Ditemukan 659 data
AGUNG DWI PRAYOGA
Terdakwa:
IMAN TAUCHID
14 — 3
3433/Pid.C/2021/PN Sby
JOHAN SYAHPUTRA
Terdakwa:
ADI CANDRA PURBA alias ADI
25 — 12
berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 4 (empat) buah kantong plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) Kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nomor polisi BK 3433
Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela;
63 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding/ TermohonKasasi, dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:Adapun yang menjadi keberatankeberatan atau alasanalasan hukumdiajukannya Permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap PutusanMahkamah Agung RI Nomor 3433
Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sangat keberatan dan menolakPutusan Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3433 K/PDT/2012.
24 — 5
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3433/2004 tanggal 23 Agustus2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dankependudukan Kabupaten Kudus, bermeterai cukup yang telah dicocokkandengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.5;6. Fotokopi ljazah Madrasah Tsanawiyah tahun pelajaran 2018/2019tanggal 29 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Kepala MadrasahTsanawiyah Negeri 2 Kudus bermeterai cukup yang telah dicocokkandengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.6;7.
WIDHIARSO DWI NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
MUTTAQIN Bin JURI
55 — 8
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti;
- 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy Nopol K-3433-IJ, Noka : MH1JM3136LK668150, Nosin: JM31E3665663, beserta STNK An. RUSTIYATUN Dsn. Ngringgit, RT 01 / RW 06 Ds. Dapurno, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan.
Mujianto
Terdakwa:
Sumiarti
29 — 20
3433/Pid.C/2021/PN Blt
NURFRANSISKA RAJAGUKGUK.SH
Terdakwa:
RICKY HIDAYAT
23 — 3
3433/Pid.Sus/2019/PN Mdn
KANTOR SATPOL PP JEMBER
Terdakwa:
Yeni Meitasari
12 — 6
3433/Pid.C/2021/PN Jmr
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengantanggal 17 April 2015;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejaktanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal26 Juni 2015;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal2/ Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.bKetua Muda Pidana Nomor 3433
58 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
3433/B/PK/Pjk/2020
SEPTIAN NAPITUPULU, S.H
Terdakwa:
RISMAN
21 — 20
3433/Pid.B/2021/PN Mdn
211 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
(ex Yotan Sakarbent) terletak diKelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,dengan batasbatas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah Ariantje Larang Foek;* Timur berbatasan dengan tanah Saiur (SU Nomor 896/74)dan Mulyono;* Selatan berbatasan dengan Jalan Timor Raya; Barat berbatasan dengan Ariantje Larang Foek;Ditaksir dengan harga sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliarlima ratus juta rupiah);1 (satu) bidang SHM Nomor 946, GS Nomor 3433/1974 seluas437 m?
(ex Yotan Sakarbent) terletak diKelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,dengan batasbatas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah Ariantje Larang Foek;* Timur berbatasan dengan tanah Saiur (SU Nomor 896/74)dan Mulyono;* Selatan berbatasan dengan Jalan Timor Raya; Barat berbatasan dengan Ariantje Larang Foek;Ditaksir dengan harga sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliarlima ratus juta rupiah).1 (satu) bidang SHM Nomor 946, GS Nomor 3433/1974 seluas437 m?
367 — 119
Setiap peralihan ataupun transaksi iainnya, seperti agunan dan gadai,hibah, wasiat, tukar menukar, harus mendapat persetujuan tertulis danharus membayar retribusi kepada pemegang H'/L (ex : pasal 34 angka 7PP No.4G 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan danHak Pakai Atas Tanah, juncto Surat Meneg Agraria Kepala BPN tanggal17 September 1998 No.630.1 3433, TentangAgunan Sertifikat di Atas Tanah Hak Pengelolaan, juncto KeputusanGubemur KDKI No.122 Tahun 2001); Tentang : Tata Cara Per iberianHal
Bahwa, seharusnya dengan keluamya Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996, khususnya pasal 34 angka 7, juncto Surat Menteri NegaraAgraria / Kepala BPN tanggal 17 September 1998 No.630.1 3433, junctoKeputusan Gubemur KDKI No.122 TahunA&2(M)1, Tergugat V sebagai pemegang Hak PengelolaanJ ffiharusnya mensosialisasikan keberadaan Hak Pengelolaan ini talcasu kepada Penggugat dan Para Pemilik lainnya, karena selain/v ,adanya syarat izin tertulis dan pemasukan / retribusi kepada pemegangHak Pengelolaan, yang
Bukti Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna F Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah ;16 : Fotocopy sesuai dengan buku Surat Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 630.1 3433 tertanggal 17 September 199817.
28 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
3433 B/PK/Pjk/2023
PUJIONO
Terdakwa:
ROMZE
19 — 4
3433/Pid.C/2020/PN Sby
48 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat lampiran yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Pusat Nomor 3433/731.71300/XII/2016, tanggal 9 Desember2016, Hal: Permohonan blokir atas tanah di Jalan Batu Ceper Nomor 48Jakarta Pusat, SHGB Nomor 2690/Kebon Kelapa ex SHGB Nomor1125/Kebon Kelapa yang telah habis masa berlakunya sejak 22 Maret2003 dan hapus demi hukum sesuai UUPA atas nama Lim Setiawan;Di dalam pertimbangan hukumnya halaman 34 alinea ke 2, Judex Juris(Mahkamah Agung RI) menyatakan:Bahwa tanah yang di atasnya
Khusus lbukota Jakarta padatanggal 11 September 1984, yang pokoknya memberi izin kepada LimSetiawan untuk mendirikan bangunan baru sebuah bangunan kantorberlantai 4 (empat);e Berkenaan dengan hal tersebut, permintaan pencatatan sita eksekusitidak dapat dilaksanakan;Bahwa fakta ketiga terhadap Bukti P.49 sebagaimana telah dijelaskan olehPemohon Peninjauan Kembali (Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Pusat) dalam surat lampiran yang ditujukan kepada Saudari EnyMaryana, S.H., Sp.N., M.M., Nomor 3433
Surat lampiran yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Pusat Nomor 3433/731.71300/XII/2016, tanggal 9 DesemberHalaman 32 dari 43 halaman.
Terbanding/Tergugat I : Ahli waris alm MASDUKI
Terbanding/Tergugat II : BUNAIM
82 — 28
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3433/K/Pdt/1996 Mahkamah Agung,tanggal 13 Maret 2000, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon, H. Basuni bin H. Gojali tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat iniditetapkan sebanyak Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah);4. Putusan Peninjauan Kembali, Nomor 294 PK/Pdt./2002 Mahkamah Agung, tanggal17 April 2004, dengan amar sebagai berikut : Menolak permohonan peninjauan kembali dari H.
80 — 468 — Berkekuatan Hukum Tetap
Setiap peralihan ataupun transaksi lainnya, seperti agunan dan gadai,hibah, wasiat, tukarmenukar, harus mendapat persetujuan tertulis danharus membayar retribusi kepada pemegang HPL (ex : Pasal 34 angka7 PP Nomor 40 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunandan Hak Pakai Atas Tanah, juncto Surat Meneg Agraria Kepala BPNtanggal 17 September 1998 Nomor630.1 3433, Tentang AgunanSertifikat di Atas Tanah Hak Pengelolaan, juncto Keputusan GubernurKDKI Nomor 122 Tahun 2001); Tentang : Tata Cara PemberianRekomendasi
dicabut dan diganti dengan PeraturanPemerintah Nomor 112 Tahun 2000, Pasal 2 huruf b menyatakanbahwa bukti setoran pajak sebesar 50 % seharusnya diserahkansebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah;Bahwa padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c danhuruf g Peraturan Pemerintah Nomor24 1997 Tergugat IIl sebagaiPejabat Pembuat Akta Tanah seharusnya menolak untuk membuat aktajika syarat sebagaimana Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPNtanggal 17 September 1998 Nomor 630.1 3433
berlangsung belasan tahun), berlanjutpada pelanggaran UndangUndang dan peraturan lainnya yaitumelanggar: Pasal 34 angka 7 PP Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (bukti P.15),yang mengharuskan adanya ketentuan izin dan minta persetujuantertulls kepada Pemegang HPL pada setiap transaksi peralinan (jualbeli, hibah, wasiat, tukar menukar, gadai, dsb), pembebanan HakTanggungan/Hipotik, dsb; Surat Meneg Agraria Kepala BPN tanggal 17 September 1998 Nomor630.1 3433
ayat (1),Pasal 32 ayat (1) dan penjelasan, Pasal 34 ayat (1), Pasal 45 ayat (1)huruf a, (2) dan (3); PP Nomor 40 Tahun 1996 khususnya Pasal 34 angka 7 (bukti P.15),Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1989khususnya Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 10 ayat (1) dan (2),(bukti P.19); Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997,khususnya Pasal 97 ayat (5), Pasal 164 ayat (3), Pasal 187 dan Pasal188 (bukti P.18); Surat Menteri Negara Agraria Nomor 630.1 3433
ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan penjelasan, Pasal 34ayat (1), Pasal 45 ayat (1) huruf a, (2) dan (8),;PP Nomor 40 Tahun 1996 khususnya Pasal 34 angka 7(bukti P.15),;Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4Tahun 1989 khususnya Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4),Pasal 10 ayat (1) dan (2), (bukti P.19),;Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor3Tahun 1997, khususnya Pasal 97 ayat (5), Pasal 164 ayat(3), Pasal 187 dan Pasal 188 (bukti P.18),;Surat Menteri Negara Agraria Nomor 630.1 3433
1.RAHMADANI SH MH
2.ZULHELMI SH
3.YUDHA UTAMA PUTRA SH
Terdakwa:
Taufik Bin Abdullah
44 — 28
b.1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BL 3433 ZBC;
- Nomor Rangka: MH1JM9110MK668292;
- Nomor Mesin : JM91E-1668664;
c.1 (satu) Lembar Surat Data Kendaraan Bermotor (SDKB) dengan Nomor : 818941/HM-88/VII/2021;
Dirampas untuk negara.
Terbanding/Penuntut Umum : RUSTAM EFENDI, SH
118 — 54
- 1(satu) bundel SPM Nomor : 35/SPM-GU/XI/Distrans tanggal 24 November Tahun 2017, SP2D Nomor : 3433/GU/2017 tanggal 24 November 2017 sejumlah Rp46.230.000,00(empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.
SPMGU/IV/Distrans 21/04/2017 388/GU/2017 21/04/2017 34 08/SPMGU/IV/Distrans 26/04/2017 424/GU/2017 27/04/2017 45 10/SPMGU/V/Distrans 12/05/2017 652/GU/2017 15/05/2017 56 18/SPMGU/VII/Distrans 07/07/2017 1291/GU/2017 07/07/2017 67 19/SPMGU/VII/Distrans 21/07/2017 1649/GU/2017 24/07/2017 78 23/SPMGU/VIII/Distrans 14/08/2017 1986/GU/2017 15/08/2017 89 26/SPMGU/IX/Distrans 26/09/2017 2484/GU/2017 26/09/2017 910 33/SPMGU/XI/Distrans 20/11/2017 3341/GU/2017 21/11/2017 1011 35/SPMGU/XI/Distrans 24/11/2017 3433
424/GU/2017 27/04/2017 26.760.000,005 10/SPMGU/V/Distrans 12/05/2017 652/GU/2017 15/05/2017 17.630.000,002017 6 18/SPMGU/VII/Distrans 07/07/2017 1291/GU/2017 07/07/2017 31.519.000,007 19/SPMGU/VII/Distrans 21/07/2017 1649/GU/2017 24/07/2017 26.408.000,008 23/SPMGU/VIII/Distrans 14/08/2017 1986/GU/2017 15/08/2017 26.808.000,009 26/SPMGU/IX/Distrans 26/09/2017 2484/GU/2017 26/09/2017 6.790.000,0010 33/SPMGU/X/Distrans 20/11/2017 3341/GU/2017 21/11/2017 49.088.000,0011 35/SPMGU/X/Distrans 24/11/2017 3433
/Distrans 26/04/2017 424/GU/2017 27/04/2017 4 Halaman 31 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2020/PT PAL 5 10/SPMGU/V/Distrans 12/05/2017 ~ 652/GU/2017 15/05/2017 56 18/SPMGU/VII/Distrans 07/07/2017 1291/GU/2017 07/07/2017 67 19/SPMGU/VII/Distrans 21/07/2017 1649/GU/2017 24/07/2017 78 23/SPMGU/VIII/Distrans 14/08/2017 1986/GU/2017 15/08/2017 89 26/SPMGU/IX/Distrans 26/09/2017 2484/GU/2017 26/09/2017 910 33/SPMGU/XI/Distrans 20/11/2017 3341/GU/2017 21/11/2017 1011 35/SPMGU/XI/Distrans 24/11/2017 3433
sejumlah Rp6.790.000,00(enam juta tujuh ratusSembilan puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban PerjalananDinas Luas Daerah.28. 1(satu) bundel SPM Nomor : 33/SPMGU/XI/Distrans tanggal 20November Tahun 2017, SP2D Nomor : 3341/GU/2017 tanggal 21November 2017 sejumlah Rp49.088.000,00(empat puluh sembilan jutadelapan puluh delapan ribu rupiah), dan Surat PertanggungjawabanPerjalanan Dinas Luas Daerah.29. 1(satu) bundel SPM Nomor : 35/SPMGU/XI/Distrans tanggal 24November Tahun 2017, SP2D Nomor : 3433
sejumlah Rp6.790.000,00(enam juta tujuh ratusSembilan puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban PerjalananDinas Luas Daerah.28) 1(satu) bundel SPM Nomor : 33/SPMGU/XI/Distrans tanggal 20November Tahun 2017, SP2D Nomor : 3341/GU/2017 tanggal 21November 2017 sejumlah Rp49.088.000,00(empat puluh sembilan jutadelapan puluh delapan ribu rupiah), dan Surat PertanggungjawabanPerjalanan Dinas Luas Daerah.29) 1(satu) bundel SPM Nomor : 35/SPMGU/XI/Distrans tanggal 24November Tahun 2017, SP2D Nomor : 3433