tersebut, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya:1.Surat kuasa Penggugat merupakan surat kuasa yang bersifat umumsehingga tidak memenuhi syarat kKekhususan suatu surat kuasa khusussebagaimana ditentukan di dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) hir (pasal147 rog) Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 6 tahun 1994:Gugatan Penggugat dalam konpensi tidak jelas/kabur (obscuur libel)sebab memisahkan pembayaran upah pada saat skorsing, upah saatproses perundingan bipartit dan tripartit

Adil Naeem) pada saat itu akan dipelajari dahulu danakan memberikan jawaban 15 (lima belas) hari setelah pertemuan itu,namun sampai dengan dimajukannya gugatan a quo Para Penggugat tidakmendapatkan jawaban yang pasti dan jelas;18.Bahwa sebelumnya perlu ditegaskan sebelumnya gugatan a quo dimajukanPara Penggugat juga telah melakukan upayaupaya hukum penyelesaianmasalah melalui lembaga Bipartit dan Tripartit.

Olen karena penyelesaianmelalui Lembaga Bipartit dan Tripartit tidak selesai Para Penggugatmeminta mediasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan untukmembantu. menyelesaikan persoalan antara para Penggugat denganTergugat namun ternyata penyelesaian melalui mediasi tersebut tidak jugadapat diselesaikan dengan baik sehingga untuk selanjutnya Kantor DinasTenaga Kerja Kabupaten Bintan mengeluarkan Surat Anjuran melalui pihakmediator (bapak Zainal Abidin, S.Sos), dengan diketahui oleh Kepala DinasTenaga

26.Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) kepada para Penggugat secara sepihak dan telah pula melaporkanPara Penggugat kepada pihak Kepolisian Resort Bintan di Tanjung Uban,dan selama proses penyelidikan tersebut nasib Para Penggugat telahdiombangambingkan oleh Tergugat tanpa adanya suatu kepastian yangjelas sehingga Para Penggugat benarbenar merasa telah dipermainkanoleh Tergugat;27.Bahwa selama masa menunggu dalam tahap penyelesaiian secaraLembaga Bipartit dan Tripartit

menggunakan tipu muslihat agar Penggugat mau menerima 15% dari uang Pesangon, Penggantian Hak dan Penghargaan Masa Kerja;Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Tergugat meskipun telahdilakukan mediasi secara Bipartit untuk membayar hakhak Penggugatsesuai ketentuan Pasal 56 Undangundang No Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pada tanggal 3 Desember 2020 Penggugat melaluikuasanya membuat surat Pengaduan ke Kantor Dinas KetenagakerjaanKabupaten Deli Serdang untuk dapat menyelesaikan secara Tripartit

antaraPenggugat dan Tergugat;Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan oleh mediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak ada membuahkanhasil, akhirnya Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor: 565/36/DK2 PHI/DS/2021 tanggal 19Februari 2021;Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak surat PemberitahuanNomor: 565/36/DK2 PHI/DS/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas KetenagaKerjaan Kabupaten Deli Serdang karena tidak mencerminkan

terkait dengan tanggungjawabnya terkait dengan statusnyaPenggugat, dan tidak dibayarkannya upah/gaji bulanan, THR, uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja, tidak dibayarkannya Jamsostek, uang perumahan dankesehatan serta perawatan kesehatan;Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam UndangUndang No. 2 Tahun 2004,perselisihan PHK ini telah diupayakan melalui perundingan bipartit, namunTergugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan perundingan tersebut.Selanjutnya ditempuh upaya penyelesaian Tripartit

Muslih (Penggugat), dimana pada saatpemberhentian luran jamsostek tersebut antara Penggugat dan Tergugat masihdalam proses penyelesaian tripartit.

Selanjutnya ditempuh upayapenyelesaian Tripartit, Namun pihak Termohon Kasasi dahulu Tergugat jugatidak memiliki itikad baik untuk menjalankan isi dari Anjuran tertulis yangdikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Banten a quo,dengan No. 567.11 4994Disnaker 12011, tertanggal 1 Desember 2011;Bahwa ketika Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak membayarkan upahPenggugat dengan alasan perusahaan sedang menunggu proses, namun padakenyataannya justru berujung pada PHK secara diamdiam.Dan kemudian

pembayaranluran Karyawan Jamsostek oleh CV Sinar Miutiara terhadapPenggugat, dengan keterangan yang tertera di kantor Jamsostektelah diberhentikan pembayaran luran Jamsostek karena yangbersangkutan telah mengundurkan diri (ada lampiran suratpengunduran diri yang ditandatangani oleh Muslih), PadahalPenggugat (muslih) tidak pernah membuat surat dan ataupernyataan mengundurkan diri dari Perusahaan CV Sinar Mutiara danpada saat Penghentian luran Jamsostek antara Penggugat danTergugat masih dalam proses Tripartit

subyek hukum yang melakukan gugatansebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya adalah Penggugat yangtelah melalui rangkaian penyelesaian perselisinan industrial yaitu Bipartit danTripartit, akan tetapi pada kenyataannya Penggugat XIV sampai denganPenggugat XIX belum pernah melakukan mediasi Bipartit dan Tripartitnamun oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda ikut dimasukkan kedalamanjuran yang seolaholah kenyataannya penggugat XIV sampai denganPenggugat XIX tersebut telah ikut dalam Bipartit dan Tripartit

Bahwa Penggugat XIlIl dalam proses mediasi Tripartit di Kantor DinasTenaga Kerja Kota Samarinda diketahui bekerja di Kecamatan SambojaKabupaten Kutai Karta Negara sehingga oleh Mediator Dinas Tenaga KerjaKota Samarinda menganjurkan kepada Tergugat XIIl untuk berkirim suratHalaman 31 dari 43 hal.Put.Nomor 909 k/Pdt.SusPHI/2017kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam halpenyelesaian sengketa ketenagakerjaannya;Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebutdi

Bahwa Penggugat Asli XIII dalam proses mediasi tripartit di Kantor DinasTenaga Kerja Kota Samarinda diketahui bekerja di Kecamatan SambojaKabupaten Kutai Karta Negara sehingga oleh Mediator Dinas Tenaga KerjaKota Samarinda menganjurkan kepada Tergugat XIIl untuk berkirim suratkepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam halpenyelesaian sengketa ketenagakerjaannya, dan sampai denganberjalannya persidangan belum ada kepastian hukum terkait denganPenggugat Asli XIII tersebut;.

ini menjelaskan bahwa Penggugat XIIIs/d Penggugat XIX tidak pernah melakukan proses mediasi denganTergugat, adapun alasan Tergugat tidak menghiraukan permohonan mediasidari Tergugat XIII s/d Penggugat XIX adalah alasan tidak mendasar karenaproses mediasi dengan Penggugat s/d Penggugat XII aja tergugat telahmenempuhnya, dan hal ini juga membukitkan bahwa Proses Mediasi bepartitdan tripartit untuk Penggugat XIII s/d Penggugat XIX tidak pernah di tempuholeh Penggugat XIII s/d Penggugat XIX kepada Tergugat

No. 23/Pdt.SusPHI/2017/PN.Sby.15.Bahwa, terhadap pemutusan hubungan kerja secara sepihak yangdilakukan Tergugat Il, Para Penggugat telah berupaya melakukanpenyelesaian secara Bipartit dan Tripartit, namun tidak menghasilkankesepakatan karena Tergugat Il tidak memberikan jawaban ;16.Bahwa, oleh karena upaya penyelesaian secara Bipartit dan Tripartit gagalmembuat persetujuan bersama, maka Para Penggugat menempuh upayamediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surabaya, akantetapi tidak tercapaikesepakatan

masingmasing pihak ;18.Bahwa, dalam salah satu Pasal 95 (4)UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan :Dalam hal perusahaandinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka upah dan hakhak lainnya dari pekerja/oburuhmerupakan utang yang didahulukan pembayarannya,:19.Bahwa, oleh karena berbagai upaya yang ditempuh Para Penggugatsebagaimana disebutkan dalam peraturan Ketenagakerjaan yaitu upayapenyelesaian melalui perundingan Bipartit dan Tripartit

dalil PARA PENGGUGAT pada point 14TERGUGATllmenyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan olehTERGUGAT Il kepada PARA PENGGUGATadalah = dikarenakanberakhirnya perjanjian kerja sesuai dengan Pasal 61 Undangundang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ayat (1) huruf b sehingga tidakmemerlukan izin dari lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial;Bahwa, menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada point 15TERGUGATll tetap beritikad baik untuk selalu hadir dalam setiap pertemuan Bipartitmaupun Tripartit

PerinakerPHIK/253;Bahwa dapat disampaikan Pihak Penggugat adalah Anggota SerikatPekerja Pertanian Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPPSPSI) sampai tanggal 12 Januari 2020;Bahwa pada tanggal 12 Januari 2020, Pihak Penggugat menyerahkan suratpengunduran diri dari anggota Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPPSPSl)kepada Roy Ando Sirait(Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan SerikatPekerja Seluruh Indonesia);Bahwa sangat jelas Tripartit

dan Anjuran yang dikeluarkan DinasPerindustrian dan Tenaga Kerja Bangkinang Kota tanggal 19 Maret 2020No.567/PerinakerPHIK/253 sangat tidak berlandaskan hukum atau tidaksah dikarenakan Pihak Penggugat Masih terdaftar secara resmi sebagaianggota Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan Serikat Pekerja SeluruhIndonesia Sampai dengan tanggal 12 Januari 2020, namun dalam hal iniyang mewakili dalam Mediasi, Tripartit adalah Serikat Buruh CahayaIndonesia;Bahwa tindakan Penggugat sangat nyata melanggar ketentuan

Menyatakan Tripartit dan Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustriandan Tenaga Kerja Bangkinang Kota tidak sah;4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (Penggugat) dengan Tergugatputus dan sah karena di kualifikasikan mengundurkan diri Sesuai denganpasal 168 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003;5.

(bukti P5);Bahwa selama masa skorsing berlangsung, Penggugat berdasarkan suratpanggilan nomor : 1296/1.835.3 tertanggal 27 Februari 2012 (bukti P6) yangdikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta,pada tanggal 12 Maret 2012 telah menghadap untuk memusyawarahkan denganpihak Tergugat dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (tripartit) mengenaiPenawaran penanganan perkara perselisihan hubungan industrial namunterhadap musyawarah tersebut, tidak ditemukan jalan keluar terhadappermasalahan

yang ada;Bahwa pada tanggal 27 Maret 2012, Penggugat, Tergugat dan Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi (tripartit) kembali melakukan musyawarah untukpenyelesaian perselisihan namun para pihak (Penggugat dan Tergugat) tetappada pendiriannya masingmasing sehingga pihak Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi menunjuk Mediator guna memberikan anjuran tertulis, halmanasesuai dengan Surat Anjuran No.42/ANJ/IV/2012 tertanggal 11 April 2012.

Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diaturdalam Pasal 150 155 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan maupun bertentangan dengan Pasal 46 UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta Keputusan Menteri Tenaga KerjaDan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang JabatanJabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing..Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak, Penggugat telahberupaya melakukan penyelesaian secara bipartit maupun tripartit

namun tidakmenghasilkan kesepakatan dan gagal membuat persetujuan bersama, makaPenggugat menempuh upaya mediasi di Disnakertrans Provinsi Sulawesi SelatanBahwa penyelesaian secara bipartit maupun tripartit tidak tercapai kesepakatanantara Penggugat dan Tergugat.

No. 233 K/Pdt.Sus/2010pemeriksaan Tripartit di Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjung Balai bersamasama dengan kepentingan mengajukan eksekusi ke lembaga PenyelesaianHubungan Industri di Medan, akan tetapi tidak memberikan kewenanganuntuk mengajukan gugatan ;Berhubung karena kuasa yang diterima selain bukan merupakan surat kuasakhusus sebagaimana yang disyaratkan ketentuan hukum acara perdata, jugatidak memberikan kewenangan untuk mengajukan gugatan, maka suratkuasa subsitusi yang diberikan PK.FTA.SBSI

No. 233 K/Pdt.Sus/2010pemeriksaan Tripartit di Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjung Balai bersamasama dengan kepentingan mengajukan eksekusi ke Lembaga PHI diMedan, akan tetapi tidak memberikan kewenangan untuk mengajukangugatan ;Berhubung karena kuasa yang diterima selain bukan merupakan suratkuasa khusus sebagaimana yang disyaratkan ketentuan Hukum AcaraPerdata, juga tidak memberikan kewenangan untuk mengajukan gugatan,maka surat kuasa subsitusi yang diberikan PK.FTA.SBSI Kec.

serta Pasal 151 ayat(1) dan (3)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , yangberbunyi sebagai berikut;"Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum, serta akibat gagalnya atau tidaktercapainya kesepakatan bersama dalam perundingan Bipartit, maka padabulan Februari Para Penggugat mendaftarkan Perselisihan HubunganIndustrial yang terjadi ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang untukselanjutnya dilakukan perundingan tripartit

/ dimediasi;25.Bahwa dalam perundingan tripartit/mediasi, antara Penggugat denganTergugat juga tidak tercapai kesepakatan, sehingga padaakhirnya Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerangmengeluarkan surat Anjuran Nomor 560/1780/Disnakertranstertanggal 26 Maret 2015, yang isinya sebagai berikut:MENGANJURKAN1.

HIT ELECRONICS INDONESIAsejak tanggal 1 Maret 2007, bagian HRD & GA, Jabatan Operator, upah September2013 Rp. 2.302.300, dan putus hubungan kerja karena berakhir masa kontrak kerjaterhitung tanggal 14 September 2013;Bahwa, perkara ini telah diupayakan penyelesaian secara Bipartit dan kemudiandilanjutkan pada tingkat Tripartit melalui pegawai mediator Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi yang telah mengeluarkan surat anjuran N.565/888/HI Syaker/IH/2014, tanggal 23 Maret 2014;Bahwa, PT.

DEDIRUSMIYADI, SE dan YAYAN TARYANA yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan Majelis Hakim;Menimbang, bahwa para pihak telah mengupayakan penyelesaian perkara AQuo secara Bipartit dan kemudian dilanjutkan pada tingkat Tripartit dan pegawaiMediator Dinas Tenaga Keija Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan Anjuran melaluisurat No. 565/888/HJISyaker/III/2014, tanggal 25 Maret 2014 dan Majelisberpendapat bahwa para pihak melakukan upaya penyelesaian perkara sudah sejalandengan Pasal 3 dan

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 dilakukan upaya Tripartit di DinasTenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan antaraPengugat dengan Tergugat difasilitasi Mediator namun tidak terjadiK@SGPakalaN jn nnn nnn nnn nnn nnn nnn enn nn nnnnnnnnensennne.

para Penggugat kabur (obscuur libel);Menimbang, bahwa untuk eksepsi kesatu Sampai dengan keempat salingterkait satu sama lain sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan secarabersamaan dimana Tergugat mempersoalkan bipartit sampai dengan tripartitmelalui pihak Disnaker Kota Palu,Sulawesi Tengah setelah Majelis Hakim telisiklebin dalam baik melalui posita gugatan, bukti surat dan keterangan saksiternyata yang dipersoalkan Tergugat itu tidak benar karena semua sudahdilaksankan baik bipartite maupun tripartit

10Juni 2018,bukti surat P6 tentang surat kronologis Penggugat V tertanggal 10Juni 2018, bukti Surat P7 tentang surat anjuranNomor:565/791/K.UMKM.NAKERI/HI tertanggal 18 September 2018, bukti suratP8 tentang surat Tergugat Nomor:019/TMClIPalu/VII/2019 tertanggal 11 Juli2018 dan bukti surat P9 tentang surat keputusan Gubernur Sulawesi TengahNo.561/604/DISNAKERTRANSG.ST/2017 tentang upah minimum Kota Palutahun 2018 tertanggal 14 Desember 2017 dan keterangan saksi ABD.MUINyang pada pokoknya bipartit dan tripartit

sudah dilakukan keterangan saksiDARLIN pada pokoknya bipartit dan tripartit sudah dilakukan, bahwa jadwal jamkerja para Penggugat dari hari senin sampai dengan sabtu dari jam 08.00 pagisampai Jam 17.00 sore;Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 28/Pdt.SusPHI/2019/PN PaluMenimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telahmengajukan bukti surat berupa bukti surat T1 sampai dengan T22, dan tidakmenghadirkan saksi;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitualat

Dan akhirnya TERGUGATmengundang PENGGUGAT untuk datang ke rumah TERGUGAT yang semulaperkiraan PENGGUGAT adalah untuk membahas tuntutan PENGGUGATtersebut namun nyatanya TERGUGAT mengatakan masih kesulitan mencaritenaga Penasehat Hukum.Bahwa dikarenakan pertemuan antara PENGGUGAT dan TERGUGATtidak menghasilkan suatu kesepakatan yang baik maka PENGGUGATmencatatkan perselisinan tersebut ke Suku Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur.Bahwa dalam perundingan secara Tripartit

di Suku Dinas Tenaga KerjaDan transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur diakui oleh TERGUGATbahwa PENGGUGAT ada hubungan kerja antara PENGGUGAT danTERGUGAT akan tetapi tidak ada pembayaran upah yang seharusnya diterimaoleh PENGGUGAT.Bahwa dalam perundingan Tripartit semula disepakati oleh TERGUGATuntuk memakai Pasal 96 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan sebagai pembayaran upah dan hakhak lainnya yangdiberikan kepada PENGGUGAT.Bahwa belakangan dalam perundingan Tripartit tersebut

Bahwa karena perselisinan hubungan industrial tersebut, telahdilakukan upaya bipartit dan tripartit sebagai diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial, namun tidak tercapai kesepakatanmaka Penggugat akan mencari keadilan melalui pengadilan;11. Bahwa adapun yang menjadi hak dari penggugat yang diajukanPenggugat adalah sesuai aturan perundangundangan yang berlaku,sebesar :a.

Pada proses mediasi atau tripartit, sayapenggugat akhirnya mengetahui bahwa keberadaan saya selama menjadipekerja/buruh di perusahaan Tergugat, tidak pernah di laporkan atau dicatatkanke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin, padahal jumlahpekerja/ouruh seperti saya ini mencapai 1096 orang, kami juga tahu bahwahubungan kerja antara penggugat dengan perusahaan tergugat tidak pernahdilengkapi dengan perjanjian kerja (PKWT/PKHL), Oleh karena itu setelah sayadinyatakan diberhentikan

Atas dasar pengaduan tersebut pemerintah, dalam halini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin telah mengkajidan menindak lanjuti pengaduan dimaksud dengan memanggil para pihakHalaman 5 dari 34 Putusan Nomor 26/Pdt.SusPHI/2015/PNPlgdiantaranya saya penggugat dan Tergugat melalui 3 (tiga) kali panggilan mediasidalam rangka membahas dan menyelesaikan pada tingkat tripartit masalahpengaduan dimaksud pada tanggal 20 Januari 2015, kemudian tanggal 05Februari 2015 dan terakhir tanggal 10

Bahwa pada sidangmediasi/perundingan tripartit tersebut, menurut saya Penggugat ada beberapapoint penting yang luput dari perhatian mediator maupun Tergugat, yang pertamaadalah bahwa Penggugat walaupun bekerja sebagai buruh harian lepas yangbekerja berdasarkan waktu kehadiran tetapi upah yang dibayarkan perusahaan/tergugat adalah setiap bulan.

Selanjutnya saksi menerangkan setelah tidak tercapai kesepakatandalam perundingan Tripartit, sebanyak 91 orang karyawan mengajukan gugatanke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, sedangkanPenggugat tidak ikut mengajukan gugatan tetapi hanya menjadi saksi dalamperkara tersebut, Penggugat sendiri baru mengajukan gugatan tanggal 3 Maret2020.

Setelah mencermati buktibukti suratdan keterangan saksi yang bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulanbahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat sudah melalui proses perundingan Bipartit dan Tripartit dan Penggugatsebelumnya tergabung bersama sejumlah karyawan lainnya dalam prosesperundingan Bipartit dan Tripartit, kKemudian sebanyak 91 (Sembilan puluh satu)orang mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 6Agustus 2019, sedangkan Penggugat

Universal Indofood Product;Bahwa permasalahan diatas PENGGUGAT telah berusaha untuk melakukanperundingan secara Bipartit berdasarkan Surat Permohonan Perundingan BipartitNomor: 12/KAHPPPB/VIII/2020 tertanggal 29 Agustus 2020, namun PihakTERGUGAT tidak menanggapi dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikanpermasalahan tersebut;Bahwa tidak terlaksananya mediasi secara Bipartit maka PENGGUGAT telahmenempuh upaya mediasi secara Tripartit yang dilakukan di DinasKetenagakerjaan Kota Medan oleh mediator

dari printout serta bukti P8merupakan fotocopy dari fotocopy dan keseluruhan alat bukti adalah sebagai berikut:Bukti P1: Foto copy Surat Perjanjian Kerja;Bukti P2: Foto copy Job Description; BuktiP3: Foto copy Surat Tanda Terima ljazah; BuktiP4: Foto copy Tanda Serah Terima Pekerjaan; BuktiP5: Foto copy Hasil Tangkapan layar Percakapa WhatsApp; BuktiP6: Foto copy Hasil Tangkapan layar Percakapa WhatsApp; BuktiP7: Foto copy Permohonan Perundingan Bipartit; BuktiP8: Foto copy Permohonan Perundingan Tripartit

, Penggugat III dan Penggugat IVmelalui kuasa hukumnya telah mengirimkan Surat Undangan bipartit IINomor 110/SK/LBHYK/XII/2012, tertanggal 7 Desember 2012 kepadaTergugat untuk menyelesaikan perselisinan ini secara kekeluargaan,akan tetapi Pihak Tergugat lagilagi tidak pernah memberikan jawabanterkait permasalahan ini baik secara tertulis maupun lisan;Bahwa Penggugat , Pengugat II, Penggugat III dan Penggugat IVmelalui kuasa hukumnya mengirimkan surat Nomor 53/SK/LBHYK/V/2013, perihal permohonan tripartit

Yogyakarta, dalam pertemuantersebut tidak ada titik temu karena Tergugat tidak bersedia membayarUang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan UangPenggantian Hak serta Gaji bulanan yang belum dibayar kepada ParaPenggugat yang telah dirumahkan oleh Tergugat tertanggal 12September 2012 dengan alasan kondisi perusahaan mengalamikerugian;Bahwa disebabkan tidak adanya kesepakatan antara Penggugat ,Pengugat Il, Penggugat III dan Penggugat IV dengan Tergugat, padatanggal 5 Juli 2013 diadakan pertemuan tripartit