1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin dan kuasa kepada Pemohon bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Made Devano Byan Surya Dharrma, untuk mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di atas sebidang tanah di Jalan Akasia XV Nomor. 22 B, Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali seluas 820.M2 yang saat ini atas nama Deby Yuliarini (Pemohon) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor

MASRAN GINTING tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mendirikan Tembok diatas tanah milik orang lain tanpa ijin dari yang berhak atau kuasanya yang sah

Notaris Rohani Ruspita EriteSimarsoit, SHselaku PPAT Bahwa benar adapun cara Para Terdakwa melakukan penyerobotan tanahmilik kakak ipar saksi RosmitaTarigan (Saksi korban) dengan cara membuatdinding tembok batu bata dilokasi objek tanah milik saksi korban, yang padaHalaman 3 dari 17 Putusan Nomor 9 /Pid.C/2021/PN Mdnbulan April tahun 2020 saksi sudah meilinat bagian tanah milik saksi korbansudah berdiri bangunan tembok batu bata , kemudian melihat hal tersebutsaksi menanyakan kepada tukang yang mendirikan

dihadapan NotarisRohani Ruspita Erite SimarsoitiSH dengan harga lebih kurangRp260.000.000, (Dua ratus enam puluh juta rupiah);Bahwa benar adapun cara Para Terdakwa melakukan penyerobotan tanahmilik saksi dengan cara membuat dinding tembok batu bata dilokasi objektanah milik saksi korban, dimana sekitar bulan April tahun 2020 saksi korbansudah meilinat bagian tanah milik saksi korban sudah berdiri bangunantembok batu bata, kemudian melihat hal itu saksi Jony Manahan Manikmenanyakan kepadatukang yang mendirikan

dihadapan Notaris RohaniRuspita Erite Simarsoit,SH dengan harga lebih kurang Rp260.000.000, (Duaratus enam puluh juta rupiah);Bahwa benar adapun cara Para Terdakwa melakukan penyerobotan tanahmilik saksi dengan cara membuat dinding tembok batu bata dilokasi objektanah milik saksi korban, dimana sekitar bulan April tahun 2020 saksi korbansudah melihat bagian tanah milik saksi korban sudah berdiri bangunantembok batu bata, kemudian melihat hal itu saksi Jony Manahan Manikmenanyakan kepada tukang yang mendirikan

Memakai/Mendirikan tembok di atas tanah milik orang lain. .3.

MASRANGINTING tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukantindak pidana Mendirikan Tembok diatas tanah milik orang lain tanpa ijin dariyang berhak atau kuasanya yang sah 2. Menjatunkan pidana terhadap Terdakwa I. Januar Tarigan dan Terdakwa Il.Masran Ginting tersebut dengan pidana kurungan masing masing selama 1( satu ) bulan;3.

Legalitas izin mendirikan bangunan (IMB) Nomor 207/P/IMB/2011.,tanggal 14 November 2011 A/n. Sdri Supartinah, yang seharusnya atasnama sdr. Harijono (Tergugat !). Menurut Penggugat PembangunanRumah dan Toko tingkat Ill tersebut adalah bangunan liar karena tidakmempunyai jin Mendirikan Bangunan (IMB).

Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi Tim Teknis Izin Mendirikan Bangunan(IMB) Kabupaten Situbondo Nomor 503/255/431.405.3/2012, Pada hariJumat tanggal 3 Agustus 2012 telah dilaksanakan Peninjauan LokasiPembangunan rumah dan toko milik Sdr. Harijono yang berlokasi di JalanDiponegoro Nomor 91 Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo,Kabupaten Situbondo, oleh Tim Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Kabupaten Situbondo ditemukan beberapa hal sebagai berikut:a.

Dalam hal ini Seharusnya Tergugat II berwenang memaksaTergugat untuk menghentikan pembangunan tersebut karena tidakmempunyai ljin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga secara yuridisbangunan Ruko tingkat III oleh Tergugat adalah bangunan liar;8.

Menyatakan demi hukum, bahwa bangunan Tergugat Rekonvensi yangberdiri di atas tanah Negara bekas eigendom Nomor 1068 tersebut, ternyatatidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga merupakanbangunan liar dan harus dibongkar dikembalikan dalam bentuk semulaberupa tanah kosong;.

Nomor 201 K/Pdt./2015bersama, dengan menancapkan balok, kambi, jangkar, alatalat besi ataualatalat kayu lainnya pada tembok itu sampai setengah tebalnya;Bahwa Tergugat mendirikan bangunan di Jalan Diponegoro Nomor 91, Rt001 Rw 003, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, KabupatenSitubondo, berdasarkan bukti T I1 berupa Ijin Mendirikan Bangunan Nomor207/P/IMB/2011 tertanggal 14 Nopember 2011 yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Situbondo Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;Bahwa ternyata Penggugat

rumah pada tahun1963 ;Bahwa setahu saksi Tergugat mendirikan rumah pada tahun1990 ;Bahwa sewaktu Tergugat mendirikan rumah, Penggugat adakeberatan ;Bahwa Gamel Purba membeli tanah yang ke 4 dariSyaripuddin ;Bahwa setahu saksi jalan umum sudah ada sejak tahun 1976 ;Bahwa saksi sekarang tidak berdomisili di Asrama Brimobdan pada saat saksi meninggalkan asrama sekitar tahun 1987masih tanah kosong.2 Saksi TEREPIA SIHOMBING, dibawah sumpah memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi

rumah pada tahun1963 ;Bahwa setahu saksi Tergugat mendirikan rumah pada tahun1990 ;3 Saksi29Bahwa sewaktu Tergugat mendirikan rumah, Penggugat adakeberatan ;Bahwa Gamel Purba membeli tanah yang ke 4 dariSyaripuddin ;Bahwa setahu saksi jalan umum sudah ada sejak tahun 1976 ;Bahwa saksi sekarang tidak berdomisili di Asrama Brimobdan pada saat saksi meninggalkan asrama sekitar tahun 1987masih tanah kosong.SELURA SITOMPUL, dibawah sumpah memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi

rumah pada tahun1963 ;Bahwa setahu saksi Tergugat mendirikan rumah pada tahun1990 ;Bahwa sewaktu Tergugat mendirikan rumah, Penggugat adakeberatan ;Bahwa Gamel Purba membeli tanah yang ke 4 dariSyaripuddin ;Bahwa setahu saksi jalan umum sudah ada sejak tahun 1976 ;Bahwa saksi sekarang tidak berdomisili di Asrama Brimobdan pada saat saksi meninggalkan asrama sekitar tahun 1987masih tanah kosong.ASTALIA HUTAPEA, dibawah sumpah memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan

;2 Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan caramenyerobot sebagian tanah milik Penggugat dengan ukuran lebar 3 meterdan panjang 12 meter yang terletak di sebelah barat dari tanah milik41Penggugat yang berbatasan dengan tanah negara/jalan setapak/gang danbibir sungai/tanggul dengan cara mendirikan bangunan rumah tempattinggal Tergugat I dan mendirikan pagar di atas tanah milik Penggugattersebut ;3 Bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum denganmengeluarkan sertifikat

Izin Mendirikan Bangunan an. Natal hutapea ;Menimbang, bahwa bukti P8 adalah Surat Keterangan Pendaftaran TanahNo. 594.247/03/1985 ;Menimbang, bahwa dari bukti P1 dan P8 yang diajukan oleh Penggugatmembuktikan dalildalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugatada memiliki tanah seluas + 280 m? berikut bangunan rumah di atasnya yangterletak di Jl. S.

Bahwa adapun lokasi tanah milik Penggugat tersebut berbatasan langsung bagianbelakangnya atau sebelah Timur dengan lahan / tanah milik Tergugat, yang manaterhadap lahan milik Penggugat tersebut sebelum Tergugat mendirikan bangunantelah terlebin dahulu sudah ada bangunan bertingkat 2 (dua) berikut pagarpembatasnya;Bahwa pada awal tahun 2016 Tergugat mendirikan bangunan rumah diatastanahnya tersebut dan bangunan rumah tersebut pagar pembatasnya tidakberjarak dengan bangunan rumah Penggugat yang sudah

Bangunan (IMB)11atas perizinan pembangunan rumah Tergugat tersebut yang bertanggung jawabsecara administratif adalan Turut Tergugat, dan terbukti dalam prosespembangunan rumah tersebut telah tidak sesuai dengan aturan konstruksi / carapembangunan rumah tersebut, maka sudah sepantasnya dan sewajarnyaterhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas bangunan rumah milik Tergugattersebut dinyatakan direvisi oleh Turut Tergugat, dikarenakan terhadap bangunanrumah Tergugat yang tidak berjarak / menempel pada

Menghukum Turut Tergugat untuk merevisi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Nomor.668/0510/2016 akibat adanya pembongkaran sebagian bangunan milikTergugat tersebut;8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamPerkara ini;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadiladilnya (Exaequo et bono).Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada tanggal12 Juli 2017 Nomor 99/Pdt G/2017/PN.Plg telah memberikan jawaban sebagaiberikut ;A.

Bahwa Tergugatmembangun bangunan berdasarkan ijin mendirikan bangunan yangdikeluarkan Turut Tergugat, dibagian belakang antara bangunan rumahTergugat dan pagar rumah Tergugat berjarak 4(empat) meter, dengandemikian yang berbatasan langsung dengan bagunan rumah Penggugatadalah pagar rumah Tergugat, yang didirikan dengan cara meninggikan pagaryang telah ada atau dari pemilik lama, dan terhadap glass blok pada rumahPenggugat, Tergugat memasang glass blok (kaca blok) pada pagar Tergugatagar bangunan

Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas bagian mana bangunan danukurannya yang merugikan Penggugat untuk dibongkar yang didirikanberdasarkan jin mendirikan bangunan(IMB) dengan demikian mencampuradukan gugatan hukum privat dan hukum publik, oleh karenanya gugatanPenggugat patut untuk ditolak atau setidaktidaknya tidak diterima;B. Dalam Pokok Perkara1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar hukum;2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;3.

Atas dalil tersebut Tergugat I danTergugat II menanggapi bahwa keberatan Penggugat kepada Tergugat I yangmenguasai dan mendirikan bangunan adalah sangat tidak beralasan hukum,karena Tergugat I menguasai tanah dan mendirikan banginan di atas tanah hakmilik Tergugat I sendiri dengan Sertifikat Hak Milik No.511 tertanggal 11 Juni1972 dan bukanlah di atas tanah Penggugat.

Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 6 yang menyebutkan bahwaPenggugat sudah sangat sering memberitahukan dan melarang Tergugat I bahwayang Tergugat I kuasai dan mendirikan bangunan adalah tanah milik Penggugat,namun Tergugat I tidak memperduilikannya dan tetap mendirikan bangunan,adalah terlalu mengadaada, karena Tergugat I tidak pernah menguasai dan ataumendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat dengan SHM No.5043,tanggal 31 Agustus 2007, akan tetapi yang Tergugat I kuasai dan mendirikanbangunan

Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.640/1506/RUKA.3/TL/XII/2011 atas nama Sulaiman, selanjutnya diberi tanda T.I.II6.A;7. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.640/1507/RUKA.3/TL/XII/2011 atas nama Sulaiman, selanjutnya diberi tanda T.I.II6.B;8. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.640/1508/RUKA.3/TL/XI/2011 atas nama Sulaiman, selanjutnya diberi tanda T.I.II6.C;9.

Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.640/1509/RUKA.2/TL/XII/2011 atas nama Farida Wan Hamid, selanjutnya diberi tanda T.I.I6.D;10. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.640/1510/RUKA.2/TL/XII/2011 atas nama Sulaiman, selanjutnya diberi tanda T.I.6.E;11.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.640/1506/RUKA.3/TL/XII/2011 atas namaSulaiman;2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.640/1507/RUKA.3/ TL/XII/2011, atasnama Sulaiman;3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.640/1508/RUKA.3/TL/XI/2011, atasnama Sulaiman;4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.640/1509/RUKA.3/TL/XII/2011, atasnama Farida Wan Hamid;5.

Jalan RayaKalimalang Jaka Permai) Bekasi 17145 Jawa Barat selaku mitra bangununtuk mendirikan bangunan "Pasar Tradisional Limbangan" yang terletakdi jalan Raya Limbangan, Ds. Limbangan Kec. BI. Limbangan,Kabupaten Garut, tertanggal 24 Maret 2016;3.

Jalan Raya Kalimalang Jaka Permai) Bekasi 17145 Jawa Baratselaku mitra bangun untuk mendirikan bangunan "Pasar TradisionalLimbangan" yang terletak di jalan Raya Limbangan, Ds. Limbangan,Kecamatan BI. Limbangan, Kabupaten Garut, tertanggal 24 Maret 2016;4.

Jalan Raya Kalimulang Jaka Permai) Bekasi 17145Jawa Barat selaku mitra bangun untuk mendirikan bangunan PasarTradisional Limbangan yang terletak di Jalan Raya Limbangan, Ds.Limbangan, Kecamatan BI.

Putusan Nomor 130 PK/TUN/LH/2018tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafanHakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentangPedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

, karena telah memenuhipersyaratan izin mendirikan bangunan berupa telah dilengkapinyadokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap Lingkungan(ANDAL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya PengelolaanLingkungan (UKL); Bahwa di samping itu alasan permohonan Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan karena hanya berisi perbedaan pendapat yang tidakbersifat menentukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para PemohonPeninjauan

HumortapSimanjuntak dengan cara mendirikan pamplet di atas tanah terperkara yangbertuliskan tanah ini warisan Op.

Humortap Simanjuntak dengan cara mendirikan pamplet di atastanah terperkara yang bertuliskan tanah ini warisan Op.

Humortap Simanjuntak dengan cara mendirikan pampletdi atas tanah terperkara yang bertuliskan tanah ini warisan Op.

Terbanding semula Tergugat melakukan perbuatan hukum,dengan mendirikan bangunan diatas tanah sengketa. 2.

tanggal 29 Desember 2010dibawah Register Perkara Nomor : 189/G/2010/PTUNJKT. dantelah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal19 Januari 2011, Penggugat mengemukakan hal hal sebagaiberikutObjek GugatanSurat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan PenertibanBangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor126/2010 tertanggal 09 Noprmber 2010 tentang PencabutanSurat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta Nomor : 06919 / IMB / 2004 tertanggal 30 Juli 2004tentang Izin Mendirikan

Bangunanmerugikan Penggugat sebab dengan adanya keputusan tersebut,Izin Mendirikan Bangunan No.126/2004 ~~ milik Penggugatmenjadi tidak berlaku pada hal untuk =memohon izinmendirikan bangunan tersebut, Penggugat telah mengeluarkanbiaya yang sangat besar terlebih lebih bangunan kantor,pabrik dan gudang juga telah berdiri sesuai dengan suratkeputusan Gubernur tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 53ayat 1 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahanUndang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Dengan demikianpengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu= yangditentukan ~~ yaitu 90 sihari sebagai mana diatur dalamketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah KhusuIbukota Jakarta No. 06919/ IMB/2004 tertanggal 30 Juli 2004tentang Izin Mendirikan Bangunan yang dicabut Tergugattersebut atas nama Perseroan PT.KEMAS INDAH MAJU berlokasidi Jalan Pulo Kambing

Nomor 320 PK /Pdt / 1992; Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Mahkamah Agung RINomor 320/PK/Pdt/1992, Ali Dharma ( Youw Tan Soey ) lahsebagai pemegang hak atas tanah tersebut. ( Bukti P Bahwa pada tahun 2004 Penggugat hendak mendirikan bangunanKantor, Pabrik dan gudang diatas tanah tersebut,sehingga Penggugat mengajukan permohonan Izin MendirikanBangunan kepada Gubernur Propinsi Daerah Khusus I!

Pelaksanaan pekerjaan telah dihentikan selama 12bulan berturut turut dan tidak dilanjutkan lagi;Bahwa setelah Penggugat pelajari Surat Keputusan TergugatNomor 126/2010 tentang Pencabutan Surat KeputusanGubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor06919/IMB/2004 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Kantor,Gudang dan Pabrik atas nama PT. Kemas Indah Maju, SuratKeputusan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan Pasal 11ayat 1 Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7Tahuri 1991:

Bahwa sesuai dengan isi dari pasal 2 dari akta Perjanjian Kerjasamatersebut, Pemerintah Kota Medan adalah pihak yang bertanggung jawabuntuk mengurus perizinan dan peruntukan yang diperlukan untukrevitalisasi pembangunan Pasar Timah Medan, termasuk di antaranyaIzin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Penggugat sebagai investormenanggulangi seluruh biaya untuk pelaksanaan revitalisasipembangunan, termasuk biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB);Halaman 6 Putusan Perkara Nomor : 72/G/2020/PTUNMDN.

Bahwa Penggugat selaku investor telah mengajukan keberatan kepadaPemerintah Kota Medan dan Dinas Perumahan Kawasan PemukimanDan Penataan Ruang Kota Medan karena jumlah unit kios yangtercantum di dalam Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan tidaksesuai dengan akta Perjanjian Kerjasama dan berkaitan dengan suratdari Sekretaris Daerah Kota Medan tertanggal 16 September 2016nomor: 648/9365, perihal: Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Pasar Timah Medan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tata

Bahwa pengurusan Izin Mendirikan Bangunan dilakukan olehPemerintah Kota Medan melalui Perusahaan Daerah Pasar Kota Medanberdasarkan ketentuanketentuan yang tercantum di dalam aktaPerjanjian Kerjasama tersebut di atas dan Pemerintah Kota Medanbertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari pengurusansampai dengan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan tersebut di atas,sedangkan Penggugat selaku investor yang beritikad baik telahmelakukan pembayaran segala biaya yang timbul sehubungan denganproses pengurusan

hingga penerbitan Izin Mendirikan Bangunantersebut sesuai dengan arahan dari Pemerintah Kota Medan melaluiPerusahaan Daerah Pasar Kota Medan;9.

,Notaris di Medan ;Bahwa padahal untuk merevisi Izin Mendirikan Bangunantersebut bukanlan kewenangan dari Kepala DinasPerumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan RuangKota Medan, namun kewenangan dari Wali Kota Medan.Dengan demikian, Penggugat telah tidak jelas dan kaburterhadap subjek hukum yang seharusnya dijadikansebagai pihak dalam perkara a quo;Ill.2.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Ismail Siregar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mendirikan menara/tower telekomunikasi bangunan tanpa ijin dari yang berwenang;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Hendra Ismail Siregar berupa pidana denda sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama

Menyatakan Terdakwa Hendra Ismail Siregar, terbukti Secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mendirikan menara/towertelekomunikasi bangunan tanpa ijin dari yang berwenang;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Hendra Ismail Siregarberupa pidana denda sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus riburupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;3.

TOMAS SUWARTO, Sadr.AGUS SUPRIONO dan kurang lebih 1000 (seribu) orang wargalainnya mendirikan tenda dan menetap dilokasi tersebut selama + 17(tujuh belas) hari.Kemudian pada hari Minggu tanggal O02 Oktober 2016 PihakKepolisian berupaya melakukan pembubaran terhadap warga yangmenduduki lahan PT.

TOMAS SUWARTO, Sadr.AGUS SUPRIONO dan kurang lebih 1000 (seribu) orang wargalainnya mendirikan tenda dan menetap dilokasi tersebut selamabeberapa hari. Kemudian pada hari Minggu tanggal O02 Oktober 2016 PihakKepolisian berupaya melakukan pembubaran terhadap warga yangmenduduki lahan PT.

TOMAS SUWARTO, Sadr.AGUS SUPRIONO dan kurang lebih 1000 (seribu) orang wargalainnya mendirikan tenda dan menetap dilokasi tersebut selamabeberapa hari.Kemudian pada hari Minggu tanggal O02 Oktober 2016 PihakKepolisian berupaya melakukan pembubaran terhadap warga yangmenduduki lahan PT.

Bahwa Terdakwa ikut menduduki dan berada dilahan perkebunanPT.BNIL tersebut sudah sekira 17 (tujuh belas) hari, dimana saatTerdakwa bersama masyarakat yang berjumlah kurang lebih1000 (seribu) orang menduduki lahan PT BNIL, ada yangberperan menebangi tanaman tebu PT BNIL da nada yangberperan mendirikan Tenda.

Bahwa cara bersama dengan terdakwa dan warga yang berjumlahkurang lebih 1000 (Seribu) orang tersebut dengan mendirikan tendatenda dengan tujuan untuk menduduki/menguasai areal perkebunanPT.BNIL.

1. Menyatakan TerdakwaDEDE NURDINtersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan membuat atau mendirikan terminal bayangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 jo Pasal 8 huruf h Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

rumah di atas objek perkara,Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak ada minta izin bertempat tinggal di tanahobjek perkara, akhirakhir ini Tergugat 1 telah pula mendirikan kandangkambing juga tanopa memberitahu/minta izin kepada Penggugat padahal padatahun 1998 Tergugat 1 datang kepada Penggugat dan suami Penggugatminta izin hanya untuk mengolah dan menggarap objek perkara dan bukanuntuk mendirikan bangunan dan bertempat tinggal di atas objek perkara,sehingga perbuatan Tergugat yang telah mendirikan bangunan

Perbuatan Tergugat 1 yang telah mendirikan bangunan berupa rumah,kandang kambing di atas objek perkara;b. Perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 bertempat tinggal di atas objekperkara dan menguasai objek perkara tanpa memberitahu/minta izinkepada Penggugat dan suami Penggugat adalah perbuatan tanpa hakdan melawan hukum;c.

Perbuatan Tergugat 1 yang telah mendirikan bangunan berupa rumah,kandang kambing di atas objek perkara;b. Perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai objek perkara;c. Perbuatan Tergugat 1 yang telah mengambil dan menguasai asli SuratPernyataan Pemilikan Tanah tertanggal 20 April 1995;Adalah perbuatan tanoa hak dan melawan hukum;4.

Perbuatan Tergugat 1 yang telah mendirikan bangunan beruparumah, kandang kambing di atas objek perkara;b. Perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai objek perkara;c. Perbuatan Tergugat 1 yang telah mengambil dan menguasai asiliSurat Pernyataan Pemilikan Tanah tertanggal 20 April 1995;Adalah perbuatan tanoa hak dan melawan hukum;4.

Nomor 2096 k/Pdt/2015ditulis didalam putusan tersebut seolaholah disembunyikan), meskipun telahada didalam berita acara sidang;Bahwa juga sewaktu Penggugat akan mendirikan rumah di atas tanahterperkara karena objek perkara sudah dijual kepada Tergugat 1 makaTergugat 1 melarang untuk didirikan diatas tanah tersebut dan Penggugattidak jadi mendirikan bangunan rumah diatas objek perkara dan didirikandisebelah tanah objek perkara ini membuktikan bahwa tanah objek perkarasudah dijual dan dipindahtangankan

Izin mendirikan bangunan gedung. Bahwa berdasarkan Pasal 44 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002tentang Bangunan Gedung menyatakan sebagai berikut :Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajibanpemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraanbangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang inidikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

.* Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatanbangunan gedung.i Pembekuan Izin Mendirikan Bangunan gedung.* Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan gedung.# Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.* Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau* Perintah pembongkaran bangunan gedung.Bahwa sesuai Pasal 34 Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 01Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan menyatakan sebagai berikut: Penertiban/pembongkaran dilaksanakan terhadap bangunan yang

Bangunan sebagai dasar Turut Tergugat untukmemberikan Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kota Pematangsiantar Bahwa Pembanding membenarkan Bukti TT.1 sampai dengan TT.3merupakan regulasi pengaturan di Wilayah Kota Pematangsiantar, dankhusus bukti TT.3 adalah merupakan peraturan untuk setiap orang yangakan mendirikan bangunan di Kota Pematangsiantar harus memiliki IzinMendirikan Bangunan (IMB).

Demikianjuga perbuatan Terbanding yang mendirikan bangunan rumah di atas Gangyang merupakan akses jalan unum mengakibatkan Pembanding tidak dapatlagi melintasi Gang ke luar masuk tanah/Ruko milik Pembanding, makasecara yuridis, perbuatan Terbanding tersebut adalah merupakan PerbuatanMelawan Hukum.

Bahwa alasan Pembanding dalamgugatan adalah bukan perihal izin mendirikan bangunan, karena jikaberbicara tentang izin mendirikan bangunan maka sifatnya adalahadministrasi bukan merupakan perbuatan melawan hukum, yang intinyabahwa rumah Terbanding bukan berdiri di atas tanah Pembanding,sehingga tidak ada alasan Pembanding mengajukan keberatan, danSiapa suruh Pembanding menghabiskan areal tanahnya menjadibangunan full/oenuh tanoa menyisakan jalan menuju ke rumahnya;4.

kemudian disusul dengan adanya SURAT No.500/26/Pem/CDSyang dikeluarkan oleh CAMAT DAHA SELATAN pada tanggal 28 Juli2004 Perihal Larangan Mendirikan Bangunan di Lingkungan PasarSenin Bayanan (Lokasi Eks Kebakaran) ditujukan kepada ParaPedagang dan Warga Dilingkungan Pasar Senin Bayanan ;7.

Larangan Mendirikan Bangunan di LingkunganPasar Senin Bayanan (Lokasi Eks Kebakaran) yang ditujukan KepadaPara Pedagang dan Warga Masyarakat di Lingkungan Pasar SeninBayanan dan SURAT No.500/26/Pem/CDS yang dikeluarkan oleh CAMATDAHA SELATAN pada tanggal 28 Juli 2004 Perihal.

Larangan Mendirikan Bangunan di Lingkungan Pasar SeninBayanan (Lokasi Eks Kebakaran) ditujukan kepada Para Pedagang danHal. 5 dari 11 hal. Put. No. 185 K/TUN/2006.Warga Dilingkungan Pasar Senin Bayanan tersebut sampai adanya putusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;DALAM POKOK PERKARA.1 . Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;2. Menyatakan batal atau tidak sah SURAT EDARAN No.500/536/Ekobangyang dikeluarkan oleh BUPATI HULU SUNGAI SELATAN pada tanggal 28Juni 2004 Perihal.

Larangan Mendirikan Bangunan di Lingkungan PasarSenin Bayanan (Lokasi Eks Kebakaran) yang ditujukan Kepada ParaPedagang dan Warga Masyarakat di Lingkungan Pasar Senin Bayanandan SURAT No.500/26/Pem/CDS yang dikeluarkan oleh CAMAT DAHASELATAN pada tanggal 28 Juli 2004 Perihal. Larangan MendirikanBangunan di Lingkungan Pasar Senin Bayanan (Lokasi Eks Kebakaran)ditujukan kepada Para Pedagang dan Warga di Lingkungan Pasar SeninBayanan ;3.

Larangan Mendirikan Bangunan di Lingkungan Pasar SeninBayanan (Lokasi Eks Kebakaran) yang ditujukan Kepada Para Pedagangdan Warga Masyarakat di Lingkungan Pasar Senin Bayanan dan SURATNo.500/26/Pem/CDS yang dikeluarkan oleh CAMAT DAHA SELATAN padatanggal 28 Juli 2004 Perihal. Larangan Mendirikan Bangunan diLingkungan Pasar Senin Bayanan (Lokasi Eks Kebakaran) ditujukankepada Para Pedagang dan Warga di Lingkungan Pasar Senin Bayanankhususnya terhadap tanah dan bangunan milik PENGGUGAT ;4.

Surat Keputusan Nomor : 503/0255/BPPT I/IV/2010 Perihal Surat IzinPelaksanaan Mendirikan Bangunan atas nama PT.Prakasa Alam Segaryang dikeluarkan oleh Walikota Bekasi pada tanggal 21 April 2010 ;2. Surat Keputusan Nomor : 503/0256/BPPT I/IV/2010 Perihal Surat IzinPelaksanaan Mendirikan Bangunan atas nama PT. Bumi Alam Segar yangdikeluarkan oleh Walikota Bekasi pada tanggal 21 April 2010 ;Dalam Pokok Sengketa :! 29 29 nn nnn nnn n nnn nnn nnn nnn nnn eens1.

Surat Keputusan Nomor : 503/0255/BPPT I/IV/2010 Perihal SuratIzin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan olehWalikota Bekasi pada tanggal 21 April 2010 atas nama PT.PrakasaAlam S@Q al j 222222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cence cnc nnn neeHalaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor :42/B/2012/PT.TUNJKT.b. Surat Keputusan Nomor : 503/0256/BPPT I/IV/2010 Perihal SuratIzin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan olehWalikota Bekasi pada tanggal 21 April 2010 atas nama PT.

Surat Keputusan Nomor : 503/0255/BPPT /IV/2010 Perihal SuratIzin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan olehWalikota Bekasi pada tanggal 21 April 2010 atas nama PT.PrakasaAlaM S@Q al j 22 22 nne nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ennb. Surat Keputusan Nomor : 503/0256/BPPT /IV/2010 Perihal SuratIzin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan olehWalikota Bekasi pada tanggal 21 April 2010 atas nama PT.

Surat Keputusan Nomor 503/0256/BPPT.I/IV/2010 Perihal Surat IzinPelaksanaan Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Walikota Bekasipada tanggal 21 April 2010 atas nama PT. Bumi Alam Segar ; dengan alasan pertimbangan yang pada pokoknya : a.Dari sudut kewenangan Tergugat/Terbanding berwenang menerbitkanobyek sengketa ; 22 nnn nn nena nnn nnn nnn n nnn.

Bahwa dalam pemeriksaan banding ini dalam musyawarahpenjatuhan putusan Hakim Anggota II berbeda pendapat ( disenting opinion )dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I, dan akan memberikanpendapatnya sebagai berikut :Objek Sengketa yang dimintakan pembatalannya atau dinyatakan tidak sah olehPenggugat kepada Badan Peradilan Tata Usaha Negara adalah : e Surat Keputusan Nomor : 503 / 0255 / BPPT.I /IV /2010 perihal Surat IjinPelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) yang dikeluarkan olehTergugat

. 2928 K/Pdt/2008.Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2000, isteri Royanto Sianturi (TergugatI) bernama Rina Boru Hutajulu (Tergugat IT) dengan mengeluh serta mohon belaskasihan datang menemui Penggugat ke rumah Penggugat sambil mengendong bayinyayang ketika itu baru berusia 2 (dua) minggu dan selanjutnya dalam pertemuan tersebut,Tergugat II Rina Boru Hutajulu menyatakan kepada Penggugat bahwa keluarga mereka(Tergugat I dan II) telah diusir/disuruh pindah oleh pemilik tanah tempat merekamenumpang mendirikan

rumah tempat tinggal ;Bahwa oleh karena telah diusir/disuruh pindah oleh pemilik tanah yangmemberikan tumpangan untuk mendirikan rumah, selanjutnya Tergugat II Rina BoruHutajulu memohon kepada Penggugat agar kepada keluarga (suamiisteri) yakniTergugat I dan II diijikan menempati buat sementara (menumpang) untuk mendirikanrumah tempat tinggal diatas bidang tanah perumahan milik Penggugat ;Bahwa ketika itu Penggugat memiliki sebidang tanah perumahan yangdiatasnya belum ada didirikan bangunan yang

No. 2928 K/Pdt/2008.Bahwa selanjutnya setelah adanya izin dari Penggugat dan adanyakesediaan Para Tergugat untuk memenuhi syarat yang diajukan oleh Penggugat, makasekitar bulan Agustus tahun 2000 Para Tergugat mendirikan bangunan rumah tempattinggal diatas tanah milik Penggugat, yang keseluruhan bangunannya berasal dari bekasbangunan rumah tempat tinggal Para Tergugat sebelumnya ;Bahwa kemudian sekitar bulan Februari tahun 2005, Penggugat telahmemberitahukan kepada Para Tergugat, bahwa pada awal

tahun 2007, Penggugat akanmemakai dengan mendirikan bangunan rumah diatas tanah milik Penggugatmenyatakan agar Para Tergugat telah mengosongkan dan pindah dari atas tanah milikPenggugat nantinya pada awal tahun 2007 ;Bahwa setelah mendengar pemberitahuan Penggugat yang demikian,kemudian Para Tergugat mohon kepada Penggugat agar bidang tanah perumahan milikPenggugat yang ditempati/dipakai sementara oleh Para Tergugat dijual saja kepada ParaTergugat.

Nababan dari anak lakilaki) sekitar tahun 2000 menguasaidan mendirikan rumah tempat tinggal objek perkara atas persetujuan/ pemberiandari orang tuanya yaitu anak lakilaki dari Martianna Br. Nababan ;5. Bahwa Judex Factie tidak menilai dan mempertimbangkan kebenaran/proses surattertanggal 18 Februari 2007, Keinna Br.

Tentang Izin Mendirikan/MengubahBangun Rumah Kantor An.

Suwarni, diterapkan diJambi pada tanggal 12 Juni 2012, maka sejak saat itu Penggugat mulaimengerjakan 1 (satu) Ruko Milik Penggugat (Ruko yang dibangunsemuanya berjumlah 24 ruko dengan cara bangun bagi), dimana untukpengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pembangunan Rukodiserahkan kepada Sdr.

Putusan Nomor 100 PK/TUN/2017Pemberitahuan Pembatalan atau Pencabutan IMB Nomor 511.3/1141/K/1971002003/Ptsp/201 2, Tentang Izin Mendirikan/MengubahBangunan Rumah Kantor An.

Bahwa terbitnya Objek Sengketa a quo merupakan bagian darirangkaian tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalamrangka penegakan hukum di bidang penataan ruang, bidangbangunan gedung dan bidang sumber daya air dalam kaitannyadengan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Penggugat;c.

Putusan Nomor 100 PK/TUN/2017memberikan izin mendirikan/mengubah bangunan kepada PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat (Suwarni) sebagaimana yang termuatdalam Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 511.3/1141/K/1971002003/Ptsp/ 2012 Tentang Izin Mendirikan/Mengubah Bangunan Rumah KantorAn.

Putusan Nomor 74 PK/TUN/LH/2020RT. 002, RW. 005, Kota Bandung untuk Mendirikan BangunanApartemen dan Komersial berlantai XX (dua puluh) yang terletak diJalan Soekarno Hatta Nomor 638, Kelurahan Manjahlega, KecamatanRancasari, Kota Bandung;2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat IzinKepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuNomor 640.44/0007/IMB/X/2017/DPMPTSP. tanggal 2 Oktober 2017,Tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada H.

Menyatakan batal Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 640.44/0007/IMB/X/201 7/DPMPTSP tanggal 2 Oktober 2017, Tentang Izin Mendirikan Bangunankepada H. Hari Raharta Sudradjat, S.E., beralamat di Jalan KomplekCitra Green Garden Kavling 17 Nomor , RT. 002, RW. 005, KotaBandung, untuk Mendirikan Bangunan Apartemen dan Komersialberlantai XX (dua puluh) yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor638, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Izin Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor640.44/0007/IMB/X/2017/DPMPTSP tanggal 2 Oktober 2017, TentangIzin Mendirikan Bangunan kepada H. Hari Raharta Sudradjat, S.E.

,beralamat di Jalan Komplek Citra Green Garden Kavling 17 Nomor ,RT. 002, RW. 005, Kota Bandung untuk Mendirikan BangunanApartemen dan Komersial berlantai XX (dua puluh) yang terletak diJalan Soekarno Hatta Nomor 638, Kelurahan Manjahlega, KecamatanRancasari, Kota Bandung;Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 74 PK/TUN/LH/20204.

Menyatakan sah Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 640.44/0007/IMB/X/2017/DPMPTSP tanggal 2 Oktober 2017, tentang Izin Mendirikan Bangunankepada H. Hari Raharta Sudrajat, S.E., beralamat di Jalan KompleksCitra Green Garden Kavling 17, Nomor , RT 002, RW 005, KotaBandung, untuk mendirikan Bangunan Apartemen dan Komersialberlantai XX (dua puluh) yang terletak di jalan Soekarno Hatta Nomor638, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;3.