Menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugatsebesar: Materil:a Upah yang belum terbayar 37 x Rp2.366.824,00 Rp87.572.488,00(dari bulan Desember 2015 sampai denganDesember 2018) 37 Bulan b Biaya operasional yang Rp10.000.000,00dikeluarkan untukmemperjuangkan hak,mulai proses bipartit,tripartit dan gugatan ke Pengadilan HubunganIndustrialTotal hak dari hubungan kerja yang harus diberikan Rp97.572.488,00Immateril:Kerugian immateril Rp10.000.000,00 Kerugian immateril jumlan selurun kerugian

Bahwa sesuai dengan dasar hukum (rechtelijk grond) dan dasar fakta(feiteliik grond) maka secara nyata dan jelas secara nyata dan jelasTergugat telah melakukan pelanggaran berupa manipulasi data flightallowance sehingga beralasan untuk Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraaquountuk menyatakan telah cukup alasan mendesak Penggugatuntuk menjatuhkan PHK seketika kepada Tergugat.PENGGUGAT TELAH MELAKSANAKAN BIPARTIT DAN MEDIASI(TRIPARTIT) PADA DISNAKERTRANS

O26HH17 09tertanggal 10 Februari 2017 (Permohonan Pencatatan) (Vide BuktiP13).Bahwa berdasarkan Permohonan Pencatatan Penggugat, telahdilaksanakan pertemuan mediasi (tripartit), yang mana SudinakertransJakarta Barat mengeluarkan Surat No. 027/057/HIPHK/IV/2017tertanggal 25 April 2017 tentang Anjuran (Anjuran) (Vide Bukti P14),yang berisikan sebagai berikut:MENGANJURKAN1. Agar pihak pekera Sdr.

bekerja Tergugatdi Jakarta sehinggaHalaman 11 dari 47 Putusan No. 116 /Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PST29.30.ol;berdasarkan Pasal 81 UU No. 2/2004, Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara aquo.Pasal 81 UU No. 2/2004Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekera.Bahwa dengan telah dilaksanakannya proses bipartit dan tripartit

dilakukan PHK, terhadap PHK mendesaktersebut, sehingga sangatlah wajar Tergugat menuntut Penggugat untukmembayar sisa kontrak selama 18 (delapan belas) bulan dikalikan gajipokok sebesar Rp. 44.000.000, = Rp. 660.000.000,, serta menuntutPenggugat untuk mengeluarkan Lolos Butuh atas nama Tergugat untukkebutuhan Tergugat mencari pekerjaan ditempat lain.Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalilnya pada Huruf Dangka 24 sampal dengan 33 mengenai Penggugat telah melaksanakanBipartit dan Mediasi (Tripartit

) pada Disnakertrans sehingga pengajuangugatan yang dilakukan Penggugat memenuhi prosedur hukum sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan alasanPenggugat mengajukan gugatan a quo adalah mencari kepastian hukum.Bahwa bipartit maupun tripartit, kami kuasa hukum tidak mengetahulkarena Kami Kuasa Hukum mendapatkan kuasa sesuai tanggal suratkuasa, sehingga tidak perlu kami selaku kuasa hukum menanggapi lebihlanjut.Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalilnya pada Huruf Eangka

tertulis;b. anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktuselambatlambatnya 10 (Sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasipertama harus sudah disampaikan kepada para pihak;14.Bahwa berdasarkan Ketentuan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004Tentang Perselisihan Hubungan Industrial serta disampaikan oleh DinasTenang Kerja Kabupaten Padang Lawas Utara, bahwa penyelesaianHalaman 5Putusan PHI Nomor :134/Pdt.SusPHI/2018/PN Mdn15.16.17.18.Perselisihan Hubungan Industrial dimulai dari proses Bipartit, Tripartit

,Mediasi dan Penyelesaian Melalui Pengadilan.Bahwa oleh karena proses Bipartit, Tripartit dan Mediasi tidak terdapatkesepakatan, Oleh karenanya penggugat melalui gugatan ini mengajukangugatan terhadap PT.

padatanggal 18 Mei 2017 Penggugat membuat surat keberatan atas surat Demosi,Mutasi, Surat Peringatan Ill (SP III) yang ditujukan kepada Kepala DinasKetenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas (vide bukti P6);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 tentang Notulen rapat,Penggugat dan Tergugat telah melakukan perundingan Bipartit atas arahanDisnaker Kabupaten Padang Lawas, namun tidak tercapai kesepakatan;Menimbang, bahwa perundingan Bipartit tidak mencapai kesepakatanmaka berdasarkan bukti P8 tentang undangan Tripartit

Padaproses mediasi atau tripartit, saya Penggugat akhirnya mengetahui bahwakeberadaan saya selama menjadi pekerja/ouruh di perusahaan Tergugat, tidakpernah dilaporkan atau dicatatkan ke Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Banyuasin, padahal jumlah pekerja/ouruh seperti saya ini mencapai1096 orang, kami juga tahu bahwa hubungan kerja antara Penggugat denganPerusahaan Tergugat tidak pernah dilengkapi dengan perjanjian kerja(PKWT/PKHL), Oleh karena itu setelah saya dinyatakan diberhentikan

PT Transpasifik Agro Industri ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuasindengan perihal/laporan pengaduan PHK sepihak dan tuntutan hak atas PHk.Atas pengaduan tersebut pemerintah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Banyuasin telah mengkaji dan menindak lanjutipengaduan dimaksud dengan memanggil para pihak diantaranya Penggugat danTergugat melalui 3 (tiga) kali panggilan mediasi dalam rangka membahas danmenyelesaikan pada tingkat tripartit masalah pengaduan dimaksud pada

Bahwa pada sidang mediasi/perundingan tripartit tersebut,menurut kami Penggugat ada beberapa point penting yang luput dari perhatianmediator maupun Tergugat yang pertama adalah bahwa Penggugat walaupunbekerja sebagai buruh harian lepas yang bekerja berdasarkan waktu kehadirantetapi upah yang dibayarkan Perusahaan/Tergugat adalah setiap bulan.

Dan kemudian melakukanmediasi Tripartit pada tanggal:1. Mediasi : 9 November 2009, pihak Tergugat tidak datang;2. Mediasi Il : 4 Desember 2009, pihak Tergugat tidak datang;3. Mediasi Ill :5 Desember 2009, yang datang oknum Angkatan Daratbeserta 1 orang temannya tanopa membawa surat kuasa;Pada tanggal 15 Januari 2010 dikeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor Surat86/088.36 yang ditandatangani Mediator Hubungan Industrial R.A.

Padahalseharusnya PENGGUGAT terlebin dahulu) melengkapi suratanjuran, yaitu) surat hasil kesimpulan pertemuan antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT secara Tripartit dari Dinas TenagaKerja aquo.15Tidak dilengkapinya dengan surat = anjuran dari DinasKetenagakerjaan Tangerang Selatan mengakibatkan gugatan harusditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.EKSEPSI GUGATAN OBSCUR LIBEL/GUGATAN KABURBahwa Surat gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kepadaKetua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

No. 795 K/PDT.SUS/201124mekanisme PHK harus dilakukan upaya penyelesaian melalui Bipartit danjika tidak tercapai kesepakatan dilakukan melalui Tripartit yaitu mediasi dhi.kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil olehDinsosnakertrans sesuai bukti P. dan dikeluarkan anjuran sesuai buktiP.1A, akan tetapi tidak juga dilaksanakan oleh Para Tergugat,Padahal seharusnya sesuai ketentuan UndangUndangnyamekanisme untuk melakukan PHK adalah sebelum PHK dilaksanakanterlebin dulu harus dilakukan

upaya Tripartit untuk dikeluarkannya anjuran,namun dalam perkara a quo oleh Para Tergugat telah melakukan PHKterhadap Penggugat sesuai bukti P. 10 yaitu Surat Keputusan No. 001/SK/YPJ/IV/2010 tanggal 12 April 2010 baru dikeluarkan anjuran, bukankahproses PHK yang demikian sudah pelanggaran atas ketentuan undangundang dan proses PHK yang sewenangwenang dan arogan apalagidengan alasan Penggugat telah melakukan Pelanggaran berat yangfaktanya tidak pernah dibuktikan dan belum ada suatu putusan hukumuntuk

upah Penggugat sejak bulan Agustus 2018 sampaidengan bulan Maret 2019.11) Bahwa pada bulan Maret 2019, Penggugat telah mengajukan permohonanpemutusan hubungan kerja kepada Tergugat karena keterlambatanpembayaran upah sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret2019.12) Bahwa permohonan tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat.13) Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Tergugat, selanjutnyaPenggugat memohon kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan untukdilakukan proses mediasi tripartit

.14) Bahwa dalam proses mediasi tripartit yang dilaksanakan oleh MediatorDinas Ketenagakerjaan Kota Medan, tidak tercapai suatu kesepakatanapapun antara Penggugat dengan Tergugat.15) Bahwa karena tidak adanya kesepakatan dalam proses mediasi tripartitantara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Mediator DinasKetenagakerjaan Kota Medan menerbitkan Anjuran dengan surat Nomor:567/1556/DKKM/2019 perihal Anjuran tertanggal 10 September 2019.16) Bahwa isi Anjuran tersebut sama sekali tidak dilaksanakan

Saksi Friska Br Tamba: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena samasama bekerja ditempat Tenggugat; Bahwabenar Tergugat sering terlambat melakukan pembayaran gaji, tapisaksi tidak tahu permasalahanya dan kepala ruangan menyampaikankeberatan ke pimpinan; Bahwa ada dilakukanya Bipartit yaitu orang SPMS memanggilperusahaan dan juga Tripartit yaitu SPMS dan perusahaan bertemudengan Dinas Ketenagakerjaan;Halaman 15 dari 29Putusan Nomor 274/Padt.SusPHI/2020/PNMdnBahwa pembayaran gaji terlambat mulai

Bahwa Terbanding semula Penggugat telah melaporkanpermasalahan antara Terbanding dengan Pembanding keKadin Propinsi Banten dan telah dilanjutkan denganpertemuan Tripartit tanggal 25 Mei 2009 antara KadinPropinsi Banten, Pembanding dan Terbanding, namunsampai saat ini Kadin Propinsi Banten tidak pernahmemberikan tanggapan atau solusi atas permasalahantersebut, dengan demikian gugatan Terbanding ~ yangdiajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang adalahPrematur, karena berdasarkan pasal 36 ayat (3) UndangUndang

menyelesaikanperselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan RisalahPerundingan Bipartit, tanggal 24 bulan Maret tahun 2016, yang padaHalaman 3.dari 19 hal.Put.Nomor 493 kK/Pdt.SusPHI/201710.11.akhirnya tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentangpenyelesaian PHK oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut;Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Penggugat dengan Surat Nomor15/P&P/III/ 2016, tertanggal 30 Maret 2016 telah memohon ke Dinas Sosialdan Tenaga Kerja Kota Medan untuk dilakukan Proses Tripartit

Bahwa baik dalam proses Tripartit di hadapan mediator Kantor DinasSosial dan Tenaga Kerja Kota Medan maupun di dalam dalil gugatannyadalam perkara a quo, maka untuk menutupi kesalahannya sendiri,Penggugat dk/Tergugat dr menyatakan dengan tegas bahwa pemutusanhubungan kerja (PHK) yang dialaminya bermula atau disebabkan hanyadikarenakan Penggugat dk/Tergugat dr menanyakan uang duka atasmeninggalnya orangtua Penggugat dk/T ergugat dr;Halaman 7.dari 19 hal.Put.Nomor 493 k/Pdt.SusPHI/2017h.

dari 16 hal.Put.Nomor 959 K/Pdt.SusPHI/2017Menimbang, bahwa terhadap bantahan kuasa hukum Para Penggugat yangmenyatakan KSBSI Jambi masih diakui oleh pemerintah baik provinsi maupunkabupaten/kota, terbukti Korwil KSBSI Jambi masih menjadi Wakil Ketua di LKSTripartit Provinsi, masih menjadi anggota Dewan Pengupahan dan AnggotaDewan K3 Wilayah Provinsi dan sudah tercatat baik tingkat provinsi maupunKabupaten, Majelis Hakim berpendapat, dengan masuknya utusan KSBSIProvinsi Jambi kedalam Lembaga LKS Tripartit

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah membuktikan Eksistensi KSBSIJambi yang masih di akui oleh pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sampai saat ini, hal ini terlinat dari bahwa di tingkat pemerintah provinsiKorwil KSBSI Jambi masih menjadi Wakil Ketua di LKS Tripartit Provinsi, masihmenjadi anggota Dewan Pengupahan dan Anggota Dewan K3 WilayahProvinsi, begitupun di kabupaten/kota lembagalembaga yang bersifat TripartitKSBSI dan Federasifederasinya masih tetap eksis dan di akui oleh pemerintah

Universal Indofood Product;Bahwa permasalahan diatas PENGGUGAT telah berusaha untuk melakukanperundingan secara Bipartit berdasarkan Surat Permohonan Perundingan BipartitNomor: 12/KAHPPPB/VIII/2020 tertanggal 29 Agustus 2020, namun PihakTERGUGAT tidak menanggapi dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikanpermasalahan tersebut;Bahwa tidak terlaksananya mediasi secara Bipartit maka PENGGUGAT telahmenempuh upaya mediasi secara Tripartit yang dilakukan di DinasKetenagakerjaan Kota Medan oleh mediator

dari printout serta bukti P8merupakan fotocopy dari fotocopy dan keseluruhan alat bukti adalah sebagai berikut:Bukti P1: Foto copy Surat Perjanjian Kerja;Bukti P2: Foto copy Job Description; BuktiP3: Foto copy Surat Tanda Terima ljazah; BuktiP4: Foto copy Tanda Serah Terima Pekerjaan; BuktiP5: Foto copy Hasil Tangkapan layar Percakapa WhatsApp; BuktiP6: Foto copy Hasil Tangkapan layar Percakapa WhatsApp; BuktiP7: Foto copy Permohonan Perundingan Bipartit; BuktiP8: Foto copy Permohonan Perundingan Tripartit

, Penggugat III dan Penggugat IVmelalui kuasa hukumnya telah mengirimkan Surat Undangan bipartit IINomor 110/SK/LBHYK/XII/2012, tertanggal 7 Desember 2012 kepadaTergugat untuk menyelesaikan perselisinan ini secara kekeluargaan,akan tetapi Pihak Tergugat lagilagi tidak pernah memberikan jawabanterkait permasalahan ini baik secara tertulis maupun lisan;Bahwa Penggugat , Pengugat II, Penggugat III dan Penggugat IVmelalui kuasa hukumnya mengirimkan surat Nomor 53/SK/LBHYK/V/2013, perihal permohonan tripartit

Yogyakarta, dalam pertemuantersebut tidak ada titik temu karena Tergugat tidak bersedia membayarUang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan UangPenggantian Hak serta Gaji bulanan yang belum dibayar kepada ParaPenggugat yang telah dirumahkan oleh Tergugat tertanggal 12September 2012 dengan alasan kondisi perusahaan mengalamikerugian;Bahwa disebabkan tidak adanya kesepakatan antara Penggugat ,Pengugat Il, Penggugat III dan Penggugat IV dengan Tergugat, padatanggal 5 Juli 2013 diadakan pertemuan tripartit

Adil Naeem) pada saat itu akan dipelajari dahulu danakan memberikan jawaban 15 (lima belas) hari setelah pertemuan itu,namun sampai dengan dimajukannya gugatan a quo Para Penggugat tidakmendapatkan jawaban yang pasti dan jelas;18.Bahwa sebelumnya perlu ditegaskan sebelumnya gugatan a quo dimajukanPara Penggugat juga telah melakukan upayaupaya hukum penyelesaianmasalah melalui lembaga Bipartit dan Tripartit.

Olen karena penyelesaianmelalui Lembaga Bipartit dan Tripartit tidak selesai Para Penggugatmeminta mediasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan untukmembantu. menyelesaikan persoalan antara para Penggugat denganTergugat namun ternyata penyelesaian melalui mediasi tersebut tidak jugadapat diselesaikan dengan baik sehingga untuk selanjutnya Kantor DinasTenaga Kerja Kabupaten Bintan mengeluarkan Surat Anjuran melalui pihakmediator (bapak Zainal Abidin, S.Sos), dengan diketahui oleh Kepala DinasTenaga

26.Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) kepada para Penggugat secara sepihak dan telah pula melaporkanPara Penggugat kepada pihak Kepolisian Resort Bintan di Tanjung Uban,dan selama proses penyelidikan tersebut nasib Para Penggugat telahdiombangambingkan oleh Tergugat tanpa adanya suatu kepastian yangjelas sehingga Para Penggugat benarbenar merasa telah dipermainkanoleh Tergugat;27.Bahwa selama masa menunggu dalam tahap penyelesaiian secaraLembaga Bipartit dan Tripartit

Pasal106 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, ayat (2)"Lembagakerje sama bipartit sebagaimana dimaksud dalamayat (1) berfungsi sebagai forum komunikasi, dan konsultasimengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan";Ayat (3) "Susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartitsebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari unsurpengusaha dan unsur pekerja/burun yang ditunjuk olehpekerja/ouruh secara demokratis untuk mewakili kepentinganpekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan".e Dalam lembaga kerjasama tripartit

sebagaimana tertuang dalamPasal 107 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, ayat (1)"Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan,saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkaitdalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalahketenagakerjaan", ayat (3) "Keanggotaan Lembaga Kerja samaTripartit terdiri dariunsur pemerintah, organisasi pengusaha, danserikat pekerja/ serikat buruh".e Dalam pembuatan' peraturan Perusahaan, sebagaimanatertuang dalam Pasal 110 UndangUndang Nomor 13 Tahun2003,

Yang ada adalah hadirnyaSerikatPekerja lebin pada hubungan yang bersifat keperdataanyang mewakili kepentingan pekerja dengan pengusaha.Mekanisme untuk memberikan pertimbangan, saran, dan pendapatkepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakandan pemecahan masalah ketenagakerjaan oleh serikat pekerja puntelah diatur, yaitu melalui lembaga Tripartit sebagaimana tertuangdalam Pasal 107 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Sehingga dengan demikian, karena tidak adanya

dan apabila penyelesaian melalui bipartit tersebut gagal, barulahpenyelesaian perselisinan tersebut bisa dilanjutkan kepada instansi yangbertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan melampirkan buktiupaya penyelesaian melalui bipartit;Bahwa faktanya, antara Para Penggugat dan Tergugat belum pernahdilakukan upaya penyelesaian perselisihan perkara aquo melaluiPerundingan Bipartit Namun Para Penggugat telah membawapenyelesaian permasalahan aquo ke Dinas ketenegakerjaan melauiupaya Perundingan Tripartit

Disini terlihat upaya Perundingan Tripartit(Mediasi) yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku. Karena Pihak Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Siak Sri Indrapura mengadakan mediasi sebelum adanyaperundingan Bipartit.

Dan jika tidak lampiranPerundingan Bipartid, instansi tersebut mengembalikan berkas kepadaPara Penggugat untuk dilengkapi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat(1) dan (2) UndangUndang No. 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial;Bahwa dengan belum dilakukannya Perundingan Bipartit antara ParaPenggugat dan Tergugat, dan juga ternyata penyelesaian Tripartit yangdilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak SriIndrapura tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku

menggunakan tipu muslihat agar Penggugat mau menerima 15% dari uang Pesangon, Penggantian Hak dan Penghargaan Masa Kerja;Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Tergugat meskipun telahdilakukan mediasi secara Bipartit untuk membayar hakhak Penggugatsesuai ketentuan Pasal 56 Undangundang No Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pada tanggal 3 Desember 2020 Penggugat melaluikuasanya membuat surat Pengaduan ke Kantor Dinas KetenagakerjaanKabupaten Deli Serdang untuk dapat menyelesaikan secara Tripartit

antaraPenggugat dan Tergugat;Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan oleh mediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak ada membuahkanhasil, akhirnya Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor: 565/36/DK2 PHI/DS/2021 tanggal 19Februari 2021;Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak surat PemberitahuanNomor: 565/36/DK2 PHI/DS/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas KetenagaKerjaan Kabupaten Deli Serdang karena tidak mencerminkan

Dalam proses Bipartit dan Tripartit, Tergugat mengakui bahwaPenggugat adalah pekerja dari Tergugat.Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat bukanmengenai kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut harus diperiksa dandiputus bersamasama dengan pokok perkara sebagaimana berdasarkan Pasal162 R.Bg Jo.

yang berperkara, maka Majelis Hakimmemperoleh fakta hukum yang tidak disangkal, yang mana kesemuanya samasama telah diakui para pihak sebagai berikut:e Bahwa benar Tergugat telah memutuskan hubungan kerja denganPenggugat;e Bahwa benar Tergugat belum membayar uang kompensasipemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat;e Bahwa benar perselisihnan hubungan industrial antara Penggugatdengan Tergugat telan dimediasi oleh Mediator DinasKetenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi(Tripartit

Nomor 608 K/Padt.SusPHI/201610.11.12.13.14.mana setelah melalui proses Tripartit lalu menerbitkan Anjuran Nomor: 1008/1.835.1 tanggal 1 Juni 2015 yang amar putusannya memberikan anjuransebagai berikut; PT Prodia Widyahusada beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 11Jakarta Pusat, agar mempekerjakan kembali Pekerja Sdr. YuniardiKusuma Perwira, beralamat di Serikat Pekerja PT Prodia WidyahusadaProdia Tower, Jalan Kramat Raya Nomor 150 Lantai 6 Bag. PBI; Pekerja Sdr.

berupa surat peringatan ke3 Nomor 001/IA/SP/X/2014tertanggal 8 Oktober 2014; Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2014, Tergugat menerbitkan suratperingatan ke3 Nomor 001/IA/SP/X/2014 tertanggal 8 Oktober 2014diterbitkan dengan alasan adanya Bukti T3 sampai dengan Bukti T11; Bahwa akan tetapi Bukti T3 sampai dengan Bukti T11 yang menjadi dasarterbitnya surat peringatan ke3 sebenarnya tidak pernah diketahui ataudiberikan baik kepada Penggugat pada saat Bipartit maupun dilampirkansebagai bukti pada saat Tripartit

Dan akhirnya TERGUGATmengundang PENGGUGAT untuk datang ke rumah TERGUGAT yang semulaperkiraan PENGGUGAT adalah untuk membahas tuntutan PENGGUGATtersebut namun nyatanya TERGUGAT mengatakan masih kesulitan mencaritenaga Penasehat Hukum.Bahwa dikarenakan pertemuan antara PENGGUGAT dan TERGUGATtidak menghasilkan suatu kesepakatan yang baik maka PENGGUGATmencatatkan perselisinan tersebut ke Suku Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur.Bahwa dalam perundingan secara Tripartit

di Suku Dinas Tenaga KerjaDan transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur diakui oleh TERGUGATbahwa PENGGUGAT ada hubungan kerja antara PENGGUGAT danTERGUGAT akan tetapi tidak ada pembayaran upah yang seharusnya diterimaoleh PENGGUGAT.Bahwa dalam perundingan Tripartit semula disepakati oleh TERGUGATuntuk memakai Pasal 96 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan sebagai pembayaran upah dan hakhak lainnya yangdiberikan kepada PENGGUGAT.Bahwa belakangan dalam perundingan Tripartit tersebut

tersebut, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya:1.Surat kuasa Penggugat merupakan surat kuasa yang bersifat umumsehingga tidak memenuhi syarat kKekhususan suatu surat kuasa khusussebagaimana ditentukan di dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) hir (pasal147 rog) Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 6 tahun 1994:Gugatan Penggugat dalam konpensi tidak jelas/kabur (obscuur libel)sebab memisahkan pembayaran upah pada saat skorsing, upah saatproses perundingan bipartit dan tripartit