Ditemukan 4978 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kedaluwarsa kadaluarsa kedaluarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-08-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 534 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 — 1. ARDIANSYAH, DKK VS PT BUMIHUTANI LESTARI (PT BHL)
280 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tentangKetenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan putusanSela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah besertahakhak lainnya yang biasa diterima pekerja/ouruh yang bersangkutan.Judex Facti dalam putusannya telah salah menerapkan hukum ataumelanggar/bertentangan dengan hukum sebab UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 96 ayat (1) sebenarnyaberbunyi Tuntutan pembayaran upah pekerja/ouruh dan segalapembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-06-2015 — Upload : 02-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1294 K/PID.SUS/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — MOHAMMAD BAHALWAN
394 — 542 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Material nomor 259, Birkosit, material kadaluwarsa;5.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN Yyk.
Tanggal 18 Nopember 2014 — Dra. WAHYUNI, Apt
132 — 28
  • meninggal 2x24 jam yang mempunyai hak adalah ahli warisnyauntuk melaporkan bahwa apoteker tersebut meninggal dunia; Bahwa Lembaga yang harus mempunyai farmasi adalah panitia pengadaandi Rumah Sakit, apotek/ klinik; Bahwa apoteker tidak boleh menolak resep karena seorang apoteker harusmenomor satukan keselamatan orang bahkan malam pun tetap harus bertanggung jawab kalau tidak ada obat;Bahwa Rumah Sakit boleh mempunyai stok obat namun jarang untuk rencana jangka panjang;Bahwa yang bertanggung jawab batas kadaluwarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 23-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 K/TUN/2012
Tanggal 23 Juli 2013 — PT. BANGUN NUANSA PERSADA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, DKK
94 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan halhaltersebut di atas jelas sekali gugatan Penggugat telah kadaluwarsa : sesuai Pasal32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, dengan demikian mohonkepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atausetidak tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;Eeksepsi Tergugat II Intervensi tertanggal 31 Januari 2011,I. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANGMENGADILI PERKARA INI;1.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 107 /PID.Sus-TPK/2016/PN.BDG.
Tanggal 3 Mei 2017 — DODI SURYADI
119 — 32
  • Alpindo tahun2012 yang berisikan namanama karyawan total sebanyak 1.040karyawan dan karyawati1 (satu) bundel sebanyak 2 lembar Data Rekapitulasi permintaan KTPdan KK tahun 2012 yang sudah kadaluwarsa, yang berisikan amanama karyawan karyawati sebanyak 83 karyawan/karyawauHalaman 343 dari 501 Putusan Nomor 107/Pid.SusTPK/2016/PNBag.3583593603613623633643653663673683693701(satu) bundel Data Karyawan PT.
    Alpindotahun 2012 yang berisikan namanama karyawan total sebanyak1.040 karyawan dan karyawati357 1 (satu) bundel sebanyak 2 lembar Data Rekapitulasi permintaanKTP dan KK tahun 2012 yang sudah kadaluwarsa, yang berisikanamanama karyawan karyawati sebanyak 83 karyawan/ karyawau358 1(satu) bundel Data Karyawan PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-11-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 146/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Maret 2016 — Pidana - SLAMET PURWANTO bin ABDUL HAMID
135 — 125
  • Sebanyak 600 setdengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) harikalender terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2013 sesuai SPMK (Surat PerintahMulai Kerja) Nomor: 1483/ I/ KU.806/ E1/ 2013 tertanggal 02 Agustus 2013.Menimbang bahwa selanjutnya barang dikrim ke gudang BKKBN olehPT.Hakayo Kridanusa baik atas nama terdakwa ( PT Kimia Farma Trading andDistribution) maupun atas nama harusn Suarsono (CV Bualu Kencana Mukti),namaun barang tersebut tidak ada izin edar dan ada yang sudah kadaluwarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 24-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 24 Agustus 2017 — 1. ARDIANSYAH, DKK VS PT BUMIHUTANI LESTARI, DKK
275 — 290 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tentangKetenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan putusansela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah besertahakhak lainnya yang biasa diterima pekerja/ouruh yang bersangkutan;Judex Facti dalam putusannya telah melakukan kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata sebab Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan Pasal 96 ayat (1) sebenarnya berbunyi Tuntutanpembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul darihubungan kerja menjadi kadaluwarsa
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 23-01-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 60/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 11 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : RONNIE NOMA
Terbanding/Tergugat I : Doktorandus RUDI ALAMSYAH alias Drs. H. RUDI ALAMSJAH
Terbanding/Tergugat II : DEDI SUGANDA
Terbanding/Tergugat III : HANI ROSTIKA
Terbanding/Tergugat IV : AGUS SETIAWAN
Terbanding/Tergugat V : ANI MARYANI
Terbanding/Tergugat VI : DUDI SUMANTRI
Terbanding/Tergugat VII : HS ROCHENDI NURYA
Terbanding/Tergugat VIII : Hj. IMAS NINGRUM YANI
Terbanding/Tergugat IX : DRA NENI RIAWATI
Terbanding/Tergugat X : H.AA GUMILAR SE
Terbanding/Tergugat XI : DENI MULYANA SYUKUR
Terbanding/Tergugat XII : MENTERI Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat XIII : GUBERNUR JAWA BARAT
Terbanding/Tergugat XIV : BUPATI KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat XV : BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Tergugat XVI : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Tergugat XVII : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPTEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Turut Tergugat I : KETUA DPRD KABUP
245 — 182
  • Pasal 835 KUH Perdata"Tiap tuntutan demikian gugur karena daluwarsa dengan tenggangwaktu selama tiga puluh tahunKetentuan tersebut ditegaskan pula dalam putusan Mahkamah AgungNo. 26 K/Sip/1972 tanggal 19 April 1972 juncto putusan PT BandungNo. 66/1971/Perd/PTB tangga 26 Juni 1971, yang intinyamenyatakan : "menurut ketentuan yang berlaku di dalam BW, suatugugatan menjadi kadaluwarsa di dalam waktu 30 tahun (BW Pasal835).b.
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 21-10-2014 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN GRESIK Nomor 39/PDT.G/2013/PN.GSK
Tanggal 24 April 2014 — SUDJONO MELAWAN 1. PT BARATA INDONESIA (Persero), 2. PEMERINTAH KOTA SURABAYA, DAHULU SEBAGAI PANITIA PEMBELIAN TANAH UNTUK KEPERLUAN NEGARA (P2TUN) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SURABAYA, SEKARANG DISEBUT PEMERINTAH KOTA SURABAYA 3. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI CQ DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN CQ DIREKTUR DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI MARITIM (PT PROYEK GALANGAN KAPAL GRESIK) dahulu, sekarang bernama DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN, 4. YON ZIPUR 5 KODAM V BRAWIJAYA 5. MENTERI DALAM NEGERI CQ DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA (MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN PUSAT) dahulu, sekarang bernama BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (PUSAT), 6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN GRESIK 7. LURAH DESA SEGOROMADU 8. KUSAENI,
115 — 26
  • memeriksa perkara a quo berkenanmenjatuhkan putusan sebagai berikut :DALAM EKSEPSI1761)2)3)Menerima Eksepsi Tergugat HI seluruhnya;Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang untukmemeriksa dan memutus perkara gugatan Penggugat;Menyatakan bahwa gugatan Penggugat seluruhnya Tidak adaHubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat IIl (No LegalRelation), Gugatan Penggugat "Keliru/Salan Alamat" (Error inPersona), Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel),DALAM1)2)3)Gugatan Penggugat Kadaluwarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-06-2015 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 22 Juni 2015 — ROKIB, dkk VS PT IRE TECH
129 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 September 2014 dankontra memori kasasi tanggal 22 September 2014 dihubungkan denganpertimbangan judex facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: PHK tanggal 27 Desember 2012, sedangkan gugatan ini diajukan padatanggal 28 Maret 2014, jadi gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-10-2012 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 554 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 22 Oktober 2012 — 1. IR. EDDY DARMOJO/ALIAS EDDY DARMOJO, dkk. vs PT. OCEANIA DEVELOPMENT
129 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , suatu gugatan menjadi kadaluarsa dalam waktu tiga puluhtahun;Pasal 1967 KUH Perdata/BW:Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yangbersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktutiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsaitu tidak usah mernpertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlahdimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepadaiktikadnya yang buruk;Pasal 835 KUH Perdata/BW:Tiap tuntutan demikian gugur karena kadaluwarsa
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 06-05-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 07-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 7 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, M.S.
226 — 157
  • Kdi ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratusenam puluh delapan ribuh rupiah), (3) dendaketerlambatan Rp628.802.700 (enam ratus duapuluh delapan juta delapan ratus dua ribu tujuhratus rupiah, dan (4) jaminan pelaksanaanRp2.199.525.000 (dua miiliarseratus sembilan puluh sembilan juta lima ratusbelum disetordua puluh lima ribu rupiah);e) Jaminan Bank Garansi tidak dapat dicairkankarena kadaluwarsa sesuai keterangan PPK;f) BPKP meminta PT JBNmengembalikan negarakepada untukkerugian sepertiperjanjianan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-03-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 16 Juli 2020 — . Pidana - I WAYAN SURYAWAN, SH - LALU AZRIL SOPANDI, SE. (Terdakwa)
251 — 161
  • miliar dua ratus tujuh puluhlima juta rupiah) sela njutnya saksi serahkan aset tersebut kepadaSekda selaku pengguna dan oleh Sekda diserahkan kepada DirekturP.T Patut Patuh Patju selaku penerimadan sisanya sejluas 3 hektartidak berani saksi serahkan karena diatas tanah tersebut berdiri 2(dua) bangunan yang bernilai cukup tinggI ;Bahwa setelah itu saksi tidak banyak yang saksi ketahul ;Bahwa pengelo9laan tanah tersebut awalnya bukan untuk mall tetapiuntu Taman Bermain dan Water Park ;Bahwa masa kadaluwarsa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-02-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor Nomor : 126/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 Juni 2013 — 1. MUNIAH binti MUSA bin TOYIB, bertempat tinggal di Kampung Cicadas RT. 002/01, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut -- Penggugat I ; 2. MARALI bin MUSA bin TOYIB, bertempat tinggal di Desa Kedaung RT 007/04, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Banten, selanjutnya disebut Penggugat II ; 3. MARDJUKI bin MUSA bin TOYIB, beralamat di Jalan Ulujami Raya RT 004/05, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Penggugat III ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SRIE MELYANI, SH, BUDI WIDARTO, SH, dan GUNARA, SH. , Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Srie Melyani, SH & Rekan” berkedudukan di Jalan Warung Jati Timur No. 9A Warung Buncit, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; M e l a w a n 1. PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA, berkantor di Wisma Sudirman Lantai 10-11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 34-35 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT I ; 2. H. ABDUL AZIZ, bertempat tinggal di Jalan Adityawarman No. 2 RT 002/RW 002 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT II ; 3. PT. INDONESIAN SALES ORGANIZATION (PT. ISO), berkantor di Jalan Adityawarman No. 2 RT. 002/RW. 002 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT III ; 4. Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional RI, berkantor di jalan Sisingamangaraja No. 2 Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV 5. Pemerintah RI, Cq. Badan Pertanahan Nasional cq Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi DKI Jakarta, beralamat di jalan Taman Jati Baru No.1 Jakarta Pusat Selanjutnya disebut TERGUGAT V ; 6. Pemerintah RI. Cq. Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi DKI Jakarta cq. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, beralamat di Jalan H. Alwi No. 99 RT 04 RW 01 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan (samping Komplek Tanjung Mas Raya) selanjutnya disebut TERGUGAT VI ; 7. Lurah Senayan, di Kantor Kelurahan Senayan, beralamat di Jalan Tulodong Bawah X No. 3 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selanjutnya disebut TERGUGAT VII ; 8. M. Rifat Tadjoedin, SH. selaku Pemegang Protokol Notaris/ PPAT MS Tadjoedin, SH., beralamat di Jalan Kerajinan No. 19, Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I ; 9. Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH, berkantor di Jalan Wahid Hasyim No. 47 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II ;
274 — 928
  • kekuatan hukum tetap maka perkara yang bersangkutantelah dikatagorikan tidak bisa lagi di sengketakan yang kedua kalinyaseperti materi pokok sama, obyeknya sama serta tuntutan sama yangdiminta dalam perkara yang sama, pihak pihak yang berperkara samadengan perkara yang terdahulu dan terakhir Putusan perkara terdahulubersifat Positif ;Selanjutnya jawaban mengenai perkara yang masih berjalan dan dalamproses perkara Pidana maka kita merujuk Pasal 81 KUHPidana, dimanadalam pasal 81 mempermasalahkan kadaluwarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 PK/Pdt/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATE VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY B.V, DKK
536 — 393 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian gugatan a quo termasukseluruh posita dan petitumnya telah kadaluwarsa. Hal ini didukung sertaHal. 164 dari 280 Hal. Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2014dikuatkan pula oleh ketentuan Pasal 1454 KUH Perdata (bukti T.104)yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 1454 KUH Perdata berbunyi:Dalam semua hal, dimana suatu tuntutan untuk pernyataan batalnyasuatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undangundangkhusus hingga suatu waktu yang lebih pendek, waktu itu adalah limatahun;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3520 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Juni 2016 — LURAH DESA SEGOROMADU, dkk VS SUDJONO
85 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;Bahwa perkara gugatan Perdata Penggugat terhadap Tergugat III adalahKadaluwarsa, karena:Halaman 142 dari 228 hal. Put. Nomor 3520 K/Pdt/2015a. Bahwa Tergugat pada tanggal 10 Juni 1974 telah mengajukanpermohonan sertfikat HGB kepada Bupati KDH Up.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 03-12-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 802/Pid.B/2014/PN.Jak.Utr
Tanggal 3 Desember 2014 — Hj. Nurhayati Binti H. Nurjaya
313 — 236
  • dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, keberatan dapat .bagimenjadi 3 kategori, yaitu:a Keberatan mengenai Pengadilan tidak berwenang mengadili, hal ini berkaitan erat dantidak dapat dipisahkan dengan kompentensi absolut maupun relatif;b Keberatan mengenai dakwaan tidak dapat diterima, yaitu terhadap timbulnya Statusperkara yang berhubungan dengan delik, misal apakah terdapat pengaduan untuk delikaduan (pasal 75 KUHP), Nebis in idem (pasal 76 KUHP), terdakwa meninggal dunia(pasal 77 KUHP) serta perkara kadaluwarsa
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 24-06-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN TANGERANG Nomor 222 /PID. SUS/2013/PN.TNG
Tanggal 24 Juni 2013 — TESTIAWATI binti KANTAWI.
429 — 465
  • Tapi karena saksi takutsembako itu kadaluwarsa maka saksi tidak membantu membagikan.e Bahwa untuk mengambil sembako tersebut harus menyerahkan kupon 3 (tiga) harisebelum pembagian sembakoe Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 3 (tiga) kali bagibagi sembako dan penerimanyawarga Perum Guru.e Bahwa saksi sudah dapat lebih dari 2 (dua) kali mendapat sembako.e Bahwa saksi tidak jadi investor koperasi, karena tidak tertarik utnuk jadi anggota.e Bahwa selain mobil angkot di rumah Terdakwa, ada kendaraan mebawah
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 29-02-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 126/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 Juni 2013 —
111 — 198
  • kekuatan hukum tetap maka perkara yang bersangkutantelah dikatagorikan tidak bisa lagi di sengketakan yang kedua kalinyaseperti materi pokok sama, obyeknya sama serta tuntutan sama yangdiminta dalam perkara yang sama, pihak pihak yang berperkara samadengan perkara yang terdahulu dan terakhir Putusan perkara terdahulubersifat Positif ;Selanjutnya jawaban mengenai perkara yang masih berjalan dan dalamproses perkara Pidana maka kita merujuk Pasal 81 KUHPidana, dimanadalam pasal 81 mempermasalahkan kadaluwarsa
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 23-09-2016 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN

222 — 58
  • bersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain, jikaselama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertipikat itu dia tidak mengajukangugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badanhukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnyaatau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapatkan persetujuannya (Pasal32 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini);Bahwa berdasarkan ketentuan hukum positif tersebut jelaslah bahwa gugatanPenggugat telah mengalami kadaluwarsa
    Eksepsi Tergugat IX, X dan XI tentang:Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;Gugatan Penggugat Prematur;Gugatan Penggugat Error In Objekto;Gugatan Penggugat Obscuur Libel;Gugatan Penggugat Error In Persona;Penggabungan Gugatan (Kumulasi Gugatan);~OQ9T5D2. Eksepsi Tergugat XII, XIII dan XIV tentang:a. Gugatan Penggugat Error In Objekto;b. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium);3. Eksepsi Tergugat XV tentang:a. Gugatan Penggugat kabur;HalamanPutusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap597.b.
    gugatannya tersebut.Demikian pula tidak ditemukan adanya pencampuradukan tuntutan dalam positamaupun petitum gugatan yang berakibat pada kaburnya suatu gugatan, danMajelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sama sekali tidak beralasankarena eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkanpembuktian nantinya dipersidangan, dengan demikian Eksepsi tersebut haruslahdinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat IX, X dan XI dan TergugatXV tentang Kadaluwarsa