Pada proses mediasi atau tripartit, sayapenggugat akhirnya mengetahui bahwa keberadaan saya selama menjadipekerja/buruh di perusahaan Tergugat, tidak pernah di laporkan atau dicatatkanke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin, padahal jumlahpekerja/ouruh seperti saya ini mencapai 1096 orang, kami juga tahu bahwahubungan kerja antara penggugat dengan perusahaan tergugat tidak pernahdilengkapi dengan perjanjian kerja (PKWT/PKHL), Oleh karena itu setelah sayadinyatakan diberhentikan

Atas dasar pengaduan tersebut pemerintah, dalam halini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin telah mengkajidan menindak lanjuti pengaduan dimaksud dengan memanggil para pihakHalaman 5 dari 34 Putusan Nomor 26/Pdt.SusPHI/2015/PNPlgdiantaranya saya penggugat dan Tergugat melalui 3 (tiga) kali panggilan mediasidalam rangka membahas dan menyelesaikan pada tingkat tripartit masalahpengaduan dimaksud pada tanggal 20 Januari 2015, kemudian tanggal 05Februari 2015 dan terakhir tanggal 10

Bahwa pada sidangmediasi/perundingan tripartit tersebut, menurut saya Penggugat ada beberapapoint penting yang luput dari perhatian mediator maupun Tergugat, yang pertamaadalah bahwa Penggugat walaupun bekerja sebagai buruh harian lepas yangbekerja berdasarkan waktu kehadiran tetapi upah yang dibayarkan perusahaan/tergugat adalah setiap bulan.

Bahwa Terbanding semula Penggugat telah melaporkanpermasalahan antara Terbanding dengan Pembanding keKadin Propinsi Banten dan telah dilanjutkan denganpertemuan Tripartit tanggal 25 Mei 2009 antara KadinPropinsi Banten, Pembanding dan Terbanding, namunsampai saat ini Kadin Propinsi Banten tidak pernahmemberikan tanggapan atau solusi atas permasalahantersebut, dengan demikian gugatan Terbanding ~ yangdiajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang adalahPrematur, karena berdasarkan pasal 36 ayat (3) UndangUndang

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 dilakukan upaya Tripartit di DinasTenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan antaraPengugat dengan Tergugat difasilitasi Mediator namun tidak terjadiK@SGPakalaN jn nnn nnn nnn nnn nnn nnn enn nn nnnnnnnnensennne.

karena perjanjiankerja waktu tertentu antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir jangkawaktu perjanjiannya.13)Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja tersebut, jelas tidak dapatdigunakan untuk memutus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat,sebab perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak awal adalahperjanjian kerja waktu tidak tertentu, yang tidak memiliki batasan waktu.14) Bahwa tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat,telah dirundingkan secara Bipartit dan Tripartit

, dimana dari perundingantersebut tidak ada kesepakatan apapun yang tercapai antara Penggugatdengan Tergugat.15)Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan apapun yang tercapai antaraPenggugat dengan Tergugat dalam perundingan Tripartit di DinasKetenagakerjaan Kota Medan, selanjutnya Mediator menerbitkan Surat No.567/2029 tertanggal 14 September 2020 perihal Anjuran, yang mana Anjurantersebut ditolak oleh Penggugat karena isi anjurannya tidak sesuai denganaturan hukum terkait dengan pemutusan hubungan

adalah karena perjanjiankerja waktu tertentu antara Penggugat dan Tergugat telan berakhir jangkawaktu perjanjiannya.Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja tersebut, jelas tidak dapatdigunakan untuk memutus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat,sebab perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak awal adalahperjanjian kerja waktu tidak tertentu, yang tidak memiliki batasan waktu.Bahwa tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat,telah dirundingkan secara Bipartit dan Tripartit

, dimana dari perundingantersebut tidak ada kesepakatan apapun yang tercapai antara Penggugatdengan Tergugat.10)Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan apapun yang tercapai antaraPenggugat dengan Tergugat dalam perundingan Tripartit di DinasKetenagakerjaan Kota Medan, selanjutnya Mediator menerbitkan Surat No.567/2029 tertanggal 14 September 2020 perihal Anjuran, yang mana Anjurantersebut ditolak oleh Penggugat karena isi anjurannya tidak sesuai denganaturan hukum terkait dengan pemutusan hubungan

tersebut, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya:1.Surat kuasa Penggugat merupakan surat kuasa yang bersifat umumsehingga tidak memenuhi syarat kKekhususan suatu surat kuasa khusussebagaimana ditentukan di dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) hir (pasal147 rog) Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 6 tahun 1994:Gugatan Penggugat dalam konpensi tidak jelas/kabur (obscuur libel)sebab memisahkan pembayaran upah pada saat skorsing, upah saatproses perundingan bipartit dan tripartit

para Penggugat kabur (obscuur libel);Menimbang, bahwa untuk eksepsi kesatu Sampai dengan keempat salingterkait satu sama lain sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan secarabersamaan dimana Tergugat mempersoalkan bipartit sampai dengan tripartitmelalui pihak Disnaker Kota Palu,Sulawesi Tengah setelah Majelis Hakim telisiklebin dalam baik melalui posita gugatan, bukti surat dan keterangan saksiternyata yang dipersoalkan Tergugat itu tidak benar karena semua sudahdilaksankan baik bipartite maupun tripartit

10Juni 2018,bukti surat P6 tentang surat kronologis Penggugat V tertanggal 10Juni 2018, bukti Surat P7 tentang surat anjuranNomor:565/791/K.UMKM.NAKERI/HI tertanggal 18 September 2018, bukti suratP8 tentang surat Tergugat Nomor:019/TMClIPalu/VII/2019 tertanggal 11 Juli2018 dan bukti surat P9 tentang surat keputusan Gubernur Sulawesi TengahNo.561/604/DISNAKERTRANSG.ST/2017 tentang upah minimum Kota Palutahun 2018 tertanggal 14 Desember 2017 dan keterangan saksi ABD.MUINyang pada pokoknya bipartit dan tripartit

sudah dilakukan keterangan saksiDARLIN pada pokoknya bipartit dan tripartit sudah dilakukan, bahwa jadwal jamkerja para Penggugat dari hari senin sampai dengan sabtu dari jam 08.00 pagisampai Jam 17.00 sore;Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 28/Pdt.SusPHI/2019/PN PaluMenimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telahmengajukan bukti surat berupa bukti surat T1 sampai dengan T22, dan tidakmenghadirkan saksi;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitualat

No. 1035 K/Pdt.Sus/2010Bahwa dikarenakan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat tidakmenghasilkan suatu kesepakatan yang baik maka Penggugat mencatatkanperselisinan tersebut ke Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Timur;Bahwa dalam perundingan secara Tripartit di Suku Dinas Tenaga KerjaDan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur diakui oleh Tergugat bahwaPenggugat ada hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat akan tetapitidak ada pembayaran upah yang seharusnya

diterima oleh Penggugat ;Bahwa dalam perundingan Tripartit semula disepakati oleh Tergugatuntuk memakai Pasal 96 Undangundang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan sebagai pembayaran upah dan hakhak lainnya yangdiberikan kepada Penggugat ;Bahwa belakangan dalam perundingan Tripartit tersebut Tergugatmenarik kembali ucapannya tersebut dan tidak jadi memberikan apapundengan alasan karena Tergugat telah membayar seluruh hakhak Penggugat ;Bahwa upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator pada Suku

Nomor 608 K/Padt.SusPHI/201610.11.12.13.14.mana setelah melalui proses Tripartit lalu menerbitkan Anjuran Nomor: 1008/1.835.1 tanggal 1 Juni 2015 yang amar putusannya memberikan anjuransebagai berikut; PT Prodia Widyahusada beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 11Jakarta Pusat, agar mempekerjakan kembali Pekerja Sdr. YuniardiKusuma Perwira, beralamat di Serikat Pekerja PT Prodia WidyahusadaProdia Tower, Jalan Kramat Raya Nomor 150 Lantai 6 Bag. PBI; Pekerja Sdr.

berupa surat peringatan ke3 Nomor 001/IA/SP/X/2014tertanggal 8 Oktober 2014; Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2014, Tergugat menerbitkan suratperingatan ke3 Nomor 001/IA/SP/X/2014 tertanggal 8 Oktober 2014diterbitkan dengan alasan adanya Bukti T3 sampai dengan Bukti T11; Bahwa akan tetapi Bukti T3 sampai dengan Bukti T11 yang menjadi dasarterbitnya surat peringatan ke3 sebenarnya tidak pernah diketahui ataudiberikan baik kepada Penggugat pada saat Bipartit maupun dilampirkansebagai bukti pada saat Tripartit

Dalam proses Bipartit dan Tripartit, Tergugat mengakui bahwaPenggugat adalah pekerja dari Tergugat.Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat bukanmengenai kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut harus diperiksa dandiputus bersamasama dengan pokok perkara sebagaimana berdasarkan Pasal162 R.Bg Jo.

yang berperkara, maka Majelis Hakimmemperoleh fakta hukum yang tidak disangkal, yang mana kesemuanya samasama telah diakui para pihak sebagai berikut:e Bahwa benar Tergugat telah memutuskan hubungan kerja denganPenggugat;e Bahwa benar Tergugat belum membayar uang kompensasipemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat;e Bahwa benar perselisihnan hubungan industrial antara Penggugatdengan Tergugat telan dimediasi oleh Mediator DinasKetenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi(Tripartit

Penggugat dan Tergugat sebanyaktiga kali, yaitu pada tanggal 24 September 2012 di walikota Jakarta Baratdimana Tidakterjadi kesepakatan dan pada 22 Oktober 2012 dan 29 Oktober 2012 di Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, dimana Tergugat tidak hadir;Bahwa para Penggugat kembali memanggil Tergugat untuk bipartit pada tanggal3 Januari 2013, 8 Januari 2013, dan 11 Januari 2013, namun Tergugat tidak hadir;Bahwa Dinas Provinsi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakartamengadakan Tripartit

I tertanggal 12 Februari 2013, Tripartit II tertanggal 20 Februari2012 yang diundur menjadi 25 Februari 2012, dan Tripartit HII tertanggal 8 Maret 2012,namun tidak terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak sehingga Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan anjuran Nomor1626/1.835.3, tertanggal 14 Maret yang berbunyi sebagai berikut:1 Agar Tergugat memanggil para Penggugat untuk bekerja kembali sebagaimanabiasa;2 Agar Tergugat membayar kepada para Penggugat:a Upah

tertanggal 16 Mei 2012 dan aksi di lokasi perusahaan yang beroperasipada tanggal 13 Juni 2012;Bahwa pada 16 Juli 2012, dimana para Penggugat mendapatkan informasi bahwapara Penggugat telah dikualifikasi mengundurkan diri oleh Tergugat karena adanyapengumuman Koran tertanggal 19 Mei 2012 dan 24 Mei 2012;Bahwa para Penggugat menolak untuk dikualifikasi mengundurkan diri, danmencoba untuk menyelesaikan masalah hubungan kerja dengan Tergugat sebanyaksepuluh kali, termasuk dalam forum bipartite dan tripartit

2009 dan akhirnya Tergugat mengundangPenggugat untuk datang ke rumah Tergugat yang semula perkiraanPenggugat adalah untuk membahas tuntutan Penggugat tersebut namunnyatanya Tergugat mengatakan masih kesulitan mencari tenagaPenasehat Hukum.17.Bahwa dikarenakan pertemuan antara penggugat dan tergugat tidakmenghasilkan suatu) kesepakatan yang baik maka penggugatmencatatkan perselisinan tersebut ke suku dinas tenaga kerja danTransmigrasi kot administrasi Jakarta Timur.18.Bahwa dalam perundingan secra Tripartit

di Suku Dinas Tenaga kerjadan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur diakui oleh Tergugatbahwa Penggugat ada hubungan kerja antara Penggugat dan Terguagtakan tetapii ada pembayaran upah yang seharusnya diterima olehPenggugat.19.Bahwa dalam perundingan Tripartit semula disepakati oleh Tergugatuntuk memakai Pasal 96 UndangUdanng No. 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan sebagai pembayaran upah dan hak hak lainnya yangdiberikan kepada Penggugat.20.Bahwa akan tetapi belakangan dalam perundingan

Tripartit tersebuttergugat menarik kembali ucapannya tersebut dan tidak jadi memberikanapapun dengan alsan karena Tergugat telah membayar seluruh hak hakPenggugat.21.Bahwa upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator pada suku dinasTenaga kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur tidaktercapai penyelesaian yang baik dan akhirnya Mediator mengeluarkanAnjuran Nomor : 038/ ANJ/XIV2009 tanggal 14 Desember 2009 yangmenyatakan sebagai berikut :a.

Namun Tergugat danTergugat II tidak mengindahkannya serta tidak bersedia memberikan Hakhak Penggugat sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihakyang dilakukan Tergugat dan Tergugat II terhadap Penggugat;Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara "Bipartit tidak diindahkanoleh Tergugat dan Tergugat II, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnyamenempuh upaya penyelesaian Tripartit kehadapan Kepala DinasKetenagakerjaan Kota Medan sesuai Surat Nomor : 63 / LRAD / PHK / VI /2020 tanggal 29 Juni

Industri Karet Deli, PerihalSomasi (Teguran Hukum) dan Permohonan Penyelesaian Bipartit,selanjutnya diberi tanda bukti P3;Fotocopy Surat Law Office Liboin Rumapea, S.H., & Partners, Nomor63/LRAD/PHK/VI/2020, tanggal 29 Juni 2020, ditujukan kepada Yih :Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Perihal PermohonanPenyelesaian Tripartit, selanjutnya diberi tanda bukti P4;Fotocopy Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Nomor567/1373, tanggal 01 Juli 2020, ditujukan kepada Yth : 1. Sdr.

terhadap sekalian alat bukti baik yang diajukanPengugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkanadalah buktibukti yang mempunyai relevansi dengan perkara a quo;Menimbang, bahwa setelah mendalami dan mencermati serta menelitidalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat , Majelis Hakim terlebihdahulu akan memeriksa keabsahan pihakpihak yang terlibat dalam perselisihanaquo ;Menimbang, bahwa permasalahan antara Penggugat dengan ParaTergugat sudah dilakukan Bipartit dan Tripartit

hubungan industrial sertaketentuan tentang skorsing yang diatur didalam Buku Peraturan Kepegawaiandan Kesejahteraan Yayasan Pendidikan Soroako Tahun 20132014 dan Memorandum Yayasan Pendidikan Soroako bertanggal 2 Januari2015.13.Bahwa telah dilakukan Perundingan Bipartit sebanyak tiga ( 3 ) kali antaraPenggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Serikat Pekerja dimana hasil dariPerundingan Bipartit yang ketiga tersebut Penggugat dan Tergugat tidaktercapai kesepakatan dan melanjutkan tahapan Mediasi ( Tripartit

Hasil mediasi Tripartit yang dilakukan oleh kadis ketenagakerjaa,transmigrasi dan sosial kabupaten Luwu Timur dengan mediatorhubungan Industrial tidak menjatuhkan tindakan atau hukumankepada saya sesuai Berita acara saat it:u (Terlampir)Gugatan6. Poin 20. Pemberian Pesangon, uang jasa dan uang pisah.Penolakan1. Saya menolak karena saya belum saatnya pensiun dan tidakmenerima peringatan V sehingga di PHK dengan alas an yangsudah diuraiakn pada poin poin sebelumnya.2.

Lembga kerja sama tripartit;e. Peraturan perusahaan;f. Perjanjian kerja bersama;g. Peraturan perundangundangan ketenagakerjaan; danh. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Peraturan Perusahaan menurutPasal 111 ayat (1) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,sekurangkurangnya memuat ;a. Hak dan kewajiban pengusaha;b. Hak dan kewajiban pekerja/buruh;c. Syarat kerja;d. Tata tertib perusahaan; dane.

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;Subsidair:Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya sebagai berikut:Proses Mediasi Tripartit Di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Palembangadalah tidak sah dan cacat hukum1. Eksepsi ProsesualHalaman 8 dari 29 hal. Put.

Nomor 894 K/Padt.SusPHI/2017Bahwa proses mediasi secara Tripartit antara Penggugat dan Tergugat yangdilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Palembang adalahtidak sah dan cacat hukum;.

ketenagakerjaanmengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh)hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas;JunctoPasal 6Ayat 1: setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harusdibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak;Bahwa kenyataannya, para pihak tidak pernah melakukan penyelesaianperselisihan dengan cara Obipartit, tidak adanya risalah bipartit yangditandatangani oleh para pihak sudah cukup membuktikan bahwa prosespenyelesaian dengan cara tripartit

Industrial secara Triparti) tanggal 04Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Maryadhie (Manager HotelWisata Indah Sibolga), Kasi Hubungan Industrial Pembinaan danPengawasan Tenaga Kerja atas nama Basramon Tanjung S.Sos,Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sibolga terdakwaSanggaraja Sitompul, SH dan Binsar Tambunan selaku Ketua DPC FBUPELA SBSI Sibolga.Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor: 328/Pid.B/2013/PN.Sbg.Bahwa isi dari Berita Acara Penyelesaian (Mediasi) HubunganIndustrial secara tripartit

tersebut adalah tentang penyelesaianhubungan industri secara tripartit antara pemerintah, pengusaha danburuh yang diatur dalam pasal 107 ayat 1,2,3,4 UU No.13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, kemudian permasalahan /persoalan adanyatuntutan buruh tentang PHK oleh perusahaan, permasalahan suratteguran dari managemen tentang orasi (demonstrasi) yang berakibatpotongan gaji karyawan, permasalahan pencabutan pendaftaran SBSIyang sifatnya sementara oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja,permasalahan sikap

Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2012 dilakukan rapat penyelesaian(mediasi) hubungan industri secara tripartit antara pihak PK F.BUPELASBSI PT.

Samudera Wisata Indah Sibolga, Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Sibolga dengan penyelesaian permasalahan diantaranya pencabutansementara pencatatan SBSI dipulihkan kembali (pencatatan kembali)dengan menjalin komunikasi dan harmonisasi, sesuai dengan isi BeritaAcara Penyelesaian (Mediasi) hubungan industrial secara tripartit tanggal 4Oktober 2012 ; Bahwa Pembatalan / Pencabutan yang dilakukan oleh Kepala DinasSosial dan Tenaga Kerja Kota Sibolga tersebut tidak seharusnyadilakukan dan hal ini tidak

Nomor 1232 K/Pdt.SusPHI/201711.12.13.14.Pemerintah Negara Republik Indonesia, namun pihak Penggugat selakupihak yang mengajukan pencatatan perkaranya tidak pernah hadir sarnasekali pada sidang Tripartit dari unsur pekerja, unsur perusahaan dan unsurpemerintah tersebut;Bahwa sungguh aneh memang, pihak Penggungat selaku pihak yangmengajukan pencatatan perkara perselisihan hubungan industrial padaKantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat, namunPenggugat tidak pernah hadir sama sekali

pada hari dan tanggal sidangTripartit (Tripartit terdiri dari unsur pekerja, unsur perusahaan dan unsurpemerintah, dalam hal tersebut pegawai Mediator Hubungan IndustrialKetenagakerjaan) yang telah ditentukan;Bahwa setelah pihak Tergugat menerima Surat Anjuran dari Kantor SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat, maka dengan melaluimedia komunikasi HP telah berupaya memangil pihak Penggugat beberapakali dengan maksud agar/untuk hadir di perusahaan pihak Tergugat namunpihak Penggugat

melalui perundingan bipartit, secara musyawarah untukmencapai mufakat, akan tetapi antara Para Penggugat dengan Tergugattidak tercapai kesepakatan penyelesaian;Bahwa karena tidak tercapai kesepatan dalam perundingan bipartit, melaluiPUK SPAMK FSPMI PT Rutraindo Perkasa Industri membuat suratpermohonan mediasi ke Disnaker Kabupaten Bekasi untuk dilakukanmediasi perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yangdilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat;Bahwa selama dalam proses di tingkat tripartit

Nomor 673 K/Pdt.SusPHI/201610)11)12)Industri) mendaftarkan permasalahan tersebut ke Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi untuk diadakan perundingan tripartit melalui mediasi;Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014 bertempat di kantor DisnakerKabupaten BekasiPenggugat (PUK SP AMK FSPMI PT Rutraindo Perkasa Industri) denganTergugat (PT Rutraindo Perkasa Industri) tetapi pihak Tergugat tidak hadir;diadakan perundingan mediasi pertama antaraBahwa pada tanggal 8 September 2014 bertempat di kantor DisnakerKabupaten

dinyatakan dalam eksepsi oleh PemohonKasasi, Pengadilan Hubungan Industrial Kelas 1 A Khusus Bandungtidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karenaperkara yang diajukan ke Pengadilan telah lewat wakiu, kesimpulanini berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, sertaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUUI/2003 tanggal 28Oktober 2004, yang membatasi gugatan hak atau sengketa industrialhanya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, sementara itu, perkara a quobaru diajukan ke lembaga tripartit

perselisihanpemutusan hubungan kerja sehingga telah menyebabkan terjac dilakukan upayadalam hal pemutusan hubungan kerja maka untuk itu telah 14 Januari 2019penyelesaian secara bipartite pada tanggal 07 januari 2019 dan pat kesepakatan,akan tetapi penyelesaian secara bipartite gagal, karena tidak terd kemudian telahmaka untuk itu pada tanggal 20 Februari 2019 Penggugat mencatatkan Perselisihantersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kabupi ten Mimika untuk dilakukan upayapenyelesaian perselisihan secara Tripartit

Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja karena saat menggunakankendaraan operasional perusahaan dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol;Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebit telah dilakukanupaya penyelesaian secara Bipartite maupun Tripartit namun gagaMenimbang, bahwa yang masih menjadi pokok sengketa antara Penggugat dantergugat adalah Penggugat menghendaki untuk melakukan pemutuss T hubungan kerjadengan Tergugat, sebaliknya Tergugat ingin tetap bekerja pada

Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses Bipartit dan Mediasi /Tripartit secara patut sebagaimana disyaratkan oleh UU No.2 Tahun 2004Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHD), dibuktikandengan di terbitkannya Anjuran oleh Mediator Hubungan Industrial pada DinasTenaga Kerja Kab.Bekasi dengan Nomor 567/2096/HISyaker/VI/2013,tertenggal 3 Juni 2013 ;2.

Proses TRIPARTIT / MEDIASI I di DINASTENAGA KERJA KABUPATEN BEKASI di laksanakan pada tanggal 15April 2013, dan tidak di hadiri TERGUGAT, sehingga tidak terlaksanasebagaimana mestinya.Bahwa proses TRIPARTIT / MEDIASI II berlanjut pada tanggal 24 April 2013datang, PARA PENGGUGAT memenuhi undangan pihak MEDIATOR padaDinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi untuk memenuhi undanganTRIPARTIT II di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, TERGUGAThadir di wakili oleh kuasa hukumnya, tidak membuahkan hasil, dan

para pihaksepakat pertemuan selanjutnya di jadwalkan kembali pada tanggal 6 Mei 2013 diDinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi.Bahwa sesuai kesepakatan sebelumnya, TRIPARTIT lanjutan di laksanakan padatanggal 6 Mei 2013 di Dinas Tenaga Kerja Kab.

Bekasi.Bahwa seperti sebelumnya, pelaksanaan TRIPARTIT III yang di jadwalkan padatanggal 13 Mei 2013 Jam 13.00, hanya di hadiri PARA PENGGUGAT,sedangkan TERGUGAT kembali tidak memenuhi undangan TRIPARTIT /MEDIASI III dengan sebagaimana mestinya.Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PARA PENGGUGAT yang dilakukan TERGUGAT tidak melalui prosedur dan kepatutan sebagaimanamestinya, seperti ;e Tidak di dahului dengan teguran teguran lisan dan tertulis dengan patutdan yang bersifat membina.e Tidak adanya

, ternyata eksepsi Para Penggugatdalam poin tersebut tidak cukup terbukti, sebab gugatan Para Penggugat telahdperselisihkan dan diproses di tingkat bipartit maupun tripartit, baik oleh ParaPenggugat maupun Tergugat (Bukti P.13, P.20 dan T.4) dan materi gugatan ParaPenggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan adalah jelas mengenai gugatanperselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tuntutan pemenuhan hak atas upahPara Penggugat.

Bahwa penyelesaian secara Tripartit tersebut tidak selesai ternyata tanggal 10Juni 2013 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medanmengeluarkan Surat Anjuran No567/1353/DSTKM/2013 hal mana sesuai anjurantersebut menyatakan Penggugat tidak jelas kesalahan dan pengguganaan uangyang dituduhkan, namun baik terhadap pesangon, penghargaan masa kerja danpenggantian Perobatan, yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat belumdapat dilaksanakan kedua belah pihak ;6.

Bahwa Penyelesaian secara tripartit tidak selesai ternyata tanggal 10 Juni2013 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan menganjurkan suratanjuran No.567/1353/DSTKM/2013 hal mana sesuai anjuran tersebutmenyatakan penggugat tidak jelas kesalahan dan pengguganaan uang yangdituduhkan, namun baik terhadap pesagaon, penghargaan masa kerja danpenggantian pengobatan, yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugatbelum dapat dilaksanakan kedua belah pihak ;Bahwa dalam surat Dinas Sosial dan tenaga Kerja tersebut