Ditemukan 4899 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : altus autus atus actio abdus antus attus agtus artus ahtus
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 22-08-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 20 Februari 2020 — Penuntut Umum:
Ingan Malam Purba, SH
Terdakwa:
NURHADI
210 — 97
  • Criminal Act berhubungandengan Actus reus (tindakan/perbuatan) sedangkan kesalahan (guilt)berhubungan dengan Mens Rea (sikap kalbu/batin).Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum menurut sejarahnyaberawal dari adanya yurisprudensi tentang pengertian dari tindakan yang tidaksesuai dengan hukum yang mengandung pengertian merusak hak subjektifseseorang menurut undangundang, melakukan sesuatu yang bertentangandengan kewajiban hukum pelaku menurut hukum pelaku menurut undangundang, melakukan sesuatu yang
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 30-01-2018 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 03-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 19/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 8 Maret 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HIDAR, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : H.HAMKA,SH Diwakili Oleh : RAHMAT KURNIAWAN SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : HARTAWAN TAHIR,SH Diwakili Oleh : MUHAMMAD HAMKA HAMZAH SH MH
73 — 47
  • Andaipun quod non hal tersebutdianggap apa yang dilakukan oleh Terdakwa Hartawan Tahirtetap diangggap salah, maka menurut hemat kami, yangsebenarmya demikian pula dengan judex factie PengadilanTingkat Pertama bahwa tindakan yang dilakukan olehTerdakwa Hartawan Tahir sangatlah bertentangan dengansikap batin dari Terdakwa Hartawan Tahir yangsesungguhnya, tidak terdapat actus reus dan mens readalam diri Terdakwa Hartawan Tahir.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 08-07-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 13/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PN.Bjm
Tanggal 8 Juli 2014 — BUDI RAHMADI BIN MUHAMMAD HASANI
55 — 24
  • tidak mempedulikan bagaimana mengambilkeputusan penting perusahaan dengan mengedepankan prinsip BusinessJudgment Rule sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (5) UU No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas yang oleh karenanya menjadikan terdakwabisa dimintai pertanggungjawaban pribadi, termasuk pertanggung jawabanpidananya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan yang sudahdiuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa sudah ada mens rea, evil mind,niat jahat melalui perbuatan (actus
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 25-02-2013 — Putus : 24-05-2013 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 57/Pid.B/2013/PN.Yk
Tanggal 24 Mei 2013 —
40 — 6
  • MajelisHakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapatmenjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaanpertanyaan yang diajukankepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengandemikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwaTerdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatanyang dilakukannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syaratobjektif/actus
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 27-02-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 407/Pid.B/2018/PN Tng
Tanggal 18 Juli 2018 — Penuntut Umum:
NEYSA SABRINA SH
Terdakwa:
HADI WIRAWAN MUSLIM, ST, SH
129 — 57
  • Ataudikenal pula dengan sebutan actus non facit reum nisi mens sit rea yangdapat diartikan, tidak ada satu perbuatanpun yang mengakibatkan orangdipidana kalau pada dirinya tidak ada niat jahat.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 17-10-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 23 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ANA MUFLIKAH , SH
Terdakwa:
HANDRIANUS HENDHI WIDYA HARSANTO anak dari SUGENG WIDODO
126 — 48
  • Terdapat peraturan perundanganundangan (di bidang HKPidana)yang dilanggar (actus reus).Hal 54 dari 135 halaman, Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.b. Adanya unsur kesalahan (mens rea).c.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Perijinan
Register : 13-03-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 07-11-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 09 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 22 Oktober 2014 — PT. ARUTMIN INDONESIA BUPATI TANAH LAUT CV. AKBAR MITRA JAYA
156 — 47
  • Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.c. bupati/walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayahkabupaten/kola dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil darigaris pantail.Menimbang, bahwa dari uraian Peraturan tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat IUP Eksplorasi yang dimiliki CV Akbar Mitra Jayamerupakan wewenang penuh dari Tergugat (Bupati Tanah Laut) yang tidakmemerlukan persetujuan dari Pihak atau Instansi lain untuk menerbitkan danatas dasar tersebut dengan memakai Asas Contrarius Actus
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 09-06-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 07/PID.SUS/TPK/2013/PN SBY
1. BAGOES SOEPRAYOGO, SE 2. TONY BAHARAWAN , SE. MSA Kejaksaan Negeri Surabaya
54 — 12
  • Jaksa Penuntutumum dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas ;Menimbang, bahwa bentuk surat dakwaan yang demikian itu mengharuskanmajelis hakim untuk mempertimbangkan dakwaan primair terlebin dulu, apabiladakwaan primair dinyatakan telah terpenuhi maka dakwaan subsidiar tidak perludibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang subsidiar ;Menimbang, bahwa pada dasarnya pengenaan pidana diperlukan adanyadua persyaratan yaitu Actus
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 07-09-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnd
Tanggal 7 Januari 2021 — Penuntut Umum:
WIWIN B. TUI, SH
Terdakwa:
1.DRS. Hi. REKY POSUMAH, M.Si
2.MOHAMAD SADARUDIN PONTOH, SH
211 — 81
  • secaraadministratif sesuai dengan mekanisme peraturan perundangundangan yangberlaku yaitu melalui mekanisme Tuntutan Ganti Rugi (TGR), sehingga dengandemikian Hakim Anggota II berpendapat perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2tersebut telah dinyatakan selesai menurut hukum, ketika Terdakwa 1 danTerdakwa 2 mengembalikan TGR ke kas negara;Menimbang, bahwa dalam teori pemidanaan, sebuah tindak pidana yangdilakukan seseorang dibangun atas dua unsur penting yaitu unsur yang bersifatobjektif/physical atau disebut actus
Pengadilan PT BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-12-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 654/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 18 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat VI : ALVIN SUTANTO Diwakili Oleh : T.A.RONALD SIMANJUNTAK,SH.,MH.,Dkk
Terbanding/Penggugat I : STEFANUS LUKAS WIRABUDI
Terbanding/Penggugat II : DAUD JANUAR CIOMAS
Terbanding/Turut Tergugat VI : PT. BANK RESONA PERDANIA
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT. SANJAYA PRIMA
Terbanding/Turut Tergugat VIII : NUR NADIA TADJOEDIN, S.H. Sselaku Notaris/PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IX : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Turut Terbanding/Tergugat VII : GUNAWAN HARSONO
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ERLYN SUTANTO.
Turut Terbanding/Tergugat IX : NATALIA LINI HANDAYANI, S.H. selaku PPAT
Turut Terbanding/Tergugat X : SIGIT SISWANTO, S.H. selaku Notaris
146 — 89
  • ., selanjutnya menerangkan bahwadalam Hukum Administrasi terdapat asas actus comtrarius rei yangpada pokoknya menerangkan Lembaga yang membuat keputusanadalah Lembaga yang berwenang Mencabut.Perlu. Pembanding, jelaskan bahwa dalam sejarah PemerintahanIndonesia dan sejak terbentuknya UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (untuk selanjutnyadisebut sebagai UUPA), BPN telah berkalikali mendapat perubahanposisi dalam Pemerintahan.
Pengadilan PA BLITAR Perdata Agama Perceraian
Register : 19-11-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 06-01-2015
Putusan PA BLITAR Nomor 474/Pdt.P/2014/PA.BL
Tanggal 18 Desember 2014 — PEMOHON DAN TERMOHON
22 — 6
  • Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP ;Menimbang, bahwa bentuk surat dakwaan yang demikian itu mengharuskanMajelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dulu, apabiladakwaan primair dinyatakan telah terpenuhi maka dakwaan subsidiar tidak perludibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakimakan mempertimbangkan dakwaan yang subsidiar ;Menimbang, bahwa pada dasarnya pengenaan pidana diperlukan adanya duapersyaratan yaitu Actus
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-09-2014 — Upload : 06-01-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 108/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 30 September 2014 — JOHNAR SYAHDEINI, SP
62 — 22
  • Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP ;Menimbang, bahwa bentuk surat dakwaan yang demikian itu mengharuskanMajelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dulu, apabiladakwaan primair dinyatakan telah terpenuhi maka dakwaan subsidiar tidak perludibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakimakan mempertimbangkan dakwaan yang subsidiar ;Menimbang, bahwa pada dasarnya pengenaan pidana diperlukan adanya duapersyaratan yaitu Actus
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 29-06-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan PN MASAMBA Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Msb
Tanggal 29 Juni 2015 — KASRIM BIN KARORO
371 — 17
  • dipisahkan satu dengan yanglain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidanaterdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan,pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaandengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindakpidana (mens rea = criminal responsibility), dan kKedua unsur yang bersifatobjektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum(actus
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 02-07-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 29 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : SOLIDARITAS TELAUMBANUA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PITERSON ZAMILI, SAP Diwakili Oleh : Mavoarta A.H.Zamili,SH
224 — 59
  • dengan Nota Dinas Pengajuan dari Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan Yuniar BateeBahwa Unsur Setiap orang dalam pasal 3 jika di hubungkandengan kemampuan bertanggung jawab (toerekening svatbaarheid)secara hukum oleh Pemohon Banding (Terdakwa), sudahseharusnya Judex factie memperhatikan dan mempertimbangkanHalaman 120 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020/PT MDN4.24.1.84.1.94.1.10alasan pembenar yang dapat dilekatkan pada diri PemohonBanding (Terdakwa)Bahwa ada adegium yang mengatakan bahwa "actus
    non facitreum, nisi mens sit rea" yang artinya "perbuatan tidak membuatorang bersalah, terkecuali jika terdapat sikap batin yang jahat. dariadegium tersebut dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui adanyakesalahan pelaku tindak pidana itu ada pada Sikap batin nya(Mensrea) jadi jika perbuatan orang (actus reus) yang memenuhuiunsur unsur delik (tindak pidana) merupakan unsur obyektif, makasikap batin orang tersebut (mens rea) merupakan unsursubyektfnya. walaupun kesalahan merupakan unsur yangmenentukan
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 31-05-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PN AMBON Nomor 105 /Pdt.G/2018/PN Amb
Tanggal 28 Januari 2019 — WELLEM SOHILAIT, Umur 40 tahun, tempat tanggal lahir Allang 26 Maret 1978, Jenis kelamin Laki-laki, Kabangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, pekerjaan/Jabatan Wiraswasta /Kepala Dati Sohelait, bertempat tinggal di Soa Nussy Desa Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan: 1.MARTHINUS SOHILAIT, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Soa Huwae Negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2.DANIEL SOHELAIT, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Soa Ralahalu Negei Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; 3.ONISIMUS SOHILAIT, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Soa Sohelait Negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; 4.CHRISTIAN SOHILAIT, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Soa NussyNegeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut Tergugat IV; 5.IZAAC RUDOLOF PATTY, Pekerjaan / Jabatan Swasta / Raja Negeri Allang, bertempat tinggal di Soa Nussy Negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V; 6.DAVID CH. PATTY, Pekerjaan/ Jabatan Swasta / Sekretaris Negeri Allang, bertempat tinggal di Soa Pelasula Negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
32 — 17
  • Putusan tersebut sudah tidak berlaku lagikarena telah dicabut sendiri oleh Tergugat V (berdasarkan asascontrarus actus).
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-02-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb
Tanggal 11 Mei 2015 — NASRUL Bin SUKEMI
45 — 24
  • Maka sejalan dengan ketentuan pasal 5ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanyang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk senantiasa menggali,mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat, sehingga dari itu dapat dipahami bahwa pembuat UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahmenganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif,dengan tentu memperhatikan asas actus
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2015 — Putus : 05-08-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb
Tanggal 5 Agustus 2015 — Damanhuri, ST bin Abdulgani;
46 — 19
  • Maka sejalan dengan ketentuan pasal 5ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanyang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk senantiasa menggali,mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat, sehingga dari itu dapat dipahami bahwa pembuat UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahmenganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif,dengan tentu memperhatikan asas actus
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 04-04-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.BJM.
Tanggal 4 April 2016 — AL RASID RIDA,S.Pd.,MM.
42 — 4
  • dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehatihatian,kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilanadalah ukuran yang tidak pasti, sehingga tidak sesuai dengan perlindungandan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28d ayat (1) UUD 1945;Menimbang bahwa untuk dapat diketahui adanya unsur ini bisa dilihatapakah ada unsur mens rea (evil mind, niat jahat) dan actus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-07-2013 — Upload : 28-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1109 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 11 Juli 2013 — BAHAR;PULUNG SUKARNO
181 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karenanya,sesuai dengan asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah maka hal inimemenuhi asas "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf Zonder Schuld:atau Actus non facit reum nisi mens sir rea)" ;Bahwa selain hal tersebut di atas, berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdalam persidangan di mana para Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tidakmemperoleh keuntungan apapun dari Hasil Pengadaan Barang dan Jasa pada kantorPusat Direktorat Jenderal Pajak, dengan demikian hal tersebut
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 21-12-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM.
Tanggal 21 Desember 2015 — M.KHAIRI
89 — 48
  • dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidaktertulis dalam ukuran kepatutan, kehatihatian, kecermatan yang hidup dalammasyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti,sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yangadil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 d ayat (1) UUD 1945;Menimbang bahwa untuk dapat diketahui adanya unsur ini bisa dilihatapakah ada unsur mens rea (evil mind, niat jahat) dan actus