bahwa obyek gugatan adalah obyekjaminan yakni sebuah Sertipikat Hak Milik Nomor 04120/Sukoreno, seluas1.042m2, SU No. 02198/Sukoreno/2006, tanggal 30112006 yang terletak diDesa Sukoreno, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, DaerahIstimewa Yogyakarta atas nama Sugiyo dengan batasbatasUtara : milik SULASTRI,Selatan : milik SURONO,Barat : jalan kampung,Timur : milik SUPARNO=Bahwa berdasar gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT hanya menyebutkansertipikatnya dengan batasbatas tanah yang tidak jelas (vide simak

PENGGUGATObyek gugatan adalah obyek jaminan yakni sebuah Sertipikat Hak MilikNomor 04120/Sukoreno, seluas 1.042, SU No. 02198/Sukoreno/2006, tanggal30112006 yang terletak di Desa Sukoreno, Kecamatan Sentolo, KabupatenKulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama SUGIYO dengan batasbatasUtara : milik SULASTRI,Selatan 2 milik SURONO,Barat : jalan kampung,Timur : milik SUPARNO=Bahwa berdasar gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT hanya menyebutkansertipikatnya dengan batasbatas tanah yang tidak jelas (vide simak

2014 jo Penetapan Ketua PengadilanNegeri Tanjungbalai Nomor: 4/Pen.Eks/Pdt.G/2016/PN.Tjb tanggal10November 2016 adalah sebidang tanah luas 1.137 M2 (Seribu SeratusTiga Puluh Tujuh Meter Persegi) yang terletak di Jalan Cokroaminoto No.49 tanjung Balai, dahulu dikenal dengan Jalan Sultan Tanjung Balai,Propinsi Sumatera Utaramerupakan Barang Milik Negara.Bahwa obyek dalam perkara a quo adalah Barang Milik Negara yang telahtercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang MilikNegara (SIMAK

DALAM POKOK PERKARA:Bahwa benar obyek dalam perkara a quo adalah Barang Milik Negara yangtelah tercatatdalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang MilikNegara (SIMAK BMN) padaUnit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)KP2KP Tanjungbalai dengan kodeUAKPB 015.04.03.568931.000.

keterlambatan pembayaran angsuranselama 2 bulan atau lebih secara berturut turut,Bahwa apabila yang dijadikan dasar Tergugat dan tergugat Ilmelakukan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap tanah dan rumahyang dijadikan jaminan hutang penggugat karena penggugat mengalamiketerlambatan pembayaran selama 2 bulan atau lebih secara berturutturut maka hal tersebut harus ada putusan pengadilan yang menyatakanbahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap diriTergugat Bahwa apabila kita simak

danberalasan kiranya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaktidaknya gugatanpenggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard):B.EKSEPSI TENTANG KABUR (OBSCUUR LIBELS);Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di peradilan kita, setiap gugatanyang diajukan oleh penggugat haruslah sempurna dan cermat, serta isi gugatan harusterperinci secara jelas dan sistematis serta factual;Bahwa apabila kita simak

Lebihjauh, simak artikel Seputar Gagasan Menghapus Putusan Serta Merta.Bahwa Dalam buku Hukum Acara Perdata yang ditulis M. Yahya Harahap,S.H. disebutkan bahwa menurut Subekti, praktik penerapan putusan yangdapat dilaksanakan lebin dahulu (putusan serta merta, red.), telahmendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segundangundang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkanputusan yang seperti itu meskipun dengan syaratsyarat yang sangatterbatas.

PLN (Persero) Wilayah SumateraUtara Cabang Sibolga Ranting Balige.11Bahwa yurisprudensi standard telah menegaskan, bahwa gugatan harusditujukan terhadap Badan Hukum, dan bukan terhadap Direktur dariBadan Hukum tersebut (mohon simak : putusan Mahkamah Agung RI.Nomor : 419.K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993).Bahwa demikian pula Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 7Desember 1992 Nomor : KMA/321/XII/1992 dan tanggal 5 April 1995Nomor KMA/126/IV/1995 pada pokoknya menegaskan bahwa karenayang dihukum

tiga koma duapuluh empat hektar), terletak diParit Nenas, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara,Kota Pontianak;Dan pada petitum angka 2 dalam perkara gugatan para Penggugat ini jugameminta/memohon: Menyatakan bahwa para Penggugat adalah parapemilik yang berhak dan satusatunya yang sah atas sebidang tanah seluas3,24 Ha (tiga koma dua puluh empat hektar), yang terletak di Jalan 28Oktober, Parit Nenas, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan PontianakUtara, Kota Pontianak;Kalau diperhatikan dan simak

Rumah negara tersebut tercatat dalam SIMAK BMN Nomor kodeUAKPB: 018.03.01.238251.000.KP yang setiap tahunnya dilaporkan kepadaKementerian Keuangan, hal ini sesuai amanat UndangUndang Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 1 yang menyatakan PenggugatPensiunan PNS Kementerian Pertanian, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Sdr. Ir.

Direktorat JenderalPertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura juga Ssudah tercatat sebagaiasset Kementerian Keuangan berdasarkan SIMAK BMN Nomor kodeUAKPEB : 018.03.01.238251.000.KP.Keputusan yang demikian itu merupakan produk / obyek Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.Dengan demikian secara yuridis penyelesaian hukum atas gugatan ParaPenggugat yang mendasarkan sengketa hukum kepada penerbitan keputusan /jin pembelian atas obyek sengketa tersebut harus dilakukan dan diselesaikandalam

Kitab, coba kita simak kesaksian sar.Jayo pada halaman 13 dari putusan a quo, terungkap dalam faktapersidangan dimana kesaksian sdr. Jayo adalah di bawah sumpah dan tidakmungkin berdusta; oleh karenanya dalil Pembanding a quo haruslahdikesampingkan karena tidak sesuai fakta hukum dalam persidangan> ...bahwa dalil Pembanding yang lain mengatakan pada halaman ke3 alineatitik hitam tebal keempat belas bahwa Terdakwa, saksi H. Salim, saksiH.

No. 2408 K/Pdt/2013Pemindahtanganan Barang Milik Negara, karena objek sengketatelah terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara/SIMAK BMN;5. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa nona Roswipah Warjanidan ahli waris alm. H. Hasim/alm. Ny. Hodhijah tidak berhak menjual tanahyang terletak di objek sengketa karena tanah tersebut adalah milik Negaradalam penguasaan TNI AU cq.

Nyoman Febri Arisanthi ( IstriTergugat ) yaitu Pokok pinjaman Rp. 341.700.000 ( Tiga Ratus Empat PuluhSatu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah ) sesuai rincian pinjaman yangdisodorkan oleh Penggugat.Bahwa, kalau Tergugat simak jalan cerita daripada gugatan Penggugat,adalah sangat tidak masuk akal dan sangat disayangkan bila sebuahLembaga Keuangan yang berbadan Hukum dan bernama KOPERASIMAYA MERTA ASIH dengan BADAN HUKUM NO.01/BH/PAD/XXVII/DISKOPPERINDAGI/IV/2015 untuk melakukanperbuatan yang tidak sesuai

Bahwa yurisprudensi standaard telah menegaskan,bahwa gugatan harus ditujukan terhadap Badan HukumHalaman 9 dari 31 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor :179/Pdt.G/2014 PN.Pbr(mohon simak : putusan Mahkamah Agung Rl.No.419.K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993; termuatdidalam Majalah Hukum VARIA PERADILAN, Tahun VIIINo.96, September 1999, halaman 9 10).

Perlawanan diajukan dengan suatu pemanggilan untukmenghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan danperaturan umum mengenai cara berperkara berlaku dengan perlawanan ini.Apabila kita simak kembali ketentuan tersebut, maka terkandung suatu isyaratadanya efisiensi dan efektifitas dalam pemeriksaan suatu Perlawanan yangdilakukan oleh Pengadilan atau Hakim dimana Perkara yang dilawan tersebutdiperiksa dan diputus karena penyelesaiannya dilakukan oleh Pengadilan yangtelah memahami

Dan Majelis HakimPengadilan Tinggi Banjarmasin, untuk mempertimbangan sikapPembanding ini;Bahwa adanya katakata dari Tergugat Sekarang Pembanding YangTerbanding Simak Yaitu Tulisan Pembanding Pada Halaman 14 (Empat Belas ) Pada Huruf B.

bahwa kerugian materil Penggugat Rp 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dengan tanpa terlebin dahulu menguraikansecara rinci, dan konkrit, serta individual tentang kerugianPenggugat adalah merupakan gugatan yang nyatanyata melanggarsyarat fundamental yang ditentukan secara imperatif oleh hukumacara perdata yang berlaku; bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I pada pokoknyamenegaskan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidakdapat diterima, karena tidak dirinci kerugian yang dituntutPenggugat, (Simak

bahwa kerugian materil Terbanding Rp 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dengan tanpa terlebin dahulu menguraikansecara rinci, dan konkrit, serta individual tentang kerugianTerbanding adalah merupakan gugatan yang nyatanyatamelanggar syarat fundamental yang ditentukan secara imperatifoleh hukum acara perdata yang berlaku;bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I pada pokoknyamenegaskan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidakdapat diterima, karena tidak dirinci kerugian yang dituntutPenggugat, (Simak

Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/641.3/APBK/V1I/2010tanggal O08 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor03/641.3/APBK/V1/2010e. 3 (tiga) lembar surat Penyerahan Lapangan Nomor : 03/SPL/APBKCK/VI/2010tanggal 15 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/SPL/APBKCK/V1/2010f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk dikeluarkannya Surat PenyerahanLapangan Nomor : 03/PCPEC/VI/2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor : 03/641.3/APBKCK/VI/2010g. 1 (satu) lembar Daftar Simak

Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/641.3/APBK/VI/2010tanggal 08 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/641.3/APBK/VI/2010.e. 3 (tiga) lembar surat Penyerahan Lapangan Nomor : 03/SPL/APBKCK/VI/2010tanggal 15 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/SPL/APBKCK/VI/2010.f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk dikeluarkannya Surat PenyerahanLapangan Nomor : 03/PCPEC/VI/2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor : 03/641.3/APBKCK/VI/2010.g. 1 (satu) lembar Daftar Simak

Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/641.3/APBK/VI/2010tanggal 08 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/641.3/APBK/V1/2010e. 3 (tiga) lembar surat Penyerahan Lapangan Nomor : 03/SPL/APBKCK/VI/2010tanggal 15 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/SPL/APBKCK/V1/2010f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk dikeluarkannya Surat PenyerahanLapangan Nomor : 03/PCPEC/VI/2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor : 03/641.3/APBKCK/VI/2010g. 1 (satu) lembar Daftar Simak

S1276/D1/04/2010 tanggal18 November 2010 Prihal Klarifikasi ataspencatatan hasil PNPM Mandiri pada simak BMN(Bukti T23);24. Surat BPKP Perwakilan Bengkulu No. S5703/PW06/2/2010 tanggal 29 November 2010 (BuktiT24);25. Surat UPKD No. 1/P2DTKPU/2011 tanggal 18Januari 2011 (Bukti T25);26. BA pengukuran jembatan dan jalan di desa AirPesi tanggal 01 Februari 2011(Bukti T26);27. Photo/Dokumentasi Plat Injak Jembatan di DesaAir Pesi (Bukti T27);28.

S1276/D1/04/2010 tanggal18 November 2010 Prihal Klarifikasi ataspencatatan hasil PNPM Mandiri pada simak BMN(Bukti T23);55. Surat BPKP Perwakilan Bengkulu No. S5703/PW06/2/2010 tanggal 29 November 2010 (BuktiT24);56. Surat UPKD No. 1/P2DTKPU/2011 tanggal 18Januari 2011 (Bukti T25);57. BA pengukuran jembatan dan jalan di desa AirPesi tanggal 01 Februari 2011(Bukti T26);58. Photo/Dokumentasi Plat Injak Jembatan di DesaAir Pesi (Bukti T27);59.

Nadjamuddin bernilai sebagai alat bukti yang sah menurutUndang undang;Menimbang, bahwa saksi Nadjamudin yang menyangkali akan tandatangan yang ada pada SKPT (sebagai bukti) Kemudian kenapa tidak bisa hadirdi persidangan, kalau kita simak pada perinsipnya bahwa keterangan saksiharus diberikan di depan persidanagn sebagaimana ditentukan di dalam pasal185 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi bagi ketentuan ini ada pengecualiannya yaituketentuan pasal 162 KUHAP.

Departemen Agama Republik Indonesia) Sertipikat hak Pakai Nomor : 12/NT Tahun 1982 Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten lampung Selatan, yang telah dicatatkan dalam Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor : 025.01.12.418575.000.KD. tanggal buku 01 Januari 2006;8.

Sedangkan berdasarkan Pasal 32 PP No. 24/1997,bahwa bukti hak atas tanah adalah sertifikat hak atastanah.Lebih ironis lagi Penggugat dalam gugatannya hanyamendasarkan dirinya sebagai pemilik tanah denganmerujuk ikatan perjanjian jual beli No. 43 tanggal 26 April2004, padahal ikatan jual beli hanyalah perikatan untukmembeli dan menjual bukan jual beli dan bukan telah terjadiperolehan hak atas tanah (mohon simak Pasal 37 ayat 1 PPHalaman 19 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN MadNo

Sedangkanberdasarkan Pasal 32 PP No. 24/1997, bahwa bukti hak atas tanah adalahsertifikat hak atas tanah.Lebih ironis lagi Penggugat dalam gugatannyahanya mendasarkan dirinya sebagai pemilik tanah dengan merujuk ikatanHalaman 44 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Madperjanjian jual beli No. 43 tanggal 26 April 2004, padahal ikatan jual belihanyalah perikatan untuk membeli dan menjual bukan jual beli dan bukantelah terjadi perolehan hak atas tanah (mohon simak Pasal 37 ayat 1 PPNo