atau menyelidiki sistemfisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis,pencegahan, penyembuhan, pemulihnan, peningkatan kesehatan dankontrasepsi, untuk manusia.Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 Ayat (1) UndangUndang Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah ditentukan bahwa Sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 2 Ayat (3) dan(4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1010/MENKES

/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat juncto Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 1120/MENKES/PER/XII/2008 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1010/MENKES/PER/X1I/2008 tentang Registrasi Obat, telah ditentukan bahwayang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obatuntuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia, yang diberikan oleh Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari MenteriKesehatan Republik

BARUS SH. e Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa ;e Saksi menerangkan sesuai dengan Permenkes RI No.949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 5 ayat 1 yang berbunyi Registrasiobat jadi produksi dalam negeri hanya dilakukan olehindustri farmasi yang memiliki jin sekurangkurangnya ijinprinsip dan sesuai dengan Permenkes Ri No 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 19 yang berbunyi berdasarkan rekomendasiyang diberikan oleh KOMNASPOSJ, Panitia Penilai KhasiatKeamanan dan Panitia Penilai Mutu, Tehnologi, Penandaandan

pemeriksaanlaboratoriumkriminalistik........24 kriminalistik no.LAB: 4869/NOF/2012 tanggal 10 juli 2012 yangmenerangkan bahwa tablet LL tersebut mengandung trihensifenidilHCL dan klorfeniramina yang tergolong obat keras dengan prosedurpembelian dan kepemilikan harus dengan resep dokter sesuai yangtertulis pada dos obat, peredaran sediaan farmasi yang tergolong obatkeras dilakukan oleh apotik sesuai dengan pasal 2 tentang tugas danfungsi apotek ; e Saksi menerangkan bahwa yang dimaksud mengedarkanmenurut permenkes RI no.949/Menkes

izin dari pemerintah sesuai denganperundang undangan yang berlaku ; e Menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesai no 36Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat iine Berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI no 36 tahun 2009 yangberbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yangberkasiat obat ; e Berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes

Jarno bin Maslikan sebelumnyatelah mempunyai kehendak atau setidaktidaknya menyadari ataumengetahui telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, akan dipertimbangkan sebagaiberikut di bawah ini ; Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 1 ayat (13) yang dimaksud dengan mengedarkanadalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan,

Memble selaku pemilik uang yang telahditerima oleh terdakwa sebelumnya yakni uang sebesar Rp. 20.000, , makamenurut hakim adalah merupakan perbuatan pemindahtangan seperti yangdimaksud dan diatus dalam permenkes RI no.949/Menkes/Per/VI/2000pasal 1 ayat (13) ; Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidangandan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat bahwaunsur ke 2 yakni : dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar telah terbukti secara

ijin dalam menjual obat pil warna putihberlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan terdakwa juga bukan seorangyang bekerja di bidang kefarmasian dan atau mempunyai keahlian ataukewenangan untuk mengedarkan obat yang termasuk obat keras tersebut.Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Lmj Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SRI LESTARI, S.Si, Apt bahwa obat pilwarna putin berlogo Y tersebut memiliki kandungan yang sama denganobat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor949/Menkes

laboratoriumForensik cabang Surabaya.Bahwa terdakwa tidak mempunyai jjin dalam menjual obat pil warna putihberlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan terdakwa juga bukan seorangyang bekerja di bidang kefarmasian dan atau mempunyai keahlian ataukewenangan untuk mengedarkan obat yang termasuk obat keras tersebut.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SRI LESTARI, S.Si, Apt bahwa obat pilwarna putin berlogo Y tersebut memiliki kandungan yang sama denganobat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor949/Menkes

Muntahmuntah, mulut berbusa, pingsan dan jugamengakibatkan kematian; Bahwa jenisjenis obat yang boleh beredar diatur dalam PeraturanMenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000, tanggal 26 Juni 2000,tentang Registrasi Obat Jadi; Bahwa efek lain bagi kesehatan manusia adalah menimbulkanhalusinasi (kayalan), membuat gantuk dan ada efeknya pil/ obatproduksi lama dengan produksi baru, produksi yang lama kasiat obattersebut sudah menurun, sedangan oabat produksi yang masih kasiataobat masih sempurna; Bahwa

laboratoriumForensik cabang Surabaya; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjualobat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan terdakwajuga bukan seorang yang bekerja di bidang kefarmasian dan ataumempunyai keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat yangtermasuk obat keras tersebut; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SRI LESTARI, S.Si,Apt bahwa obat pil warna putih berlogo Y tersebut memiliki kKandungan yangsama dengan obat/pil jenis Trinexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor :949/Menkes

Surabaya;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual obatpil warna putin berlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan terdakwa jugabukan seorang yang bekerja di bidang kefarmasian dan atau mempunyaikeahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat yang termasuk obat kerastersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli SRI LESTARI, S.Si,Apt bahwa obat pil warna putih berlogo Y tersebut memiliki Kandungan yangsama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor :949/Menkes

sebanyak 169 (seratusenampuluh sembilan) butir, yang ditemukan ketika melakukanpenggeledahan terhadap Terdakwa: Bahwa Ahli menerangkan Pekerjaan Kefarmasian adalah Pembuatantermasuk pengendalian mutu, sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelola obat, pelayananobat atas resep dokter, pelayanan informasi obat dan obat Tradisionalsesuai dengan pasal 98 ayat (2) dan ayat (8) UndangUndang No.36Tahun 2009 tentang kesehatan dan PERMENKES REPUBLIKINDONESIA, NOMOR 889/MENKES

bahan obat,obat tradisional dan kosmetik sesuai dengan pasal 1 ayat (4) UndangUndang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidaksemua orang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diatursyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIANomor 889/MENKES

Rtasyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIKINDONESIA Nomor 889/MENKES/PER/V/2011, tentangRegistrasi,lzin Praktik dan Ijin kerja Tenaga Kefarmasian; Bahwa AHLI menerangkan untuk bahan sediaan farmasi tidak bolehdijual belikan secara bebas dimasyarakat, sediaan farmasi hanyaboleh diperjualbelikan difasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek,tokoobat berijin, Rumah Sakit atau difasilitas distribusi/penyalur (PBF) ; Bahwa berdasarkan Surat Kepala BPOM RI No.PO.02.01.1.31.3997terhitung mulai 24

.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; Menimbang, bahwa pasal 106 ayat 1 UndangUndang RI No.36 Tahun2009 tentang Kesehatan adalah Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat ijin edar ; Menimbang, bahwa Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan TenagaTeknis Kefarmasian, jadi tidak semua orang diperbolehkan praktikkefarmasian, karena sudah diatur syarat dan ketentuannya didalamPERMENKES REPUBLIK INDONESIA Nomor 889/MENKES

penandaanZenith pada satu sisi dan () pada sisi lainnya adalah positif mengandungParacetamol, kafein, dan Karisoprodol;Menimbang, bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukanpekerjaan kefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yangterdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidak semuaorang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diatur syarat danketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIA Nomor889/MENKES

Namun demikian seharusnya OditurMiliter menyadari jika pemeriksaan yang dilakukan oleh instansitersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti di sidang pengadilankarena telah menyimpangi Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentangpenunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika yang hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti dipengadilan, dengan demikian maka hasil tes urine tidak dapatdigunakan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan.Penasihat

para Saksi dipersidangan, dan keterangan Terdakwakemudian Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa danberpendapat semua unsurunsur tindak pidana yang didakwakankepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkandengan analisa yuridis sebagai berikut:1) Bahwa hasil tes urine yang dilakukan oleh Staf inel Kodim0820 Probolinggo dengan melibatkan Urdokkes PolresProbolinggo telah menyimpangi Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor194/MENKES

,Apt, akan tetapi oleh OditurMiliter surat tersebut tidak dimasukkan sebagai barang bukti di dalam suratdakwaannya.Bahwa sebagaimana Keputusan Menteri kesehatan Republik IndonesiaNomor 194/Menkes/SK/V1I/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, Balai LaboratoriumNarkoba Badan Narkotika Nasional adalah merupakan salah satu lembagayang berwenang untuk melakukan Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika,oleh karena itu walaupun Oditur Militer tidak

Terdakwa Serka Umar Faruk dariUrusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Probolinggo KotaNomor SKN/01/1/2016/Urkes tanggal 11 Januari 2016 tersebutdibuat oleh lembaga yang tidak berwenang melakukanpemeriksaan Narkotika dan Psikotropika sebagaimana KeputusanMenteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, dan hasilpemeriksaanya bertentangan/tidak bersesuaian denganHal.20 dari 34 hal.

Terhadap Pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bukti suratberupa surat keterangan narkoba dari Urdokkes Polres Probolinggotidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkankarena telah menyimpangi Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang penunjukkanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, Majelis Hakimmemberikan pendapatnya sebagai berikut:a.

Bahwa berdasarkan Pasal 25 UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 147/MENKES/PER/I/2010tidak dikenal Perpanjangan Izin Operasional Sementara ;9.

Bahwa Rumah Sakit Umum Tiara Sella Bengkulu diduga tidak memiliki11.12.izin UndangUndang Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB),Izin Penggunaan Bangunan dan Surat Izin Tempat Usaha, karenakediaman Penggugat berbatasan langsung dengan Rumah Sakit UmumTiara Sella Bengkulu tidak pernah diberitahu dan diikutsertakan dalamproses pembuatan izin tersebut ;Bahwa butir 9 dan 10 di atas berdasarkan huruf B Lampiran PeraturanMenteri Kesehatan Nomor : 147/MENKES/PER/I/2010, merupakanpersyaratan untuk

Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan laboratorium yang berwenangmelakukan pemeriksaan narkotika dan psikotropika. Sehingga hasilpemeriksaan urine Terdakwa yang dilaksanakan di Laboratorium KlinikPramita Jl. Adityawarman Nomor.7375 Surabaya, oleh karena tidak tercantumdalam Lampiran Kep.

Menkes dimaksud, maka Laboratorium Pramita secaralegalitas tidak berwenang melakukan pemeriksaan tes urine psikotropika dannarkotika yang digunakan sebagai alat bukti perkara Terdakwa. Oleh karenatidak adanya Saksi yang melihat dan mendengar secara langsung terjadinyasuatu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, serta tidak terpenuhinya syaratlegal formal alat bukti pemeriksaan yang sah, maka unsur kedua Penyalahguna tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.2.

Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal15 Juni 2012 tentang penunjukan laboratorium yang berwenang melakukanpemeriksaan narkotika dan psikotropika, Majelis Hakim sependapat denganTim Pensehat Hukum. Dengan demikian Hasil Pemeriksaan Urine NoReg.111200831D tanggal 06 Desember 2011 an. Praka Marharis Fitriadi(Terdakwa), yang dibuat Laboratorium Klinik Pramita Jl. Adityawarman 7375Surabaya (yang tidak tercantum dalam Lampiran Kep.

Menkes dimaksud) yangmenyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, urineTerdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine, adalahtidak sesuai dengan yang ditentukan undangundang, sehingga oleh karenanyahasil pemeriksaan lab tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti suratatau keterangan ahli.

Ataspengakuannya tersebut terhadap Terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan urine diLaboratorium swasta yang tidak ditunjuk oleh Menkes RI, dan hasilnya urineTerdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.Sedangkan terhadap Praka Nanang Sujono yang mengajak Terdakwamengkonsumsi sabusabu, oleh karena kesatuannya berbeda dengan Terdakwa,pemeriksaan urine Praka Nanang Sujono baru dilakukan pada tanggal 27 Maret2012 atau sekira 4 (empat) bulan setelah mengkonsumsi sabusabu bersamaTerdakwa

Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RINo.194/Menkes/Sk/VV2012 tanggal 15 juni 2012 telah ditunjukkhusus Laboratorium untuk Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropikayang Pro justitia untuk kepentingan pembuktian di Pengadilandilengkapi persyaratanpersyaratan tertentu dalam hal ini, baikpengambilan sampel urine, darah dan lain sebagainya dandituangkan dalam berita cara pengujian, hasil scerening, dan lainlaindan ternyata Tim Kesehatan Denkesyah Korem yang dipimpin olehDandenkesyah yang memeriksa

Selanjutnya perkara Terdakwadilimpahkan ke Penyidik Pom namun Penyidik Pom tidak melakukanpemeriksaan ulang urine ataupun melegalisasi hasil pemeriksaanurine Terdakwa dari Rumkitoan 01.04.02 Korem 023/BS keLaboratorium / Lembaga atau Instansi yang dirujuk berdasarkanKepmenkes No.194/Menkes/SKVV2012 tanggal 15 Juni 2012 yakniBNNK Tapsel.

Dalam perkara aquo pemeriksaan urine tidak dilakukan ataspermintaan penyidik Pom melainkan pemeriksaan urine Terdakwaberdasarkan hasil screening tes dari Rumkitoan 01.04.02 SibolgaNomor 07/IX/2016 tanggal 23 September 2016 yang NotabeneRumkitoban 01.04.02 Sibolga tidak termasuk didalam Kepmenkes RINomor 194/Menkes/Sk/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 yang telahmenunjuk secara limitatif Rumah Sakit dan Dinkes yang diberikanwewenang untuk melakukan pemeriksaan urine dan sampel darahbagi pengguna Narkotika

sehubungan dengan pimpinanTNI telah nyatanyata memerintahkan dan melarang Prajurit TNImendekati Narkotika maka terhadap diri Terdakwa walaupun terdapatkekuranglengkapan dan kekurangsempurnaan' berkas perkaraharuslah tetap dihukum, kemudian syarat dan ketentuan untuk dapatmenyatakan Terdakwa bersalah harus pula di penuhi, terutama untukdapat menyatakan urine Terdakwa mengandung Amphetamine danmetamphetamine harus melalui uji laboratorium yang telah ditentukanoleh Keputusan Menteri Kesehatan No. 194/Menkes

. : 966 / NNF / 2018 tanggal 14 Mei 2018, setelahdilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB 1987 / 2018 / NNFberupa irisan daun dalam linting rokok adalah mengandung senyawasintesis ABFUBINACA terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 87Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Unr(delapan tujuh) dalam peraturan Menkes RI No. 7 tahun 2018 tentangperubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No 35 tahun2009 tantang Narkotika;e Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual

LAB. : 966 / NNF / 2018 tanggal 14 Mei 2018, setelahdilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB 1987 / 2018 / NNFberupa irisan daun dalam linting rokok adalah mengandung senyawasintesis ABFUBINACA terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 87(delapan tujuh) dalam peraturan Menkes RI No. 7 tahun 2018 tentangHalaman 6 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Unrperubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No 35 tahun2009 tantang Narkotika;e Bahwa benar terdakwa menanam, memelihara, memiliki

LAB. : 966 / NNF / 2018 tanggal 14 Mei 2018, setelahdilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB 1987 / 2018 / NNFberupa irisan daun dalam linting rokok adalah mengandung senyawasintesis ABFUBINACA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 87(delapan tujuh) dalam peraturan Menkes RI No. 7 tahun 2018 tentangHalaman 8 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Unrperubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No 35 tahun2009 tantang Narkotika.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

buktidalam perkara ini;Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan dibacakanalat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 966/NNF/2018, tanggal 14 Mei 2018, Puslabfor Bareskrim PolriLaboratorium Forensik Cabang Semarang, dalam kesimpulannya menyatakan :BB1987/2018/NNF berupa irisan daun dalam linting rokok tersebutdiatas adalah mengandung senyawa sintesis ABFUBINACA terdaftardalam Golongan (satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh) dalamPeraturan Menkes

Lab : 966/NNF/2017, tanggal 14 Mei 2018, ternyatairisan daun dalam linting rokok mengandung senyawa sintesis ABFUBINACA;Menimbang, bahwa terhadap senyawa sintesis ABFUBINACA yangterkandung didalam tembakau gorilla yang dibawa oleh terdakwa, jikadihubungkan dengan penggolongan Narkotika yang disebutkan dalamPeraturan Menkes RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika adalah termasuk Narkotika Golongan

Bahwa hasil pemeriksaan sample urine Terdakwamenggunakan tespek positif mengandung metamphetamine(sabusabu), seharusnya ditindak lanjuti dengan pemeriksaanuji Laboratorium sesuai sesuai Keputusan Menkes RI Nomor :194/MENKES/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 besertalampirannya tentang penunjukan Lab yang berwenangmelakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.b.

Menurut Majelis Hakim, hasil pemeriksaanurine Terdakwa tersebut merupakan pemeriksaan tahap awal(screnn test) dan masih harus didukung dengan pengujianlaboratoris di Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropikayang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Surat KeputusanMenteri Kesehatan RI nomor : 194/MENKES/SK/VV/2012 tanggal 15Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksa Narkotikadan Psikotropika, sebagai laboratorium standar guna mendapatkanhasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

Hal inimenunjukkan bahwa hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa dariSinteldam V/Brw telah ditindak lanjuti dengan pengujian diLaboratorium yang berwenang, namun Penyidik Pom tidakmemasukkan dalam berkas perkara sehingga tidak diajukan sebagaibarang bukti dalam perkara ini, padahal hasil uji rambut Terdakwatersebut sangat penting karena dikeluarkan oleh Lembaga yangberwenang yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri KesehatanRI Nomor : 194/MENKES/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan

Apalagi hasil pemeriksaannya dikeluarkan oleh SinteldamV/Brw yang bukan lembaga yang berwenang sebagaimanaditentukan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, kemudian tidakdidukung dengan keterangan para saksi, sehingga tidak memenuhisyarat sebagai alat bukti petunjuk. Oleh karenanya Majelisberpendapat Replik Oditur Militer tersebut tidak berdasar dan harusdikesampingkan.3. Bahwa terhadap pemeriksaan rambut yang dinyatakanNEGATIF.

Apalagi tidakdidukung alat bukti pendukunya berupa hasil pemeriksaanlaboratoris dari lembaga yang ditunjuk berdasarkan KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor : 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium penguji Narkotika danPsikotropika, sehingga tidak dapat dikatakan Terdakwa terbukti telahmengkonsumsi sabusabu.j.

Menurutpenjelasan tersebut Sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens ataudikehendaki dan diketahui;Menimbang, bahwa definisi mengedarkan dalam unsur ini menurutKamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) sesuatudari orang yang satu kepada orang yang lain, sedangkan dalam konteksperkara a quo yang ditinjau berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan MenteriKesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obatditafsirkan sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran

Selain itu, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan dalam Pasal2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/ 2008tentang Registrasi Obat diatur bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia,sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar dari BadanPengawas Obat dan Makanan (BPOM);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan

berkas Penyidik) ;Menimbang, bahwa Pil Dobel L adalah tablet putin berlogo LL yang diizinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi oleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejaktahun 1995 PT Learderle tidak memperpanjang izin edar di Badan POM, yangberarti tablet dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tabletyang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa izin edar/obat palsu dansesual dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V1/2011 bahwa yang diberi izin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus dengan Resepdokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual ataumengedarkan pil dobel L tersebut ;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa membeli Pil Dobel L dariSaudara Bagong serta

miliki adalah dibidang kefarmasian ;Bahwa Ahli tidak memiliki hubungan darah atau keluarga denganTerdakwa RAHMADI Bin AHMAD SUGITO ;Bahwa ahii menerangkan Pekerjaan Kefarmasian adalahperbuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat,pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, dan obat tradisional sesuai dengan Pasal 108 Ayat(1) Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatandan PERMENKES RI Nomor 889 / MENKES

/ PER / V / 2011tentang registrasi izin praktik dan ijin tenaga kerja kefarmasian;Bahwa ahli menerangkan persyaratan yag harus dipenuhiseseorang dalam melakukan pekerjaan kefarmasian adalah :wajid memiliki surat tanda registrasi berupa STRA bagi apotekerdan STRITK bagi tenaga teknis kefarmasian sebagaimanatercantum dalam Pasal 2 PERMENKES REPUBLIK INDONESIA,NOMOR 889/MENKES/PER/V/2011;Bahwa ahli menerangkan yang berwenang melakukan pekerjaankerfarmasian adalah tenaga kefarmasian, sedangkan tenagakefarmasian

SIK TTK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukanpekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian. sesuaidengan PERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR889 / MENKES / PER/ V / 2011, tentang Registrasi, IzinPraktik dan ijin kerja Tenaga Kefarmasian (Bab V bagiankesatu pasal 17 ayat 1 dan 2);Bahwa ahli menerangkan tidak semua orang diperbolehkanmelakukan kefarmasian tanpa memiliki Keahlian dan kewenangan,syarat dan ketentuan tenaga kefarmasian sudah diatur dalamPERMENKES RI Nomor 889 / MENKES / PER

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/VI/2012tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika,Laboratorium Balai POM di Ambon, telah melakukan pengujian terhadap contoh barangbukti dengan cara rekasi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji spektrofotometri denganhasil pengujian sebagai berikut:Pemeriksaan : Serbuk dan potongan kristal, tidak bewarna dan tidakberbau.Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan 1!)

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/VI/2012tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika,Laboratorium Balai POM di Ambon, telah melakukan pengujian terhadap contoh barangbukti dengan cara rekasi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji spektrofotometri denganhasil pengujian sebagai berikut:Pemeriksaan : Serbuk dan potongan kristal, tidak bewarna dan tidakberbau.Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan 1) positif, sesuaidengan lampiran

dengan hasil sebagai berikut:Berdasarkan surat perintah Uji Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanandi Ambon No.SP.109.19.01.29.05.0005 tanggal 29 Januari 2019, telahmenerima contoh barang bukti dengan nomor: 19.109.99.05.05.0008.K.Contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkusamplop cokelat, berisikan potongan dan serbuk kristal, dengan berat 0,11(nol koma satu satu gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINo.194/Menkes

RtaBahwa Terdakwa telah berhasil menjual 1(satu) paket obat jenisdekstrometorfan dan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000, (Sepuluhribu rupiah) dan mengkonsumsi sendiri 1(satu) paket obat jenisdekstrometorfan sehingga sisa 8 (delapan) paket obat jenisdekstrometorfan;Bahwa Terdakwa dalam menjual obat jenis dextromethorphan tersebuttidak memiliki ijin dan tidak memiliki kKeahlian khusus dibidang farmasisebagaimana dimaksud dalam PERMENKES RI nomor 889/ MENKES/PER/V/ 2011 tentang registrasi, izin praktik

selanjutnya dipergunakan untukkeperluan seharihari Terdakwa;Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual 1(satu) paket obat jenisdekstrometorfan dan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000, (Sepuluhribu rupiah) dan mengkonsumsi sendiri 1(satu) paket obat jenisdekstrometorfan sehingga sisa 8 (delapan) paket obat jenisdekstrometorfan;Bahwa Terdakwa dalam menjual obat jenis dextromethorphan tersebuttidak memiliki ijin dan tidak memiliki keahlian khusus dibidang farmasisebagaimana dimaksud dalam PERMENKES RI nomor 889/ MENKES

Rtasebagaimana dimaksud dalam PERMENKES RI nomor 889/ MENKES/PER/V/ 2011 tentang registrasi, izin praktik dan ijin kerja tenagakefarmasian;Bahwa dari barang bukti yang ditemukan berupa obat jenisdekstrometorfan warna kuning bertuliskan NOVA, telah disisihkansebagian untuk pengujian laboratorium Badan Pemeriksaan Obat danMakanan Banjarmasin dengan hasil Laporan pengujian dari BadanPemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan nomor surat:LP.NAR.K.16.0036 tanggal 13 Januari 2016 yang dibuat danditandatangani

Kesehatan Kab.Tapin;Bahwa ahli menerangkan Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatantermasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan,Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN.Rtapengadaan, penyimpanan, dan pendistribusi atau penyaluran obat,pengelola obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasiobat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisionalsesuai dengan Pasal 108 ayat (1) Undangundang No. 36 tahun 2009tentang Kesehatan dan Permenkes Republik Indonesia Nomor889/MENKES

MENKES No.194/MENKES/SK/VI/2012) No.

MenkesRI No. 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik, yangmengatur bahwa :Pasal2:(1) Semua tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan ;(2) Persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan ;(3) Persetujuaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat informasi yang kuat tentang perlunya tindakan medik yang bersangkutan serta resiko yang dapat ditimbulkannya ;Persetujuan tersebut berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menkes

No. 46 K/Pdt/2006Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 14 Peraturan Menkes RI No. 749A/Men.Kes/Per/XI/1989, tentang Rekam Medis/Medical Record, yang mana RekamMedis/Medical Record tersebut diperlukan Penggugat untuk kepentingan dasarpemeliharaan kesehatan dan pengobatan Penggugat, serta untuk bahan pembuktian dalam perkara hukum ;Bahwa Pasal 55 UU No. 32 Tahun 1992 Tentang Kesehatan mengaturbahwa :Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yangdilakukan tenaga kesehatan Penjelasan

No. 46 K/Pdt/2006diminta oleh dan menjadi hak Pemohon Kasasi, hal mana tidak dilakukanpara Termohon Kasasi sehingga melanggar Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 14Peraturan Menkes RI No. 749A/Men.Kes/Per/Xl/1989, tentang RekamMedis/Medical Record ;Adapun Pasal 1865 KUH Perdata mengatur :"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau,guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak oranglain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hakatau peristiwa tersebut

Termohon Kasasi juga tidak bersedia memberikan salinan RekamMedis/Medical Record Pemohon Kasasi yang diminta oleh dan menjadihak Pemohon Kasasi dan dapat membuktikan perbuatan melawanhukum dilakukannya tindakan circumsisi tanpa ijin melanggar Pasal 10ayat (2) dan Pasal 14 Peraturan Menkes RI No. 749A/Men.Kes/Per/XIV/1989, tentang Rekam Medis/Medical Record ;6.

dengan berat bersih 0,373 gram yang tersimpan di dalambukus rokok ESSE POP BERRY POP dan BB3106/2018/NNF (B) berupa 1(satu) bungkus plastik warna putih di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastikklip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan dau 0,6939 gramadalah mengandung senyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalam Golongan (satu) No. urut 88 (delapan puluh delapan) dan mengandung senyawa sintetis5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor urut 95 (Sembilan puluhlima) dalam Peratutan Menkes

dengan berat bersih 0,373 gram yang tersimpan di dalambukus rokok ESSE POP BERRY POP dan BB3106/2018/NNF (B) berupa 1(satu) bungkus plastik warna putih di dalamnya terdakwat 2 (dua) bungkusplastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan dau 0,6939gram adalah mengandung senyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalamGolongan (satu) No. urut 88 (delapan puluh delapan) dan mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor urut 95(Sembilan puluh lima) dalam Peratutan Menkes

Tinggi Jawa Tengah menolakseluruh alasan banding terdakwa tersebut diatas dan menolak seluruhpermohonan banding terdakwa;Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum, pada pokoknya sebagai berikut ;Bahwa tembakau sintetis atau biasa disebut tembakau gorila merupakansenyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalam golongan (satu) No. urut 88(delapan puluh delapan) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam golongan nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dalamPeraturan Menkes

pengujian sampel yangdiduga PCC dalam laporan Uji identifikasi Paracetamol positif, Coffein laporanuji identifikasi positif, Carisoprodol laporan uji indetifikasi positif, sehingga Dra.Sarinah,Apt mengacu pada surat keputusan kepala Badan Pengawasan obatdan Makanan RI Nomor : HK 04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tanggal 27 Juni2013 tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung Karisoprodol, makauntuk mengkomsumsikan/penggunaan obat jenis PCC tersebut sudah dilarangoleh dokter sesuai dengan edaran Menkes

Sarinah,Apt mengacu pada suratkeputusan kepala Badan Pengawasan obat dan Makanan RI Nomor : HK04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang pembatalanizin edar obat yang mengandung Karisoprodol, maka untukmengkomsumsikan/penggunaan obat jenis PCC tersebut sudah dilarangHalaman 7 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tteoleh dokter sesuai dengan edaran Menkes dan terdakwa termasuk illegaluntuk obatobatan tersebut.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;Menimbang, bahwa

Tidak berbau SamaBentuk Sedian Tablet Tablet SamaTulisan Pada Tablet NOVA NOVA Sama Dengan Hasil Pemeriksaan Organoleptis berdasarkan perbandingan denganDextromethorpham produk Saka Farma disimpulkan bahwa obat tersebut adalah jenisDextromethorpham.Dextromethorpham termasuk golongan obat keras yang hanya boleh disimpan dandisalurkan terhadap pasien oleh Apotek (berdasarkan Resep Tenaga Medis / Dokter)oleh Tenaga Kefarmasian menurut PP 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian,Kepmenkes No. 1332/MENKES

/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Permenkes RINomor. 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan tata cara pemberian izinApotik dan Kepmankes No. 1331/MENKES/SAKSI KORBAN/X/2002 tentang izintoko obat ;Perbuatan Terdakwa RUHADI als HADI Bin WASTRA diatur dan diancampidana dalam Pasal 196 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkaranya terdakwa menyatakan didepan persidangan tidak ingin didampingi oleh Penasehat hukum ;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut

BAYONG Bin EDYSUPRIADI, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris KriminalistikDisimpulkan :BB 4852/2019/NNF berupa irisan daun dalam putung rokok dan BB4853/2019/NNF berupa irisan daun dalam linting rokok tersebutdiatas adalah mengandung senyawa sintetis terdaftar dalamGolongan 1 (satu) Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dalamPeartuan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undang UndangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

BAYONG Bin EDYSUPRIADI,Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris KriminalistikDisimpulkan : BB 4852/2019/NNF berupa irisan daun dalam puntingrokok dan BB 4853/2019/NNF berupa irisan daun dalam linting rokoktersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis terdaftar dalamGolongan 1 (satu) Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dalamPeartuan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa

keseluruhan irisan daun 0,020065 gramyang disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam, BB 4853/2019/ NNFberupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (Satu) lining rokokberisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,05865 gram yang disimpandi dalam bungkus rokok Esse Change, dan Setelah dilakukan pemeriksaanDisimpulkan : bahwa irisan daun dalam punting rokok adalah mengandungsenyawa sintetis terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 118(seratus delapan belas) dalam Peartuan Menkes

Lab : 2354/NNF/2019 hari Rabu tanggal 25 SeptemberDisimpulkan : bahwa irisan daun dalam punting rokok adalahmengandung senyawa sintetis terdaftar dalam Golongan 1 (satu)Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peartuan Menkes RINo. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamlampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009tentang Narkotika;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalisis NarkotikaNomor : Rik/12/IX/ 2019/ Dokkes pada hari Selasa tanggal 10

Lab: 2354/NNF/2019 hari Rabu tanggal 25September 2019 Disimpulkan : bahwa irisan daun dalam punting rokokadalah mengandung senyawa sintetis terdaftar dalam Golongan 1 (satu)Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peartuan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan TestUrinalisis Narkotika Nomor : Rik/12/1X/ 2019/ Dokkes pada hari Selasa