Otorita Batam No.7RT.04 RW.014 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, KotaBatam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:2.

melawan hukum, telah menggadaikan atau menyewakantanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwaorang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, dengancara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, meski hakpengalokasian, penggunaan dan pengurusan atas 1 (satu) bidang tanah dikomplek perumahan Sagulung Permai Blok B No. 68 RT.10 RW 01 Kota Batamdengan Nomor Penetapan Lokasi (PL) : 2100047 tanggal 1 Februari 2001 yangdikeluarkan Otorita

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DANPELABUHAN BEBAS BATAM; (dahulu Ketua Otorita DaerahPengembangan Industri Pulau Batam) berkedudukan di Gedung BIDA,Batam Center, Kotak Pos 151, Kota Batam dalam hal ini diwakili olehkuasanya: 1 Stefanus Haryanto, SH, LL, M ; 2 Johanes Bagus Dharmawan, SH ;3 William Palijama, SH;4 Hendry Hendrawan, SH ;5 Mahesa Rumondor, SH ;6 Dhana Aditya, SH ;7 Sylvan Agnetha, SH ;8 Raminda Unelly M.

Pendaftaran hak hak atas tanah dan peralinan hakhak tersebut.b. pemberian suratsurat tanda bukti hak , yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat.Bahwa Ijin Prinsip bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas lahan,karena setelah mendapatkan Izin Prinsip masih harus melaksanakan kewajibankewajiban lainnya termasuk namun tidak terbatas kepada pembayaran uangWajib Tahunan Otorita untuk kemudian akhirnya memperoleh Penetapan Lokasi,Hal 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 164/PDT/2017/PT PBRSurat Keputusan

Hak Pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberikewenangan kepada Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam untuk:1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaantugasnya;3. Menyerhakan bagianbagian dari tanah tersebut kepadapihak ketiga dengan hak pakai sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Undangundang Pokok Agraria;Hal 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 164/PDT/2017/PT PBR4.

Tergugat.Bahwa Penggugat/dahulu Tergugat keberatan dengan Judex FactiMajelis Hakim BPSK yang mengatakan bahwa Izin mendirikan Bangunan("IMB") terbit seharusnya tahun 2004 dan bukannya tahun 2005 dan memakaiatas nama Perusahaan lain.Bahwa tidak ada kaitan hukum antara IMB harus tahun 2004, karena yang pastiTergugat/dahulu Penggugat baru melaksanakan pembangunan unit apartemensetelah IMB terbit.Bahwa dapat Penggugat/dahulu Tergugat jelaskan disini bahwa pada saatpengurusan IMB, Izin Prinsip yang dikeluarkan Otorita

Foto copy Bukti tanda terima surat dari Otorita Jasa Keuangan (OJk);(Bukti P. A6)d. Foto copy Laporan Polisi (STPL); (Bukti P. A7)e. Foto copy Buku Nikah; (Bukti P. A8)f. Foto copy Akta Lahir; (Bukti P. A9)g. Foto copy Surat Keterangan Rt. 02 Rw. V yang menyatakan MuhammadSaekhon masih hidup; (Bukti P. A10)h. Foto copy Surat Keterangan Rt. 03 Rw. V yang menyatakan bahwaNooryani Osman tidak pernah tinggal di lingkungan Rt. 03 Rw. V; (Bukti P.A11)i.

Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dibayar pada saatsetelah Surat Izin Peralihan Hak dari Otorita Batam selesai diproses. Rp 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) akan dibayarsetelah lahan kavling tersebut sudah benarbenar dianggap selesaiHalaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2018/PN.Btmdari masalah ( sudah bisa dibangun dan bebas daribangunan/penghuni liar )Faktanya sampai dengan sekarang ini Tergugat belum membangundiatas lahan kavling tersebut.6.

Bukti P9 : Fotocopi Surat KeputusanKetua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam dengan No. 626 tahun 2010 tertanggal 31 Mei2010;11. BuktiP10 : Fotocopi Gambar PenetapanLokasi PT. Discovery Minang;12. BuktiP11 : Fotocopi Perjanjian Jual Belliantara Doktorandus SUHARDIS Sebagai Pihak Pertamadengan DESWERY BUYUNG Sebagai Pihak Kedua;13. BuktiP12 : Print Out Foto Tempat Usahamilik Tergugat yg berdiri dilahan perkara Aquo;14.

SYAFRUDIN, bertempat tinggal di Bengkong Otorita RT.01/21 Bengkong Laut Batam ;2. DANI RAMDANI, bertempat tinggal di Jalan NangkaNo.26 Blok II Batam ;3. SEHATI TELAUMBANUA, bertempat tinggal diKampung Aceh Simpang Dam Mukakuning Batam ;Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada : Syahril,SH.

bulan lahir dan jenis kelamin anakpemohon sebagaimana dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN : 2171LU120220160089 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 12 Februari 2016, tertulis BILQISAVIEN HASIBUAN, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 24 NOVEMBER 2015,anak ke LIMA, LAKI LAKI DARI AYAH TOGUAN DAN IBU ENNA DAMANIK(vide Bukti P5);Menimbang, bahwa pemohon menyatakan pada saat pembuatan aktakelahiran anak pemohon dilakukan secara kolektif dari Rumah Sakit Otorita

Surat Keterangan No. 008/KET/RSOB/1/2013, yang dikeluarkan oleh PLH DirekturRS Otorita Batam tanggal 08 Januari 2013, (bukti P 2); Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yangmemberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :1.

verklaard) ;Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi tersebut di atas kiranya sudah cukupalasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa danmengadili perkara a quo untuk berkenan menerima Eksepsi Turut TergugatI dan memberikan putusan dengan amar menyatakan menolak gugatanPenggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima(niet ontvankelij verklaard);Dalam Rekonpensi :Bahwa Perum Jasa Tirta II, Perusahaan Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dahulu dikenal Perum Otorita

Jatiluhur adalahPerusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berdiri berdasarkanPeraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1970 tentang Pembentukan PerusahaanUmum Otorita Djatiluhur jo Peraturan Menerintah No. 35 Tahun 1980tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1970 tentangPembentukan Perusahaan Umum Otorita Djatiluhur jo Peraturan PemerintahNo. 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur joPeraturan Pemerintah No. 94 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum)Jasa

saranapengairan dan pertanian di wilayah Propinsi Jawa Barat dengan tujuan utamamenjaga dan mempertahankan stabilitas pangan nasional ;Bahwa berdasarkan data pembebasan yang kami miliki sertaberdasarkan data inventaris lahan Perusahaan Penggugat Rekonvensi/ TurutTergugat I Konvensi, terhadap tanah a quo yang terletak di persil 150, klas II,Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kabupaten Dati II Bekasi telahdibebaskan oleh Perusahaan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi,dahulu dikenal sebagai Perum Otorita

Jatiluhur (POJ) pada tahun 1978 untukkepentingan pembuatan saluran sekunder S.T 2, di Desa Jatt Mulya sampaidengan Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kabupaten Dati II Bekasidengan penyelenggara kegiatan pembebasan adalah Direktorat Pengairan DinasPelaksana Daerah II AB Perum Otorita Jatiluhur ;Bahwa dalam pengajuannya, Perusahaan Penggugat Rekonvensi/TurutTergugat I Konvensi mempersiapkan seluruh materi yang dibutuhkan sebagaisyarat dalam melakukan permohonan pembebasan tanah a quo kepadaPemerintah

yang tidak sah tersebutlah saat ini di atastanah a quo yang merupakan asset kelola Penggugat Rekonvensi/TurutTergugatI Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sedang berperkaradengan pihak lain (para Tergugat Konvensi) yang patut diduga, jugamerupakan para pemegang Sertifikat Hak Milik yang cacat hukum berdasarkanperkara perdata No. 324/Pdt.G/2010/ PN.BKS tertanggal 1 September 2010, diPengadilan Negeri Bekasi ;Bahwa dalam perkara tersebut, Perum Jasa Tirta II (dahulu dikenalsebagai Perum Otorita

Trisman : 40 MeterSebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Sutrisno sekarang Jufri :40 Meter.Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pat.G/2015/PN.KisBahwa Tergugat tidak pernah memiliki tanah dengan batasbatassebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya padahalaman 2 (dua) point 6;Bahwa benar Tergugat memiliki tanah yang terietak di Dusun IV, DesaKuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara denganbatasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara berbatas dengan tanah Otorita

rugi tanah milik Gibanpada waktu yang sama dan lokasi tanah bersebelahan atau satuhamparan, jual beli Giban dengan 2 (dua) orang yaitu Fadli (adli) danSutrisno dipermasalahkan oleh pengugat tapi mengapa jual beli Gibandengan Boiman dipermasalahkan oleh Penggugat;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas adalah benar Tergugat ada memiliki tanah yang terletak Dusun IV, Desa Kuala Tanjung,Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara dengan batasbatas sebagaiberikut:Sebelah Utara berbatas dengan tanah Otorita

Tergugat sering meminum minuman beralkohol hingga mabuk, akibat dariperbuatan Tergugat tersebut sangat membahayakan anakanak bahkanTergugat pernah mengajak anak untuk berenang dalam keadaan mabuksehingga anak sempat tenggelam dan dilarikan kemudian diopname selama 5hari di Rumah Sakit Otorita Batam;Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban Tergugat sebagai seorangmuslim padahal Penggugat selalu mendukung Tergugat untuk memperdalamagama Xxxxx;Halaman 2 dari 19 hal.

SINTAIINDUSTRI SHIPYARD hingga saat ini masih berlaku sampai dengan bulan Desember2030, hal ini terbukti berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otorita Batam No. : 41/IUT/PMDN/XII/2000 tentang PEMBERIAN IZIN USAHA TETAP tanggal 06 Desember2000, berlaku selama 30 (tigapuluh) tahun yaitu terhitung sejak perusahaan berproduksikomersial bulan September 2000 sampai dengan September 2030.TENTANG ALASAN TERGUGAT YANG MENYATAKAN PERSEROANTIDAKMUNGKIN UNTUK DILANJUTKAN149 Bahwa dalam angka II alasanalasan Permohonan

SINTAIINDUSTRI SHIPYARD, yang diterbitkan oleh OTORITA PENGEMBANGANDAERAH INDUSTRI PULAU BATAM, berikut bangunan serta turutan turutannya diatasnya.Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, terletak diPropinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batu Aji, KelurahanTanjung Uncang, (Komplek Injin Batu), setempat dikenal dengan JalanBrigjen Katamso, KM 6.10 Bahwa apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pihak lain yangditunjuk oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, serta Kurator yang ditunjukberdasarkan

Put.No. 7/PDT/2016/PT.PBR2 Sebidang tanah seluas 51.200 M2 (lima puluh satu ribu dua ratus meter persegi)sebagaimana dimaksud berdasarkan Penetapan Lokasi Nomor: 95020259, tanggal 28September 1995, yang diterbitkan oleh OTORITA PENGEMBANGAN DAERAHINDUSTRI PULAU BATAM, berikut bangunan serta turutanturutannya di atasnya.Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, terletak di PropinsiKepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Tanjung Uncang,setempat dikenal umum dengan Jalan

Tempat tinggal : Dusun Otorita Desa Sawit Hulu Kecamatan SawitSeberang Kabupaten Langkat7. Agama : Islam8. Pekerjaan : PetaniTerdakwa ditangkap pada 09 September 2016Terdakwa Aswin Surbakti ditahan dalam tahanan rutan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 29September 20162. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September2016 sampai dengan tanggal 7 November 20163.

BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA, tempat kedudukanJalanKapten Pattimura No. 125, Kelurahan Darat, KecamatanMedan Baru, Kota Medan, diwakili oleh ARIE PRESETYOKewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama,Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.91/B/2020/PT.

Suami Pemohon meninggal di rumah Sakit Otorita Batamkarena sakit pada tahun 2014.Setahu Sdr. Ada berapa anak pemohon dengan almarhum suaminya ?Pemohon dengan Almarhum suaminya mempunyai 2 (dua) oranganak: pertama MICHAEL HASUDUNGAN HUTAGALUNG, jeniskelamin lakilaki, dan kedua FEBRIYANTI RUSPINAHUTAGALUNG, jenis kelamin perempuan ;Apakah Pemohon pernah menikah lagi setelah suaminya meninggal?

Nomor 787 K/Pdt/2017Menimbang, bahwa selain daripada itu bukti P1 tersebut yaitu Surat IzinMengelolah Tanah, di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria tidak dikenal istilan pengelolaan, dan istilahpengelolaan baru dikenal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agraria/BPN Nomor 3 Tahun 1999 danNomor 9 Tahun 1999, sedang subjek hak pengelolaan adalah InstansiPemerintah, BUMN/BUMD, PT Persero, Badan Otorita, Badan HukumPemerintah lainnya

Baharuddin, S.H., dansaksi Andi Abbas Sapo yang dipandang saling berhubungan, padapokoknya menerangkan bahwa tanah yang digarapnya berasal dari orangtua mereka sebagai anggota Veteran dan diturunkan pada ahli warisnya,tanah yang digarap tersebut hasilnya digunakan untuk diri sendiri;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwatanah yang diberikan dengan Hak Pengelolaan menurut ketentuanhanyalah diberikan oleh Pemerintah kepada instansi Pemerintah,BUMN/BUMD, PT Persero, Badan Otorita

Tergugat.Bahwa Penggugat/dahulu Tergugat keberatan dengan Judex FactiMajelis Hakim BPSK yang mengatakan bahwa Izin mendirikan Bangunan("IMB") terbit seharusnya tahun 2004 dan bukannya tahun 2005 dan memakaiatas nama Perusahaan lain.Bahwa tidak ada kaitan hukum antara IMB harus tahun 2004, karena yang pastiTergugat/dahulu Penggugat baru melaksanakan pembangunan unit apartemensetelah IMB terbit.Bahwa dapat Penggugat/dahulu Tergugat jelaskan disini bahwa pada saatpengurusan IMB, Izin Prinsip yang dikeluarkan Otorita

Foto copy Surat Jual Beli tanggal 14 Februari 2002, diberi tanda P.9;10.Foto copy Fatwa Planologi Nomor : 324/FPREN/X/1999, Nomor Alokasi Tanah :99020378, Luas lokasi : 167,46 M2, atas nama Drs Ahmad.M, yang dikeluarkanoleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, diberi tanda P.10;11.Foto copy Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan TanahNomor : 403/SPJ/KDAT/VII/1999, tanggal 19 Juli 1999, yang dikeluarkan olehOtorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, diberi tanda