Ditemukan 5020 data
ISAK PINIHAS SUWENI, S.Sos.,M.Si
Tergugat:
BUPATI MAMBERAMO RAYA
163 — 72
Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaanpegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipilyang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dariintervensi politik, bersin dari praktik korupsi, kolusi, dannepotisme;Bahwa jelas Tergugat dapat memutuskan dan/atau mengambilsuatu kebijakan sesuai dengan kewenangannya selaku KepalaDaerah Otonom Kabupaten dalam Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipildiantaranya berisi ketentuan mengenai
Terbanding/Terdakwa : Drs. Edy Raya, M.Si
Terbanding/Terdakwa : Lina Sulu, S.Sos
100 — 79
4.750.000 1.450.000Pengurang: 4.205.205 4.205.205PPH 21 118.070.0000 4.750.000 122.820.000 PPh 22Kerugian Keuangan 32 Negara Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana.DAN :KEDUA (Khusus Terdakwa II LINA SULU, S.Sos) :Bahwa Terdakwa II LINA SULU, S.Sos selaku Pegawai Negeri Sipilyang
55 — 12
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat(1) huruf a PP No.10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PegawaiNegeri Sipil yang menyatakan izin bagai Pegawai Negeri Sipil Wanita untukmenjadi isrei kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila ada persetujuan tertulis dari isteri bakalsuami* jo Poin V.3 huruf b SURAT EDARAN KEPALA BAKN tanggal 26 April1983 No.08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Terbanding/Terdakwa : NURUL KUSUMA WARDHANI
101 — 25
1.450.000 1.450.000 PPH 21 4.750.0004.205.205 4.205.205 PPh 22118.070.000 4.750.000 122.820.000 Kerugian Keuangan Negara Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana.DAN :KEDUA (Khusus Terdakwa II LINA SULU, S.Sos) :Bahwa Terdakwa Il LINA SULU, S.Sos selaku Pegawai Negeri Sipilyang
27 — 20
ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isidan pasalnya tidak diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 tahun1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Tjetjep Janu Setyawan, S.H
Terdakwa:
Totok Herlambang
89 — 41
Hari, dan tiga orang warga sipilyang tanahnya bersebelahan dan berbatasan dengan tanah milikTerdakwa.Bahwa ketika musyawarah kekeluargaan tersebut yang hadirTerdakwa, Saksi3, Sdr. Saksi4 Wawan Saksi1, Saksi sendiri,Saksi10, dan Sdr. Hari dan dua orang perempuan yang tidakSaksi kenal selanjutnya ketika musyawarah sedang berlangsungdatang Saksi2 Sdri. Rose Rosmawati bersama Saksi9 Sdri.
Pembanding/Tergugat I : IBRAHIM Diwakili Oleh : YUDI DWI YUDHAYANA, SH
Terbanding/Penggugat : H. MUHTAR H. AHMAD Diwakili Oleh : ABDULLAH, SH.,MH
Terbanding/Turut Tergugat : BURHANUDIN UMAR Diwakili Oleh : YUDI DWI YUDHAYANA, SH
69 — 24
Perdata Nomor 93/PDT/2018/PT MITRdan istri Pembanding semula Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang secara ekonomi kehidupan sosial Pembanding semulaTergugat dibandingkan Terbanding semula Penggugat sangat jauhperbedaannya dan yang benar terjadi adalah Terbanding semulaPenggugat telah menjual obyek tanah sengketa kepada Pembanding semula Tergugat dengan harga yang telah disepakati sebesarRp.50.000.000, dan Terbanding semula Penggugat menjual obyektanah sengketa tersebut karena Terbanding semula
58 — 24
Kerugian Keuangan Negara 118.070.000 4.750.000 122.820.000 Perbuatan para Terdakva diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana.DAN :KEDUA (Khusus Terdakwa ll LINA SULU, S.Sos) :Bahwa Terdakwa Il LINA SULU, S.Sos selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat sebagai bendahara Pengeluaran berdasarkan
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Saya telah bertanya ke sana kemari tapitidak ada orang yang tahu tentang tempat melapor Pegawai Negeri Sipilyang melawan hukum;Maksud PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 100 butir (b), Olehkarena presiden wajib memberikan penghargaan bagi orang berprestasimaka pegawai negeri bawahan presiden wajib melaksanakan tugas kantor.Yang berarti bahwa Tergugat sebagai pegawai Unhas wajib melaksanakansistim penghargaan bagi orang yang berprestasi.
104 — 26
Nomor:153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tanggal13 September 2018, secara prosedur dan subtansi adalah sesuai ketentua@nperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terbitnya objek sengketa aquo telah sesuai dengan ketentuan peraturan
105 — 41
olehTergugat (in casu Menteri Pertahanan RI), terhadap hal tersebut tidakdibantah oleh para pihak, namun Majelis Hakim memandang perluuntuk melakukan telaah yuridis terhadap kewenangan penerbitan objeksengketa kesatu a quo dengan pertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada pokoknyamenyebutkan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Syafrizal ST
Tergugat:
1.Syamsul Bahri
2.Kepala Desa Tanah Merah
3.Camat Siak Hulu
4.Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar
104 — 69
Reg. 66/SH/2018 tanggal 12 Juli 2018 bertindak sebagai Camat Siak Hulu yangdiangkat berdasarkan Undangundang Nomor 23 tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah Pasal 224 ayat (2) yaitu :Halaman 7 dari 56Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pat.G/2020/PN BknBupati/walikota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipilyang mengusai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhipersyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.> Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II dan
BENEDIKTUS AMOYE, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MAMBERAMO RAYA
172 — 63
Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaanpegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipilyang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dariintervensi politik, bersin dari praktik korupsi, kolusi, dannepotismeiv.
Terbanding/Penggugat : Elvi Frida Purba
Terbanding/Turut Tergugat : Walikota Pematangsiantar Cq. Kepala Badan Kepegawai Daerah BKD Kota Pematangsiantar
72 — 85
yang tidak berdasar, karena BKN berwenangmelaksanakan perundangan di bidang kepegawaian sehingga harusmenjadi rujukan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSIdalam melaksanakan pembayaran Pensiun.11.Bahwa hakhak lainnya atas meninggalnya Jon Kendi Saragih sepertiTabungan Hari Tua dan Jaminan Kematian dapat diajukan oleh ahliwaris apabila telah mendapatlan Penetapan Ahli Waris oleh PengadilanNegeri dan TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSIsebagai penyelenggara program pensiun bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pembanding/Penggugat II : MARIA PRATIWIHUMI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat III : SRI HARYANI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat IV : I..HARKANTI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat V : Maudy H Rumbayan Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat VI : SRI HARTATI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Propinsi Dati I Jateng Cq Dinas Sosial
Terbanding/Tergugat II : Kantor Dinas Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Kumuda Putra Putri
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Petanahan Kota Magelang
115 — 56
dapat ikut menghuni rumah dinas karenamengikuti orang tua/suami yang bertugas dan mempunyai jjinpenghunian rumah dinas selama yang bersangkutanbekerja/bertugas Dinas di Panti Sosial Kumuda Putra PutriMagelang.Bahwa orang tua Para Penggugat mulai menghuni sejak diberikaniin oleh Kepala Panti dahulu, tidak secara serta merta langsungmenempati Rumah Dinas di lingkungan Objek sengketa.Bahwa Kepala panti memberikan ijin penghunian kepada orang tuapara penggugat dikarenakan mereka adalah pegawai negeri sipilyang
Desman Hulu,SE
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
169 — 48
yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan,sedangkan Tergugat telah dengan sempurna mampu membantahkebenarannya, dan apalagi Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa dimaksud sama sekali tidak melanggar kaidah hukumyang ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara serta sesuai ketentuan pasal 87ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
IR. YOSEPH MARSEL BOLI
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
96 — 26
ALASANALASAN GUGATAN : 202202200220===LL.Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur NusaTenggara Timur Nomor : 813.3.4/II/09/12ND tanggal 3 Januari2001 dengan NIP. awal No. 620029477, Golongan/Ruang Gaji Ill/adan ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah UtaraBahwa selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai NegeriSipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah UtaraNomor : Up.821.3/25/2002 tanggal 1 April 2002 dengan
130 — 50
Apabila seorang PegawaiNegeri Sipil dipenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatutindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan, maka Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karenamenyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara Paragraf 12 tentang Pemberhentian
Andi Hermanto, S.H
Terdakwa:
1.Kayan Maylano Sapan
2.Anggris Putra Anoraga
3.Suparman
66 — 40
Bahwa benar Terdakwa3 pada tanggal 5 November 2018sekira 01.45 WITA pergi ke THM DeJavu Club dengan mengendaraiSepeda Motor seorang diri, kemudian berhenti di pinggir jalandibawah pohon Akasia sampig Warung bertemu dengan Saksi2,Pratu Lukman dan Pratu Dwi Rudi, setibanya di pinggir jalan yangakan masuk ke DeJavu Club bertemu dengan Saksi3, Kopda SahriAnsahri, Kopda Puji dan Terdakwa1 serta masih banyak orang sipilyang akan masuk ke DeJavu, saat itu Terdakwa3 bersama rekanrekan berdiri di pinggir
15 — 12
Hukum Perdata) jo.Pasal 165 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), harus dinyatakan terbuktibahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sahdan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka seorang Pegawai Negeri Sipilyang