurut Pasal 176 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan Surat sebagai alat bukti yangsah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengansumpah, berupa :a.

Pertimbangannya sudahtepat dan benar, karena ternyata sesuai dengan buktibukti yang diketemukandalam persidangan bahwa Terdakwa yang didakwakan dengan tindak pidanapenyalahgunaan Narkotika Golongan untuk diri sendiri, tidak didukung denganalat bukti pendukungnya berupa hasil pemeriksaan laboratoris dari lembagayang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan RI Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009, bahwa urine dan darah Terdakwa adalahnegatif, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa

Rifudiansyah, tidak disumpahketerangan di BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusiobat, pengelola obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat dan obat tradisional sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) danayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes RI No.889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin KerjaTenaga

Kefarmasian ;Bahwa persyaratan yang harus depenuhi seseorang dalam melakukanpekerjaan kefarmasian adalah wajio memiliki surat tanda registrasi berupaSTRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenaga tekhnis kefarmasiansebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 ;Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian tersebutadalah tenaga kefarmasian, yang mana tenaga kefarmasian adalahtenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apotekerdan apoteker tekhnis

Rtae Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Sabranmengedarkan obat zenith carnophen tersebut untuk mendapatkankeuntungan ;e Bahwa benar persyaratan yang harus depenuhi seseorang dalammelakukan pekerjaan kefarmasian adalah wajib memiliki surat tandaregistrasi berupa STRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenagatekhnis kefarmasian sebagaimana tercantum dalam Pasal 2Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 ;e Bahwa benar yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasiantersebut adalah tenaga kefarmasian

,Apt bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat,pengelola obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obatdan obat tradisional sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/201 1tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian ;Menimbang, bahwa persyaratan yang harus depenuhi seseorang dalammelakukan

pekerjaan kefarmasian adalah wajib memiliki surat tanda registrasiberupa STRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenaga tekhnis kefarmasiansebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 ;Menimbang, bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasiantersebut adalah tenaga kefarmasian, yang mana tenaga kefarmasian adalahtenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker danapoteker tekhnis kefarmasian ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan

BARUS SH. e Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa ;e Saksi menerangkan sesuai dengan Permenkes RI No.949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 5 ayat 1 yang berbunyi Registrasiobat jadi produksi dalam negeri hanya dilakukan olehindustri farmasi yang memiliki jin sekurangkurangnya ijinprinsip dan sesuai dengan Permenkes Ri No 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 19 yang berbunyi berdasarkan rekomendasiyang diberikan oleh KOMNASPOSJ, Panitia Penilai KhasiatKeamanan dan Panitia Penilai Mutu, Tehnologi, Penandaandan

pemeriksaanlaboratoriumkriminalistik........24 kriminalistik no.LAB: 4869/NOF/2012 tanggal 10 juli 2012 yangmenerangkan bahwa tablet LL tersebut mengandung trihensifenidilHCL dan klorfeniramina yang tergolong obat keras dengan prosedurpembelian dan kepemilikan harus dengan resep dokter sesuai yangtertulis pada dos obat, peredaran sediaan farmasi yang tergolong obatkeras dilakukan oleh apotik sesuai dengan pasal 2 tentang tugas danfungsi apotek ; e Saksi menerangkan bahwa yang dimaksud mengedarkanmenurut permenkes RI no.949/Menkes

izin dari pemerintah sesuai denganperundang undangan yang berlaku ; e Menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesai no 36Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat iine Berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI no 36 tahun 2009 yangberbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yangberkasiat obat ; e Berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes

Jarno bin Maslikan sebelumnyatelah mempunyai kehendak atau setidaktidaknya menyadari ataumengetahui telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, akan dipertimbangkan sebagaiberikut di bawah ini ; Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 1 ayat (13) yang dimaksud dengan mengedarkanadalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan,

Memble selaku pemilik uang yang telahditerima oleh terdakwa sebelumnya yakni uang sebesar Rp. 20.000, , makamenurut hakim adalah merupakan perbuatan pemindahtangan seperti yangdimaksud dan diatus dalam permenkes RI no.949/Menkes/Per/VI/2000pasal 1 ayat (13) ; Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidangandan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat bahwaunsur ke 2 yakni : dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar telah terbukti secara

ijin dalam menjual obat pil warna putihberlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan terdakwa juga bukan seorangyang bekerja di bidang kefarmasian dan atau mempunyai keahlian ataukewenangan untuk mengedarkan obat yang termasuk obat keras tersebut.Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Lmj Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SRI LESTARI, S.Si, Apt bahwa obat pilwarna putin berlogo Y tersebut memiliki kandungan yang sama denganobat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor949/Menkes

laboratoriumForensik cabang Surabaya.Bahwa terdakwa tidak mempunyai jjin dalam menjual obat pil warna putihberlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan terdakwa juga bukan seorangyang bekerja di bidang kefarmasian dan atau mempunyai keahlian ataukewenangan untuk mengedarkan obat yang termasuk obat keras tersebut.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SRI LESTARI, S.Si, Apt bahwa obat pilwarna putin berlogo Y tersebut memiliki kandungan yang sama denganobat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor949/Menkes

Muntahmuntah, mulut berbusa, pingsan dan jugamengakibatkan kematian; Bahwa jenisjenis obat yang boleh beredar diatur dalam PeraturanMenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000, tanggal 26 Juni 2000,tentang Registrasi Obat Jadi; Bahwa efek lain bagi kesehatan manusia adalah menimbulkanhalusinasi (kayalan), membuat gantuk dan ada efeknya pil/ obatproduksi lama dengan produksi baru, produksi yang lama kasiat obattersebut sudah menurun, sedangan oabat produksi yang masih kasiataobat masih sempurna; Bahwa

laboratoriumForensik cabang Surabaya; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjualobat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan terdakwajuga bukan seorang yang bekerja di bidang kefarmasian dan ataumempunyai keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat yangtermasuk obat keras tersebut; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SRI LESTARI, S.Si,Apt bahwa obat pil warna putih berlogo Y tersebut memiliki kKandungan yangsama dengan obat/pil jenis Trinexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor :949/Menkes

Surabaya;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual obatpil warna putin berlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan terdakwa jugabukan seorang yang bekerja di bidang kefarmasian dan atau mempunyaikeahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat yang termasuk obat kerastersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli SRI LESTARI, S.Si,Apt bahwa obat pil warna putih berlogo Y tersebut memiliki Kandungan yangsama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor :949/Menkes

sebanyak 169 (seratusenampuluh sembilan) butir, yang ditemukan ketika melakukanpenggeledahan terhadap Terdakwa: Bahwa Ahli menerangkan Pekerjaan Kefarmasian adalah Pembuatantermasuk pengendalian mutu, sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelola obat, pelayananobat atas resep dokter, pelayanan informasi obat dan obat Tradisionalsesuai dengan pasal 98 ayat (2) dan ayat (8) UndangUndang No.36Tahun 2009 tentang kesehatan dan PERMENKES REPUBLIKINDONESIA, NOMOR 889/MENKES

bahan obat,obat tradisional dan kosmetik sesuai dengan pasal 1 ayat (4) UndangUndang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidaksemua orang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diatursyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIANomor 889/MENKES

Rtasyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIKINDONESIA Nomor 889/MENKES/PER/V/2011, tentangRegistrasi,lzin Praktik dan Ijin kerja Tenaga Kefarmasian; Bahwa AHLI menerangkan untuk bahan sediaan farmasi tidak bolehdijual belikan secara bebas dimasyarakat, sediaan farmasi hanyaboleh diperjualbelikan difasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek,tokoobat berijin, Rumah Sakit atau difasilitas distribusi/penyalur (PBF) ; Bahwa berdasarkan Surat Kepala BPOM RI No.PO.02.01.1.31.3997terhitung mulai 24

.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; Menimbang, bahwa pasal 106 ayat 1 UndangUndang RI No.36 Tahun2009 tentang Kesehatan adalah Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat ijin edar ; Menimbang, bahwa Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan TenagaTeknis Kefarmasian, jadi tidak semua orang diperbolehkan praktikkefarmasian, karena sudah diatur syarat dan ketentuannya didalamPERMENKES REPUBLIK INDONESIA Nomor 889/MENKES

penandaanZenith pada satu sisi dan () pada sisi lainnya adalah positif mengandungParacetamol, kafein, dan Karisoprodol;Menimbang, bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukanpekerjaan kefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yangterdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidak semuaorang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diatur syarat danketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIA Nomor889/MENKES

Bahwa berdasarkan Pasal 25 UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 147/MENKES/PER/I/2010tidak dikenal Perpanjangan Izin Operasional Sementara ;9.

Bahwa Rumah Sakit Umum Tiara Sella Bengkulu diduga tidak memiliki11.12.izin UndangUndang Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB),Izin Penggunaan Bangunan dan Surat Izin Tempat Usaha, karenakediaman Penggugat berbatasan langsung dengan Rumah Sakit UmumTiara Sella Bengkulu tidak pernah diberitahu dan diikutsertakan dalamproses pembuatan izin tersebut ;Bahwa butir 9 dan 10 di atas berdasarkan huruf B Lampiran PeraturanMenteri Kesehatan Nomor : 147/MENKES/PER/I/2010, merupakanpersyaratan untuk