Ditemukan 3590 data
Urut Berdasarkan
Register : 20-10-2010 — Putus : 04-11-2010 — Upload : 01-12-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 222/Pdt.P/2010/PA.TA Tanggal 4 Nopember 2010 — PEMOHON I,
PEMOHON II
8 — 1
8 — 1
hubungan dengan calonistrinya yang sudah demikian erat bahkan calon istri anakpemohon telah hamil 2 bulan dan dapat menghawatirkan akanmengulangi perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkanmafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagikeluarganya, maka perlu9 dilaksanakan perkawinan dengansegera, dan oleh karena itu Majelis berpendapat sesuaipasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 perlumemberikan dispensasi kepada anak pemohon untukmelaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan1
Register : 15-04-2009 — Putus : 06-05-2009 — Upload : 14-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 57/Pdt.P/2009/PA.TA Tanggal 6 Mei 2009 — Pemohon
9 — 1
9 — 1
hubungan dengan calonsuaminya yang sudah demikian erat dan calon istri anakpemohon yang kini' telah hamil 2 obulan sehingga dapatmenghawatirkan akan mengulangi perbuatan dosa (zina), makauntuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebihmaslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakanperkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Majelisberpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 perlu) memberikan dispensasi kepada Pemohon untukmenikahkan anaknya dan telah sesuai pula dengan1
Register : 21-03-2013 — Putus : 26-03-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor 290/Pdt.P/2013/PN.Po Tanggal 26 Maret 2013 — EDI SUSANTO
22 — 5
22 — 5
tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran ;(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabatpencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran danmenerbitkan akta kelahiran ; Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatursebagai berikut: (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Register : 21-03-2013 — Putus : 26-03-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor 281/Pdt.P/2013/PN.Po Tanggal 26 Maret 2013 — PARMI
28 — 4
28 — 4
tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran ;(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabatpencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran danmenerbitkan akta kelahiran ; Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatursebagai berikut: (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Register : 10-04-2013 — Putus : 30-04-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor 365/Pdt.P/2013/PN.Po Tanggal 30 April 2013 — ANGGA JAYA SAPUTRA
26 — 3
26 — 3
institusipelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran ;(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabatpencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran danmenerbitkan akta kelahiran ; Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) Undangundang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagaiberikut : (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Register : 28-02-2013 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor Nomor 221/Pdt.P/2013/PN.Po Tanggal 5 Maret 2013 — S A R K U N
14 — 3
14 — 3
di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran ;(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabatcatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkanakta kelahiran ;Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatursebagai berikut :(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Register : 06-06-2012 — Putus : 01-06-2012 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN KABANJAHE Nomor 180/PDT.P/2012/PN.KBJ Tanggal 1 Juni 2012 — -ABADI BARUS
28 — 8
28 — 8
Menimbang, bahwa didalam UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan pada pasal 3 disebutkan setiap penduduk wajibmelaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminyakepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalampendaftaran penduduk sedangkan di dalam pasal 27 ayat (1) disebutkan setiapkelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempatterjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Register : 25-05-2011 — Putus : 30-06-2011 — Upload : 22-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 142/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 30 Juni 2011 — Pemohon
10 — 1
10 — 1
melakukanpernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calonistrinya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkanakan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkanmafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagikeluarganya, maka perlu~ dilaksanakan perkawinan dengansegera, dan oleh karena itu majelis hakim berpendapatsesuai pasal 7 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974perlu) memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohonuntuk melaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan1
Register : 10-05-2011 — Putus : 24-05-2011 — Upload : 29-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 130/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 24 Mei 2011 — Pemohon
13 — 1
13 — 1
hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikianerat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina),maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akanlebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakanperkawinan dengan segera, dan oleh karena itu MajelisPenetapan DISKA, nomor: 0130/Pdt.P/2011/PA.TA Halaman 5 dari 7berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 perlu) memberikan dispensasi kepada Pemohon untukmenikahkan anak kandungnya dan telah sesuai pula dengan1
Register : 05-10-2011 — Putus : 18-10-2011 — Upload : 29-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 264/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 18 Oktober 2011 — Pemohon
12 — 2
12 — 2
hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikianerat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina),maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akanlebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakanperkawinan dengan segera, dan oleh karena itu MajelisPenetapan DISKA, nomor: 0264/Pdt.P/2011/PA.TA Halaman 5 dari 7berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undang undang Nomor 1Tahun 1974 perlu) memberikan dispensasi kepada Pemohon untukmenikahkan anak kandungnya dan telah sesuai pula dengan1
Register : 24-01-2011 — Putus : 23-02-2011 — Upload : 08-11-2011
Putusan PA BREBES Nomor 0260/Pdt.G/2011/PA.Bbs. Tanggal 23 Februari 2011 — Pemohon VS Termohon
38 — 1
38 — 1
suami isteri dan Pemohon merasa beratuntuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon.Bahwa atas dasar tersebut di atas, maka dengan iniPemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohondengan alasan : Antara Pemohon dan Termohon terus menerusterjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam perkawinan dengan Termohon.Bahwa segala apa yang terurai tersebut di atas,dengan kerendahan hati Pemohon mohon sudilah kiranya BapakKetua Pengadilan Agama Brebes berkenan menetapkan dengan1
Register : 25-03-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor 296/Pdt.P/2013/PN.Po Tanggal 2 April 2013 — S I S W A N T O
15 — 3
15 — 3
di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran ;(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabatcatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkanakta kelahiran ;Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatursebagai berikut :(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Register : 21-01-2011 — Putus : 08-02-2011 — Upload : 28-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 20/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 8 Februari 2011 — Pemohon
12 — 1
12 — 1
hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikianPenetapan DISKA, nomor: 0020/Pdt.P/2011/PA.TA Halaman 5 dari 7erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina),maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akanlebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakanperkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Majelisberpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 perlu) memberikan dispensasi kepada Pemohon untukmenikahkan anak kandungnya dan telah sesuai pula dengan1
Register : 14-11-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN SUBANG Nomor 64/Pdt.G.S/2019/PN SNG Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Pamanukan Unit Pamanukan Hilir
Tergugat:
1.Japar Sidik
2.Ida Farida binti Acim
54 — 8
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Pamanukan Unit Pamanukan Hilir
Tergugat:
1.Japar Sidik
2.Ida Farida binti Acim
54 — 8
Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan ke KepaniteraanPengadilan Negeri Subang pada tanggal 13 November 2019, dibawah No.217/XI/BH/PDT/2019/PN.Sng, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;Dengan1 Nama : JAPAR SIDIK;Tempat Tanggal Lahir : Subang, 23 05 1973;Jenis kelamin : Lakilaki;Tempat Tinggal : Dusun Sarwijan Rt 13 RW 05 DesaLengkongjaya Kec.
Register : 14-03-2013 — Putus : 19-03-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor 254/Pdt.P/2013/PN.Po Tanggal 19 Maret 2013 — SUTIYAH
37 — 6
37 — 6
tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran ;(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabatpencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran danmenerbitkan akta kelahiran ; Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatursebagai berikut: (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Putus : 03-07-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 412 K/Pdt.Sus-PHI/2019 Tanggal 3 Juli 2019 — NELSON NAINGGOLAN, ST VS PT INERSIA AMPAK ENGINEERS
90 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
) dengan demikian eksepsi Tergugat ditolak; Bahwa penetapan perjanjian kerja waktu tertentu bertentangan denganPasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena perjanjian kerjawaktu tertentu (PKWT) dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun;Hal. 4 dari 7 hal.Put.Nomor 412 K/Pdt.SusPHI/2019 Bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan tidak cakap dalammelaksanakan pekerjaan maka pemutusan hubungan kerja (PHK) dapatdibenarkan; Bahwa masa kerja Penggugat adalah dari 1 Desember 2016 sampai dengan1
Register : 22-05-2012 — Putus : 05-06-2012 — Upload : 19-11-2014
Putusan PN KABANJAHE Nomor 108/PDT.P/2012/PN.KBJ Tanggal 5 Juni 2012 — -FEBRINA BR SURBAKTI
26 — 7
26 — 7
Menimbang, bahwa di dalam UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan pada pasal 3 disebutkan Setiap penduduk wajibmelaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminyakepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalampendaftaran penduduk sedangkan di dalam pasal 27 ayat (1) disebutkan Setiapkelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempatterjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Register : 21-02-2011 — Putus : 10-03-2011 — Upload : 20-10-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 43/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 10 Maret 2011 — Pemohon
11 — 3
11 — 3
cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihatdari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikianerat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina),maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akanlebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu~ dilaksanakanperkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Majelisberpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undang undang Nomor 1Tahun 1974 perlu) memberikan dispensasi kepada Pemohon untukmenikahkan anak kandungnya dan telah sesuai pula dengan1
Register : 04-07-2011 — Putus : 13-07-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 189/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 13 Juli 2011 — Pemohon
12 — 2
12 — 2
cukuppantas melakukan pernikahan, bahkan~ dilihat dari segihubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dandapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina), maka untukmenghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebihmaslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakanperkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Majelisberpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 perlu) memberikan dispensasi kepada Pemohon untukmenikahkan anak kandungnya dan telah sesuai pula dengan1
Register : 11-11-2009 — Putus : 23-11-2009 — Upload : 16-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 193/Pdt.P/2009/PA.TA Tanggal 23 Nopember 2009 — Pemohon
8 — 1
8 — 1
ternyata cukup pantas' melakukanpernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calonsuaminya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkanakan perbuatan dosa (zina), maka = untuk menghindarkanmafsadat yang akan timbul dan akan tJlebih =maslahah bagikeluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengansegera, dan oleh karena itu Majelis berpendapat sesuai pasal7 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu memberikandispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dan telahsesuai pula dengan1