Ditemukan 4958 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : eduka elikasi
Pengadilan PN WAIKABUBAK Pidana Umum Pembunuhan
Register : 07-03-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 27/Pid.B/2016/PN Wkb
Tanggal 3 Mei 2016 — -GAWI NIGA alias NIGA alias AMA ARVAN.,LEKO BAGA alias AMA MAGI.,DATO TODU alias AMA MAGI
170 — 84
  • Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatunkan terhadap diripara Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telahdilakukan oleh para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaanbukan sematamata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkansebagai sarana edukasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-01-2014 — Upload : 26-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2148 K/Pid.Sus/ 2013
Tanggal 27 Januari 2014 — ALFIAN, S.Sos
99 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPtelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadaTerdakwa sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, dankarenanya patut dipidana setimpal dengan akibat perbuatannya berdasarkan rasakeadilan dan kepatutan dan menjadi pelajaran (edukasi
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-05-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 98/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Makassar.
Tanggal 4 Mei 2015 — - MUH. NAWIR, SP. BIN PATTA IMAN Vs. _ JPU
105 — 10
  • dijatuhkan;Menimbang, karena dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana,maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akandisebutkan dalam amar putusan;Menimbang, tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa,Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :e Bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidanatidak hanya sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatutindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidakmengulangi lagi perobuatannya (tujuan edukasi
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 18-03-2014 — Putus : 21-04-2014 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 12/PID.TPK/2014/PT SBY
Tanggal 21 April 2014 — Pembanding/Terdakwa : YOGIE DIAN RUMINGGA, SE.
Terbanding/Jaksa Penuntut : I PUTU SUGIAWAN, SH.
248 — 166
  • dan atau pada syaratsyarat dan jaminan yangfiktif, hal mana sesuai dengan kaidah hukum yang ditetapkan Mahkamah Agungdalam putusan Nomor : 2477/Pid/1988 tanggal 20 Maret 1993 bahwa kasus kreditmacet pada Bank yang sebagian atau seluruh modalnya dari negara yang jaminannyafiktif adalah tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim TingkatBanding perkara a quo tetap diterapkan UndangUndang Tindak Pidana Korupsisebagai Systematische Specialiteit guna memberikan efek edukasi
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 29-08-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk
Tanggal 13 Desember 2018 — Penuntut Umum:
abdi rezafachlewi junus SH.MH
Terdakwa:
1.Ir. JOHANES PIETER AURI, M.M.
2.FREDY WARER
178 — 240
  • KabupatenTeluk Wondama;Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkansebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa,akan tetapi pemidanaan adalah upaya pembelajaran bagi si Terdakwa, agarapabila la telah menjalani selurun atau sebagian dari hukumannya maka ladiharapkan dapat kembali dengan baik ke tengahtengah masyarakat dengantidak mengulangi lagi berbuat tindak pidana, sehingga dengan demikianpemidanaan itu haruslah bersifat proporsional dengan prinsip edukasi
Pengadilan PN PURWOREJO Pidana Khusus
Register : 23-04-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN PURWOREJO Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pwr
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
1.MASRURI ABDUL AZIZ SH
2.SALIMAN SH
3.WIDI ASTUTI SH
Terdakwa:
1.R. TOTO SANTOSO Bin Alm. RM KARTODIKROMO
2.FANNI AMINADIA, SE.MM Binti Alm. HENRY BAHARSAH
325 — 88
  • TOTO SANTOSO Bin (Alm) RM.KARTODIKROMO duduki dibuat tidak permanen;Bahwa properti tersebut sifatnya insidentil, hanya dibuat pada saat acaraitu Saja, tidak untuk jangka panjang;Bahwa aktifitas Para Terdakwa sebenarnya sudah berjalan cukup lama,kami tidak kontiyu, tapi tidak ada masalah apapun karena kegiatan kamidisitu kadang kita bercocok tanam padi di tanah sebelahnya jadimemberikan edukasi untuk pertanian organik;Bahwa tidak ada masyarakat yang datang untuk komplain terhadapaktifitas Para Terdakwa
    kami lakukan selama ini kitadokumentasikan kemudian dikemas dengan visualvisual yang menarik,kita sudah berencana untuk menbuat satu channel namanya jayabayacode, kami sudah membuat bahanbahannya dan channel juga sudahdibuat yang maksudnya sesuai era sekarang ini Semua sudah virtual jadikita kemas kebudayaan ini, kita dokumentasikan, kita buat skenariosecara apik kemudian kita publikasikan kepada masyarakat melaluichannel yang kita buat, kita sudah rencanakan ;Bahwa dipublikasikan itu bersifat edukasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-04-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 610 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 6 April 2016 — ZULKARNAIN POHAN, S.Sos.
81 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap, bahwa pada dasarnyaberat ringannya hukuman adalah kewenangan Judex Facti namunpemidanaan dapat menjadi kewenangan hakim tingkat kasasi jikapidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan cara melakukan tindakpidana dan pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuan penegakanhukum pidana sebagai tindakan edukasi, koreksi, prepensi dan represibagi masyarakat dan pelaku meskipun tujuan pemidanaan terhadapseseorang bukan sebagai balas dendam maupun nestapa namunpemidanaan tersebut harus benar
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-11-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
Tanggal 8 Maret 2021 — JPU ADI WIRATMOKO TDW KHILMI FAHRUDIN
217 — 61
  • UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Pidana Denda tidaklahberbentuk kumulatif, melainkan berbentuk alternatif (berobunyi : .... dan ataudenda.......). namun karena tindak pidana korupsi bersifat ekstra ordinary crime, makauntuk memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana korupsi dan untukmemberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yangsama, oleh karenanya Terdakwa perlu dijatunkan pidana denda yang lamanya akandisebutkan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa penerapan Pasal 18
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 15-09-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 12 Januari 2021 — Penuntut Umum:
Sakti Yuharbi, S.H.
Terdakwa:
SARBAINI
175 — 33
  • mengenai ; Terdakwa sudah belanja material berupa besi dan kayu untukpembuatan Jembatan besi;11.Keterangan Saksi HETTI NURBAITI, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi adalah Pendamping Desa Pemberdayaan PadanKelapo berdasarkan SK Nomor : 237/SPT/5/PD07/P3MD/2019tanggal 31 Desember 2018 yang ditanda tangani olen NOVI MUTHIAselaku Pejabat Pembuat komitmen pada satuan kerja DinasPemberdayaan perempuan ; Bahwa Tugas saksi sebagai pendampingan adalahmemberikan fasilitasi, edukasi
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 17-12-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PT PONTIANAK Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK
Tanggal 30 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUS SUPRIYANTO, SH
Terbanding/Terdakwa : HERKULANUS LIDIN
418 — 121
  • melakukan pekerjaandimaksud bukanlah rekanan, namun dikerjakan oleh pihak managemen dariPT.Perkebunan Nusantara Ill ( Persero ) itu sendiri, Dengan pertimbangan tersebutmaka terhadap Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang lebih berat setimpal dengankesalahannya dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutdalam amar putusan ini, dari segi repressif dianggap telah patut dan memadaimembuat agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, dandari segi preventifnya sebagai edukasi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 22-06-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
DODY SUKMONO
Terdakwa:
DIAN LESTARI SUBEKTI PERTIWI
287 — 110
  • Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2016 Belanja Langsung DinasBPBD untuk Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi PotensiBencana Alam, dengan jumlah anggaran Rp350.000.000, (tiga ratus limapuluh juta rupiah);Halaman 117 dari 234 Halaman, Putusan Nomor 55/ Pid SusTPK/ 2018/ PN Smg40.41.42.43.1 (satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2016 Belanja Langsung KantorLingkungan Hidup, untuk Kegiatan Peningkatan Edukasi
    limajuta lima ratus ribu rupiah);h. 1 (Satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2016 Belanja Langsung DinasBPBD untuk Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi PotensiBencana Alam, dengan jumlah anggaran Rp350.000.000, (tiga ratus limapuluh juta rupiah);i. 1 (Satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2016 Belanja Langsung KantorLingkungan Hidup, untuk Kegiatan Peningkatan Edukasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-01-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1510 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 13 Januari 2014 — Ir. MAHYUDDIN HARAHAP
139 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2013.denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan adalah tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan terlaluringan;Putusan yang terlalu ringan ini sudah barang tentu tidak sesuai dengansemangat dan jiwa yang terkandung dalam Putusan MA RI Nomor 143K/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 yang di dalamnya memuat pesan tentangpemidanaan yang proporsional, karena pemidanaan yang tidak proporsionalakan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu koreksi,edukasi
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Khusus
Register : 07-02-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bkt
Tanggal 19 Juni 2019 — Penuntut Umum:
DEDI EKA PUTRA, SH. MH
Terdakwa:
YONNA SYAMDA, SE pgl YONNA
250 — 77
  • BRI sebagai CS, dan bulan April 2018 sampai saat sekarang, Saksidipindahkan ke Kantor Cabang Pembantu Aur Kuning sebagai CS; Bahwa tanggung jawab utama Saksi sebagai CS adalah:1) Memberikan layanan dan edukasi perbankan kepada nasabah ataucalon nasabah yang akan menggunakan produk dan jasa perbankandi BRI dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepadanasabah;2) Mengumpulkan, menyediakan dan mengolah data internal danHalaman 76 dari 153 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN BKt.3)4)5)6)7)8
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 02-06-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 9 Mei 2019 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
1.MUHAMAD IDRUS, S.H.
2.GETRIDA MANDOWEN,SE
154 — 63
  • berkas perkara;Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkansebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa,akan tetapi pemidanaan adalah upaya pembelajaran bagi Para Terdakwa, agarapabila la telah menjalani seluruh atau sebagian dari hukumannya maka ParaTerdakwa diharapkan dapat kembali dengan baik ke tengahtengah masyarakatdengan tidak mengulangi lagi berbuat tindak pidana, sehingga dengan demikianpemidanaan itu haruslah bersifat proporsional dengan prinsip edukasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-07-2014 — Upload : 17-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 821 K/PID.SUS/2014
Tanggal 16 Juli 2014 — Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si
92 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akan tetapi meskipun demikian Majelis Mahkamah Agung dalampemeriksaan kasasi dapat merubah berat ringannya pemidanaan tersebut, bilamana pidanayang dijatuhkan oleh Judex Facti tersebut dinilai Mahkamah Agung sebagai pemidanaanyang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitukoreksi, edukasi, prevensi dan reprensi mengingat dampak yang amat luas, baik terhadapanggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukan perbuatantersebut;Bahwa vonis hakim terhadap
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Umum Penghinaan
Register : 05-10-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 103_Pid_Sus_2015_PNBkt_Lepas_06042016_Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tanggal 6 April 2016 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa YUL HENDRA
198 — 94
  • ratus riburupiah) yang mana sistem pembayaran tahun 20112012 penyerahan gajisecara tunai sedangkan di tahun 2013 ditransfer ke rekening masingmasing karyawan ;Bahwa Terdakwa ada mengeluarkan biaya oprasional setiap bulannyaberkisar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta) sampai dengan Rp.260.000.000, (dua ratus enam puluh juta rupiah) ;Bahwa Terdakwa pernah dihimbau namun Terdakwa tidak ingat kapanhimbauan itu dilakukan dan selama Terdakwa dihimbau oleh petugas pajak,Terdakwa tidak pernah di edukasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-10-2015 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1885 K/PID.SUS/2015
Tanggal 12 Oktober 2015 — Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum
153 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akan tetapi,meskipun demikian Majelis Mahkamah Agung dalam pemeriksaankasasi dapat mengubah berat ringannya pemidanaan tersebut,bilamana pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti tersebut dinilaiMahkamah Agung sebagai pemidanaan yang tidak proporsional danbertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu koreksi,edukasi, prevensi dan represif mengingat dampak yang amat luas, baikterhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibatdilakukannya perbuatan tersebut;Bahwa dipandang
    Karenadengan melihat perbuatan Terdakwa yang dapat mempunyai dampakyang luas bagi masyarakat Kabupaten Karanganyar pada khususnya,maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim seharusnyamenggunakan prinsipprinsip koreksi, edukasi, prevensi dan represisebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan pidanasehingga akan menimbulkan efek jera bagi para pegawai negeri ataupenyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan yang korup;Oleh karena itu, Penuntut Umum juga tidak sependapat denganpendapat
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 22-09-2020 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 3287/Pdt.G/2020/PA.JS
Tanggal 8 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
225 — 89
  • namun jika sudah melebihi apa yangditanggung bukan merupakan perbuatan melawan hukum;Bahwa jika di perdagangan mengatur jika terjadi konflik hak dankewajiban yang dilanggar;Bahwa perwkilan pemerintah dan pelaku usaha, untuk Badan sengketaKonsumen yang menempuh Arbitrase masih bisa digugat di Pengadilantetapi jika di proses arbitrase sepanjang ada kesepakatan pelaku udahadan konsumen maka diperbolehkanBahwa sektor Kesehatan yang menangani kementrian Kesehatan, sectorkeuangan OJK, sector pelayanan edukasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-10-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1824 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 12 Oktober 2012 — H. SYARIFUDDIN, SH,MH
644 — 678 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dirampas untuk Negara, tidak menunjukkanadanya sifat edukatif apalagi filosofi penjerahan karena dibandingkandengan perkara yang sama yang dilakukan oleh aparat penegak hukumdalam tindak pidana Korupsi yang dijatuhkan kepada Terdakwa masihsangat ringan;Pemidanaan yang dijatuhkan judex facti dalam keadaan Negara sedangdalam masalah Korupsi yang luar biasa melukai rasa keadilanmasyarakat karena putusan ini sangat tidak proporsional, danbertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu Koreksi,edukasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-06-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 866 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 13 Juni 2016 — SUROSO ATMOMARTOYO;
221 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pidana korupsi yang sangat serius, yang pemberantasannyaperlu extra ordinaiy methode, sehingga seharusnya pidana yangdijatuhkan tidaklah ringan;Bahwa putusan yang terlalu ringan tentu tidak sesuai dengansemangat dan jiwa yang terkandung dalam Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 143 K/Pid/1993 tanggal 27 April1994 yang di dalamnya memuat pesan tentang pemidanaan yangproporsional, karena pemidanaan yang tidak proporsional akanbertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan, yaitu koreksi,edukasi