Ditemukan 4971 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ptun ptpn ptsp pts pnsmn ptsl pthn ptsi
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-02-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 109/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 23 April 2020 — Pembanding/Penggugat I : PT. Sarana Multi Seluler PT.SMS , diwakili oleh Tuan Tjoeng Andy Anthony
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bogor
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Negara Indonesia Persero , Tbk. Regional Remedial dan Recovery Jakarta Senayan
Terbanding/Tergugat II : PT. Balai Lelang Internusa,
Turut Terbanding/Penggugat II : Tuan Haji Ardja Djunaidi
56 — 22
  • Terlawan yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Putusan PengadilanNegeri Bogor Nomor 21/Pdt.PLW/2018/PN Bgr tanggal 7 Januari 2019 adalahtepat beralasan dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, makawajarlah kiranya putusan tersebut dikuatkan, selain itu posisi utang terahirpembandimg adalah sebesar Rp.18.210 839.081 (delapan belas milyarduaratus sepuluh juta delapan ratis tiga puluh sembilan ribu delapan puluh saturupiah) dapat dilihat dalam Putusan pengadilan No.484/PdtG/2011/PN,Jkt Seldan Ptsn
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 05-12-2019 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 4 Juni 2020 — Penuntut Umum:
SUGIHARTO, SH
Terdakwa:
ARMIN SYANUR, SE
285 — 158
  • Pangkep ;Bahwa saksi yang membuat permintaan uang lalau saya ajukan keBendahara ;Bahwa setelah uang tersebut cair saya bayarkan ke tim tehknis ;Bahwa yang mencairkan uang di bank adalah Bendaharapengeluaran ;Bahwa dari PPK baru ke Bendahara pengeluaran baru ke saksisebagai bendahara pembantu ;Bahwa kegiatan Program Sertifikat Gratis Redistribusi Tanah (Redis)untuk tanah pertanian ;Bahwa selain kegiatan Program Sertifikat Gratis Redistriobusi Tanah(Redis) ada kegiatan lain yaitu PTSN ;Bahwa PTSN ini
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 15-02-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 94/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 15 April 2019 — Pembanding/Penggugat II : WOE KOEN SEN Diwakili Oleh : Siswadi, SH.,MH.
Pembanding/Penggugat I : LIE SIE MIN SUNARYO Diwakili Oleh : Siswadi, SH.,MH.
Terbanding/Tergugat XII : ALI APAN BIN MUIN
Terbanding/Tergugat X : USEN BIN MUIN
Terbanding/Tergugat VIII : Mamun S Bin Onon
Terbanding/Tergugat XXIII : ANDRI BIN ASAN
Terbanding/Tergugat VI : N. IIS BINTI IING
Terbanding/Tergugat XXI : Ny. Icih Binti Iing
Terbanding/Tergugat IV : Embing sebagai Ahli Waris dari Muhi Bin Sainan
Terbanding/Tergugat XIX : MAMAN BIN AMAY
Terbanding/Tergugat II : NY. ROHANA BINTI SUHIB
Terbanding/Tergugat XVII : Enung sebagai Ahli Waris dari Ny. HJ. Jaenab Binti H. Rojak
Terbanding/Tergugat XV : NY. MARYANI BINTI TOHA
Terbanding/Tergugat XIII : Ny. Piyah atau Ma Binong Binti Naimin
Terbanding/Tergugat XI : ASAN BIN MUIN
Terbanding/Tergugat IX : NY. IYAH BINTI ONIN
Terbanding/Tergugat XXIV : IMAN SETIADI
Terbanding/Tergugat VII : Ny. Elah atau Olah Binti Marsan
Terbanding/Tergugat
143 — 174
  • Bahwa dalam pertimbanganya Judex Factie telah keliru bahwa padahalaman 128 dari 133 Ptsn No. 322/Pdt.G/2017/Pn.Cbi. yang berbunyi ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat Putusan PidanaPengadilan Negeri Cibinong Nomor: 01/PID.C/2010/PN.CBD.tanggal 2 Maret2010.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-07-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.SMG
Tanggal 13 Juli 2016 — JASMAN Bin NGARIJAN
66 — 35
  • ., Advokat/Pengacara berkantordi Jalan Kedungmundu No. 230 Semarang, berdasarkan surat Penetapan PeunjukanPensehat Hukum Nomor 50/Pid.SusTPK/2016/PN.SMG, tanggal 27 April 2016 ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan denganperkara ini ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan ahli dipersidangan ;Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ;Hal. dari 102hal Ptsn Pkr Tipikor No.03/Pid. Sus/2011/PNPTK.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 04-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 K/TUN/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — H. MOHAMAD ARIS, SH., DK VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP);
156 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menduduki jabatan selakuMenteri Hukum dan HAM R.I. sungguh mustahil ia tidak mengetahuipenafsiran dan bagaimana seharusnya melaksanakan UndangUndang Partai Politik dalam keadaan perselisihan, terlebih denganadanya Putusan Mahkamah Partai DPP PPP (Vide halaman 1Risalah Panja UndangUndang Partai Politik/Bukti TB4);Bahwa dalam Sengketa Tata Usaha Negara a quo, Termohon Kasasiselaku Pejabat/Badan Tata Usaha Negara telah menerimapemberitahuan salinan Putusan Mahkamah Partai DPP PPP melaluisurat Nomor 260/EX/PTSN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-05-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1017 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 13 Mei 2015 — SUDJARWO Bin (Alm) SARDJU
336 — 386 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Agungberpendapat :Terhadap alasanalasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :a Bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi Jaksa Penuntut Umum,Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkanperaturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskanTerdakwa dari Dakwaan Primair dengan menyatakan bahwa unsur"setiap orang" tidak termasuk dalam pengertian Pasal 2 ayat (1)Dakwaan Primair dan tidak dapat digunakan dasar untuk mendakwaTerdakwa, Oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari DakwaanPrimair tersebut (Ptsn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 12-06-2017 — Upload : 11-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016
Tanggal 12 Juni 2017 — 1. Ir. H.M. ROMAHURMUZIY, M.T, DK VS 1. H. SURYADHARMA ALI, M.Si, DKK
173 — 334 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • putusan ini;7) Mengharapkan kepada Para senior PPP untuk mengawal pelaksanaanPutusan Mahkamah Partai guna mewujudkan keutuhan PPP;8) Meminta kepada semua pihak, khususnya instansi pemerintah untukmentaati Putusan Mahkamah Partai ini demi kepentingan bangsa dannegara RI yang kita cintai;13.Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Partai Politik DPP PPP tersebuttelah diberitahukan dan disampaikan salinan Putusannya olehMahkamah Partai Politik DPP PPP kepada Menteri Hukum dan HAM RIsebagaimana Surat Nomor 260/EX/PTSN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 16-08-2017 — Upload : 25-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1353 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — EDY NASUTION
501 — 3402 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksekutor SelaPusat PermohonanEksekutor oleh Astro (HHR) target: Ptsn SIAC tdk dptdilaksanakan di Ind.109.6 1 (satu) lembar fotokopi dokumen L. Re: GMTD Makasar(Handled By L) terkait . Eksekusi Tanah Ex Dg SerangJK (NVKalla) Eksekusi Pengosongan Tanah yg overlapping dgn milik JKtarget: GMTD bisa kuasai fisik tanah.Hal. 59 dari 383 hal. Put.
    Eksekutor SelaPusat PermohonanEksekutor oleh Astro (HHR) target: Ptsn SIAC tdk dpt dilaksanakandi Ind.1 (satu) lembar fotokopi dokumen L. Re: GMTD Makasar (HandledBy L) terkait .
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 78/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 Desember 2016 — Pidana Korupsi - EDY NASUTION
414 — 172
  • Eksekutor SelaPusat Permohonan Eksekutor oleh Astro(HHR) target: Ptsn SIAC tdk dpt dilaksanakan di Ind.1 (satu) lembar fotokopi dokumen L. Re: GMTD Makasar (Handled By L)terkait Eksekusi Tanah Ex Dg SerangJK (NV Kalla) EksekusiPengosongan Tanah yg overlapping dgn milik JK target: GMTD bisakuasai fisik tanah.2 (dua) lembar fotokopi printout fax No.0215474357 tgl 29 Mar 2016,halaman 32 dari 39 Nomor. Put /PP/M.IB/16/2016 PT First Media Tok danhalaman 33 dari 39 Nomor.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-09-2014 — Upload : 06-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 25 September 2014 — AMIR RADJAB RAMBE
168 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 13 PK/Pid.Sus/2012Keberatan Pertama : berkenaan dengan pertimbangan dakwaan Subsidairtanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Jaksa PenuntutUmum.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini telahsalah atau keliru menafsirkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum karenamendasarkan putusannya berdasarkan pertimbanganpertimbangan MajelisHakim Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Pertama : dalam pertimbanganpada halaman 279 alinea 3 Ptsn Nomor:983/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-06-2013 — Upload : 29-11-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 03/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK
Tanggal 17 Juni 2013 — POLAN ARIO TEJO, SP. MKM
91 — 15
  • Setia Abadi MandiriTanggal 15 Agustus 2007 (Asli);Hal. 3 dari 221 halaman Ptsn Pkr N id. Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK.710111213141516171819202 (Dua) Lembar Faktur Pajak Standar PT. Setia Abadi Mandiri Kodedan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.07.00000749 dan010000.07.00004696 tanggal 15 Agustus 2007 dan tanggal 22Agustus 2007 (fotocopy yang dilegalisir);1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan PT.