Bahwa permohonan incasu adalah permohonan pemeriksaanpraperadilan terkait dengan adanya penghentian penyidikan perkarapencurian sepeda angin mountain bike yang sampai dengan didaftakannyaPermohonan ini, tidak pernah dilakukan pelimpahan Perkara dari Termohonhingga berkas perkara dinyatakan lengkap yang secara terperinci akanPemohon uraikan dalam Pokok Perkara.Bersesuaian dengan hak Pemohon sebagai Lembaga Swadaya Masyarakatsebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian Pemohon dan dengan mendasarkanpada

uraian terkait dengan pihak ketiga berkepentingan diatas diselaraskandengan pokok perkara adanya penghentian penyidikan terhadap perkarapencurian sepeda angin mountain bike maka Pemohon telah memiliki kualifikasihukum sebagai Pihak Ketiga berkepentingan dalam permohonan incasu yaitudalam kedudukannya sebagai lembaga swadaya masyarakan atau organisasikemasyarakaratan.Il.

Bahwa dasar diajukannya Permohonan incasu kepada KetuaPengadilan Negeri Klaten dengan mendasarkan pada kedudukan hukumTERMOHON selaku pihakpihak yang telan melakukan tindakanpenghentian penyidikan secara tidak sah terhadap perkara pencuriansepeda angin mountain bike yang keduanya berada di Wilayah HukumPengadilan Negeri Klaten.3.

Bahwa namun, sampai dengan diajukannya Permohonan incasu,baik terhadap Termohon tidak melakukan proses penanganan terhadappelaku pencurian sepeda angin mountain bike sesuai dengan ketentuanyang berlaku sehingga terhadap hal tersebut sama dengan TERMOHONtelah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah dan melawanhukum.11. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 01/PRA/ 2014/ PN.

untuk memanggil parapihak, memeriksa dan memutus perkara incasu yang amarnya adalah sebagaiberikut:PRIMAIRDALAM POKOK PERKARA1.

Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2019Terhadap Alasan Kasasi Pemohon Kasasi Il/TerdakwaBahwa keberatan Pemohon Kasasi Il/Terdakwa atas keterbuktianDakwaan in casu dengan alasan Sabu yang disita petugas kepolisian incasu bukan milik Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui Sabu tersebutkarena milik saksi Dwita Soviana Purba alias Keysa, tidak dapatdibenarkan.

Judex Facti sudah tepat dan benar mempertimbangkanfaktafakta hukum di persidangan dalam menjatuhkan putusan tersebut incasu yaitu pada hari Jumat, tanggal 16 Maret 2018 bertempat diLapangan H. Adam Malik Kota Pematang Siantar Terdakwa dan DwitaSoviana Purba alias Keysa telah ditangkap petugas kepolisian dandidapati Narkotika jenis Sabu yang menurut pengakuannya akandiantarkan kepada Sadr.

Terdakwa sudah pernah membeliNarkotika sebanyak 20 (dua puluh) kali dan mendapat keuntungannyasebesar 10 (sepuluh)%; Berdasarkan halhal tersebut, terang dan jelas perbuatan Terdakwa incasu telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwakan PenuntutUmum dalam Dakwaan Kesatu;Bahwa Mahkamah Agung berpendapat putusan Judex Facti/PengadilanTinggi yang menguatkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa in casu,sudah berdasarkan pertimbangan hukum yang

prosespemeriksaan perkara persidangan belum berlangsung, Penggugat berhakmencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;halaman 2 dari 4, Penetapan No.13/Pdt.G/2020/PN Byln Menimbang, bahwa oleh karena Surat Permohonan Pencabutan Gugatanoleh Penggugat melalui Kuasanya disampaikan sebelum proses mediasi atausebelum Gugatan dibacakan maka dianggap pemeriksaan belum berlangsungsehingga kepentingan Tergugat ,II, II, dalam hal ini belum terganggu atau belumdirugikan sehingga terhadap pencabutan gugatan dalam perkara incasu

dari Penggugatmaka Surat Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat yang diajukanoleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dankeadilan, maka Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut dapatdikabulkan oleh Pengadilan Negeri;won Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas olehkarena pencabutan gugatan oleh Penggugat melalui Kuasanya tersebutdikabulkan maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sahpencabutan gugatan dalam perkara incasu

Darulquthni)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim menemukan fakta hukum incasu sebagai berikut: Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri bawahtangan yang menikah pada tahun 2014. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam.

Pengesahan Nikah Pemohon patut untuk dikabulkan oleh karenamemenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam hukum Islam sebagaihukum agama Pemohon dan Termohon dan tidak sejalan pula dengan amanatPasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam perihal kKeabsahan perkawinan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumtersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti keabsahanpernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga pernikahan incasu

harusdinyatakan sah.Menimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah conditio sine quo nondari Suatu perceraian yang sah, sehingga oleh karena pernikahan incasu sah,maka permohonan talak incasu dapat diperiksa dan dipertimbangkan untukdiadili dan diputus.Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tidak dapatmendamaikan

Keberatan berpendapat bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidakmemiliki kewenangan untuk memeriksa perkara a quo karena Para Pihak inhalaman 5 dari 40 halaman Putusan No: 70/Pdt.G.SUS/2016/PN.SIMcasu Pelaku Usaha dan Konsumen telah sepakat untuk memilih domisilihukum dalam pelaksaaan Perjanjian Kredit ini pada Pengadilan NegeriPematang Siantar namun tidak mengurangi hak dan wewenang Bank (incasuPemohon Keberatan) untuk memohon pelaksanaan eksekusi atau mengajukantuntutan/gugatan hukum kepada Debitur (incasu

Sutomo, No. 15, namun tidak mengurangihak dan wewenang Bank untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) ataumengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap Debitur berdasarkanPerubahan Perjanjian ini di muka pengadilan lain dalam wilayah RepublikIndonesia.Bahwa fakta hukumnya adalah Para Pihak (incasu Konsumen dan PelakuUsaha) telah bersepakat dalam menandatangani Perjanjian Kredit aquo danPara Pihak cakap bertindak dalam hukum sehingga syarat subyektif suatuperjanjian telah terpenuhi.Demikian pula tentang syarat

Namun demikian, tidak ada satu pun dalilKonsumen yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha telah melakukan perbuatanyang melanggar dari ketentuan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun1999.Adapun hubungan hukum antara Konsumen (incasu Termohon Keberatan)dengan Pelaku Usaha (incasu Pemohon Keberatan) adalah berdasarkanPerjanjian Kredit No. Add001/T/820P8/03/13P/KM101 tanggal 6 Maret2013 yang telah dirubah berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No.

A0027/F/820B7/10/13B82001083 tanggal 18 Oktober 2013, sehingga kedudukanhukum masingmasing pihak secara berturutturut adalah Debitur dan Kreditur.Oleh karena itu, sesungguhnya pengaduan yang dilaporkan oleh Konsumen (incasu Debitur) merupakan murni sengketa keperdataan yang timbul sebagaiakibat wanprestasi Debitur kepada Kreditur (incasu Pelaku Usaha) untukmemenuhi seluruh angsuran kreditnya sesuai dengan Perjanjian Kredit danDaftar Angsuran yang telah disepakatinya.

termasuk Perjanjian Kredit aquo) selaludijelaskan secara detail mengenai hak dan kewajiban masingmasing pihak(incasu Kreditur dan Debitur) sebelum dilakukan proses penandatanganandan pada akhirnya ditanyakan kembali apakah para pihak sudah mengertimengenai hak dan kewajibannya, setelah itu baru dilakukan penandatanganperjanjian dengan membubuhkan paraf pada masingmasing halaman yangtelah dibaca dan membubuhkan tanda tangan sebagai tanda telah mengertidan sepakat dengan isi perjanjian kredit.Bahwa

Bahwa setelah Penggugat menyerahkan semua persyaratan untukpemecahan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1375 incasu kepada Tergugat untuk diserahkan kepada Tergugat II, maka Penggugat menunggu supayaSertifikat Hak milik ( SHM ) incasu sisa hasil pemecahan tersebutdikembalikan kepada Penggugat.6.

Bahwa Penggugat berulangkali menanyakan kepada Tergugat manasertifikat Hak milik (SHM) sisa pemecahan dari Sertifikat Incasu milikPenggugat tersebut, namun Tergugat selalu menghindar susah ditemukan,Tergugat nampaknya berupaya untuk menguasai menyerobot tanah hakmilik Penggugat yang merupakan sisa hasil pemecahan, begitu jugadengan Tergugat II berulangkali Penggugat menemui memintaHalaman 2 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Jmbmenyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) incasu sisa

Memerintahkan kepada Tergugat atau orang suruhannya untuk tidakmelakukan aktifitas diatas tanah incasu sampai adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap;2.

(kurang lebin empat hektar ) telah dijual kepada Tergugat semasa KakakPenggugat yang bernama Ahmad Bujang ( almarhum) hidup, tapi belumdipecahkan ( dipisahkan ) Sertifikatnya olen karenanya Tergugat memintaPenggugat untuk melakukan Pemecahan Sertifikat hak milik incasu, yang telahdilakukan pada tahun 2007Bahwa setelah Penggugat menyerahkan semua persyaratan untukpemecahan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1375 incasu. kepada Tergugat untuk diserahkan kepada Tergugat II, maka Penggugat menunggu supayaSertifikat

Hak milik (SHM) incasu sisa hasil pemecahan tersebut dikembalikankepada Penggugat.Bahwa Penggugat berulangkali meminta kembali sertifikat Hak milik( SHM) sisa pemecahan dari Sertifikat Incasu milik Penggugat tersebut, namunTergugat selalu mengindar susah ditemukan, dan kemudian Tergugat sampaidengan saat ini telah menguasai dan menyerobot tanah hak milik Penggugatyang merupakan sisa hasil pemecahan;Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menguasai tanah milikPenggugat, Penggugat mengalami kerugian

Darulquthni)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim menemukan fakta hukum incasu sebagai berikut: Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri bawah tanganyang menikah pada tahun 2012. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam.

Nikah Penggugat patut untuk dikabulkan oleh karenamemenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam hukum Islam sebagaihukum agama Penggugat dan Tergugat dan tidak sejalan pula dengan amanatPasal 2 ayat (1) Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam perihal kKeabsahan perkawinan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumtersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti keabsahanpernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga pernikahan incasu

harusdinyatakan sah.Menimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah conditio sine quo nondari Suatu perceraian yang sah, sehingga oleh karena pernikahan incasu sah,maka gugatan cerai incasu dapat diperiksa dan dipertimbangkan untuk diadilidan diputus.Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tidak dapat

Darulquthni)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim menemukan fakta hukum incasu sebagai berikut: Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri bawahtangan yang menikah pada 04 September 2014. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam.

Pasal 4Kompilasi Hukum Islam perihal keabsahan perkawinan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumtersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti keabsahanpernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga pernikahan incasu harusdinyatakan sah.Menimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah conditio sine quo nondari Suatu perceraian yang sah, sehingga oleh karena pernikahan incasu sah,maka gugatan talak incasu dapat diperiksa dan dipertimbangkan untuk diadilidan diputus.Menimbang

Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 Pelawan mendapat beritadari anak terlawan I dan II yang bernama AIDA FITRIANYdimana ia menyebutkan telah menerima surat dari PengadilanAgama Jambi, (Incasu) surat Aanmaning No.328/Pdt.G/2005tangal 25 Mei 2009 ; (vide Bukti P9) ;9.10.11.12.13.Bahwa ternyata sesuai dengan surat teguran yang dimaksud,dimana harta warisan milik para ahli waris H.BaharuddinKarim yang belum dibagi antara ahli waris yaitu berupasebidang tanah seluas lebih kurang 789 M2 akan diletakkansita

belumpernah dibagi diantara para ahli waris tersebut ;Bahwa sudah jelas akibat perceraian antara Terlawan I danTerlawan Ilyang menjadi harta bersama adalah bangunansaja, sedangkan tanah merupakan harta warisan peninggalanH.Bakaruddin Karim ;Bahwa Pelawan sebagai ahli waris H.Bakaruddin Karimadalah pemilik sah atas tanah tersebut merasa sangatdirugikan apabila Pengadilan Agama Jambi meletakkan sitaeksekusi atas tanah tersebut ;Bahwa menurut hukum tentang sengketa antara Terlawan Idan Terlawan II (incasu

Menyatakan putusan initerlebih dahulu (Uitvoorbaarkembali sitaatas sebidangmilik No.38terletak diNo.3 KelurahanTimar Kota Jambijambi (incasu)II328/Pdt.G/2009/PA.Jbuntukmembayardapat dijalankanBij Voraad)meskipun ada verzet, banding atau kasasi ;Subsidair Bilaman Ketua Pengadilan Agama Jambiyang memeriksa dan mengadili perkaralain, mohon putusan yang seadil adilnyabono) ;cq.Hakim Majelisini berpendapat(ex aequo etBahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, parapihak hadir menghadap dipersidangan

Rp5.325.590,0000000773 653562. 29 September OR110 PAYMENT Rp4.280.000,002010 00002093 653843. 22 November OR110 PAYMENT Rp11.828.750,002010 00002497 653844. 02 Mei 2011 OR110 PAYMENT Rp1.740.000,0000003877 65384Jumlah Total Rp23.174.340,00 Kekurangan pembayaran dari keseluruhan pemesanan dan pengambilanpakan ternak sebagaimana invoiceinvoice pada angka 4 (empat) danangka 5 (lima) di atas, yaitu Rp1.865.593.400,00 Rp23.174.340,00 =Rp1.842.419.060,00;Jadi yang masih belum terbayarkan sampai dengan meninggalnya(incasu

Bahwa atas kelalaian dan keterlambatan kedua orang tua Tergugat(incasu alm. DANY SUSANTO dan alm. WIDIARSANTI SRIWARDANI)yang tidak kunjung menyelesaikan kekurangan pembayaran kepadaPenggugat atas pemesanan dan pengambilan pakanternaksebagaimana invoiceinvoice pada angka 4 (empat) di atas merupakansuatu perobuatan ingkar janji atau wanprestasi, sebagaimana yangdikemukakan oleh Drs. H. A.

sepatutnya Tergugat dan Para TurutTergugat berkewajiban pula untuk menyelesaikan pembayaran ataspemesanan dan pengambilan pakan ternak yang telah dilakukan olehkedua orang tua Tergugat kepada Penggugat sebagaimana invoiceinvoice pada angka 4 (empat) di atas dengan kerugian materill, kerugianimaterill beserta bunga atas kekurangan pembayarannya yaitu totalsenilai Rp10.073.913.870,00;Bahwa untuk mengingatkan Tergugat dan Para Turut Tergugat yangmerupakan ahli waris yang sah atas kewajiban hukum (incasu

DANY SUSANTO dan alm.WIDIARSANTI SRIWARDANI (incasu orang tua Tergugat) telahmelakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) terhadap Penggugatdalam perkara ini;Menyatakan secara hukum, Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakanahli waris dari alm. DANY SUSANTO dan alm.

WIDIARSANTI SRIWARDANI(incasu orang tua Tergugat) telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji(wanprestasi) terhadap Penggugat dalam perkara ini;5. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill dan TurutTergugat IV merupakan ahli waris dari alm. DANY SUSANTO dan alm.WIDIARSANTI SRIWARDANI;6. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugatdalam perkara ini;7.

Perumahan TNI/AU Kampung Anggrung Medan.2 Subjek pembeli yang tercantum dalam AKTA PELEPASAN DANPENYERAHAN DENGAN GANTI RUGI Nomor 179/I/3/PPAT/MT/1982tertanggal 10 Juli 1982, terdapat perbedaan yang signifikan dengan subjekPenggugat (Prinsipal) dalam surat gugatan incasu, yaitu subjek pembeli yangtercantum dalam AKTA PELEPASAN DAN PENYERAHAN DENGANGANTI RUGI Nomor 179/I/3/PPAT/MT/1982 tertanggal 10 Juli 1982 adalah T.Halaman 11 dari 31 halaman.

Kemiri Gang Serasi No.16 Medan,sedangkan subjek Penggugat (Prinsipal) dalam surat gugatan incasu adalah Dra.TIROMA NAINGGOLAN dan beralamat di JIn. UNPAR III No.9, KelurahanSuka Warna, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung.Bahwa demikian pula jika ditelisik alas hak pemilik semula (in casu Saiman)yang disebutkan berupa SKT.

Mayor Mateo Elkana Marpaung) dan subjekpembeli (incasu T.

Marpaung (semula Mayor Mateo Elkana Marpaung) tertanggal 30 Mei2012 yang ditujukan kepada 9 (sembilan) pihak diantaranya Komandan Yonzipur1 DAM II/BB, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, Ketua PrimkopadYonzipur 1 DAM II/BB dan Ahmad Rizal Rhamdani (incasu Tergugat IIIntervensi) jo. Kartu Keluarga Nomor : 105002/98/30044 tanggal 14 Agustus 2006a/n. Kepala Keluarga : Drs. E.

Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 47/PH/P.B/2000 tanggal3 Oktober 2000 antara pemilik semula (incasu MINA) sebagai subjek yangmelepaskan/ menyerahkan dan Letda Tato Setya Wibowo selaku Ketua dari dankarenanya bertindak untuk dan atas nama Primkopad Yon Zipur sebagai subjek yangmenerima pelepasan/penyerahan ;Bahwa oleh karena seperti apa yang telah diuraikan di atas, yaitu : bahwa alas hak Penggugat berupa AKTA PELEPASAN DAN PENYERAHANDENGAN GANTI RUGI Nomor 179/1/3/PPAT/MT/1982 tertanggal 10

Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang dibeli secara kreditdi Perumahan Gedongan Indah Blok N 9 Desa GedonganKecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar sehingga secaranyata (de facto) keduanya berada di wilayah hukum PengadilanNegeri Karanganyar.Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimanadimaksud dalam pasal 118 AyatHIR yang mengatur tentang kKewenangan relatif Peradilan Umum(Pengadilan Negeri) tersebut diatas maka seharusnya yangberwenang untuk memeriksa dan memutus perkara dalamgugatan incasu

adalah Pengadilan Negeri Karanganyar bukanPengadilan Negeri Surakarta meskipun Tergugat tidak memungkiriHalamna 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 518/PDT/2020/PT SMGbahwa terkait dengan perkara perceraian bagi golongan nonmuslim adalah menjadi kKewenangan absolut Peradilan Umum(Pengadilan Negeri).Bahwa dengan demikian maka Pengadilan Negeri Surakartadalam perkara incasu tidak berwenang untuk memeriksa danmemutus perkara incasu mengingat Tergugat dalam perkaraincasu, tidak bertempat tinggal di Wilayah

.Pun kiranya terhadap jawaban Tergugat dalam eksepsi ini mohonkepada majelis untuk dapat mengabulkannya.DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa halhal yang terurai dan terbaca dalam eksepsi secaramutatis mutandis mohon dianggap terurai dan terbaca kemballidalam pokok perkara.Bahwa secara prinsip Tergugat menolak selurun gugatanPenggugat kecuali yang diakui sendiri kebenarannya secara tegasoleh Penggugat.Bahwa secara prinsip, Tergugat tidak menginginkan adanyaperceraian dan berharap dalam pemeriksaan perkara incasu

berkaitan dengan harta bersama berupa rumah yangterletak di Perumahan Gedongan Indah IV Blok N 9 DesaGedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyarseharusnya tidak perlu dipersoalkan lagi karena keduanya,Halamna 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 518/PDT/2020/PT SMGPenggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah sepakatuntuk menyerahkannya kepada anak.Berdasarkan halhal yang telah Tergugat/Penggugat Rekonpensisampaikan dalam Jawabannya maka dengan ini mohon kepada MajelisHakim Pemeriksa Perkara incasu

., tertanggal 28 Januari2011, antara Almarhum Sucipto in casu Penggugat dengan Budi Asih incasu Tergugat , yang dibuat oleh dan di hadapan Kamilian Bahasuan,Halaman 2 dari 21 hal. Put.

Nomor 904 K/Pdt/202010. adalah Rp4.654.000.000,00 Rp2.150.000.000,00 =Rp2.504.000.000,00 (dua miliar lima ratus empat juta rupiah);Menyatakan tidak sah, dan batal demi hukum dengan segala akibathukumnya, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atasIkatan Jual Beli Akta Nomor 63, tertanggal 23 Desember 2011, antaraTergugat dengan Tergugat Ill, dan Tergugat IV yang dibuat oleh dandi hadapan Setiawati Sabarudin, S.H., selaku Notaris di Surabaya incasu Turut Tergugat II;Menghukum Tergugat , Tergugat

Menyatakan Ikatan Jual Beli, Akta Nomor 11a., tertanggal 28 Januari2011, antara almarhum Sucipto in casu Penggugat dengan Budi Asih incasu Tergugat , yang dibuat oleh dan di hadapan Kamilian Bahasuan,S.H., Notaris di Gresik in casu Turut Tergugat , adalah sah dan mengikatserta berlaku sebagai undangundang bagi para pihak yang membuatnya;Halaman 8 dari 21 hal. Put.

Nomor 904 K/Pdt/202010.= Rp2.504.000.000,00 (dua miliar lima ratus empat jutarupiah);Menyatakan tidak sah, dan batal demi hukum dengan segala akibathukumnya, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atasIkatan Jual Beli, Akta Nomor 63, tertanggal 23 Desember 2011, antaraTergugat dengan Tergugat III, dan Tergugat IV yang dibuat oleh dandi hadapan Setiawati Sabarudin, S.H., selaku Notaris di Surabaya incasu Turut Tergugat II;Menghukum Tergugat , Tergugat Ill, dan Tergugat IV untukmenghentikan

Menyatakan tidak sah, dan batal demi hukum dengan segala akibathukumnya, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atasIkatan Jual Beli Akta Nomor 63, tertanggal 23 Desember 2011, antaraTergugat dengan Tergugat III, dan Tergugat IV yang dibuat oleh dandi hadapan Setiawati Sabarudin, S.H., selaku Notaris di Surabaya incasu Turut Tergugat II;7.

PEMBANTAHmemenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai PEMBANTAH yang tidakmempunyai itikad baik untuk menghadiri pertemuan Mediasi sebagaimanadimaksud Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016, oleh karenanya, Bantahanaquo sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard);Bahwa kewajiban proses Mediasi sebagaimana diatur Pasal 3 Ayat (1),Pasal 6 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 17 Ayat (7) huruf b dan Pasal 18 Ayat (2)huruf b PERMA No. 1 Tahun 2016, dengan konsekuensi antara lainGugatan, incasu

Maret 2018,Nomor: 7/Pdt.G/2018/PN Bgr, yang telah berkekuatan hukum tetap(inkracht), dengan amar putusan selengkapnya berbunyi:e Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II (Pembantah) dan TurutTergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujultersebut;e Menghukum Tergugat dan Tergugat Il (Pembantah) untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp. 2.826.000, (dua juta delapan ratus dua puluhenam ribu rupiah);dan oleh karena tidak Nampak adanya itikad baik dari Tergugat danTergugat Il, incasu

Hasanudin;Bahwa bidang tanah tersebut diperjualbelikan oleh Yan Sofian Syauri HS,incasu TERBANTAH II selaku anak dari H. Hasanudin dan Nunung selakuisteri dari H.

Hasanudin dan Nunung kepadaTERBANTAH adalah sama dengan bidang tanah yang menjadi objek jualHalaman 11 dari 18, Putusan Nomor 645/PDT/2021/PT BDGbeli antara Yan Sofian Syauri, HS, incasu TERBANTAH II dan Nunung(almarhum), yang dalam hal ini letak bidang tanah yang dimaksudPEMBANTAH adalah sama dengan bidang yang telah dibeli TERBANTAH,hanya terdapat perbedaan luas tanah sebanyak 200 M2 (duaratus meterpersegi) yang diperkirakan digabungkan dengan sisa tanah yang tidak dijualkepada TERBANTAH pada saat

Bahwa BENAR, TERBANTAH melaporkan adanya tindak pidana yangdilakukan oleh Yan Sofyan Syauri HS., incasu TERBANTAH Il, ke PoldaJawa Barat sesuai Laporan Polisi tanggal 19 Agustus 2013, No.

SoegiaMapan Jaya Manokwari di dikenal dengan Gedung Soegia incasu, meskipunPenggugat dan Tergugat beberapa kali sempat bertemu untuk membicarakanmasalah lain diluar masalah Perjanjian in cassu termasuk tetapi tidak terbatasdengan asset CV. Soegia Mapan Jaya Manokwari aquo;Bahwa maka oleh karena itu pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2020Penggugat melayangkan surat peringatan (somasi) kedua, yang juga tidakpernah ditanggapi sebagaimana mestinya oleh Tergugat.

DALAM EKSEPSI;GUGATAN PREMATUR;Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menjadipokok perkara incasu bukanlah hubungan hukum hutang piutang melainkanhubungan hukum kerja sama penyertaan modal, dimana kedudukan parapihak selaku mitra kerja adalah sama, baik disaat memperoleh keuntungandan / ataupun kerugian yang harus ditanggung oleh keduanya secarabersamasama dan proporsional, sehingga dengan merujuk pada Pasal 19Kitab UndangUndang Hukum Dagang (KUHD).

Dalam pasal itu disebutkanbahwa CV adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang,yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang persero yang bertanggungjawab secara tanggung renteng dan satu orang pesero atau lebih yangbertindak sebagai pemberi pinjaman modal atau keikutsertaan modal yangbiasa disebut inbreng, dapat berbentuk selain uang ataupun benda yanglainnya, dimana dalam perjanjian incasu tidak diperjanjijan secara pastiHalaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G

Soegia Mapan Jaya Manokwari dalam keadaan berhentiberoperasi, maka tuntutan pembagian keuntungan disertai ganti rugi olehPenggugat merupakan tuntutan yang mengadaada dan sewenangwenang.Sehingga sudah sepatutnya gugatan wanprestasi dengan ganti rugi dalamperkara incasu tidak dapat diterima atau setidaktidaknya ditolak oleh YangMulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara incsu;.

tidak dapat diterima atau setidaktidaknya ditolak oleh YangMulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara incsu;Selanjutnya kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di PengadilanNegeri Manokwari incasu berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan menuruthukum dengan amar sebagai berikut:DALAM EKSEPSI :Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk keseluruhan.DALAM POKOK PERKARA :Menyatakan menolak Gugatan Wanprestasi dan Ganti Rugi dari Penggugatuntuk seluruhnya;2.

.;2 Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak a quo telahmemutuskan:Mempertahankan koreksi Terbanding (incasu Termohon PeninjauanKembali) atas biaya Bunga Subordinasi a quo sebesarRp105.984.393.794,00 dan karenanya menolak permohonan bandingterhadap koreksi a quo;3.

Bahwa sehubungan dengan itu, Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat menerima Putusan dan pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Pajak yang telah mempertahankan koreksi Terbanding(incasu Termohon Peninjauan Kembali) atas Koreksi positif DPP PPhPasal 26 Masa Pajak Desember 2008 atas beban bunga pinjamanSubordinasi sebesar Rp. 105.984.393.794,00;B.

Pasal 78 UndangUndangPengadilan Pajak, Majelis Hakim seharusnya benarbenar dapatmenentukan fakta hukum yang tepat, menguji dan menilai fakta hukumyang dimaksud berdasarkan alatalat bukti yang disampaikan PemohonBanding (incasu Pemohon Peninjauan Kembali) maupun Terbanding(incasu Termohon Peninjauan Kembali) dan menentukan/menerapkanHalaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 931/B/PK/PJK/2017peraturan perundangundangan yang akan dipakai sebagai dasarhukum secara benar yang kemudian~ dituangkan dalamalasan

Bank CIMB NiagaTbk. cabang Cayman Island berada juga di luar negeri makaterhadap pembayaran bunga obligasi yang dilakukan juga di luarnegeri (Cayman Island) harus dipotong PPh Pasal 26 UU PajakPenghasilan;Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan buktibukti yang sah yangdiajukan oleh Pemohon Banding (incasu Pemohon PeninjauanKembali) karena tidak ada pendapat Majelis Hakim terhadap buktibukti a quo yang berupa:a. Surat Bank Indonesia No. 8/792/DPIP/Prz;b.

sudut Hukum TataUsaha Negara yang merupakan /ex generalis dariHukum Pajak adalah tergolong pada tindakan yangtidak sesuai dengan asasasas umum pemerintahanyang baik karena Terbanding (incasu TermohonPeninjauan Kembali) sebagai unsur pemerintahanyang seharusnya mentaati hukum malah justrumelanggarnya.

Darulquthni)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim menemukan fakta hukum incasu sebagai berikut: Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri bawahtangan yang menikah pada tahun 2014. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam.

Pasal 4Kompilasi Hukum Islam perihal keabsahan perkawinan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumtersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti keabsahanpernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga pernikahan incasu harusdinyatakan sah.Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1279/Padt.G/2020/PA.PwkMenimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah conditio sine quo nondari Suatu perceraian yang sah, sehingga oleh karena pernikahan incasu sah,maka gugatan talak incasu dapat

Zainal Abidinsedangkan 3 orang anak yang bernama Muhammad Rafi umur 17 tahun, Nur KhalidaZuehra umur 15 Tahun dan Muhammad Zaqi Bunayya umur 11 tahun masihdibawah umur dan berada dalam pengampuan Pemohon III incasu ibu kandungmerupakan anak kandung dari Drs. Zainal Abidin dan Pemohon III dengan demikianmereka adalah orangorang yang pada saat Almarhum Drs.

Pemohon I selaku ibu kandung (incasu sebagai Pemohon I);2. Pemohon II selaku ibu kandung (incasu sebagai Pemohon II);3. Pemohon III selaku istri (incasu sebagai Pemohon III);Halaman 10 dari 13.4. Dan 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur berada dalam pengampuanPemohon III yaitu: Muhammad Rafi (anak kandung Pewaris dengan Pemohon II), Nur Khalida Zuehra (anak kandung Pewaris dengan Pemohon II), Muhammad Zaqi Bunayya.

USMAN aliasAKIONG selaku Direktur PT.MITRA KARYA Pembangunan Lestari IncasuTERGUGATI, dikenal melalui TergugatV Incasu : LIMBOKSAN alias ASAN dalamkaitan hubungan kerjasama terhadap pembelian tanah dan bangun bagi perumahan ;Bahwa sebelum membuat Perjanjian Jual Beli tanah berikut mengadakan kerjsasamadengan TergugatII, Penggugat telah mendapatkan kuasa untuk menjual sebidang tanahseluas 10 hektare dari TergugatV Incasu TONGGAM GULTOM sebagai pemilik Tanahtertuang dalam akta surat kuasa Nomor :

4, tanggal 15 juli 2003 dibuat dihadapan TergugatVII Incasu : LINDAWANI GIRSANG, SH SPN.

menjadi tanggungjawab Penggugat ;Bahwa pada hari itu juga untuk bidang tanah seluas + 10 hektare yang berikutnya akandibuat akta PERJANJIAN (BANGUN BAGI) Nomor : 7, tanggal 16 juli 2003 dihadapanTergugatVII Incasu LINDAWANI GIRSANG, SH SPN.

Incasu : TergugatVII ;Bahwa Penggugat telah melakukan pengurusan suratsurat antara lain Surat KeteranganCamat, Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), izin prinsip, izin peruntukan dan suratperintah Pembayaran Pajak sebagai dokumen pendukung penerbitan Sertifikat diatas tanahseluas + 20 hektare tersebut.

Incasu : Tergugat : VII yaitu : 1 Akta Surat Kuasa Nomor : 4, tanggal 15 Juli 2003 dibatalkan dengan Akta PembatalanNomor : 7, tanggal 09 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Lindawani Girsang, SH. SpN.Notaris di Medan ;2 Akta Perjanjian (Bangun Bagi) Nomor : 5, tanggal 16 Juli 2003 dibatalkan dengan AktaPembatalan Nomor : 9, tanggal 09 Januari 2004 dibuat dihadapan Lindawani Girsang, SH. 39 SpN.

., (incasu Tergugat II) nomor polisi BP 909 MW nomor rangka MHBF2CF1AAJ006448 nomor mesin QR25-988165A;