BAYONG Bin EDYSUPRIADI, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris KriminalistikDisimpulkan :BB 4852/2019/NNF berupa irisan daun dalam putung rokok dan BB4853/2019/NNF berupa irisan daun dalam linting rokok tersebutdiatas adalah mengandung senyawa sintetis terdaftar dalamGolongan 1 (satu) Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dalamPeartuan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undang UndangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

BAYONG Bin EDYSUPRIADI,Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris KriminalistikDisimpulkan : BB 4852/2019/NNF berupa irisan daun dalam puntingrokok dan BB 4853/2019/NNF berupa irisan daun dalam linting rokoktersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis terdaftar dalamGolongan 1 (satu) Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dalamPeartuan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa

keseluruhan irisan daun 0,020065 gramyang disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam, BB 4853/2019/ NNFberupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (Satu) lining rokokberisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,05865 gram yang disimpandi dalam bungkus rokok Esse Change, dan Setelah dilakukan pemeriksaanDisimpulkan : bahwa irisan daun dalam punting rokok adalah mengandungsenyawa sintetis terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 118(seratus delapan belas) dalam Peartuan Menkes

Lab : 2354/NNF/2019 hari Rabu tanggal 25 SeptemberDisimpulkan : bahwa irisan daun dalam punting rokok adalahmengandung senyawa sintetis terdaftar dalam Golongan 1 (satu)Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peartuan Menkes RINo. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamlampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009tentang Narkotika;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalisis NarkotikaNomor : Rik/12/IX/ 2019/ Dokkes pada hari Selasa tanggal 10

Lab: 2354/NNF/2019 hari Rabu tanggal 25September 2019 Disimpulkan : bahwa irisan daun dalam punting rokokadalah mengandung senyawa sintetis terdaftar dalam Golongan 1 (satu)Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peartuan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan TestUrinalisis Narkotika Nomor : Rik/12/1X/ 2019/ Dokkes pada hari Selasa

No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) menyebutkan bahwa sediaanfarmasi dan alat kesehatan hanya daapat diedarkan setelah mendapat izinedar, demikian juga pada Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia No 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetikPasal 3 ayat (1) menyatakan setiap kosmetik hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar dari Menteri.

Jadi kalau belum ada izinedarnya kosmetik tersebut tidak boleh diperdagangkan.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi Kosmetik Pasal 3 ayat (2)menyatakan izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupanotifikasi.Bahwa Ahli menerangkan Notifikasi kosmetik harus dicantumkan padabagian kemasan baik kemasan sekunder maupun kemasan primer, aagarmmemudahkan pengawasan peredaran kosmetika yang dijualnbelikan dipasaran.Bahwa AHLI

menerangkan sesuai dengan Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia No 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasikosmetik Pasal 5 ayat (1) menyatakan Bahwa kosmetika yangdinotifikasikan harus dibuat dengan menerapkan Cara PembuatanKosmetika Yang Baik (CPKB), Sedangkan pada ayat (2) menyatakanpersyaratan teknis sebagaimaana dimaksud pada ayat (1) meliputiHalaman 12 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Timpersyaratan keamanan, bahan, penandaan dan klaim, jadi kalaukosmetika itu. tidak aman

No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1)menyebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya daapatdiedarkan setelah mendapat izin edar, demikian juga pada PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia No 1176/MENKES/PER/VIII/2010tentang notifikasi kosmetik Pasal 3 ayat (1) menyatakan setiap kosmetikhanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.

Bahwa walaupun Departemen Keswa RSPAD Gatot Subroto tidaktermasuk dalam lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian KesehatanRI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009, namunmenurut Pasal 176 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan Surat sebagai alat bukti yangsah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengansumpah, berupa :a.

Pertimbangannya sudahtepat dan benar, karena ternyata sesuai dengan buktibukti yang diketemukandalam persidangan bahwa Terdakwa yang didakwakan dengan tindak pidanapenyalahgunaan Narkotika Golongan untuk diri sendiri, tidak didukung denganalat bukti pendukungnya berupa hasil pemeriksaan laboratoris dari lembagayang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan RI Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009, bahwa urine dan darah Terdakwa adalahnegatif, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa

Surat Keputusan Menkes No. HK.01.02.SK.I568 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan,24. Surat dukungan Bank dari BNI No: HMN/03/0645/SKB/2006, tanggal 9 Maret 2006 perihal surat keterangan Bank,25. Surat Referensi Bank dari BNI No: HMN/03/0651/SKB/2006, tanggal 9 Maret 2006 perihal surat keterangan Bank,26. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir No:97/1.824.02/III/2005, tanggal 23 Maret 2005,27. Surat Keterangan Set Kadin Prov.

Dokumen/surat-surat dari saksi SENGKUT PANDEGA tanggal 14 Juni 2016 sebagai berikut:1. 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir surat Menteri Kesehatan RI, Nomor : 089A/Menkes/II/2006, tanggal 16 Februari 2006 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kendaraan bermotor Roda 2 dari DIPA Luncuran TA. 2006 yang ditandatangani oleh DR. Dr.

Sri Astuti S Suparmanto, M.Sc (PH) 18. 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Surat Menteri Kesehatan RI Nomor : 199/Menkes/III/2006, tanggal 27 Maret 2007 yang ditandatangani DR. dr.

Bambang Sardjono, MPH dan Sengkut Pandega, SE, dilampiri spesifikasi barang25. 2 (dua) lembar Fotocopi legalisir surat Departemen Kesehatan RI Nomor : PL.01.01.1.03.577 tanggal 10 Februari 2006 perihal pengadaan alat kesehatan dan kendaraan bermotor roda-2 dari DIPA Luncuran TA 200626. 3 (tiga) lembar Fotocopi legalisir surat Menteri Kesehatan RI, Nomor : 089A/Menkes/II/2006, tanggal 16 Februari 2006 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kendaraan bermotor Roda 2 dari DIPA Luncuran

Siti Fadilan Supari Sp.JP (K), mengeluarkan suratNomor : 199/Menkes/II/2006, perihal Penetapan Penyedia BarangPengadaan Perlatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang menetapkanPT.

Siti Fadilah SupariSp.JP (K), Nomor : 199/Menkes/II/2006, tanggal 27 Maret 2006 perihalPenetapan Penyedia Barang Pengadaan Perlatan Pelayanan KesehatanDasar, yang menetapkan PT.

BAMBANG SARDJONO, MPH.pada tahun 2006,ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SuratKeputusan Menkes Nomor : 1087A/Menkes/SK/VIV2005, tanggal 27 Juli2005, yang ditandatangani Dr.dr. Siti Fadilan Supari Sp.JP , adapaunTugas , wewenang dan tanggung jawab terdakwa dr.

Siti Fadilan Supari Sp.JP (K), mengeluarkan suratNomor : 199/Menkes/II/V2006, perihal Penetapan Penyedia BarangPengadaan Perlatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang menetapkanPT.

Sri Astuti S Suparmanto, M.Sc (PH)1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Surat Menteri Kesehatan RINomor : 199/Menkes/Il/2006, tanggal 27 Maret 2007 yangditandatangani DR. dr.

M.A Hanafiahn SM Batusangkartidak terdaftar sebagai Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan PsikotropikaProjustitia berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia, sehingga pemeriksaannyatidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk perkara Pemohon Kasasikarena bertentangan dengan Pasal 176 Huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yakni

M.A Hanafiah SM yaitudengan mengambil sampel urine dengan pipet, lalu diteteskan pada lubangyang terdapat di Test peck (Uji Skrining) tersebut, kemudian untuk TestMetamphetamine (Met) dan Tetrahydrocannabinol (THC) merek Dima warnaputih buatan Jerman sedangkan untuk Amphetamine buatan USA warnaputin yang, lalu dalam 5 (lima) menit dapat diketahui hasilnya, bahwamenurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/MENKES/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium PemeriksaNarkotika

jelasmenunjukkan adanya kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Militer 103Padang dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Medan dalammemutus perkara Pemohon Kasasi yang tidak memperhatikan asas hukumpidana yaitu Lex Specialis derogat legi generalis, dimana Peraturan KepalaBadan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentangPedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium PengujianNarkoba pada Badan Narkotika Nasional dan Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 923/MENKES

terdakwa GILANG PUTRAROMADON bin SURI tersebut tidak dibenarkan dalam kefarmasian, karena obat tersebutmemiliki ijin resmi Sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan undang undang,sedangkan penjual tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian.Bahwa saksi menerangkan, sebelum obat tersebut beredar dipasaran, maka harus ada jinedar, yang mengeluarkan surat ijin edar tersebut adalah BPOM, sedangkan untuk distribusinyaharus ada jin distribusi obat sesuai dengan dasar hukum yaitu Kepmenkes No.1331/Menkes

/SK/X/2002, tentang tata cara Pedagang Eceran Obat, Kepmenkes No.1191/Menkes/SK/IX/2002, tentang pedagang besar farmasi dan Kepmenkes1332/Menkes/SK/X/2002, tentang Ijin Apotek.Bahwa saksi menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan farmasi adalahpembuatanyang termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan distribusi, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obatdan obat tradisional (UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan).Bahwa saksi menerangkan

Bahwa berdasarkan hukum, dimana pemeriksaan urine perkaranarkotika harus dilakukan di laboratorium seperti amanat PeraturanMenteri Kesehatan Nomor : 194/Menkes/SK/2012 tentangLaboratorium yang ditunjuk untuk pengujian Narkotika danPsikotropika serta Tata Cara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika,yang mengatur syaratsyarat petugaspetugas yang menguji urin dandarah diantaranya adalah Petugas yang memiliki kualifikasi 3 tahunbertugas di Laboratorium Forensik dan Petugas tersebut disumpah. Bahwa dr.

Wan Serly Destoria tidak memiliki kualifikasi yangdimaksudkan dalam Permenkes Nomor : 194/Menkes/SK/2012sehingga barang bukti surat Nomor : Sket/1/V/2015/Kes tanggal 25Mei 2015 tidak dapat dimajukan sebagai alat buti Projustisia.

Bahwa putusan terhadap Serka Peri Hersantos Nomor :22K/PM.02/AU//2017 tanggal 29 Mei 2017, Bahwa keduanya diputus bebas dan dinyatakan tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Pasal 127 ayat(1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 oleh Majelis Hakim PengadilanMiliter Tingkat Pertama/Pengadilan Militer 102 Medan karena alatTest Pack tersebut tidak Layak disebut sebagai alat bukti yang sahkarena bertentangan dengan Permenkes Peraturan MenteriKesehatan dengan Nomor : 194/Menkes/SK/2012

instansi lainnya dan media cetak yangdatanya dapat dipertanggungjawabkan;f Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggalatau lembaga independen;g Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yangberwenang;Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.3lampiran I Bab I huruf F.I.f 7) menyatakan spesifikasi teknis dan gambartidak mengarah pada merek/produk tertentu kecuali untuk suku cadang/komponen produk tertentu;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 676/Menkes

Pontianak, bahwa PemohonPeninjauan Kembali melanggar Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia No. : 676/ Menkes/SK/V/2005 tentang Pedoman Umum PengadaanObat Program Kesehatan Tahun 2005, sangatlah tidak tepat.

bukti yangmeringankan bagi Pemohon Peninjauan Kembali, karena terjadi kesalahanInterpretasi, maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan buktibuktitersebut dihadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang terhormatsebagai salah satu Novum;Bahwa jika dihubungkan dengan Surat Perjanjian Jual Beli/Kontrak Pasal 3, ayat(1) sampai ayat (13) sebagai dasar hukum yang mengikat, tidak ada satupunyang menyatakan bahwa dasar hukum pelaksananan pekerjaan adalahKepmenkes RI No. : 676/Menkes/SK/V/2005.

Jika ditelaah dengan benarsesungguhnya bahwa Kepmenkes RI No. : 676/Menkes/SK/ V/2005 tersebutmengatur mengenai asas lex specialis, dalam arti Kepmenkes RI tersebuthanya diterapkan untuk pengadaan obatobatan Program Kesehatan sesuaidengan daftar dan harga dalam lampiran Kepmenkes tersebut yang merupakansatu kesatuan dengan seluruh isi Kepmenkes RI tersebut dari point pertamasampai point ke empat dan lampirannya sebanyak 3 lembar;Bahwa dengan dikesampingkannya Kepmenkes RI NO: 676/Menkes/SK/V/2005

Rajawali Nusindo, Keputusan Direksi PT.Rajawali Nusindo No. : 046/SK/Nus.01/II/06 tanggal 15 Maret 2006 danKepmenkes RI No. 676/Menkes/SK/V/2005 tidak dapat dikualifisirsebagai keadaan baru (novum) sebagaimana dimaksud dan diatur dalamPasal 263 ayat (2) huruf a UndangUndang No. 8 Tahun 1981, karenaTerdakwa/Terpidana didakwa selaku Kepala Cabang PT.

KeputusanMenteri Kesehatan Nomor 933/Menkes/SK/X/2009 tentangPetunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika danPsikotropika Projustitia yang mana aspekaspek Pro Justitiadan kaidah hukum formal telah sengaja dilanggar;b.

Bahwa dengan dilanggarnya Keputusan MenteriKesehatan Nomor 933/Menkes/SK/X/2009 tentang PetunjukTeknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan PsikotropikaProjustitia serta tetap dijadikannya ketentuan Pasal 127tersebut dalam memutus perkara Pembanding menunjukanadanya kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim YudexFacti, karena seharusnya seyogyanya manakala MajelisHakim Yudex Facti Tingkat Pertama mengetahui adanya3.9ketidak sesuaian Oditur Militer dalam merumuskan tindakpidana.c.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor933/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis LaboratoriumPemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia yang mana aspekaspek Pro Justitia dan kaidah hukum formal telah sengajadilanggar;4.

Bahwa dengan dilanggarnya Keputusan Menteri KesehatanNomor 933/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk ~ TeknisLaboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitiaserta tetap dijadikannya ketentuan Pasal 127 tersebut dalammemutus perkara Pembanding menunjukan adanya kekhilafan dankekeliruan Majelis Hakim Yudex Facti, karena seharusnyaseyogyanya manakala Majelis Hakim Yudex Facti Tingkat Pertamamengetahui adanya ketidak sesuaian Oditur Militer dalammerumuskan tindak pidana;5.

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes /Per/VI/2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan /menjual / menyerahkan obatobat khususnyadaftar G adalah

sebagaimana tertuang dalammemori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilafi, Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menjatuhkan putlisar ebagaiberikut : MENGADILIe Menerima Memori Pembanding untuk seluguinya, wana nn nanan n a8 === === ===e Membatalkan putusan Pengadilag Fata Usaha Negara Jakarta tertanggal 12 Oktober 2017 untuk, setirunnyaMENGADIL SENDIRIMengabulkan banding Pambanding untuk seluruhnya; Menyataken batal tu tidak sah Surat Keputusan Menteri KesehatanNomor RR Oe 01/MENKES

/125/2016 dan Surat Keputusan BAPEK Nontor WAIKPTSIBAPEK/2016: i re peiibkan Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/125/2016 TentangPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri; Mewajibkan Terbanding untuk mengembalikan hakhak dan kedudukanPenggugat/Pembanding kepada kedudukan semula sebagai PegawalNegeri Sipil dan mengembalikan hakhak kepegawaian maupun tunjangan kinerja Pembanding;Hal. 6 dari 12 hal.

daftar G akan tetapi sejaktahun 1995 PT Phapros sebagai distributor tidak memperpanjangijin edar di Badan POM berarti tablet dobel L yang diedarkan olehterdakwa adalah obat daftar G yang tidak diproduksi oleh orangyang berhak menurut aturan ketentuan yang berlaku kalaupunproduk import masuk ke Indonesia tidak didaftarkan ke lembagayang berwenang / obat tanpa ijin edar / obat palsu, sedangkan untukmendapatkannya seseorang haruS menggunakan resep dokter.Bahwa berdasarkan SK Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan /menjual / menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahpedagang besar farmasi (PBF) dan apotek, rumah sakit danPuskesmas.Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN TigPerbuatan terdakwa melanggar pasal 197 jo. pasal 98 ayat (2)Undangundang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.AtauKeduaBahwa terdakwa Sugeng Riyanto bin Alm.

distributor tidak memperpanjangijin edar di Badan POM berarti tablet dobel L yang diedarkan olehterdakwa adalah obat daftar G yang tidak diproduksi oleh orangyang berhak menurut aturan ketentuan yang berlaku kalaupunproduk import masuk ke Indonesia tidak didaftarkan ke lembagaHalaman 6 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Tigyang berwenang / obat tanpa ijin edar / obat palsu, sedangkan untukmendapatkannya seseorang haruS menggunakan resep dokter.Bahwa berdasarkan SK Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan /menjual / menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahpedagang besar farmasi (PBF) dan apotek, rumah sakit danPuskesmas.Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 196 jo. pasal 98 ayat (2) Undangundang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa

. : 961/NNF/2021 tanggal 1 April 2021 pada kesimpulannyadinyatakan bahwa irisan daun dalam linting rokok barang bukti tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftardalam Golongan (satu) nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No.4tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam LampiranUndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang NarkotikaPerbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dandiancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009

Lab. : 961/NNF/2021 tanggal 1 April 2021 pada kesimpulannyadinyatakan bahwa irisan daun dalam linting rokok barang bukti tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftardalam Golongan (satu) nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No.4tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam LampiranUndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang NarkotikaPutusan No. 49/Pid.Sus/2021/PN Slw.Hal 8 dari 29Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dandiancam pidana

Lab. : 961/NNF/2021 tanggal 1 April 2021 pada kesimpulannyadinyatakan bahwa irisan daun dalam linting rokok barang bukti tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftardalam Golongan (satu) nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No.4tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam LampiranUndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dandiancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor

Lab. : 961/NNF/2021 tanggal 1 April 2021 pada kesimpulannyadinyatakan bahwa irisan daun dalam linting rokok barang bukti tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftardalam Golongan (Satu) nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No.4tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam LampiranUndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang NarkotikaMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganterdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta lampiran surat

UndangUndang RI No. 35 tahun2009 tentang Narkotika bagi dirisendiri tersebut dilakukan tanpa mendapat izindari pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika Golongan (Satu) nomor urut 182dalam Peraturan Menkes RI No.4 tahun 2021 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang RI No. 35 tahun2009 tentang Narkotika dengan cara melawan hukum bagi diri sendiri, olehkarenanya Majelis berkesimpulan unsur kedua

24 pcs77 Krim Mei Yung Super Kosmetik TIE 115 pcs78 Spesial Meiyung krim Kosmetik TIE 144 pcs79 PONDS komplit Kosmetik TIE 4 pcs80 Garnier maskara Kosmetik TIE 2 pcs81 Loreal maskara Kosmetik TIE 1 pcs82 Temulawak maskara Kosmetik TIE 1 pcs Bahwa benar Kosmetika tanpa izin edar (TIE) tidak bolehdiperjualbelikan halinimelanggar Undangundang Nomor: 36 tahun2009 tentangKesehatan;Bahwa TOKO KHARISMA telahmelakukan peredaran produk kosmetikatanpa nomor izin edarBerdasarkanPasaliayat4PermenkesNo.II76/MENKES

Aptyang telah memberikanketerangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Ahli bekerja pada Badan POM RI sejak tahun 1994 dan mulaibekerja sebagai Staf Pemeriksa pada BBPOM Banda Aceh sejak tahun2004 sampai dengan sekarang ; Bahwa Ahli pernah mengikuti berbagai pelatihan, antara lain PelatihanInspektur Cara Pembuatan Obat yang Baik, Pelatihan Pengujian Obat danMakanan, dan Pelatihan Cara Distribusi Obat yang Baik ; Bahwaberdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Rl No.I176/Menkes

/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik, yang dimaksudKosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untukdigunakanHalaman 32 dari 66 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2016/PN Birpada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku,bibir,organgenital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutamauntukmembersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan ataumemperbaikibau badan, melindungi atau memelihara tubuh pada kondisibaik ;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Rl =Nomor445/MENKES/ PER

Waspada apabila produkmengandungunsurberbahaya yang dapat mem bahayakantubuhkita ;Bahwa yangdimaksuddenganmengedarkanyaitu:berdasarkanpasallangka4Permenkes No 220/ Menkes/ Per/IX/76 tentang produksidan peredarankosmetika dan alat kesehatan :Mengedarkan adalah menjual menyajikanditempatpenjualan,menyerahkan, memiliki atau mempunyaipersed iaan d itempat penjualan ,dalam salon kosmeti k, di pabrikyang memproduksi, diruang perusahaanlain dari pada yangtersebut diatas, dihalaman , dalam kenderaan, kapaludara

/Per / VIIV2010tentang NotifikasikKosmetik, yang dimaksudKosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untukdigunakan padabagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku,bibir,organ genitalbagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untukmembersihkan,mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaikibau badan,melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik ;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor445/MENKES/ PER/W/1998tentang bahan, zat warna, substratum, zatpengawet

warna putin dengan beratnetto 20,16 gram dan dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakansebagai barang bukti dalam persidangan, dengan demikian selayaknyabarang bukti tersebut dinyatakan secara tegas dirampas untuk Negara secaranyata;Bahwa jikalau Negara (Pemerintah) memerlukan suatu barang buktiNarkotika yang akan dipergunakan untuk kepentingan dan pengembanganilmu pengetahuan atau demi kesehatan, maka Negara dalam hal inipemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor1332/Menkes

ekseskusinyadengan mengingat amar tersebut yang kurang tepat atau tidak tegas karenajika barang bukti dinyatakan dirampas oleh Jaksa/Penuntut Umum makabarang bukti tersebut tidaklah dapat dimusnahkan oleh Jaksa/PenuntutUmum mengingat amarnya dirampas untuk Negara bukan dirampas untukdimusnahkan atau jikalau barang bukti tersebut diserahkan kepadaLaboratorium Pemerintah atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Pemerintahmaka hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNomor 1332/Menkes

/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002, karenasebelumnya tidak ada surat permintaan dari Menkes atau izin dari Menteriuntuk mengambil barang bukti tersebut, dengan demikian barang buktitersebut tidak dapat dirampas untuk Negara secara nyata;Dengan kekeliruan putusan Judex Facti (terutama Pengadilan Tinggi), makasudah sewajarnya bila Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkanputusan tersebut kemudian mengambil alin dengan cara mengadili sendiriperkara ini dan memutus sesuatu pertimbanganpertimbangan berdasarkanhukum

apalagi dilelang sebagaimana putusan Majelis Hakim,dan kalau pun akan dirampas untuk Negara perlu ada permintaan terlebihdahulu, akan tetapi dalam perkara a quo tidak ada atau belum ada permintaandari Pemerintan atau Menteri Kesehatan kepada Majelis Hakim atau kepadaPenuntut Umum atau kepada Penyidik untuk barangbarang sitaan tersebutdigunakan dalam rangka pengobatan atau untuk penelitian dalam rangkapengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam Surat KeputusanMenteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes

maksud dariperbuatannya sendiri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi ialahkegiatan atau rangkaian kegiatan menyiapkan, mengolah, membuat, danmenghasilkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan termasuk mengemasdan/ atau mengubah bentuk sebelum diedarkan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkanmerupakan kata kerja dari peredaran dimana sesuai pengertian dalamHalaman 14 dari 20 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN BywPasal 12 angka 13. 4Peraturan = Menteri Kesehatan Nomor1010/MENKES

/PER/X1I/2008 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 1120/Menkes/PER/XII/2008 tentang RegistrasiObat, adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan,atau pemindahtanganan.

instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidakmengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkankesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsitubuh;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan dalamPasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1010/MENKES

/PER/XI/ 2008 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 1120/Menkes/PER/XII/2008 tentang RegistrasiObat diatur bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia, sebelumnyaharus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar dari Badan PengawasObat dan Makanan (BPOM);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahuiTerdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul21.30 WIB di pinggir jalan masuk Dusun Derwono, Desa Balak, KecamatanSonggon, Kabupaten

Tindakan Tergugat I sebagaimana diuraikan dalam butir 9, 10, dan 11 di atas secaranormatif bertentangan dengan ketentuan Peraturan menteri kesehatan nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 Waktu tanggap dokter pelayanan dokter di gawat darurat:kecepatan pelayanan dokter di gawat darurat adalah kecepatan pasien dilayanisejak pasien datang sampai dapat pelayanan dokter standarnya < 5 menit terlayanisetelah pasien datang ;13.Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat Il jelasjelasbertentangan dengan Pasal 51 Undangundang

Bahwa dalil Penggugat pada huruf A angka 12 gugatan,Penggugat tampak tidak memahami maksud dari kutipanPenggugat yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tindakanTergugat secara normatif telah bertentangan dengan ketentuanPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/ SK/II/2008tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit, Penggugatmengartikan dengan salah maksud dari Standar Pelayanan MinimalRumah Sakit bagian Gawat Darurat, karena pada Lampiran 122,22,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes

., JabatanStaf Bagian Hukum, Organisasi danHumas Setditjen Bina YanmedKementerian Kesehatan RI, Jalan HR.Rasuna Said Blok X5 Kav. 49, JakartaKesemuanya Warga Negara Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorTU/MENKES/512/1V/2010, tertanggal 26April 2010, selanjutnya disebutSCDAGAl nee cece ec ececeeeseeeseeeeeteteeeees TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 36/PEN DIS/2010/PTUN JKTtertanggal 15 Maret

urusan pemerintahan diBidang Kesehatan i Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketatersebut bersifat konkrit, individual dan final,karena Surat Keputusan tersebut secara konritberwujud surat dan jelas nyata, yang ditujukankepada Individual in casu Pihak Penggugat, dantelah final karena tidak memerlukan persetujuandari institusi lainnya, serta telah menimbulkanakibat hukum yang sangat merugihan kepentinganPenggugat ;Bahwa disamping itu berdasarkan Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia No.1117/Menkes

SANJAYA, SH, Dkk,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 083/SK/BWH/I1I/2010,tertanggal 25 Februari 2010,, dan sedangkan untuk pihakTergugat telah datang menghadap kuasanya bernama BUDISAMPURNA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorTU/MENKES/512/1V/2010, tertanggal 26 April 2010 =;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihakTergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnyatertanggal 29 April 2010, sebagai berikut. DALAM EKSEPSI1.

Dengan merujuk padaKeputusan Menteri Kesehatan Ri Nomor1117/Menkes/SK/XI1/2008 Tanggal 1 Desember 2008Tentang Pemberian Kuasa atas nama MenteriKesehatan Selaku Pengguna Anggaran atau penggunabarang untuk menandatangani surat keputusandalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan DanBelanja Negara (APBN) Tahun = Anggran 2009,sehingga pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmenoleh Dirjen Bina Pelayanan Medik selaku PejabatTata Usaha Negara dianggap memperoleh wewenangtersebut atas dasar SUATU MANDAT, sehinggadianggap

No. 19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetikyang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yangdimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidemis,rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosaHalaman 7 dari 21 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Smrmulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubahpenampilan dan/atau emperbaiki bau badan atau melindungi ataumemelihara tubuh pada kondisi baik; Bahwa berdasarkan Permenkes RI Nomor1176/MENKES

digit angka dibelakangnya, huruf N merupakan kodeNotifikasi dan huruf X merupakan kode benua yang diwakili dengan hurufA (Asia), B (Australia), C (Eropa), D (Afrika) dan E (Amerika)dicantumkan pada label dan kemasan dari produk kosmetik tersebut;Bahwa Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tidak dapat dijaminkeamanan, kegunaan dan mutunya oleh Pemerintah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku Kosmetik tersebut tidakboleh diedarkan atau dijual; Bahwa berdasarkan Pemenkes RI Nomor 1176/MENKES

/PER/VIII/2010tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 11 ayat (1) notifikasi berlaku dalamjangka waktu 3 (tiga) tahun; Bahwa berdasarkan Permenkes RI Nomor1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat(2) notifikasi terdiri atas Industri kosmetika yang diwilayah Indonesia yangtelah memiliki jin produksi, Importir kosmetika yang mempunyai AngkaPengenal Impor (API) dan surat penunjukkan keagenan dari produsenNegara asal dan/atau Usaha perorangan/badan usaha yang melakukanHalaman 8 dari

21 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Smrkontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki jinproduksi; Bahwa berdasarkan Pemenkes RI Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 1 butir 4 yang berbunyi Peredaranadalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualandan penyediaan ditempat serta penyimpanan uantuk penjualan danproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan,mengolah, membuat, mengemas dan/atau mengubah bentuk sediaankosmetika

KASMAN MADYANINGPADA, S.H yang terdaftar diPengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat adalah pegawai dengan pangkatPenataMuda Gol. ruang (Ill/a) Jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan PelaksanaLanjutan (JFT) telah mendapatkan Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.0/MENKES/143/2016 dengan tertanggal 19 Februari 2016 untukmelakukan perceraian, maka perkara ini dapat diperiksa dan di prosessebagaimana mestinya.Menimbang, bahwa Tergugat adalah pegawau dengan pangkat

1989 beserta penjelasannya yang telah diubah denganUndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karen anya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil diDirektorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit KementerianKesehatan telah mendapatkan Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.0/MENKES