Ditemukan 4922 data
66 — 48
(Seratus jutarupiah);SPP1 (Surat Pengantar);SPP2 (Ringkasan);m SPP3 (Rencana Penggunaan Dana).1014 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA.2012 Nomor : SP2DBP/2012/1.20.03/2368, tanggal 22 Desember2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM)Nomor : SPMBP/2012/1.20.03/2817 tanggal 14 Desember 2012berikut lampirannya :Permintaan Penerbitan SP2D;Surat Pernyataan tanggungjawab;Surat pernyataan penggunaan dana hibah;Surat pernyataan Verifikasi;Surat penyediaan dana anggaran
Supartiningsih
Tergugat:
1.Triska Damayanti, SH
2.Rina Fachrudin, SE
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
84 — 59
Hal: 1014) adalah:a. adanya suatu perbuatan;pengertian perbuatan haruslah di tafsirkan baik secara aktif yaitu melakukan suatuperbuatan atau tindakan maupun dapat di tafsirkan secara pasif , yaitu tidakmelakukan sesuatu yang sepatutnya di lakukan berdasarkan kewajibannya untuk ituberdasarkan hukum yang berlaku .b. perbuatan tersebut melawan hukum;perbuatan yang di lakukan itu , harus melawan hukum, unsur melawan hukum diartikan dalam arti Iseluas luasnya, sehingga meliputi hal hal sebagai berikut
74 — 35
DAMIRIMAHDIN;24) Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah UntukKepentingan Pemerintah Nomor : 593.2/05/VIII/2010 tanggal 27Agustus 2010 dan Surat Pernyataan tanggal Agustus 2010 atastanah seluas 1.218M2 atas nama YANTJE yang dibuat olehROEKMANTO;1014.Dokumen Yang Berkaitan Dengan Pengadaan Tanah Untuk KantorKecamatan Cipayung, yaitu sebagai berikut :1.Copy Berita Acara Peninjauan Lapangan Pengadaan TanahUntuk Kantor Kecamatan Cipayung Kota Depok tanggal 10 Juni2010 yang dilegalisir;.
Ita Wahyuning Lestari, SH.
Terdakwa:
ZHANG DEYI Anak dari ZHANG ZHENQING
1391 — 443
Bahwa menurut pendapat ahli subyek hukum dalam pidana LingkunganHidup adalah penyelenggara kegiatan/perusahaan ;Bahwa menurut pendapat ahli, Permenhub No.129 Tahun 2016 adalahhasil nego dari instansi pemerintah ;Bahwa Pasal 65 Permenhub No.129 Tahun 2016 kedalaman kurang dari20 meter pipa tidak perlu ditanam, setelah ada risk assessment dikawasan tertentu, seperti pemasangan pipa di dekat pelabuhan ;Permenhub Tahun 2011 diperbaharui dengan Permenhub Tahun 2016yang mencabut Permenhub Tahun 2011 ;1014
705 — 615
Bahwa terhadap dalil gugatan angka 1014 berkaitan dengan prosespermohonan objek gugatan Penggugat merasa tidak mendapat informasiyang benar dan jujur serta tidak bisa tanda tangan pada pernyataan tidakkeberatan tetangga yang berbatasan langsung akan tetapi ada tandatangan orang lain.Hal ini dapat Tergugat jelaskan bahwa terkait proses penerbitan objekgugatan Izin Mendirikan Banguan adalan sebuah perizinan yangmendasarkan pada kelengkapan administratif dan petugas perizinan tidakmemiliki kewenangan
133 — 54
UM01971 UM OPERASIONAL (ATK) 15,000,000PROYEK DIKNASD5 6Dec10 UM01972 UM OPERASIONAL 6,000,000(RENOVASI) PROYEKDIKNASD6 6Dec10 UM01973 UM OPERASIONAL (ATK) 15,000,000PROYEK DIKNASD7 8Dec10 UM2079 Makan dan vitamin c 15,000,000D8 8Dec10 UM01965 UM OPERASIONAL 15,000,000DIKNAS 10 D9 9Dec10 UM01977, 01981 UM OPERASIONAL 30,000,000PROYEK DIKNAS11 D10 9Dec10 UM01982 UM ATK PROYEK DIKNAS /11,000,00012 D11 9Dec10 UM01983 UM ATK PROYEK DIKNAS /11,000,00013 D12 13Dec10 P3D0733 PD BANDUNG TGL 0304 5,150,000DES'1014
OPERASIONAL (ATK) 15,000,000PROYEK DIKNAS6 D5 6Dec10 UM01972 UM OPERASIONAL 6,000,000(RENOVASIT) PROYEKDIKNAS7 D6 6Dec10 UM01973 UM OPERASIONAL (ATK) 15,000,000PROYEK DIKNAS8 D7 8Dec10 UM2079 Makan dan vitamin c 15,000,0009 D8 8Dec10 UM01965 UM OPERASIONAL 15,000,000DIKNAS10 D9 9Dec10 UM01977, 01981 UM OPERASIONAL 30,000,000PROYEK DIKNAS11 D10 9Dec10 UM01982 UM ATK PROYEK DIKNAS 1 1,000,000 12 D11 9Dec10 UM01983 UM ATK PROYEK DIKNAS /11,000,00013 D12 13Dec10 P3D0733 PD BANDUNG TGL 0304 5,150,000DES'1014
107 — 37
Komisi C dan D)dalam rangka Konsultasimengenai bidang tugasnya tanggal 16Oktober s/d 18Oktober 2013 :a.b.Kwitansi tanda terima senilai Rp. 65.812.500, tanggal 11 Oktober 2013.Daftar penerimaan biaya perjalanan dinas ke luar daerah bagi Pimpinandan Anggota DPRD Kota Denpasar (Komisi D) dalam rangka Konsultasimengenai bidang tugas komisi selama 3 (tiga) hari tujuan DenpasarMalangDenpasar.Surat Perintah Tugas No. 893.3/1010/DPRD tanggal 10 Oktober 2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (GPPD) No. 094/1014
Komisi C dan D)dalam rangka Konsultasimengenai bidang tugasnya tanggal 16Oktober s/d 18Oktober 2013 :a.b.Kwitansi tanda terima senilai Rp. 65.812.500, tanggal 11 Oktober 2013.Daftar penerimaan biaya perjalanan dinas ke luar daerah bagi Pimpinandan Anggota DPRD Kota Denpasar (Komisi D) dalam rangka Konsultasimengenai bidang tugas komisi selama 3 (tiga) hari tujuan DenpasarMalangDenpasar.Surat Perintah Tugas No. 893.3/1010/DPRD tanggal 10 Oktober 2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/1014
Komisi C dan D)dalam rangka Konsultasimengenai bidang tugasnya tanggal 16Oktober s/d 18Oktober 2013 :a.b.Kwitansi tanda terima senilai Rp. 65.812.500, tanggal 11 Oktober 2013.Daftar penerimaan biaya perjalanan dinas ke luar daerah bagi Pimpinan danAnggota DPRD Kota Denpasar (Komisi D) dalam rangka Konsultasimengenai bidang tugas komisi selama 3 (tiga) hari tujuan DenpasarMalangDenpasar.Surat Perintah Tugas No. 893.3/1010/DPRD tanggal 10 Oktober 2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/1014
JAHJA KOMAR HIDAJAT
Termohon:
1.DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA Cq Subdit IV Unit III
2.Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
232 — 161
JKT.SELsaat ini, sesuai Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP.Tangguh/1014/III/2020/Ditreskrimum tertanggal 20 Maret 2020.B.
135 — 33
.1102 Agung 238.b/1 1 00238.b/2011 tgl.1002 11 tgl.102011 02201117. 015/SMP/PP/V2 CV Sapta No.027.1/00 No.027.1/ 168.000.000011 tgl.1202 Mandiri Putra 252.b/11 00252.c/1 16 Perkara Korupsi2011 tgl.1102 1 tgl.112011 02201118. 015/SMP/PP/V/2 CV Sapta No.027.1/00 No.027.1/ 60.000.000011 tgl.1202 Mandiri Putra 250.b/11 00250.c/12011 tgl.1102 1 tgl.112011 02201119. (015/SMP/PP/V20 CV Sapta No.027.1/00 No.027.1/ 90.000.00011 tgl.1202 Mandiri Putra 248.b/11 00248.c/12011 tgl.1102 1 tgl.112011 02201120. 1014
1.Hasan Tomu
2.Marthen Murafer
3.Meitty Ebta Rumandewai
Tergugat:
KPU RI
598 — 818
Pertimbangan Putusan, dari Putusan DKPP55/2020 halaman 1014 yang kemudian pada Bagian V. Kesimpulan,halaman 15 poin 5.3. menyatakan: Para Teradu terbukti melakukanpelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
99 — 42
terakhir dengan Akta Notaris Nomor 18 tanggal 12 September2011 yang dibuat dan disampaikan oleh Aulia Taufani , SH sebagaipengganti Notaris Sutjipto, SH ; Bahwa adapun tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Kantor PosPusat Tangerang (Persero) bertanggung jawab terhadap pengelolaankantor, mengenai kinerja, fungsi operasional di Kantor Pos Tangerangdan Dasar saksi selaku Kepala Kantor Pos Tangerang yaituberdasarkan Surat Direktur SDM dan Umum PT Pos Indonesia (Persero) Nomor. 1030/Dir.SDM/Rhs/1014
1.Taman
2.Eah Robiah
3.H.Sukari
4.Dayinah
5.Casmad
6.Hj. Wayem
7.Tarisah
8.Enah
9.Salamah
10.Hj. Wasjem
11.Rustam Bin Sapan
12.Tursinah
13.Katmah
14.Rustam
15.Sartinah
16.Sarwa
17.Rahmat, SPD
18.Dani
19.Kusrita
20.Kasnawi
21.Mamat Rahmat
22.Rasmu
23.Inoh Tursinah
24.Ini Kartini
25.Dawen
26.Karsih
27.Iin Warsini
28.Ecoh Anisah
29.Dokom
30.Ilah Tursilah
31.Rusdi
32.Dodo Suanda
33.Cewen Caswan
34.Wiyatno
35.Krisna Sonjaya
36.Saepul Bahri
37.A'ah Wati'ah
38.Iksan
39.Engkun Kurniasih
40.Iin Casiah
41.Danuwan dan atau H. Omo
42.Duraji
43.E. Karmilah
44.Hj Inih Casinah
45.Fatmah
46.Hj. Siti Sopyah
47.D. Djaedi Usman
Tergugat:
1.Menteri Dalam Negeri
2.Gubernur Provinsi Jawa Barat
3.Pemerintah Kabupaten Majalengka
4.Team Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikampek Palimanan II
5.Panitia Pengadaan TanahPemerintahKabupaten Majalengka, Kantor Sekda Kabupaten Majalengka
Turut Tergugat:
1.Menteri PUPR
2.PT. LINTAS MARGA SEDAYA
3.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka
112 — 32
,LL.M di dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum PendekatanKontemporer, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, halaman 1014 adalah :a. Adanya suatu perbuatan;Suatu perbuatan melawan hukum diawali dari suatu perbuatan sipelakunya. Bahwa perbuatan tersebut meliputi baik berbuat sesuatu(dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif),misalkan tidak berbuat sesuatu padahal seseorang memilikikewajiban hukum untuk melakukannya.b.
292 — 44
Waropen atas nama YULENS FRITS BONAI, SH.40. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pemerintah Kabupaten Waropen, Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah, Pejabat Pengelolaan keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 1014/SPD-BL/4.01.6.1/PEMBIAYAAN/VI/2017 TAHUN 2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, PPKD Selaku BUD, yang di tanda tanggani oleh Kuasa BUD atas nama ISAK.
188 — 51
Waropen atas nama YULENS FRITS BONAI, SH.40. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pemerintah Kabupaten Waropen, Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah, Pejabat Pengelolaan keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 1014/SPD-BL/4.01.6.1/PEMBIAYAAN/VI/2017 TAHUN 2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, PPKD Selaku BUD, yang di tanda tanggani oleh Kuasa BUD atas nama ISAK.
253 — 105
., LLM. dalam bukunya yang benudul Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, PT Citra Aditya Bakti,2013, hal. 1014 menjabarkan unsurunsur perouatan melawan hukum sebagaiberikut :a. Adanya suatu perouatanSuatu perobuatan melawan hukum diawali oleh suatu perouatan dari sipelakunya.
66 — 39
Asli Kwitansi Nomor BKU 956 Asli Kwitansi Nomor BKU 1006 Asli Kwitansi Nomor BKU 957Asli Kwitansi Nomor BKU 1007 Asli Kwitansi Nomor BKU 958Asli Kwitansi Nomor BKU 1008 Asli Kwitansi Nomor BKU 959 Asli Kwitansi Nomor BKU 1009 Asli Kwitansi Nomor BKU 960Asli Kwitansi Nomor BKU 1010 Asli Kwitansi Nomor BKU 961Asli Kwitansi Nomor BKU 1011 Asli Kwitansi Nomor BKU 962Asli Kwitansi Nomor BKU 1012 Asli Kwitansi Nomor BKU 963Asli Kwitansi Nomor BKU 1013 Asli Kwitansi Nomor BKU 964Asli Kwitansi Nomor BKU 1014
Asli Kwitansi Nomor BKU 956 Asli Kwitansi Nomor BKU 1006 Asli Kwitansi Nomor BKU 957Asli Kwitansi Nomor BKU 1007 Asli Kwitansi Nomor BKU 958Asli Kwitansi Nomor BKU 1008 Asli Kwitansi Nomor BKU 959Asli Kwitansi Nomor BKU 1009 Asli Kwitansi Nomor BKU 960Asli Kwitansi Nomor BKU 1010 Asli Kwitansi Nomor BKU 961Asli Kwitansi Nomor BKU 1011 Asli Kwitansi Nomor BKU 962Asli Kwitansi Nomor BKU 1012 Asli Kwitansi Nomor BKU 963Asli Kwitansi Nomor BKU 1013 Asli Kwitansi Nomor BKU 964Asli Kwitansi Nomor BKU 1014
184 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanah telah digarap masyarakat sejak tahun 1976 sebagaimanaternyata dari keterangan dibawah sumpah dari Ahmad Kamalidan Ahmad Ahyar (vide putusan PTUN halaman 324 327);Tanah HGU tersebut menindih tanah masyarakat;HGU terbit tahun 1992;Masyarakat telah menggarap tanah sejak tahun 1976;o a0 5HGU ditelantarkan hingga tahun 2012 (vide surat Deputi BidangPengawasan Tanah No. 1014/23.3/2010 tanggal 8 April 2010) yangmenyatakan bahwa: Luas tanah HGU 1900 Ha; Dimanfaatkan sampai saat ini : + 200 Ha; Tidak
Terbanding/Tergugat : PT BANK CIMB NIAGA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : SUYANTO TJIPTA WIDJAYA
250 — 209
Bahwa menurut Munir Fuady pada bukunya yang berjudul Perbuatan MelawanHukum, penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 1014, menjelaskanmengenai unsurunsur dari Suatu perbuatan melanggar hukum, yaitu:1) Adanya suatu perbuatan;2) Perbuatan tersebut melanggar hukum;3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;4) Adanya kerugian bagi korban;5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugianAdapun yang dimaksud Perbuatan tersebut Melanggar Flukum adalahPerbuatan yang dilakukan tersebut haruslah
59 — 41
terakhir dengan Akta Notaris Nomor 18tanggal 12 September 2011 yang dibuat dan disampaikan oleh Aulia Taufani, SH sebagai pengganti Notaris Sutjipto, SH; Bahwa adapun tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Kantor PosPusat Tangerang (Persero) bertanggung jawab terhadap pengelolaankantor, mengenai kinerja, fungsi operasional di Kantor Pos Tangerang danDasar saksi selaku Kepala Kantor Pos Tangerang yaitu berdasarkan SuratDirektur SDM dan Umum PT Pos Indonesia ( Persero) Nomor.1030/Dir.SDM/Rhs/1014
186 — 121
Titis Sampurna Tentang Pengembangan Sumber Daya Alam DiKabupaten Sumenep Nomor : 181/1014/435.031/2011 tanggal 14 Juli2011Perjanjian Kerjasama antara PT. Wira Usaha Sumekar dengan PT.Titis Sampurna Tentang Pengembangan Dan Pemanfaatan LapanganGas Di Kabupaten Sumenep Nomor : 002/EXTL/VIII/2011 tanggal 15Agustus 2011Perjanjian Jual Beli Saham antara SITRUL ARSYIH, S.Ag selakuDirektur Utama PT. Wira Usaha Sumekar dengan ACHMAD FAUZIselaku Direktur Utama PT.
Titis Sampurna Tentang Pengembangan Sumber Daya Alam DiKabupaten Sumenep Nomor : 181/1014/435.031/2011 tanggal 14 Juli2011Perjanjian Kerjasama antara PT. Wira Usaha Sumekar dengan PT.Titis Sampurna Tentang Pengembangan Dan PemanfaatanLapangan Gas Di Kabupaten Sumenep Nomor : 002/EXTL/VIII/201 1tanggal 15 Agustus 2011Perjanjian Jual Beli Saham antara SITRUL ARSYIH, S.Ag selakuDirektur Utama PT. Wira Usaha Sumekar dengan ACHMAD FAUZIselaku Direktur Utama PT.