Daftar hadir Rapat Kerja LKS tripartit Provinsi Kep. Babel dan Daftar makan/minum anggota LKS Tripartit Prov. Kep. Babel tanggal 16 Maret 2016. 10. Fotocopy Pembayaran Honorarium Tim Kegiatan ( Non PNS) untuk Bulan Januari s.d Mei 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kep. Bangka Belitung tahun anggaran 2016, tanggal kosong bulan juni 2016.-11.

Surat Setoran pajak (SSP) PPH 21 pembayaran Honorarium Tim Kegiatan ( PNS) LKS Tripartit dan Pembahasan masalah ketenaga kerjaan bulan Januari s/d Mei 2016 tanggal 6 Juni 2016 sebesar Rp. 3.800.00012. Surat Setoran pajak (SSP) PPH 21 pembayaran Honorarium Tim Kegiatan ( PNS) LKS Tripartit dan Pembahasan masalah ketenaga kerjaan bulan Januari s/d Mei 2016 tanggal 6 Juni 2016 sebesar Rp. 430.00013.

Surat Setoran pajak ( SSP) PPH 21 pembayaran Honorarium Tim Kegiatan ( PNS) LKS Tripartit dan Pembahasan masalah ketenaga kerjaan bulan Januari s/d Mei 2016 tanggal 6 Juni 2016 sebesar Rp. 1.500.000.14. Nota Dinas perihal pecairan dana triwulan I kegiatan Rapat LKS tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan bulan Februari 2016 sebesar Rp. 23.981.500.15.

Nota Dinas perihal pecairan dana triwulan II kegiatan Rapat LKS tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan bulan Mei 2016 sebesar Rp. 123.600.000.16. Nota Dinas perihal pecairan dana triwulan II kegiatan Rapat LKS tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan bulan Juni 2016 sebesar Rp. 10.016.000.17. Nota Dinas perihal pecairan dana triwulan III kegiatan Rapat LKS tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan bulan Juli 2016 sebesar Rp. 52.074.000.18.

Nota Dinas perihal pecairan dana triwulan III kegiatan Rapat LKS tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan bulan September 2016 sebesar Rp. 84.690.000.19. Nota Dinas perihal pecairan dana triwulan IV kegiatan Rapat LKS tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 16.800.000.20. 2 (Dua) Buah Buku Transaksi 2016.Dikembalikan kepada saksi RISA NIRWANA SARI, S.Ikom Binti ROMAINUR21. Surat dari Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Prov.

Daftar hadir Rapat Kerja LKS tripartit Provinsi Kep. Babel dan Daftarmakan/minum anggota LKS Tripartit Prov. Kep.

anggota LKS Tripartit terdiri dari :A.

Babel dan Daftar makan/minumanggota LKS Tripartit Prov. Kep.

Lembaga kerja sama Tripartit.13.14.15.

Bahwa menurut Pasal 107 ayat 1, 2, 3,4:(1) Lembaga kerja sama Tripartit memberikan pertimbangan, saran, danpendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunankebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. (2) Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),terdiri dari :a) Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan b) Lembaga Kerja sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, danKabupaten/kota.(3) Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri

duduk di LKS Tripartit;Bahwa sepengetahuan Saksi yang diusulkan menjadi anggota yang duduk di LKSTripartit ada 5 orang, Saksi juga diusulkan menjadi anggota Dewan Pengupahan,tetapi akhirnya Saksi menjadi anggota LKS Tripartit;Bahwa sepengetahuan Saksi semua orang yang diusulkan DPD KSPSI belum pastilolos menjadi anggota LKS Tripartit, tetapi dengan perhitungan sesuai dengan datarekapitulasi verifikasi yang menentukan jumlah keterwakilan dalam LKS Tripartit;Bahwa setahu Saksi komponen atau komposisi

Lembaga Kerjasama Tripartit memberikan pertimbangan, saran dan pendapatkepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahanmasalah ketenagakerjaan;2. Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri daria. Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan;b. Lembaga Kerjasama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/C0) Cee3.

Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit terdiri dari unsur pemerintah, organisasipengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh;4. Tata kerja dan susunan organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 menentukan bahwa:1. LKS Tripartit Provinsi dibentuk oleh Gubernur;===2.

B.522/TK5/UPH/V/2018, perihal Permintaan Nama Anggota DPK dan LKSTripartit Kota Batam Periode 20182021;Adapun inti dari Surat tersebut adalah meminta kepada Penggugatselaku Ketua Kadin Batam untuk mengirimkan nama anggota DewanPengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam untuk mewakili unsurPengusaha Periode 20182021 dengan perincian :Halaman 10Putusan No.18/G/2018/PTUNTPIe Dewan Pengupahan = 7 orange Lembaga Kerjasama Tripartit = 7 Orang5.

Bersama Perwakilan AsosiasiSektoral Dunia Usaha, untuk menjelaskan secara komprehensifperihal pengajuan nama Anggota Dewan Pengupahan dan LembagaKerjasama (LKS) Tripartit;Halaman 15Putusan No.18/G/2018/PTUNTPI19.Bahwa setelah Penggugat menyampaikan keberatan perihal Namanama Anggota Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit PerwakilanPengusaha Kota Batam yang diajukan oleh Apindo Kota Batam danmenjelaskan Pedoman Tata Cara Penetapan dan Pembinaan Wakilwakil Dunia Usaha dalam Kelembagaan Tripartit dan DewanPengupahan

Surat Keputusan Walikota Batam NomorKPTS.233/HK/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018, TentangKeanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam MasaBhakti 20182021, beserta Lampirannya;4.

JADIRAJAGUKGUK adalah merupakan pihak/orang yang termasuk dalamHalaman 27Putusan No.18/G/2018/PTUNTPIkeanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit menjabat sebagai WakilKetua dari unsur pengusaha sebagaimana dalam LampiranKeputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.233/HK/VIII/2018 tentangKeanggotaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Kota Batam MasaBhakti 20182021 tanggal 6 Agustus 2018 dan sangat tidakberdasar apabila PENGGUGAT merasa dirugikan;.

JADI RAJAGUKGUK masuk dalam keanggotaanLembaga Kerjasama Tripartit menjabat sebagai Wakil Ketua dari unsurpengusaha sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Walikota BatamNomor: KPTS.233/HK/VIII/2018 tentang Keanggotaan LembagaKerjasama (LKS) Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 20182021tanggal 6 Agustus 2018 tersebut;Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan objek sengketa dapatmenimbulkan keraguan dari pelaku usaha terlebih kompetensi danpersyaratan untuk duduk di Dewan Pengupahan dan LembagaKerjasama Tripartit

Kementrian Ketenagakerjaan mengikut sertakan KSBSI secara khususCarlos Rajagukguk, SH., menjadi anggota Tripartit Nasional merupakanHalaman 8 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUNJKTPelanggaran hukum karena tidak ada ijin dari Penggugat, akibatnyaperwakilan dari Penggugat sebagai pemilik SBSI yang sah tidak adayang masuk atau yang duduk dalam Struktur Keanggotaan LembagaKerja Sama Tripartit Nasional Masa Jabatan tahun 20202023, selainitu sdr.

Terkait dengan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasionalsesuai Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 TentangTata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartitsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 4 Tahun 2017 (selanjutnya disebut PP No8/2005 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP No4/2017) diatur Keanggotaan LKS Tripartit Nasional diangkat dandiberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.3.

Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit(selanjutnya disebut "PP No 46/2008) memberikan definisiLembaga Kerja Sama Tripartit adalah forum komunikasi,konsultasi dan musyawarah tentang masalahketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsurPemerintah, organisasi pengusaha, dan serikatpekerja/serikat buruh.Pembentukan LKS Tripartit Nasional dibentuk oleh Presidendan bertanggung jawab kepada Presiden (Vide Pasal 2 PP No46/2008).Selain hal tersebut dalam Pasal 107 ayat (1) UndangUndangNomor 13 Tahun

Saksi menyatakan bahwa Kemenakertidak mengakui keputusan Mahkamah Agung Nomor 378 tentang namaSBSI itu; Bahwa Ketika itu ada pemberitahuan dari Kemenaker tentang masa aktifkeanggotaan Tripartit, kemudian untuk menjadi anggota Tripartit ituharus didukung oleh keanggotaan serikat.

nasional semuanominator tadi dijumlah, kKemudian dibagi dengan jumlah wakil yang adadi lembaga tripartit nasional;2.

B.522/TK5/UPH/V/2018, perihal Permintaan Nama Anggota DPK dan LKSTripartit Kota Batam Periode 20182021;Adapun inti dari Surat tersebut adalah meminta kepada Penggugatselaku Ketua Kadin Batam untuk mengirimkan nama anggota DewanPengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam untuk mewakili unsurPengusaha Periode 20182021 dengan perincian :Halaman 10Putusan No.18/G/2018/PTUNTPIe Dewan Pengupahan = 7 orange Lembaga Kerjasama Tripartit = 7 Orang5.

Batam Bersama Perwakilan AsosiasiSektoral Dunia Usaha, untuk menjelaskan secara komprehensifperihal pengajuan nama Anggota Dewan Pengupahan dan LembagaKerjasama (LKS) Tripartit;Halaman 15Putusan No.18/G/2018/PTUNTPI19.Bahwa setelah Penggugat menyampaikan keberatan perihal Namanama Anggota Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit PerwakilanPengusaha Kota Batam yang diajukan oleh Apindo Kota Batam danmenjelaskan Pedoman Tata Cara Penetapan dan Pembinaan Wakilwakil Dunia Usaha dalam Kelembagaan Tripartit

Surat Keputusan Walikota Batam NomorKPTS.233/HK/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018, TentangKeanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam MasaBhakti 20182021, beserta Lampirannya;4.

JADI RAJAGUKGUK masuk dalam keanggotaanLembaga Kerjasama Tripartit menjabat sebagai Wakil Ketua dari unsurpengusaha sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Walikota BatamNomor: KPTS.233/HK/VIII/2018 tentang Keanggotaan LembagaKerjasama (LKS) Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 20182021tanggal 6 Agustus 2018 tersebut;Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan objek sengketa dapatmenimbulkan keraguan dari pelaku usaha terlebih kompetensi danpersyaratan untuk duduk di Dewan Pengupahan dan LembagaKerjasama Tripartit

dan LKS Tripartit Perwakilan Pengusaha Kota Batam PeriodeTahun 20182021 dari Kamar Dagang Dan Industri BATAM kepadaKepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam Bapak RudiSakyakirti,S.H.,M.H.

Bangka Belitung Nomor188.4/131/TK.T/2015 tentang Penggantian Antar Waktu) NamaAnggota dan Sekretaris Lembaga Kerjasama Tripartit ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Periode 20152017 tanggal 26 Mei 2016;Dikembalikan kepada Terdakwa SUKANTO;9) Daftar Hadir Rapat Kerja LKS tripartit Provinsi Kep.

HonorariumTim Kegiatan (PNS) LKS Tripartit dan Pembahasan MasalahKetenagakerjaan bulan Januari s/d Mei 2016 tanggal 6 Juni 2016sebesar Rp1.500.000,00;Hal. 3 dari 9 hal.

Putusan Nomor 1722 K/PID.SUS/201814) Nota Dinas perihal Pencairan Dana Triwulan Kegiatan RapatLKS Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan bulanFebruari 2016 sebesar Rp23.981.500,00;15) Nota Dinas perihal Pencairan Dana Triwulan II Kegiatan RapatLKS Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan bulan Mei2016 sebesar Rp123.600.000,00;16) Nota Dinas perihal Pencairan Dana Triwulan II Kegiatan RapatLKS Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan bulan Juni2016 sebesar Rp10.016.000,00

Bahwa Terdakwa selaku PNS dan menjabat selaku KasiPengawas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Kepulauan Bangka dan Belitung diangkat sebagai PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Lembaga KerjaSama (LKS) Tripartit pada Disnaker Provinsi Kepulauan BangkaBelitung, yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu Pemerintah, Apindo danSPSI, dengan tugas Terdakwa mengelola anggaran LKS Tripartit;b.

Bahwa kemudian Terdakwa telah mengembalikanuang tersebut sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat jutarupiah) kepada masingmasing anggota LKS Tripartit NonPNStersebut:C. Bahwa sumber dana untuk pembayaran honorarium anggotaLKS Tripartit pada Disnaker Provinsi Kepulauan Bangka Belitungtersebut berasal dari dana APBD Tahun Anggaran 2016 padaDisnaker Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;Hal. 7 dari 9 hal.

Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 194/HK/VI/2015.Tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam MasaBakti 20152018, tanggal 1 Juni 2015 (selanjutnya disebut ObjekSengketa 2) ; 20 nnn nn nn nn nn nnn nnn nn nn enn nn nn ee eeAdapun dasar dan alasanalasan hukum Penggugat dalammengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT:1.

bakti 2015 s.dIndividual: Bahwa keputusan TUN objek sengketa jelasditujukan kepada subjek hukum tertentu yaitu SPSISPMI dan SBSI yang merupakan anggotaPSTIG QUG a) ~~~~ === == nnn nnn nnnFinal: Bahwa dengan adanya Keputusan TUN yangpenetapan pekerja menjadi anggota DewanPengupahan Kota Batam dan anggota LembagaKerjasama Tripartit yang bukan diusulkan olehPenggugat menimbulkan akibat hukum Penggugattidak terwakili dalam Dewan Pengupahan KotaBatam dan pada Lembaga Kerjasama Tripartit.7.

Bahwa berhubung masa bakti keanggotaan pada DewanPengupahan Kota Batam dan Lembaga Kerjasama Tripartitsebelumnya telah habis pada tahun 2015, maka dalam rangkauntuk menetapkan keanggotaan yang baru untuk masa bakti 2015s.d 2018 Tergugat dengan Penggugat telah melakukan rapatrapat untuk pergantian keanggotan pada Dewan Pengupahan KotaBatam dan Lembaga Kerjasama Tripartit di DISNAKER Kota15.

Bahwa Penggugat telah mengajukan namanama kepadaTergugat untuk diangkat mewakili Penggugat pada DewanPengupahan Kota Batam dan Lembaga Kerjasama Tripartit KotaBatam untuk masa bakti 2015 s.d 2018, yaitu:Dewan Pengupahan Kota (DPK):e Carlos Hutabarat, S.E. (FSTPD).e Supendi, S.H. (FSP NIBA SPSI).e Antonius Nong Arnis (FSP PAR SPSI)."TEES mmm mmm ernment ie i Setia Putra Tarigan, S.T. (KSPSI). Rosip Hasibuan (FSP TSK SPSIl).

Bahwa yang ditetapkan oleh Tergugat duduk menjadi anggotapada Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga KerjasamaTripartit untuk masa bakti 2015 s.d 2018 dari unsur serikat pekerjaadalah namanama pekerja yang diusulkan oleh pengurus lamapada Penggugat yang telah habis masa baktinya, yaitu:Dewan Pengupahan Kota Bataim:0necnnsenLKS Tripartit Kota Batam: Tengku Afkanasti. Daniel. 2 2220022 2on nono noe MUSTO Le . ~~

Bahwa gugatan ini diajukan setelah upaya penyelesaian masalah hubungan industrial(PHK) secara bipartit dan secara tripartit antara Penggugat dengan Tergugat tidakmenemukan hasil. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2)UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganHal. 1 dari 22 hal. Put.

Bahwa upaya penyelesaian secara tripartit oleh Mediator pada Disnakertrans KotaAdministratif Jakarta Utara telah dilakukan namun tidak berhasil.

No. 390 K/Pdt.Sus/20112.10 Bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum yang ada dalam surat gugatantertanggal 1 September 2010 dengan dasar anjuran Mediator No. 8412/1.831antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan upaya bipartit dantripartit dalam penyelesaian perkara a quo; Bahwa upaya bipartit dan tripartit yang pernah dilakukan hanya antara Penggugatdengan Pendidikan Bunda Mulia International School bukan dilakukan olehPenggugat dengan Tergugat.

Bahwa gugatan Penggugat obscuur libel; Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, gugatan Penggugat dalam perkara aquo yang tidak sesuai dengan perintah UndangUndang nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesiaan Perselisihan Hubungan Industrial yang mewajibkan untukmelakukan upaya bipartit dan tripartit terlebih dahulu sebelum mengajukangugatan; Bahwa selain hal tersebut di atas, di satu sisi Penggugat meminta untukperjanjiannya antara Penggugat dengan Tergugat fixed term employmentagreement (expatriate

YayasanPendidikan Bunda Mulia sebagai badan hukum dari Bunda Mulia International Schooltidak diikutsertakan atau dalam kata lain tidak dianggap sebagai pihak, sehinggaupaya bipartit dan tripartit tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum bagi YayasanPendidikan Bunda Mulia, dan Yayasan Pendidikan Bunda Mulia tidak bertanggungjawab atas upaya tersebut;Hal. 13 dari 22 hal.

Bahwa permasalahan mengenai perselisihan hak ini telah diupayakandiselesaikan melalui upaya Bipartit dan Tripartit (Mediasi oleh DinasTenaga Kerja Kabupaten Bekasi) sesuai dengan Undang Undang Nomor2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,yang kemudian akan dijelaskan dalam gugatan ini;4.

pada tanggal 21 November 2013, tanggal 10Desember 2013, tanggal 20 Desember 2013, tanggal 06 Januari 2014,tanggal 10 Januari 2014 dan tanggal 13 Februari 2013;Bahwa selama mediasi/upaya Tripartit, Tergugat diwakili Sdr.

) kali upah ditambah biayapengobatan dengan total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);Bahwa pada tanggal 30 Mei 2014, Dinas Ketenagakerjaan KabupatenBekasi selaku pihak Mediator atas permasalahan antara Penggugat danTergugat melalui Surat Nomor 567/673/HISyaker/V/2014, Perihal:Anjuran, menyampaikan hasil mediasi (Tripartit) kepada Penggugat,dengan menganjurkan halhal sebagai berikut:1.

Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis palinglambat 10 (Sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;Bahwa dari anjuran tersebut sampai saat ini tidak ada tindak lanjut/pelaksanaan dari Tergugat;Bahwa atas hasil mediasi (Tripartit) sebagaimana tersebut di atas, tetaptidak ada itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan hasil mediasi(Tripartit).

Tergugat tidak memberikan jawaban atas surat anjuranmediator namun memberikan tanggapan melalui surat tertanggal 5 Juni2014; Dengan demikian oleh karena tidak adanya itikad baik dariTergugat untuk melaksanakan dan mentaati hasil Mediasi (Tripartit) sertadari pihak Penggugat sendiri telah menolak hasil dari mediasi (Tripartit)maka dengan demikian upaya mediasi (Tripartit) tidak mencapaikesepakatan;Bahwa Pasal 5 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 TentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah

Bahwa Penggugat pun sudah meminta mediator Dinas KetenagakerjaanKabupaten Asahan untuk melakukan mediasi tripartit terkait hal tersebut, namunTergugat tetap saja tidak memberikannya. Bahwa proses tripartit atas tuntutan pemberian 1 (satu) rangkap perjanjian tertulistersebut, dilakukan mediator bersamaan atau didalam mediasi yang jugamembicarakan masalah lain antara Penggugat dengan Tergugat.

PHI Nomor 237/Pat.SusPHI/2019/PN MdnPenggugat meminta dilaksanakan kembali Mediasi Tripartit terkait denganpermintaan perjanjian tertulis tersebut.Bahwa ternyata melalui suratnya, mediator ketenagakerjaan menyatakan haltersebut telah tertuang dalam Surat Nomor : 0169/IIIDKT/I/2019 tertanggal 21Januari 2019 perihal Anjuran.Bahwa oleh karena itu setelah melihat isi Anjuran tersebut, Penggugatmenolaknya dan mengajukan gugatan ini.Bahwa Pasal 53 UndangUndang RI No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan

PHI Nomor 237/Pat.SusPHI/2019/PN MdnBahwa semakin nyata bahwa hubungan Tergugat dengan Pengugat sebagaiPerawat di Rumah Sakit Umum Sari Mutiara tidak ada sama sekali,, hal ini dapatdiyakini dari uraian Pengguat pada halaman kedua gugatannya point 14 bahwadalam proses mediasi Tripartit yang dilaksanakan Mediator ketenagakerjaan kotaMedan tidak terdapat suatu kesepakatan apapun antara Penggugat dengan Tergugat,dan berlanjut pada point 15 bahwa karena tidak adanya kesepakatan dalam prosesMediasi Tripartit

dengan P1sampai dengan P5 dan tidak menghadirkan saksidalam perkara a quo ;Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang ditandaidari T 1 sampai dengan T7dan tidak menghadirkan saksi dalam perkara a quo ;Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti baik yang diajukan Penggugatmaupun olehTergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah buktibuktiyang mempunyai relevansi dengan perkara a quo;Menimbang, bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudahdilakukan Tripartit

PerselisihanHubungan Industrial, dan Anjuran tersebut sebagai syarat dalam mengajukangugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 83Undang Undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, vide bukti P1 ;Menimbang, bahwa Penggugat pernah mengadukan tentang permohonanpermintaan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat ke DinasKetenagakerjaan Kabupaten Asahan tetapi Dinas menanggapinya bahwapermasalahan tersebut sudah dilakukan Tripartit

industrial secara Tripartit, namun dalam mediasi tersebut tidakHalaman 7 dari 30 hal.

Namun, pada kenyataanya, Penggugat tidakmengupayakan penyelesaian secara tripartit tersebut ke Disnaker KotaPadang dan Penggugat langsung mengajukan gugatan ke PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang;Bahwa di dalam gugatan a a quo, pada posita gugatan Nomor 31,Penggugat berdalil telah melakukan upaya penyelesaian secara Tripartit diDisnaker Kota Padang yang mana Disnaker Kota Padang telahmengeluarkan anjuran kepada Penggugat dan Tergugat dengan SuratAnjuran Nomor 563/1149/Sosnaker

tripartit denganTergugat di Disnaker Kota Padang;Bahwa di dalam Anjuran Tertulis Disnaker Kota Padang itu sendiri terteratanggal 21 Maret 2016.

Sedangkan untukdefinisi perundingan tripartit, UndangUndang PPHI tidak mengaturdefinisi tersebut secara baku, namun perundingan tripartit dapat diartikansebagai perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikatburuh dengan pengusaha bersama dengan pihak ketiga untukmenyelesaikan perselisihan hubungan industrial, yang mana di dalampraktiknya, perundingan tripartit unumnya dilakukan antara pekerja/ouruhatau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha bersama Mediatordari Dinas Sosial

Artinya, lebih lanjut, terobukti bahwasanya TermohonKasasi (dahulu Penggugat) tidak pernah merundingkan perselisihanpemutusan hubungan kerja (PHK) di Disnaker Kota Padang sebagaiupaya perundingan tripartit;Halaman 21 dari 30 hal. Put. Nomor 792. K/Pdt.SusPHI/201716.17.Ill.

Perjanjian antara Penggugat, Tergugat , dan Tergugat Il pada tanggal 9Mei 2012 (selanjutnya disebut Perjanjian Tripartit);(selanjutnya Perjanjian Dasar dan Addendum Perjanjian Dasar secarabersamasama disebut sebagai Perjanjian Awal serta Perjanjian Awaldan Perjanjian Tripartit secara bersamasama disebut sebagaiPerjanjian); dan(ii) Tergugat Il terhadap ketentuanketentuan yang diatur dalam Perjanjian Tripartit.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR juncto Pasal 118ayat (2) HIR juncto

namun ternyata hanyamemberikan harapan palsu kepada Penggugat;Bahwa memang Lidah Tidak Bertulang namun untungnya ada hitam di atasputin dimana janji dari Tergugat untuk membayar kewajiban hukumTergugat dituangkan dalam Perjanjian Tripartit sehingga Tergugat II tidakdapat mengelak dari kewajiban hukumnya;Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mentaati ketentuan dalamPerjanjian Tripartit khususnya Tergugat Il yang tidak melakukanpembayaran sebesar Rp1.726.380.811,00 (satu miliar tujuh ratus dua

Kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yaitu total sebesarRp2.774.948.053,00 (dua miliar tujuh ratus tujunh puluh empat jutasembilan ratus empat puluh delapan ribu lima puluh tiga rupiah) denganperincian sebagai berikut:(i) Sebesar Rp1.726.380.811,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh enamjuta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah)berdasarkan Perjanjian Tripartit;(ii) Sebesar Rp925.190.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima jutaseratus sembilan puluh ribu rupiah) yang

Nomor 3595 K/Padt/2015kewajiban hukum Tergugat sebesar Rp4.151.570.811,00 (empatmiliar seratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu delapanratus sebelas rupiah); yang diberikan oleh Penggugat Sehubungandengan Perjanjian Tripartit; dan(iii)sebesar Rp123.377.242,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuhpuluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) yang merupakanselisih dari:= Denda keterlambatan dengan skema maksimum dikurangi dendaketerlambatan yang ditagih:= Rp306.370.323,00

Bahwa seandainya Judex Facti membaca dan menelaah dengan benarapa yang akan diputuskannya tersebut, tentunya Judex Facti akanmenemukan bahwa Kesepakatan Bersama yang dibuat danditandatangani secara Tripartit tertanggal 09 Mei 2012 tidak ada memuatadanya Pemohon Kasasi (d/n Pembanding/Tergugat ) yang melakukanpembayaran atas pembelian pipapipa (pile) yang dipergunakan olehTurut Termohon Kasasi (dlh Turut Terbanding Tergugat II ) sehubungandengan pengadaan PC. Spun Pile, PC.

Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Kepala DinasTenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Nomor : 565/1787/416107/2017,tanggal 27 Oktober 2017, Perihal : Pengembalian Berkas atas suratPenggugat Nomor : 007/SkI.PerW&P/X/2017, tanggal 18 Oktober 2017tentang Permohonan Tripartit ;4.

Istana Potterindo Industri telah sesuai denganhukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku ;1.Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan hukum danperaturan perundangundangan yang berlaku, dimana yang menjadidasar hukum penerbitan objek sengketa adalah Putusan MahkamahKonstitusi Rl Nomor : 012/PUU2003 ;Bahwa yang menjadi substansi dari penerbitan objek sengketa adalahPermohonan Tripartit dari Wibowo & Partner selaku kuasa hukumPT.

Istana Potterindo Industri melalui Surat Nomor :007/SkI.Per/W&P/X/2017, Perihal : Permohonan Tripartit ;Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 012/PUU1/2003, maka permasalahan tersebut harus dibuktikan lebih dulusebagaimana laporan Saudara PT.

Istana Potterindo Industri sebagai stafperusahaan mulai tahun Tahun 2014 ;Bahwa, terhadap bukti P 1 saksi pernah melihat lawyer perusahaanmelayangkan bipatrit, tripartit dan kKemudian saksi dipanggil Dinas TenagaKerja terkait berkas ini dikembalikan alasannya apa saksi tidaktahu 22222 nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nn nnn nnn ne nnnBahwa, saksi mengetahui terhadap bukti P 2, P 3, P 4 dan P 5 ;Bahwa, dari Dinas Tenaga Kerja pernah ke PT.

Unsur bersifat konkret, bahwa obyek sengketa merupakan tindak lanjutdari Surat Permohonan Penggugat Nomor : 007/SkI.Per/W&P/X/2017tentang Permohonan Tripartit, tertanggal 18 Oktober 2017, sehinggaberkas permohonan Tripartit diserahnkan kembali kepada Penggugat ;Halaman 57 dari 64 halaman, Putusan Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SBY.4. Unsur individual, bahwa obyek sengketa ditujukan kepada Penggugat tidakditujukan kepada khalayak umumM ;5.

DONGAN KREASI INDONESIA (KasusPHK, Yusup, Dkk / 89 orang) ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi.Proses Tripartit/Mediasi Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasidilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2013, dan dihadiri oleh kedua belah pihak.Adapun hasil Mediasi/Tripartit adalah: kedua belah pihak sepakat untukBipartit Kembali dan apabila bipartit tidak tercapai kKesepakatan, maka akandilanjutkan dengan mediasi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 jam 09.00WIB dengan para pihak membawa dokumen terkait dengan

permasalahan;Bahwa proses Tripartit/Mediasi II berlanjut pada tanggal 15 Mei 2013, ParaPenggugat memenuhi undangan pihak Mediator pada Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi untuk memenuhi undangan Tripartit Il di Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi, Tergugat hadir diwakili oleh sdr.

Rodo Binsar Pakpahan, tidak membuahkan hasil,dan para pihak sepakat pertemuan selanjutnya dijadwalkan kembali padatanggal 28 Mei 2013 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;Bahwa sesuai kesepakatan sebelumnya, Tripartit lanjutan di aksanakanpada tanggal 28 Mei 2013 di Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi. Yang dihadirioleh Para Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh sdr. AsepQomarudin, sdr. Marsel Abon dan sdr.

Rodo Binsar Pakpahan tidakmembuahkan hasil dan diputuskan sebagai mediasi/tripartit terakhir;Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat yangdilakukan Tergugat tidak melalui prosedur dan kepatutan sebagaimanamestinya, seperti: Tidak didahului dengan teguranteguran lisan dan tertulis dengan patutdan yang bersifat membina.

Proses Bipartit dan Tripartit yang diwakili oleh Orang/Pihak yang tidakBerhakdan Tidak Berwenang, berakibat hukum tidak sahnya Gugatan Penggugat.1.

Namunpermasalahannya bagaimana bila proses bipartit dan tripartit yang telahdilakukan selama ini oleh Pihak Penggugat / Para Penggugat ternyatabermasalah secara Hukum dan mengandung cacat Hukum?! Sebab bilamencermati lebih lanjut di dalam berkas bipartit maupun tripartit yangselama ini telah dilakukan, maka dapat jelas dilihat bahwasanya ProsesHalaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.SusPHI/2021/PN.

Bahwa karena proses bipartit dan tripartit tersebut diwakili olen PihakSerikat Pekerja yang tidak berhak secara Hukum, maka jelas seluruhhasil di dalam bipartit dan tripartit tersebut adalah cacat Hukum karenaHalaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.SusPHI/2021/PN. Bag.bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bilaseluruh proses bipartit dan tripartit tersebut jelas tidak sah dan cacathukum dan sudah sepatutnya dianggap tidak pernah ada.

Selain itu, karenapengajuan permohonan Tripartit tersebut sekali lagi dilakukan dandiajukan oleh Kuasa (Serikat Pekerja F SPKP) yang tidak berwenang,maka sudah seharusnya pengajuan Tripartit tersebut dianggap tidakpernah ada atau batal demi hukum.

Proses Bipartit dan Tripartit yang diwakili oleh Orang/Pihak yang tidak berhakdan tidak berwenang, berakibat hukum tidak sahnya gugatan Penggugat;Bahwa F SPKP bukanlah serikat pekerja yang diakui dan bahkan tidakterdaftar dan tidak tercatat baik pada Disnaker Kabupaten Sukabumimaupun pada perusahaan Tergugat maka proses bipartit dan tripartit yangdiwakili oleh F SPKP adalah tidak sah dan seharusnya batal demi hukumdan dianggap tidak pernah ada;3.

Nomor 153 K/Pdt.SusPHI/2016prematur (terlalu dini untuk diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial)mengingat terhadap Perkara ini belum dilakukan penyelesaian secarabipartit dan tripartit sehingga secara hukum gugatan Penggugat tidakdibenarkan untuk diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial;.

Hasilnya, penyelesaian perselisihansecara bipartit dan tripartit terhadap perkara ini belum pernah terlaksana;. Bahwa berkenaan dengan Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas tenagaKerja Kabupaten Batu Bara sebagaimana termaktub dalam Surat Nomor565/1008/2014 tanggal 3 Juli 2014, data dan bukti tersebut bukanlahhasil mediasi ftripartit atas perkara ini.

Bahwa berdasarkan adanya putusan tersebut ketika Penggugat mengajukangugatan berdasarkan Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batu Baradan proses tripartit dan bipartit, adalah sangat keliru dan tidak mempunyaidasar hukum yang jelas, yang mana berdasarkan putusan hukum tersebutproses anjuran, tripartit dan bipartit yang saat ini Penggugat telah memberikanKuasa kepada Aliansi Buruh Batu Bara Anggota Federasi Serikat PatriotikRepublik Indonesia Konfederasi Kongres Serikat Buruh Indonesia (ABB

anjuran, tripartit dan bipartit yang saat ituTermohon Kasasi telah memberikan kuasa kepada Aliansi Buruh Batu BaraAnggota Federasi Serikat Patriotik Republik Indonesia Konfederasi KongresSerikat Buruh Indonesia (ABB SERBUPRI KASBI) sehingga kepentinganhukum dari Termohon Kasasi diwakilkan kepentingan hukumnya kepada(ABB SERBUPRI KASBI) baik untuk mengajukan tripartit, bipartit danjuga suratsurat yang dilayangkan (ABB SERBUPRI KASBI) kepadaInstansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja Kab.

Nomor 153 K/Pdt.SusPHI/2016dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, yang mana berdasarkanPutusan Hukum tersebut proses anjuran, tripartit dan bipartit yang saat ituTermohon Kasasi telah memberikan kuasa kepada Aliansi Buruh Batu BaraAnggota Federasi Serikat Patriotik Republik Indonesia Konfederasi KongresSerikat Buruh Indonesia (ABB SERBUPRI KASBI) sehingga kepentinganhukum dari Termohon Kasasi diwakilkan kepentingan hukumnya kepada(ABB SERBUPRI KASBI) baik untuk mengajukan tripartit, bipartit

Bahwa TERGUGAT tidak pernah memberikan surat kuasa kepadasiapapun untuk menghadiri proses Mediasi secara Tripartit antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT yang diadakan dan dilaksanakan olehDinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Samarinda;4.

Bahwa oleh karena proses Mediasi secara Tripartit tersebut dilaksanakantidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sebabTergugat tidak pernah mengirimkan perwakilan dan atau kuasa yangsah untuk menghadiri proses mediasi tersebut, maka dengan sendirinyahasil dari Mediasi tersebut juga tidak sah dan harus dinyatakan batal demihukum;7.

Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan surat kuasa kepadasiapapun untuk menghadiri proses Mediasi secara Tripartit antaraPenggugat dan Tergugat yang diadakan dan dilaksanakan oleh DinasTenaga Kerja Pemerintah Kota Samarinda;4.

Bahwa dalam Surat Kuasa Nomor: 013/S.Kuasa/SMR/IX/2015, tanggal21 September 2015 disebutkan Pemberi Kuasa adalah Wawit Mandaladengan Jabatan Branch Head CS FINANCE dan Penerima Kuasaadalah Dedi Sofian dengan Jabatan HRGA Head untuk menghadiriMediasi Tripartit yang dilaksanakan oleh Mediator dari Dinas TenagaKerja Pemerintah Kota Samarinda;5.

Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan Kuasa kepada WawitMandala untuk mewakili Perseroan guna menghadiri panggilan Mediasisecara Tripartit di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Samarinda,sehingga dengan demikian Wawit Mandala pun tidak mempunyai hakdan wewenang untuk memberikan kuasa kepada siapapun untukmewakili Perseroan karena Wawit Mandala bukanlah Direksi Perseroandan Wawit Mandala tidak pernah mendapatkan kuasa untuk mewakiliPerseroan;6.

Bahwa dikarenakan mediasi/Bipartit gagal, maka dilanjutkan kepadasidang Tripartit yaitu Mediator Hubungan Industrial di Disnaker danTransmigrasi Kabupaten Banyuasin dan ternyata juga tidakmenemukan persesuaian kehendak antara Penggugat denganTergugat. dijadikan Bukti P.5;10.

Kesalahan Prosedural Pengajuan Gugatan;Bahwa, selain tidak memenuhi kualifikasi jenis perselisihan pemutusanhubungan kerja (belum ada PHK) yang menjadi dasar gugatan,gugatan Penggugat juga tidak melalui mekanisme penyelesaianperselisihnan sebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 2Tahun 2004 Tentang PPHI;Bahwa, mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan harusdilakukan dengan tahapan: Bipartit vide Pasal 3 dan Tripartit baikHalaman 6 dari 34 hal. Put.

Dedi Supriadi ke Disnakertrans KabupatenBanyuasin untuk melakukan Tripartit terlalu Prematur dan Cacat Hukumkarena sesuai dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPPHI dan Perjanjian Kerja Bersama PT. Mariana Bahagia apabila terjadiperselisihan antara pekerja dan perusahaan diadakan penyelesaiansecara Bipartit/Musyawarah terlebih dahulu yang dihadiri oleh SerikatPekerja SPSI PT. Mariana Bahagia dengan Manajemen PT. MarianaBahagia.

Mariana Bahagia Di Mariana,mengahdiri sidang Bipartit, Tripartit di Hubungan Industrial padaDisnaker dan Tranmigrasi Kabupaten Banyuasin dan Membuat danmengajukan gugatan pada Pengadilan WHubungan Industrial diPengadilan Negeri Palembang, merubah gugatan, mencabut suratgugatan;Bahwa, jika merujuk ketentuan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004tentang PPHI, Bipartit, Tripartit di Hubungan Industrial pada Disnakerdan Tranmigrasi Kabupaten Banyuasin dan Membuat dan Mengajukangugatan pada Pengadilan Hubungan

Dedi Supriadi ke Disnakertrans Kab.Banyuasin untuk melakukan Tripartit terlalu Prematur dan Cacat Hukumkarena sesuai dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPPHI dan Perjanjian Kerja Bersama PT. Mariana Bahagia apabila terjadiperselisihnan antara pekerja dan perusahaan diadakan penyelesaiansecara Bipartit/Musyawarah terlebih dahulu yang dihadiri oleh SerikatPekerja SPSI PT. Mariana Bahagia dengan Manajemen PT. MarianaBahagia.

;Oleh karena Perundingan Bipartit gagal, sesualketentuan UU No. 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, maka Penggugat telahmengajukan Permohonan dan Mendaftarkan PenyelesaianTripartit PHK atas PHK Tergugat Marizal Sikumbang, SE. keDinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palembang melalui SuratPermohonan No. 002/IV/2009/BMPLB/SK tanggal 30 April2009 ;Bahwa, pihak Disnaker Palembang selaku MediatorPerundingan Tripartit telah mengundang Penggugat danTergugat untuk melakukan perundingan

Penggugat selalumemenuhi undangan Perundingan Tripartit dari Disnaker KotaPalembang. Sebaliknya, Tergugat tidak memenuhi undanganPerundingan Tripartit dari Disnaker Kota Palembang denganberbagai dalih atau alasan.

Secara faktual, Tergugat adadatang menemui Mediator, namun di luar jadwal mediasi yangditetapkan ex Risalah Penyelesaian Perselisihan WHubunganIndustrial yang dibuat Mediator Disnaker Kota Palembangtanggal O06 Juli 2009 ;Bahwa, atas Mediasi Tripartit yang dilakukan; mediatorDisnaker Kota Palembang telah mengeluarkan Anjuran tanggal02 Juli 2009 No. 567/953/26.8/Disnaker yang intinya1.

Ipso jure, Tergugat dianggap menolakAnjuran Mediator Disnaker dalam Perundingan Tripartit,sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Perundingan Tripartittelah gagal menyelesaikan sengketa PHK terhadap Tergugatoleh Penggugat.

02 Juli 2009dengan implementasi lanjutannya adalah gugatanPengesahan Pemutusan Hubungan Kerja pada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembangdi mana Tergugat/Pemohon Kasasi dalam Mediasi tersebuthadir pada undangan pertama dan menyatakan bahwaMediasi tersebut tidak akan Tergugat lanjutkan (inabsentia) disebabkan tidak ada Risalah Bipartit yangmenjadi dasar Mediasi Tripartit dimaksud sebagai acuandan dasar terhadap proses Lembaga Kerja Sama Tripartityang dimaksud ;.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo berdasarkan telah melewatiProses Bipartit dan Mediasi Tripartit yang dibuktikan dengan Surat Nomor565/1008/2004 tertanggal O03 Juli 2014 Perihal Anjuran yang isinyaAnjurannya adalah sebagai berikut: Agar managemen Perusahaan PTMultimas Nabati Asahan dapat menerima 40 (empat puluh) pekerja/ouruh(daftar buruh terlampir) yang selama ini bekerja dibawah naunganPerusahaan Vendor PT Kuala Cemerlang, status kerjanya berubah menjaditanggung jawab pemberi pekerjaan

dan Bipartit adalah sangat keliru dan tidakmempunyai dasar hukum yang jelas, yang mana berdasarkan putusanhukum tersebut proses Anjuran, Tripartit dan Bipartit yang saat iniPenggugat telah memberikan kuasa kepada Aliansi Buruh Batu BaraAnggota Federasi Serikat Patriotik Republik Indonesia Konfederasi KongresSerikat buruh Indonesia (ABBSERBUPRIKASBI), sehingga kepentinganhukum dari Penggugat diwakilkan kepentingan hukumnya kepada (ABBSERBUPRIKASBI) baik untuk mengajukan Tripartit, Bipartit dan juga

dan Bipartit adalah sangat kelirudan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, yang mana berdasarkanputusan hukum tersebut proses Anjuran, Tripartit dan Bipartit yang saat ituTermohon Kasasi telah memberikan kuasa kepada Aliansi Buruh Batu BaraAnggota Federasi Serikat Patriotik Republik Indonesia Konfederasi KongresSerikat buruh Indonesia (ABBSERBUPRIKASBI), sehingga kepentinganhukum dari Termohon Kasasi diwakilkan kepentingan hukumnya kepada(ABBSERBUPRIKASBI) baik untuk mengajukan Tripartit, Bipartit

(delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);Bahwa berdasarkan adanya putusan tersebut ketika Termohon Kasasi mengajukan gugatan berdasarkan Anjuran dari Dinas Tenaga KerjaKabupaten Batu Bara dan proses Tripartit dan Bipartit, adalah sangat kelirudan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, yang mana berdasarkanputusan hukum tersebut proses Anjuran, Tripartit dan Bipartit yang saat ituTermohon Kasasi telah memberikan kuasa kepada Aliansi Buruh Batu BaraAnggota Federasi Serikat Patriotik Republik Indonesia

Konfederasi KongresSerikat Buruh Indonesia (ABBSERBUPRIKASBI), sehingga kepentinganhukum dari Termohon Kasasi diwakilkan kepentingan hukumnya kepada(ABBSERBUPRIKASBI) baik untuk mengajukan Tripartit, Bipartit dan jugasuratsurat yang dilayangkan (ABBSERBUPRIKASBI) kepadainstansiterkait seperti Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batu Bara bertalian denganPermohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada DinasTenaga Kerja Kabupaten Batu Bara, berdasarkan hal tersebut Dinas TenagaKerja Kabupaten