NotarisJunjung Handoko,SH tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliksertipikat (Ibu Istianah) ;Bahwa dengan kejadian tersebut telah terbukti bahwaTergugat dan Tergugat Il telah melakukan perbuatanmelawan hukum ; Bahwa oleh karena itu lbu Istianah sedang menderita sakit makaPenggugat untuk sementara menghentikan pengurusan tanah &rumah sengketa (merawat sakitnya lbu Istianah) ;Bahwa sebelum meninggal dunia Ibu Istianah mengamanatkankepada Penggugat untuk tetap mengurus tanah & rumah sengketaS@IMPal tUNTAS

Hasan Su 'ud almarhum;Menolak gugatan Penggugat III Terbanding untuk selebihnya;Dalam Rekonvensi:1.Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Terbanding untuksebagian,Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi , II(Penggugat Konvensil, Il) Terbanding dengan menghindari prosesPeningkatan Pengikatan Jual Beli sesuai Akta No mor 19 tanggal 22Oktober 2002 menjadi jual beli tuntas adalah merupakan itikat buruk danterbukti merupakan perbuatan wanprestasi;Memerintahkan para Tergugat Rekonvensi

Husna) dan Penggugat II(Fauna) untuk sebagian,;Menyatakan bahwa Penggugat dan Penggugat II adalah sebagaiAM Waris Sah dari H.Hasan Suud (Alm);Dalam Rekonvensi:Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dan II/Penggugat Konvensi dan Il dengan menghindar prosespeningkatan Pengikatan Jual Beli sesuai Akta Nomor 19 tanggal 22Oktober 2002 menjadi jual beli tuntas adalah merupakan itikad burukdan terbukti merupakan perbuatan wanprestasi

;Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi dan II/Penggugat Konvensi dan Il untuk melaksanakan proses peningkatan Perjanjian PengikatanJual Beli dimaksud dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang telah tertunda sejak disepakatinya pada saat peningkatan ju8albeli dimaksud hingga sampai saat ini dengan tuntas menjadi jual bellisempurna dengan menerima sisa pelunasan jual belli sebesarRp1.394.400.000,00 sejak putusan atas perkara ini diucapkanMenghukum Tergugat Rekonvensi dan II/Penggugat Konvensi

Hasan Suud (Alm):Menolak gugatan Penggugat , II/Terbanding untuk selebihnya;Dalam Rekonvensi:Mengabulkan gugatan Penggugat RekonvensiTerbanding untuksebagian;Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi danII/Penggugat Konvensi dan II dengan menghindar proses peningkatanPengikatan Jual Beli sesuai Akta Nomor 19 tanggal 22 Oktober 2002menjadi jual beli tuntas adalah merupakan itikad buruk dan terbuktimerupakan perbuatan wanprestasi;Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi dan II/Penggugat

Konvensi dan Il untuk melaksanakan proses peningkatan Perjanjian PengikatanJual Beli dimaksud dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang telah tertunda sejak disepakatinya pada saat peningkatan ju8albeli dimaksud hingga sampai saat ini dengan tuntas menjadi jual bellisempurna dengan menerima sisa pelunasan jual belli sebesarRp2.434.000.000,00 sejak putusan atas perkara ini diucapkan;Menghukum Tergugat Rekonvensi dan II/Penggugat Konvensi dan IIuntuk membayar ganti rugi akibat penundaan jual

Bahwa apabila tidak melibatkan ketiganya akan mengakibatkanperkara ini tidak tuntas penyelesaiannya karena masih adapihak yang harus di gugat;5. Bahwa berdasarkan dalil nomor 1 sampai dengan nomor 4diatas, gugatan Penggugat termasuk gugatan kurang pihak(Plurium Litis Consortium) dengan demikian gugatan ini harusdinyatakan tidak dapat diterima;B.

Orpa Rosina Osok) sehingga harus diminta pertanggungjawabannya secara hukum pada perkara in;Bahwa selain melibatkan kedua belah pihak diatas, Penggugat jugaseharusnya melibatkan Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Sorongyang telah memberikan pengesahan kepada Turut Tergugat tentangkepemilikan tanah adatnya terlebih lagi ini diakui oleh Penggugatbahwa obyek sengketa adalah tanah adat;Bahwa apabila tidak melibatkan ketiganya akan mengakibatkanperkara ini tidak tuntas penyelesaiannya karena masih ada pihak

gugatan kurang pihak (Plurium LitisConsortium) dengan keberadaan pihak lain yang disebut olehTergugat dan Turut Tergugat yaitu orang yang memberikanpelepasan kepada Penggugat adalah tidak memiliki kapasitasuntuk dijadikan sebagai pihak karena sesuai dengan prosedurPenggugat tidak membeli secara langsung, haruslah ditolakkarena : Pertama, siapapun yang berkaitan dengan perkaraperdata terutama mengenai sengketa tanah haruslah ditariksebagai pihak karena jika tidak maka penyelesaian perkara initidak tuntas

JikaPenggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat, makaagar masalah dalam gugatan ini tuntas penyelesaiannya dantidak menyisahkan pihak yang harusnya juga digugat, makaLembaga Masyarakat Adat Malamoi Sorong harus ditariksebagai pihak dalam perkara ini;B.

BahwaTergugat dalam Dupliknya menyatakan pada pokoknya bahwa gugatanPenggugat harus ditolak karena :Pertama, siapapun yang berkaitan dengan perkara perdata terutamamengenai sengketa tanah haruslah ditarik sebagai pihak karenajika tidak maka penyelesaian perkara ini tidak tuntas dan inibertentangan dengan prinsip umum atau ketentuan umum yangditerapkan dalam kasus sengketa tanah yang mengharuskanmenarik pihak ketiga sebagai Tergugat, Hal ini sebagaimanaputusan Mahkamah Agung No. 2752K/Pdt/1983 (lihat

Putusan No.714/Pdt.G/2012/PN.Jkt.SelTerjemahan bebas:Earthstone (PENGGUGAT) akan melaksanakan Uji Hukum Tuntas dalam waktu 90hari sejak penandatanganan MOAT ini sehubungan dengan akuisisi perusahaanpemegang konsesi tersebut.Earthstone (PENGGLIGAT) akan berkomunikasi dalarn waktu 2 minggu terhitungsejak selesainya Uji Hukum Tuntas kepada SBM (TERGUGAT) denganmemberikan keputusan untuk melanjutkan akusisi tersebut atau tidak.Bahwa berdasarkan ketentuan poin pertarna bagian konsiderans dari Perjanjian

apabila dikonversi kedalammata Liang Ringgit malaysia adalah sebesarMYR 500,000, dima ratus ribu RinggitMalaysia) (Bukti P3 A);Pembayaran 11 kepada TERGUGAT padatanggal 30 April 2012 dengan carapemindahbukuan (transfer) melalui BankStandard Chartered sebesar USD 121,770,(seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuhpuluh Dollar Amerika Serikat) yang apabiladikonversi kedalam mata uang Ringgitmalaysia adalah sebesar MYR 300,000, (tigaratus ribu Ringgit Malaysia) (Bukti P3 13);BiayaBiaya Uji Hukum Tuntas

Putusan No.714/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel26.1427.28.29,Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT telahmenderita kerugian oleh karenanya dapat meminta ganti kerugian kepadaTERGUGAT akibat tidak dibayarkannya hak PENGGUGAT berupapengembalian Uang Muka dan biaya Uji Hukum Tuntas yang merupakankewajiban TERGUGAT dalam Perjanjian".

RSK/SURIA;Terjemahaan oleh penerjemah tersumpah atas Surat Somasiketiga nomor 115/IPE/FIPL/X/2012, tertanggal 11 Oktober2012 (Somasi III);Terjemahaan oleh penerjemah tersumpah atas Buktipembayaran Uang Muka kepada RMSI untuk survey proyekTempat 1 dan Tempat 4 sebesar USD 15,600;Terjemahaan oleh penerjemah tersumpah atas Buktipembayaran biaya Uji Hukum Tuntas (Legal Due Diligence)kepada Azmi Associates sebesar USD 4,837;Terjemahaan oleh penerjemah tersumpah atas BuktiPembayaran IMC SRG Consultant

Amin (Orang tua Para Penggugat) selakupembeli dengan Tergugat selaku Penjual telah disepakati denganpembayaran secara tunai dan tuntas senilai Rp.18.000.000, (delapanbelas juta rupiah) sebagaimana termuat dan tertuang dalam KwitansiPembayaran Jual Beli Tanah Perkara tertanggal 16 November 1999yang ditandatangani Tergugat di atas materai (Selanjutnya disebutsebagai Kwitansi Pembelian Tanah Perkara) ;Bahwa sepanjang riwayat tanah perkara tersebut, semula Tergugatmembeli tanah perkara dari A.

Amin (Orang tua ParaPenggugat) telah memenuhi kewajibannya sebagai pembeli tanahperkara a guo secara tunai dan tuntas sebagaimana termuat dantertuang dalam Kuitansi Pembelian Tanah Perkara tanggal 16 November1999, sehingga pula sudah sepatutnya dan selayaknya Alm. H. Amin(Orang tua Para Penggugat) selaku Pembeli patut dilindugi hakhaknyasecara hukum;Bahwa oleh karena Alm. H.

banding tanpa tanggal 2018 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Bale Bandung tanggal 28 Juni 2018 telah mengajukan memoribanding yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut : Bahwa Pembanding menolak tidak sependapat terhadap putusanJudex Facti/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yangHalaman 16 dari 19 hal putusan No 464/PDT/2018/PT.BDG.memeriksa dan mengadili perkara berguna/bermanfaat dan dapatdiselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sedarhana ; Bahwa berdasarkan

Memberikan ijin kepada para Penggugat untuk menindaklanjuti proses pengurusan Pendaftaran Penyerahan Aset Tanah dan balik nama dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No.8 atas nama Koperasi Karyawan Kantor Proyek Gula Bersama tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya dan Instansi-Instansi yang berwenang/terkait sampai tuntas ;7.

yang sah menurut hukum, maka tuntutan para Penggugatsebagaimana tersebut pada petitum gugatan angka 5 (lima) yaitu memberikan ijinkepada para Penggugat untuk menindaklanjuti proses pengurusan pendaftaranHal.13 Putusan No.977/Padt.G/2016/PN.Sbypenyerahan asettanah dan balik nama dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No.8 atasnama Koperasi Karyawan Kantor Proyek Gula Bersama tersebut pada Kantor BadanPertanahan Nasional Kota Surabaya serta instansiinstansi lain yang berwenang atauterkait sampai dengan tuntas

Memberikan ijin kepada para Penggugat untuk menindaklanjuti prosespengurusan Pendaftaran Penyerahan Aset Tanah dan balik nama dari SertifikatHak Guna Bangunan No.8 atas nama Koperasi Karyawan Kantor Proyek GulaHal.15 Putusan No.977/Padt.G/2016/PN.SbyBersama tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya danInstansiInstansi yang berwenang/terkait sampai tuntas ;7.

Bahwa yang bersangkutan melaksanakan hal tersebut (membuat SPP,SPJ dan LPJ dalam kegiatan pembangunan tersebut yang belum tuntas)tidak pernah menerima sesuatu baik berupa uang, barang atau yanglainnya dari Kepala Desa Terdakwa RIYANTONO BIN TUGIYO. Bahwaterkait program kegiatan bidang pembangunan PemdesSumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab.

Jombangantersebut yang belum tuntas dikerjakan dengan rincian sesuai RABDesasepanjang 280 m (2 sisi) dengan nilai anggaran senilai Rp.132.256.200, dan hanya dikerjakan sepanjang 94 m (2 sisi) dengandiding 0,5 m dan tinggi pondasi 0,3 m dengan konsitruksi pasangan batubelah belum terdapat plesteran/siaran senilai Rp. 40.562.760, sehinggaterdapat kelebihan bayar senilai Rp. 91.693.440..

Paving, Drainase, TPT danperawatan atau rehab kantor Balai Desa yang bersumber dari DanaDesa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mana terhadap kesemuakegiatan pembangunan tersebut tidak tuntas dikerjakan atau bahkan adayang tidak dikerjakan.

Bahwa pada beberapa program kegiatan bidang pembangunantersebut pengerjaannya belum tuntas dikerjakan bahkan ada yang tidakdikerjakan sama sekali, akan tetapi telah dilakukan penarikan anggaranatau dalam arti lain telah dilakukan pencairan anggaran terhadap kegitanbidang pembangunan tersebut. Terkait kegiatan bidang pembangunan Ds. Sumberwuluh Kec.Dawarblandong Kab.

Bahwa terhadap pekerjaan bidang pembangunan telah dibuat SPJ danLPJ dengan laporan pekerjaan telah tuntas 100%. Bahwa terkait kegiatan bidang pembangunan Desa Sumberwuluh Kec.Dawarblandong Kab.

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor15/PDT.G/2006/PN.BTM;Bahwa mengenai izin Prinsip Nomor 080/IPAP/V/91 yang didalilkan olehPengugat sebagai dasar pengelolaannya sesuai angka 5 gugatannya telahdiperkarakan, telah dibahas tuntas dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RIdalam Putusan Nomor 962 K/Pdt/2007 (Putusan MA) jo. Putusan PengadilanTinggi Riau Nomor 16/Pdt/2007/PTR (Putusan PT Riau) jo. PutusanPengadilan Negeri Batam (Putusan PN Batam) Nomor 15/Pdt.G/ 2006/PN.BTM,dalam perkara antara PT.

Lagoi Internasional yang kemudian dibatalkanmelalui Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam Nomor: 03/KPTS/KPAQT/II/2000 tanggal 14 Februari 2000;Mengenai pembatalan izin Prinsip Nomor 080/IPAP/V/91 tanggal 23 Mei 1990telah dibahas tuntas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang padahalaman 78 alinea 3 Putusannya menyebutkan:Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum tentang pembatalan sebagianhak Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat bukanlah merupakan perbuatanmelawan

Surat Perintah Pembebasan Tanah/Pemindahan Penduduk Asii;Analisa Dampak Lingkungan oleh Lamtek Universitas Indonesia Jakarta;Bahwa mengenai dokumendokumen tersebut telah diperkarakan, telahdibahas tuntas dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam putusanNomor 962 K/Pdt/2007 (Putusan MA) jo. Putusan Pengadilan Tinggi RiauNomor 16/Pdt/2007/PTR (Putusan PT Riau) jo.

Lagoi Internasional yang kemudian sebagian dibatalkan dengan SuratKeputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor03/KPTS/KPAQT/II/2000 tanggal 14 Februari 2000 dikarena Tergugat II tidakmampu melaksanakan kewajibankewajibannya sebagai penerima alokasilahan termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran UWTO;Mengenai pembatalan izin Prinsip Nomor 080/IPAP/V/91 tanggal 23 Mei 1990dan pengalokasian lahan kepada Tergugat III telah dibahas tuntas oleh MajelisHakim Pengadilan

balik nama sertifikat tanah yangmerupakan harta bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua menjadi hak milikPihak Pertama;Pasal 4Bahwa perjanjian akta perdamaian ini mulai berlaku sejak ditandatangani olehPara Pihak dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan diberi materai serta mempunyaikekuatan hokum yang sama dan mengikat Para Pihak;Pasal 5Demikian telah terlaksananya perdamaian ini Pihak Pertama dan Pihak Keduamenerangkan bahwa mereka telah mengakhiri perkara perdata diantara merekatersebut diatas secara tuntas

Pemerintah RI akan memfasilitasi Perusda Bhakti Satya dan PerusdaPertambangan dan Energi Kutai Timur dalam melakukan duediligence (uji tuntas) terhadap PT. KPC;.

Bahwa keputusankeputusan Pemerintah tersebut di atas, terutamaKeputusan Rakortas Antar Menteri, knususnya Nomor IV butir 2 yangmenyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memfasilitasiPerusda Melati Bhakti Satya dan Perusda Pertambangan dan EnergiKutai Timur dalam melakukan due diligence (uji tuntas) terhadap PT.KPC, tidak pernah dilaksanakan Tergugat atau Menteri Energi danSumber Daya Mineral, sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yangHal. 6 dari 6 hal. Put.

Untuk 31% saham yang dialokasikan bagi Pemda Kaltimkepada Perusda Melati Bhakti Satya dan PerusdaPertambangan dan Energi Kutai Timur; Pemerintah akan memfasilitasi Perusda Bhakti Satya danPerusda Pertambangan dan Energi Kutai Timur dalammelakukan due diligence (uji tuntas) terhadap PT. KPC;3. Bahwa benar keputusankeputusan Pemerintah tersebut di atas,terutama Keputusan Rakornas Antar Menteri, knususnya No.

IV butir 2yang menyatakan bahwa Pemerintah RI memfasilitasi Perusda MelatiBhakti Satya dan Perusda Pertambangan dan Energi Kutai Timurdalam melakukan due diligence (uji tuntas) terhadap PT. KPC, tidakpernah dilaksanakan Tergugat atau Menteri Energi dan Sumber DayaMineral, sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai tugasmengawasi pelaksanaan kewajiban PT. KPC berdasarkan PKP2B KPCdan tidak pernah pula dipatuhi/dilaksanakan PT. KPC, sehingga prosesdivestasi PT.

Tentang fasilitas Pemerintah melakukan due diligence (uji tuntas).Berkaitan dengan dalil Penggugat (pada halaman 5 nomor urut 6);Bahwa adanya anggapan Tergugat tidak mempasilitasi Penggugat untukmelaksanakan Due Delegence terhadap PT. KPC sebagaimana telahdijelaskan pada pendahuluan, hasil Rakortas Bidang Perekonomiantanggal 30 Juli 2002 dan Siaran Pers Kementerian Bidang PerekonomianHal. 19 dari 19 hal. Put.

bukti tranterdakwa kwitansi dan surat perjanjian); 5. 1 (satu) eksemplar fotocopy bantuan hukum (voucher bukti tranterdakwa, invoice dan kwitansi) Rp. 1.430.000.000; 6. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir voucher giro dan bukti tranterdakwa leasing kendaraan; 7. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir voucher bukti tranterdakwa dan invoice desain interior 2012-2013; 8. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir rekening escrow USD IDR Bank BRI tahun 2012; 5. 1. 1 (satu) bundel asli hasil uji tuntas

Hal ini diperlukan untuk penjualan ke BUMD Kabupaten Sampang; k.Surat Bupati Sampang No. 540/109/434.111/2010 tanggal 14 April 2010 kepada PT Indonesia Power perihal Alokasi gas ex sumur Wortel, menyampaikan bahwa sehubungan dengan surat konsultan mengenai hasil uji tuntas terhadap calon mitra BUMD Kabupaten Sampang, pemanfaatan gas sebesar 17 MMSCFD akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan melalui PT Indonesia Power dan Menunjuk PT Sampang Mandiri Perkasa sebagai pelaksana penjualan

Tindak Lanjut Rapat ini adalah akan dilakukan Uji Tuntas kepada BUMD Sampang pada tanggal 20 April 2010; d. Dilakukan Uji Tuntas oleh Santos (didampingi BPMIGAS) dalam rangka Penjualan Gas kepadaKabupaten Sampang pada tanggal 20 April 2010, dengan hasil antara lain bahwa pemanfaatan gas untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan PT Indonesia Power.

Tindak Lanjut Rapat ini adalah akan dilakukan Uji Tuntas kepada BUMDSampang pada tanggal 20 April 2010;d. Dilakukan Uji Tuntas oleh Santos (didampingi BPMIGAS) dalam rangka Penjualan GaskepadaKabupaten Sampang pada tanggal 20 April 2010, dengan hasil antara lain bahwapemanfaatan gas untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan PT Indonesia Power.

SANTI melakukan uji tuntas terhadap calon mitra berdasarkanpermintaan dan perintah dari PT. GSM yang dilakukan sejak 17 Maret 2010 sampaidengan 9 April 2010 ;e Bahwa PT. SANTI melakukan uji tuntas calon mitra hanya berdasarkan data administrasi daricalon mitra yang diperoleh dari PT. GSM ,danuji tuntas yang dilakukan PT SANTI masihtahap awal, PT.

SMP sebagai pengelola alokasi gasbagian negara adalah wewenang Bupati ; Bahwa pada waktu dilakukan uji tuntas tersebut, komposisi saham PT SMP adalah 40% PTGSM dan 60% PT ASA, di samping itu, PT GSM sendiri tidak termasuk dalam 9 (sembilan)perusahaan yang dilakukan uji tuntas ;Bahwa setelah dipenuhi syarat formal bahwa perusahaan pengelola gas bagian negara adalahBUMD, dengan melampirkan Perda pembentukan BUMD PT SMP, maka sesuai usulan dariBupati Sampang, BP Migas mengeluarkan keputusan bahwa BUMD

Tindak Lanjut Rapat ini adalah akan dilakukan Uji Tuntas kepada BUMD Sampangpada tanggal 20 April 2010;d. Dilakukan Uji Tuntas oleh Santos (didampingi BPMIGAS) dalam rangka Penjualan GaskepadaKabupaten Sampang pada tanggal 20 April 2010, dengan hasil antara lain bahwa pemanfaatangas untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan PT Indonesia Power.

Tindak Lanjut Rapat ini adalah akan dilakukan Uji Tuntas kepada BUMD Sampangpada tanggal 20 April 2010;Dilakukan Uji Tuntas oleh Santos (didampingi BPMIGAS) dalam rangka Penjualan GaskepadaKabupaten Sampang pada tanggal 20 April 2010, dengan hasil antara lain bahwa pemanfaatangas untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan PT Indonesia Power.

pernah lagi datang kekantor sampaisekarang,adanya gugatan untuk dibawakan /diperlihatkan untukdisimpan kepada Kantor Notaris asli putusan yang mempunyaikekuatan hukum tetap.tetapi penggugat/Terbanding,mengajukan potocopy tampa asli.dimuka persidangan.Vide,bukti.P.18.P.19.dan buktitersebut dikaitkan pengikatan jual beli No.28.pasal 2,point b halaman11.menganai penundaan pembayaran tanah tersebut.cukup beralasanhukum Tergugat/pembanding,menundah pembayarannya sampaiadanya pengosongan tanah secara tuntas

,berdasarkan hasil temuan dialamiTergugat/pembanding pada bagian imformasi MA,RI.poto copy dari potocopy diberi tanda,T.7.T.8.T.9.T.10.Maka bukti tersebut merupakan buktipetunjuk masih adanya perkara tanah yang dibeli Tergugat/pembanding daripenggugat/Terbanding yang belum diselasaikan secara tuntas parapenggugat, sebagaimana yang dimaksud dengan pengikatan jual beli yangdisapakati No.28 tanggal 20 Juli 2010 pada pasal 4, menyatakan apabilahdilokasi tanah yang akan dibangun rumah toko,oleh pihak

akta ini.2. bahwa apa yang dijual dan diserahkan pada saatnya nanti tidaksedang dikenakan suatu sitaan serta tidak dalam sengketa danmembebaskan pihak kedua dari segala tuntutan dari pihak lain,Jika adasengketa melibatkan pihak pertama semuanya menjadi tanggungjawab dari pihak pertama.Hal. 8 dari 21 hal, Put.No.97/PDT/2017/PT.MksMaka berdasarkan pengakuan pihak pertama i.c.para penggugat/paraTerbanding tersebut diatas,Ternyata tanah yang buatkan pengikatanjual beli kepada Tergugat/Pembanding belum tuntas

Akta Perdamaian No.xxxxBahwa berdasarkan pembagian yang telah disepakati sebagaimana padapasal 3, Pihak Pertama berkewajiban untuk menanggung seluruh biaya hidupkedua anak hasil dari perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua, yaituyang bernama Jhatia Adella Cahyani dan Fitrianoor Wahyadi, sampaikeduanya dewasa dan bisa hidup mandir;Pasal 5Bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk menyelesaikan segala administrasijualbeli dengan pihak lain (pembeli) sampai tuntas secara transparan dandiketahui oleh Pihak

Rosnani;PEMBUKTIAN PENGGUGAT: vgsehingga tidak mempertimbangkan bukti tersebut sob cose of an 4/secara tuntas sehingga keliru memutuskan perkara maka p rtd nganMajelis hakim tersebut haruslah dinyatakan Majelis Hakim mempertimbangkanbukti secara tidak tuntas atau mempertimbangkan bukti tidak sebagaimana mestinya; Bahwa Majelis hakim mempertimbangkan akan tetapi tidakmempertimbangkan sebagaimana mestinya dalam memutuskan perkara halmana terlihat : Bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat

XXXXX yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnyayang berhak dapat dibagi dan diberikan kepada ahli waris yang berhaksesuai hak/porsinya masingmasing, namun para tergugat s/d X tidakbersedia memenuhi permintaan para penggugat bahkan para tergugatberdalih lain, seolaholah tanah empang obyek sengketa adalah miliknyasendiri dan para penggugattidak berhak atas tanah empang obyek sengketatersebut di atas, sehingga para penggugatmenempuh jalur hukum/gugatanperdata warisan untuk menyelesaikan secara tuntas

obyek sengketa adalah jelasmerupakan perbuatan melawan hukum;Bahwa para penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan masalah tanahempang obyek sengketa (harta warisan tersebut) dengan para tergugat s/dIX baik secara kekeluargaan maupun melalui pemerintah setempat, namuntidak berhasil sehingga jalan satusatunya yang ditempuh oleh parapenggugat untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengajukangugatan perdata warisan ke Pengadilan Agama Pangkajene untukmendapatkan penyelesaian hukum secara tuntas

Para Penggugat, baik yangdijaminkan dan asset non jaminan guna penyelesaian kredit dimaksuddisertai kewajiban Para Penggugat untuk melakukan setoran kepadaTergugat sebanyak Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) per bulan sesuaikemampuan Para Penggugat yang telah disepakati oleh Tergugat dari nilaitotal out standing sebesar Rp.16.800.000.000, (enam belas miliar delapanratus juta rupiah) dan apabila sampai dengan batas waktu 4 (empat) tahun(11 April 2016) ternyata Para Penggugat tidak lunas dan tuntas

Nomor 3171 K/Pdt/20141) Memberikan toleransi penyelesaian kredit secara lunas dan tuntas selama4 (empat) tahun terhitung tanggal11 April 2012;2) Melakukan pergerakan setoran sesuai kemampuan Para Penggugatsebesar Rp30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) perbulan;3) Menyerahkan fotocopy asset non jaminan yang rencananya akan dijualuntuk pelunasan;4. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan;5.

tujuan dari suatu) hukum khususdalam kasuS perceraian seperti diatur dalam Undangundang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mempersempitperceraian karena perkawinan adalah ikatan atauperjanjian yang kokoh dan abadi, maka dengan telahterjadi perdamaian diantara suami isteri, tujuan danprinsip Undangundang Perkawinan telah dijalankan denganbaik, oleh karena itu) Majelis Hakim berpendapat bahwapersetujuan perdamaian oleh Penggugat/Terbanding danTergugat/Pembanding telah mengakhiri perselisihansecara tuntas

waktu itu Tergugatsedang mengalami musibah yaitu sedang menghadapi masalah hukum karena Tergugatterlibat dalam perkara penipuan sebagai mana terbukti dalam Putusan Pengadilan NegeriSingkawang No. 304/PID/B/2006/PN/SKW tanggal 8 Pebruari 2007 yang sudahmempunyai kekuatan hukum tetap.Bahwa oleh karena Tergugat masih tersangkut masalah hukum Penggugatmengijinkan kepada Tergugat dan keluarganya untuk tetap menghuni rumah tokotersebut hingga permasalahan hukum perkara penipuan yang dialami Penggugat tuntas

,akan tetapi setelah perkara yang dihadapi oleh Tergugat sudah tuntas Tergugat terusmenghuni bangunan ruko tersebut tanpa memperhatikan kepentingan Penggugat atasrumah toko tersebut walaupun telah berkalikali Penggugat peringatkan secara lisanmaupun melalui perantara dan Ketua RT setempat, akan tetapi peringatanperingatantersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat.Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2007 secara tertulis Penggugat membuatteguran kepada Tergugat memohon agar Tergugat paling lambat

Haltersebut, secara hukum tidak dapat dibiarkan berlarutlarut tanpapenyelesaian secara tuntas dan pasti, salah satu alternatif untuk memberikanpenyelesaian secara tuntas, hanyalah mengakhiri perkawinan Penggugatdengan Tergugat melalui perceraian sebagai langkah akhir mengakhirisengketa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa jika salah satu pihak (Suami atau istri) Sudahtidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya atau perkawinannya yangditandai Penggugat sebagai istri telah mengajukan

yaitusisa 9 (Sembilan) bulan X Rp262.500.000,/oulan = Rp2.362.500.000, (duamiliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);11.Agar Tergugat tidak meremehkan tuntutan Penggugat ini, menuntut Tergugatagar dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugatsecara tunai dan sekaligus paling tidak Rp1.000.000, (satu juta rupiah)perharinya dihitung dan diperhitungkan sejak 8 hari setelah PutusanPengadilan Negeri dalam perkara ini diucapkan sampai putusan perkara initerlaksana secara tuntas

Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepadaPenggugat paling tidak sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah) perharinya,terhitung dan diperhitungkan sejak setelah 8 (delapan) hari putusanPengadilan Pengadilan Negeri dalam perkara ini diucapbkan sampai denganputusan perkara ini pelaksana secara tuntas;7. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepadaTergugat;8.