Ditemukan 4964 data
139 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1885 K/PID.SUS/2015BUMN / BUMD dan lembaga atau badan lain yangmenyelenggarakan pengelolaan keuangan negara;Bahwa selama 2 (dua) periode Pemohon Kasasi memimpinKabupaten Karanganyar, Badan Pemeriksa Keuangan telahmemberikan opini wajar selama jangka waktu 10 tahun yaitu tahun2003 sampai dengan 2013 memimpin Kabupaten Karanganyar, dantidak pernah ada anggaran yang menyimpang pada laporan BadanPemeriksa Keuangan tersebut;Bahwa benar sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf (g) UndangUndang Nomor
336 — 137
Tingkat Keduamerekomendasikan/mengusulkan permohonan sebagaimana yangHal 6 Putusan Nomor : 30Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKItercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor 059/GKMKorp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut ke GrupKepatuhan dan Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan danmasukan/saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan datadatasebagai berikut :e BERKAS DATA: Laporan Keuangan Audited Per 31 Desember 2008 dan 31 Desember2009 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Abdul Azisdengan opini
CIPI PERDANA, SH
Terdakwa:
SOLIKHUN al. KASWI Bin KASROMI
197 — 166
Analisis pasar permintaan dan penawaran.Pendekatan penilaian: Pendekatan pasar.Rekonsiliasi nilai dan opini nilai akhir.Pelaporan penilaian. Bahwa hasil atas pelaksanaan tugas saksi adalah :a.e.f.Identifikasi klien & pengguna laporan yaitu dari Pemda Kab.Banjarnegara pada DPPKAD Kab.
402 — 841
005/MK/BDHACM/X/2008 tanggal 9 Oktober 2008 ;> Rencana kerja dan Anggaran Biaya (Kontrak/Surat Perjanjian PekerjaanPembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2IPropinsi Riau) ;Bahwa sesuai dengan Dokumen Usulan Tekhnis dari konsultan penilaianprogres yang menjadi lampiran dari Surat Perjanjian Kerjasama PelaksanaanPenilaian Kemajuan Pekerjaan Pembangunan dan PengembanganPerkebunan kelapa sawit Program K2I Propinsi Riau, maka tujuan penilaianadalah sebagai berikut :1) Memberikan opini
401 — 205
Hal ini sebagai konsekuensilogis pula dari ketentuan UndangUndang yang menyatakan bahwa peradilandilakukan dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ataulebih tegasnya lagi Peradilan berdasarkan Pancasila:Menimbang, bahwa Majelis merasa perlu mengulangtegaskan sikap danpendiriannya ini, selain untuk menjamin objektivitas persidangan ini, juga untukmenunjuk adanya nada sumbang dan sementara orang atau opini publik yangmeragukan tegaknya hukum dan keadilan di negeri tercinta ini;Menimbang
78 — 36
Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam penerapan hukum denganmemberikan opini/pendapat sendiri tanpa memperhatikan fakta, buktibukti dan saksiyang terungkap di persidangan;Menimbang, bahwa keberatankeberatan Penuntut Umum dalam memoribandingnya pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara sesuai tuntutan pidana selama 6 tahundan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subisdair 6bulan kurungan;Menimbang bahwa terhadap keberatankeberatan
FADLY.A. SAFAA,SH
Terdakwa:
Ir. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. UMAR HUSAIN
163 — 67
103 — 25
Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaranlaporan keuangan.b. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah memberikan kesimpulan atas aspekekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara,serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut.c. PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuanpemeriksaan yang ditetapbkan.
197 — 84
selakuauditor seperti pelatihan tentang pengadaan barang dan jasa danpelatihnan mengenai pengelolaan aset dan lainlain terkait dengan tugasAhli sebagai auditor;Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentangBPK, objek yang dapat diperiksa dan diaudit oleh BPK adalahPemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Bank Indonesia,Badan Layanan Umum dan lembaga lain yang mengelola keuanganNegara;Bahwa ada 3 (tiga) jenis audit/pemeriksaan, yaitu pemeriksaan dengantujuan memberikan opini
166 — 44
sudah di Poskan di APBD, masih bisa;Bahwa sebagai Kabag Hukum tahun 2005, saksi tidak pernah dihubungioleh BPKP ;Bahwa saksi tidak pernah dimintai keterangan oleh BPKP ;Bahwa di Dewan ada Kabag Hukum yang sifatnya Konduktatif bantuanhukum ke instansi, jadi kalau ada instansi pemerintah daerah mendapatbantuan hukum;Bahwa bila ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh person satkerbantuan hukum hanya memberikan arahan masalah yuridisnya;Bahwa bila sampai Pengadilan tidak berhak beracara, hanya memberi opini
196 — 132
2012dilaksanakan setelah Pemprov Sumut melaporkan LaporanKeuangan Pemerintah Daerah kepada BPK sesuai ketentuanLaporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan pada bulanMaret tahun yang bersangkutan, Laporan Keuangan PemerintahDaerah Tahun 2012 diserahkan pada bulan Maret 2013 olehSekda kepada BPK perwakilan Sumut;Bahwa setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun2012 diserahkan kepada BPK RI Sumut, kemudian BPKPerwakilan Sumut melakukan audit kepada Pemprov dan hasilaudit nanti outputnya adalah berupa opini
FADLY.A. SAFAA,SH
Terdakwa:
MUH. RUSDI LANTONG Bin LANTONG
250 — 304
46. 1 (satu) lembar Opini Risiko dengan Nomor : 050/Div.MR/II/2013.
47. 1 (satu) bundel salinan fotocopy Akte Perjanjian Nomor :120, tanggal 29 09 -2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. ANDI MINDARYANA YUNUS, SH.
332. 1 (satu) rangkap fotocopy kertas kerja Opini Resiko (dilegalisir).
333. 1 (satu) rangkap kertas kerja Analisis Yuridis / Hukum.
334. 1 (satu) rangkap Notulen hasil rapat komite / Memorandum Komite Pinjaman / Pembiayaan.
335. 1 (satu) rangkap Jurnal Umum Transaksi harian Tahun 2013 (mulai bulan Januari s/d bulan Oktober 2013).
336. 1 (satu) bundel asli Laporan bulan April 2013 KSP METRO PUSAT.
2907 — 29
merupakan pemeriksaan khusus terhadap pekerjaanpemeliharaan/peningkatan 7(tujuh) ruas jalan;Bahwa benar hasil pekerjaan pemeliharaan/peningkatan 7(tujuh) ruas jalantermasuk pekerjaan pemeliharaan/peningkatan Jalan Delima telahdimanfaatkan dan digunakan dengan baik oleh masyarakat serta lalu lintas dijalan tersebut sudah lancar;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perbedaan spesifikasi antara gambarrencana dengan Bill Of Quantity (BOQ) dalam pelelangan pekerjaan JalanDelima;Bahwa benar LHP kami mendapat Opini
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
192 — 97
BPDMaluku untuk tahun 2013 dan 2014 dan memberikan opini atas lapqrankeuangan tersebut.
1.WAHYU DWI OKTAFIANTO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.DODY SUKMONO
Terdakwa:
ANDI TEJO SUKMONO
146 — 40
Tahap Il Penawaran Harga: Perusahaan perusahaanpendaftar yang lolos pada Tahap akan memasukkan hargadan selanjutnya akan dievaluasi dan diranking daripenawaran terendah sampai penawaran tertinggi, dan akandilakukan evaluasi terhadap 3 perusahaan yang melakukanpenawaran terendah dan selanjutnya diumumkan penetapanpemenang.Setelah itu dilakukan pertimbangan Opini hukum ke pemerintan pusat, dandibuatkan Guning/SPPBJ (Surat Penetapan Pemenang Barang Jasa) dandibuatkan kontar dengan perusahaan pemenang
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
1.Drs. H. RIJAL SIRAIT
2.FADLY NURZAL
3.ROOSLYNDA MARPAUNG
4.RINAWATI SIANTURI
203 — 95
Jkt.Pst.18.Bahwa yang menetapkan jadwal sidang paripurna adalah bamus, Bamushanya menjadwalkan rapat antara eksekutif dan legislatif;Bahwa idealnya pembahasan APBD mulai dari KUAPPAS maksimalselama 3 (tiga) bulan akan tetapi seringnya DPRD di fait accompli olehPemprov Sumut karena pengajuan KUA PPAS oleh Pemprov Sumut selalumepet;Bahwa ratarata anggota DPRD tertekan oleh opini publik di media massaagar menyetujul pembahasan LPJP, APBD dan P APBD sesuai jadwal;Bahwa saksi tidak pernah ikut membahas
83 — 129
Keterangan Ahli. ke dkc ;Bahwa Tugas dan fungsi ahli selaku auditor pada BPKP antara lain adalahmelakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara berdasarkanpermintaan Penyidik berikut pemberian keterangan ahli di persidangan dantugastugas audit lainnya ;e Bahwa Jenisjenis audit yang dilaksanakan olehBadan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi kepulauan Riau adalah sebagaiberikut.e Audit Keuangan yaitu Audit atas Laporan keuangan, yangmana dalam rangka memberikan pernyataan opini
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
251 — 464
BPDMaluku untuk tahun 2013 dan 2014 dan memberikan opini atas lapqrankeuangan tersebut.
4998 — 9199
Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utrperbuatan yang disampaikan oleh tersangka atau terlapor pada saat itu,maka ahli harus membuktikan, ini yang disebut sebagai pembuktianmelawan hukum materiil, karena pembuktian melawan hukum materiil,karena konteknya dalam hukum pasal 156a adalah berhubungan denganmasalah agama, maka ahli jelaskan panjang lebar yang terkait denganmelawan hukum, jadi kalau dikatakan melawan hukum itu kesimpulan, ituopini ahli atau kesimpulan ahli atau opini hukum ahli terkait denganperbuatan
PT Gunung Madu Plantations
Tergugat:
1.Muhammad Jimmy Goh Mashun
2.PT Visi Bangun Cipta Mandiri
3.Hirawan Gelar
4.Anna Rina Mediana
5.PT Asconusa Air Transport
6.PT Bee Air Charter
7.Doddy Gautama
271 — 148
cukupbesar sehingga dalam hal ini meminta kami untuk melakukan apakahmemang benar terjadi kecurangan tersebut dan apakah memangbenar terjadi kerugian pada Penggugat ;Bahwa kami akan jelaskan disini bahwa untuk audit laporankeuangan yang biasa dilakukan tahunan itu mereka penugasannyasudah jelas hanya untuk melihat laporan keuangan dari perusahaanitu apakah laporan keuangan tersebut disampaikan sesuai denganstandarisasi akuntan laporan keuangan kalaupun sudah sesuai makaitu dilaporkan atau diberikan opini