Ditemukan 4939 data
37 — 6
kenaikanRp.100/ kg karena untuk biaya angkut dari Balaidesa ke masingmasing RW, dan RWmenjual kepada RT atau masyarakat langsung dan yang terdakwa ketahui berdasarkaninformasi di lapangan harga beras raskin tersebut dijual kepada masyarakat penerimamanfaat sebesar Rp.2.000, atau Rp.30.000,/ kantongnya ;Bahwa ada kenaikan Rp.100,/ kg dari Desa/ Pokja ke tingkat RW karena didasari ataskebutuhan biaya angkut, sedangkan ada kenaikan harga raskin dari RW ke RT ataumasyarakat penerima manfaat karena kesepakan
70 — 9
Fotokopi bermeterai Surat Perjanjian Kesepakan, tanpa aslinya (buktiP.22);23. Fotokopi bermeterai photo toko 29 dan 30, telah dicocokan aslinyaternyata sesuai (bukti P.23);24.Fotokopi bermeterai photo mobil CRV tahun 2008, tanpa aslinya (buktiP.24);25.Fotokopi bermeterai Sistem Informasi Kenderaan Bermotor mobil CRVtahun 2008 BG 234 UH a.n. Tergugat, telah dicocokan aslinya ternyatasesuail (bukti P.25);26.Fotokopi bermeterai STNK a.n.
48 — 20
Pragolo) sebagai penjual tanah, setelah terjadi kesepakan harga yaitusebanyak Rp. 37.500, (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk setiap meter kubiknyadengan material berupa tanah uruk bias: dengan volume sekitar 7.700 M3 (tujuh ribu tujuhratus meter kubik) dalam keadaan curah (dengan hitungan diatas truck) dan saksi Ferry telahmenerima pembayaran dari Sdr.
MEMED RAHMAD SUGAMA, S.H
Terdakwa:
YULIUS SUBANI ALIAS LIUS
380 — 38
Kerjasamasecara sadar adalah setiappelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku pesertalainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya.Walaupun kesepakan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saattindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar.Kerjasamasecara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalahsecara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, danbukan dengan cara sebagaimana ditentukan
36 — 24
Malangbong, terdakwa selaku Bendahara, KetuaUPKLILIS SARINGINSIH serta HARIS SUTRISNA selaku Sekretarissedang berkumpul, sa at itu membicarakan mengenai dana PNPM MPdyang jumlahnya Milyaran tapi pengurusnya tidak bisa pinjam,selanjutnya disepakati para pengurus akan meminjam dan disepakati jugabahwa yang akan membuat adminstrasinya adalah Saksi HARISSUTRISNAN selaku Sekretaris .Terdakwa menerangkan kemudian setelah terjadi kesepakan laludilaksanakan dengan cara Saksi HARIS SUTRISNA membuatkelompok
114 — 171
yaitu setelah Penggugat membaca surat Kuasa HukumTergugat III tertanggal 19 Maret 2008;Bahwa konspirasi dan itikad buruk Penggugat dan Tergugat tersebut jugadilanjuti dengan membuat Surat Perjanjian Kesepakan Bersama tertanggal21 Maret 2008 yang pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telahmengakui melakukan pelanggaran atas isi dari Akta Perjanjian No. 4tanggal 14 September 2007, (vide Positum gugatan poin 23 halaman 12);Halaman 60 dari 88 halaman Putusan Nomor 159/Padt/2018/PT MDN12.13.14.15.Bahwa adanya
84 — 25
Hektarhanya uang jasa saja bukan uang pembebasan kepada masyarakat ; bahwa kesepakatan saksi dengan Penggugat adalah saksi akanmenerima jasa sebesar Rp. 70.000, (tujuh puluh) ribu per hektar sebagaijasa saksi mencarikan lahan untuk penggugat bahwa lahan yang saksi sediakan untuk penggugat di Desa pantaiWalang seluas 231 Hektar ; bahwa para Kepala Desa yang mengadakan kesepakatan denganPenggugat adalah Kepala Desa Kelumpang, Kepala Desa PantaiWalang, Kepala Desa Sabah, dan Kepala Desa Bungur ; bahwa isi kesepakan
PT. Angkasa Pura II (Persero)
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Intervensi:
1.OUW WAN NIO
2.ENDANG KUWANTTO
185 — 110
Ouw Wan Nio berupa sawah kering; Bahwa, Saksi tidak pernah melihat lokasi tersebut akan tetapi hanya melihatasset sambil lewat; Bahwa, setelah pelepasan hak tersebut belum ada kegiatan dari PT AngkasaPura di atas bidang tanah tersebut namun ada pemasangan Plang olehPT Angkasa Pura; Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Mas Suparmannamun hanya tau nama,dalam dokumen sebagai Kuasa; Bahwa, Saksi tidak mengetahui saat Ouw Wan Nio menyerahkan SHMnyaoleh yang bersangkutan atau kuasanya; Bahwa, setelah ada kesepakan
87 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kreasi Mandiridalam hal ini adalah Tergugat ;Bahwa berdasarkan Nota Kesepakan atau) Memorandum ofUnderstanding (MOU) tersebut, maka dengan demikian secara hukum telahterjadi peralihan tanggung jawab dari pemegang saham yang lama kepadapemegang saham yang baru yaitu Tergugat, sehingga merupakan tanggungjawab dari Tergugat untuk membayar penunggakan upah para Penggugatterhitung dan Bulan Juni 2002 sampai dengan Bulan Maret 2004 yaitusebanyak 22 (dua puluh dua) bulan ;Bahwa tanpa diketahui oleh para
Pembanding/Penggugat II : MARIA UBA NILAN Diwakili Oleh : BLASIUS DOGEL LEJAP, SH
Pembanding/Penggugat III : THEODORA TUTO NILLAN Diwakili Oleh : BLASIUS DOGEL LEJAP, SH
Pembanding/Penggugat IV : ELISABETH ERO Diwakili Oleh : BLASIUS DOGEL LEJAP, SH
Pembanding/Penggugat V : KATARINA KEWA Diwakili Oleh : BLASIUS DOGEL LEJAP, SH
Pembanding/Penggugat VI : VERONIKA SOPE Diwakili Oleh : BLASIUS DOGEL LEJAP, SH
Pembanding/Penggugat VII : KLARA DAI NILLAN Diwakili Oleh : BLASIUS DOGEL LEJAP, SH
Pembanding/Penggugat VIII : PANKRASIUS APIN, S.Kom Diwakili Oleh : BLASIUS DOGEL LEJAP, SH
Pembanding/Penggugat IX : MAGDALENA SITI Diwakili Oleh : BLASIUS DOGEL LEJAP, SH
Terbanding/Tergugat I : MARIA ATMOJO
Terbanding/Tergugat II : MAGDALENA SITI G. NILLAN
Terbanding/Tergugat III : TOMAS DIDIMUS OLA TOKAN G. NILLAN
Terbanding/Tergugat IV : AGNES KEWA RAHU G. NILLAN
Terbanding/Tergugat V : LINUS LABI G. N
68 — 29
hijau hanya pada musim ujan karna hampir semua permukaantanah yang dipenuhi oleh batu karang atau batu cadas;Bahwa pada saat 1949 Ola Tokan Nilan membuka hutan belukar tidaksendirian tapi bersamaan dengan Almahum Demong Wuri, di mana saat ituAlmarhum Demong Wuri membuka hutan belukar pada bagian timur, tanahsengket, bidang tanah Demong Wuri tersebut saat ini telah menjadi milikpemerintah kabupaten lembata, setelan proses pelepasan hak tanahnyadilakukan oleh Rafael Rae pada tahun 2002 berdasarkan kesepakan
187 — 152
Demikian pula upbaya mendamaikan para pihak yangberperkara melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimanadimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 juga gagalmencapai kesepakan untuk berdamai;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara iniadalah para Penggugat menggugat agar tanah wakaf seluas 2.693 M?
452 — 76
Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku pesertalainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya.Walaupun kesepakan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saattindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar.Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, danbukan dengan cara sebagaimana
1.Hendra Faeni
2.Said.
3.Husen Aloahiit.
4.Sardan Nussy.
5.Rifai Maruapey.
6.Yusuf Mukadar.
7.Cecep Adriyana.
8.Ajan Ipaenin.
9.La Ode Armin.
10.La Sarman.
11.Kabir Renwarin.
12.Samsul Walalayo.
13.Abdullah Rumatomia.
14.Rajulan Malueka.
15.Abdul Jalil Mukadar.
16.Asnayu Louhatumawa.
17.Kamarudin Musiin.
18.La Juman Kaimudin.
19.Muhammad Daud Nussy.
20.Alimudin Elwuar.
21.Noho Sanaky.
22.Djuhais Nussy.
23.Jufri Tomia.
24.Irwan Makatita.
25.Abdul Halik Renhoran.
26.La Ode Tamsir.
27.Alai Wahid.
28.Abdul Wahid.
29.Awaludin Ipaenin.
30.Abdul Latif Ipaenin.
31.Abdul Gifari Sutrisno.
32.Sutrisno A.
33.Hasan Basri.
34.Muksin Djumadilail.
35.Arifin Bakri.
36.Insye Sangadji.
37.Idrus Sani Mewar.
38.Imam Muhammad Surito.
39.Wa Sumiyai.
40.Ahmad Tuharea.
41.Balgia Ipaenin.
42.Roni Lessy.
43.Ibrahim Mausara.
Tergugat:
PT. Wahana Lestari Investama
158 — 57
TERGUGAT membuat Surat Kesepakan Bersama secara sepihaktanpa ada perundingan antara TERGUGAT dengan Para Penggugat,padahal Kesepakatan dalam Surat Kesepakatan Bersama seharusnyamerupakan hasil dari perundingan. Bagaimana mungkin adakesepakatan danpa ada perundingan?
84 — 32
di jokbelakang bersama dengan Sadr Ragil Yuliono dan istrinya (Sdri Ikkoh Rofikoh),sedangkan Sdr Sulastono bersama istri Saksi5 (Sdri Lilik) duduk di sebelahsopir, selanjutnya kami menuju tempat pembangunan Proyek KantorDisdikpora JI Pahlawan no.19 Tabanan.15.Bahwa didalam perjalanan lampu tengah mobil dinyalakan supaya dapatmelinat keadaan korban, disekitar mulut korban dibersikan denganmenggunakan air teh botol oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan agarkorban dibawa kerumah sakit namun atas kesepakan
82 — 38
Kesepakan bersama dengan PT. PML untuk jangka waktu 6 bln atau sampai dengan 5 Juli 2007 tgl 05 Jan.2007.18. 1 (satu) copy surat Direksi PT. Inhutani V No. 55/IHT-V/I-1/2007 ttg. Kementrian Negara BUMN Prihal Jabatan Komusaris tgl 06 Mar. 2007.19. 1 (satu) copy surat Direksi Inhutani V kpd Menteri Negara BUMN No. 101/IHT-V/II-I/2007 prihal Kerja sama pengusahaan hutan tanaman antara PT. Inhutani V dgn PT. Paramita Mulya Langgeng tgl. 01 Mei 2007.20. 1 (satu) copy surat PT.
41 — 14
Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi DanRekonstruksi Pascabencana Tahun 2010, Bab II tentang PrinsipDasar, Kebijakan dan Strategi, huruf C angka 4 menentukan :Khusus untuk bantuan langsung masyarakat dilaksanakanmelalui Kelompok Masyarakat (POKMAS) yag berbasismasyarakat.Lebih lanjut ditentukan dalam Bab III tentang Pengelolaan AnggaranDana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana, huruf A Kriteriapenggunaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencanasebagaimana yang dimaksud dalam naskah kesepakan
201 — 32
Bahwa Kebijakanyang dilakukan secara berulangulang dan terus menerus atau suatu kebiasaanyang dilaksanakan Perusahaan, maka kebijakan tersebut merupakan satukesatuan dari normative, kecuali ada kesepakan baru.( Peraturan PemerintahNo.8 Tahun 1981).13.Tergugat melakukan penutupan perusahaan ( lock Out ) pada tanggal 22Januari 2014 sampai 5 Pebruari 2014 sebagai balasan dari mogok kerja yangdilakukan Penggugat pada tanggal 21 Januari 2014 adalah melanggar ketentuanPasal 146 Ayat (2) Undangundang No
137 — 764
2016 sebagai kepala Cabang AstraInternational Tok Isuzu Pekalongan;Bahwa pada pembelian mobil ditempa kerja saksi, pertama biasanyatipe apa yang diperlukan oleh konsumen, selanjutnya kita perlinatkantabel harga di kami, apabila konsumen sudah sepakat dengan hargayang kita tawarkan selanjutnya konsumen memberikan DP tanda jadibiasanya Rp. 35.0000.000, (tiga pulih lima juta rupiah) untukpembelian secara tunai, sedangkan untuk pembelian secara kreditbiasanya Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) sesuai kesepakan
Semarang Tahun 2014 s/d Sekarang Tugas di Cabang Astra InternationalTbk Isuzu Pekalongan di Bagian AdministrasiBahwa pertama biasanya tipe apa yang diperlukan oleh konsumen,selanjutnya kita perlihatkan tabel harga di kami, apabila konsumensudah sepakat dengan harga yang kita tawarkan selanjutnyakonsumen memberikan DP tanda jadi biasanya Rp. 35.0000.000, (tigapulih lima juta rupiah) untuk pembelian secara tunai, sedangkan untukpembelian secara kredit biasanya Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)sesuai kesepakan
Hanggonotomo, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.Saka Pebrino
2.Muhammad Iwan Prabowo
3.Muhammad Reza Subakti
4.Ahmad Fransiska
5.Andrean Pangestu
6.Doni Indrawanto
7.Agung Rifani
122 — 70
Kerja sama secara langsung.Kerja sama secara langsung berarti bahwaperwujudan dari tindak pidana itu adalahsecara langsung sebagai akibat dari tindakandari para pelaku peserta itu.Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan baikmereka secara bersamasama maupun sendirisendiri, beberapa orang yang melakukantindakpidana yang sama terhadap sasaran yang sama,adalah termasuk dalam pengertian mereka yangmelakukan. tidak dipersoalkan kapan terjadinya kerjasama tersebut apakah telah ada kesepakan jauhsebelumnya
Terbanding/Jaksa Penuntut : PURNOMO, S.H,.M.H
72 — 43
sebagai Sekretaris II bukan Anggota ataupun anggota panitia pengadaan tanahdalam TUPOKSINYA terdapat perintah atasan yang nyata dan konkrit mengambil alihkesalahan atau bersifat delegasi kepada Terdakwa dalam melakukan delik penyertaansebagai pelaku doen plegen, sehingga patut menurut hukum alasan semacam ini ditolakMajelis Hakim Tindak Pidana Korupsi incassu; Keberatan ke Sebelas sampai keLimabelas tentang pasal.33 UUD 45, belum adanya kesepakatan harga, musyawarahatau negosiasi, surat pernyataan kesepakan