mengetahui peran subyek hukum didalam melakukan perbuatan melawanhukum serta adanya ahli waris sebagai tergugat tentunya haruslah dibuktikansecara bersama dalam pembuktian pokok perkara bahkan dalam ketentuan pasal162 Rbg,/ Pasal 136 HIR yang menyebutkan bahwa Eksepsi (tangkisan) yangdikemukan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidakboleh dikemukakan dan ditimbang sendirisendiri, melainkan harus dibuktikanbersama sama dalam pokok perkara aquo ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanagan

Bojonggede tanggal 24 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi Risalah Pertimbanagan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Ijin Lokasi Nomor : 26/PTP-IL/32.01/400/2016 tanggal 16 April 2016 yang ditandatangani oleh M.

Bojonggede tanggal 24 Oktober 2016;1 (satu) lembar fotokopi Risalah Pertimbanagan Teknis PertanahanDalam Rangka Penerbitan Ijin Lokasi Nomor : 26/PTPIL/32.01/400/2016 tanggal 16 April 2016 yang ditandatangani oleh M.AMIN ARSYAD, S.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBogor;1 (satu) lembar fotokopi Ijin Prinsip Penanaman Modal Dalam NegeriNomor : 33/3201/IP/PMDN/2016 Nomor Perusahaan 1545.2016 tanggal03 Februari 2016;1 (satu) lembar fotokopi Surat ARM Cipta Mulia Development perihalSurat Kesepakatan

BDG1 (satu) lembar fotokopi berita acara rapat/musyawarahpembahasan penyelesaian tentang pembayaran lahan seluaskurang lebih 39.896 M2 lokasi di Desa Cimanggis Kec.Bojonggede tanggal 24 Oktober 2016;1 (satu) lembar fotokopi Risalah Pertimbanagan TeknisPertanahan Dalam Rangka Penerbitan Ijin Lokasi Nomor :26/PTPIL/32.01/400/2016 tanggal 16 April 2016 yangditandatangani oleh M.

In casu (vide. paragraf ke 3 halaman 39 putusan a quo.).Bahwa dengan mencermati pertimbanagan judex facti pada butirpertama diatas dan dihubungkan dengan bukti (P1, dan TT1,TT Il. 1) makadapat ditarik fakta bahwa bukti keterangan saksi dan bukti surat yangdiajukan Para Tergugat tidak bersesuian sehingga sangat keliru judexfactitingkat pertama membuat pertimbangan yang berbunyi:Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut paraTurut Tergugat mengajukan bukti tertulis TT dan TT II1 s/

hukumnyamenjelaskan bahwa keterlambatan pelaksanaan perbaikan tanah depocontainer adalah karena di luar Kemampuan Pemohon Kasasi/TermohonPeninjauan Kembali seperti Keadaan cuaca dan kondisi lalu lintas yangmacet, serta Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali yangdengan sengaja menundanunda pengosongan dan penyerahan lahanyang akan diperbaiki (vide putusan kasasi halaman 53) adalah merupakanpendapat/penilaian Judex Juris tanpa didukung adanya fakta persidanganyang menerangkan hal tersebut sehingga pertimbanagan

tanggal 28 Juli 2020tentang Pemberhentian Kepala Urusan Perencanaan Desa NgujungrejoKecamatan Turi Kabupaten Lamongan, tidak menyebut perbuatan apayang dilanggar oleh Penggugat sehingga penggugat harus diberhentkanHalaman 10 dari 46 halaman, Putusan Nomor 201/G/2020/PTUN.Sby.dari Kaur Perencanaan Desa Ngujungrejo, oleh karena itu jelas SKtersebut tidak mencerminkan asas kepastian hukum dan keadilan;Asas Kecermatan:Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo,harus didasarkan pada pertimbanagan

bahwa berdasarkan buktibukti dari Tergugat Il, LelangEksekusi atas Hak Tanggungan telah dilakukan oleh Tergugat Il secarasah dan beralasan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukanPenggugat bertanda P1 sd P4, maka dalil Penggugat bahwa Lelangyang dilakukan oleh Tergugat Il atas permohonan Tergugat dandimenangkan oleh Tergugat Ill tidak terbukti sebagai Perbuatan MelawanHukum, bahkan sebaliknya berdasarkan surat surat bukti yang diajukanpara Tergugat dan Tergugat Il (sebagaimana pertimbanagan

PUT No. 13K/PM II10/AD/1I/2021MenimbangMenimbangg. 1 (satu) buah Charger Handphone warna putih.Oleh karena barangbarang bukti tersebut di atas tidak adarefansinya dengan perkara Terdakwa, maka barang bukti tersebuttidak dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa dan akanditentukan statusnya pada pertimbanagan lebih lanjut.Bahwa terhadap barangbarang bukti tersebut di atas yangberupa suratsurat, Majeis Hakim akan memeberikan pendapatnyasebagai berikut :a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum

perjalanan tepatnyasetelah melewati Pintu Gerbang BTP (Bumi Tamalanrea Permai) ,Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 29 dari 55terdengar suara adzan, berhubung Tergugat sedang Puasa dan Rumahorang Tua Tergugat tidak jauh lagi, maka Tergugat memutuskan untuksinggah Kerumah orang Tuanya untuk dengan pertimbangan sejak darimandai Penggugat sudah di daerah Daya (Patung ayam) yang sudahtidak jauh dari Rumah sakit wahidin dan tentu dari tadi ia sudah sampaidisana dan diberi pertolongan medis di UGD,pertimbanagan

Nomor 118 PK/PID.SUS/201613.2004 tertanggal 23 Maret 2004 yang kemudian di Addendum denganPerjanjian Nomor 23A/III/HK/2005Nomor 082/ADD/CPU/III/2005tertanggal 03 Maret 2005 dan Nomor 26/VII/HK/2005 Nomor103/CPU/III/2005 tertanggal 07 Juli 2005 yang telah disetujui olehTergugat II, Tergugat III adalah perjanjian Sah berkekuatan Hukum sertadidalam Pertimbanagan Hukum pada halaman 60 (enam Puluh) alineaatau poin ke2(dua) dari halaman tersebut menyatakan Bahwapembayaran diatur dalam pasal 5 (Bukti T.II

Faizal Bin Jamal dkk, yang statusnya masih harusditentukan siapa pemiliknya, dan dalam putusan pidana tersebut pun statussisa obyek pencurian dirampas untuk dimusnahkan, sehingga tidak mendasarkalau Kejaksaan Negeri Karimun mengalami kerugian, maka terhadap unsurini tidak terbukti secara sah dan menyakinkan;Menimbang, bahwaberdasarkan uraianuraian pertimbanagan diatas ,menurut Majelis Terdakwa telah mengambil sebagian barang berupa isimuatan kapal MT.

in casumenurut hukum adat waris Batak, sehingga dapat disimpulkan bahwa daripembagian harta peninggalan tersebut tidak ada ahli waris yang dikesampingkan atautidak mendapat bagian dari hartapening galannya; Menimbang, bahwa demikian pula halnya semenjak dibuat dan ditandatangani surat wasiat tersebut tertanggal 8 Agustus 1985 sampai dengan tahun 2014baru kemudian diajukan keberatan yang mempersoalkan pembagian hartapeninggalan tersebut oleh para Penggugat;Menimbang, bahwa dengan dasar dan alasan pertimbanagan

Fatwa Syirkah tentang harta bersama antara suamiistri yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 7Pebuari 1978 No. 21/C/1973 dalam pertimbanagan hukumnyamengemukakan:Apabila teryjadi syirkah (Harta bersama) masa suatu masa tertentu,setelah berpindah dan tidak dapat diperbolehkan dari masingmasingharta syirkah itu, maka harta tersebut dibagi dua.(Proyek Pembinaan Pengadilan Agama Depag, Himpunan FatwaPeradilan Agama Jakarta 1980/1981 hal.63)g.

Berdasarkan hal tersebut, sangat terlihat pertimbangan hukum dalammeletakkan sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) atas harta parapembanding sangat tergesak gesak dan terkesan asal asalan, hal tersebutterbukti adanya 1 (Satu) unit mobil Toyota Rush KT 1244 WN tahun 2019atas nama Mira Rahmawati, berarti bukan milik para Pembanding, dalamperkara ini, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahanhukum baru yang diakibatkan adanya pertimbanagan hukum yang tanpadasar hukum yang jelas dalam meletakkan

Dengan tidak menyebutkanidentitas obyek secara jelas maka berakibat obyek tersebut menjadi kaburatau tidak jelas dan oleh karena obyek tidak jelas atau kabur, maka berakibatgugatan Penggugat menjadi cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaard);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum angka 7 yangmeminta ditetapkan biaya perkara ini Sesuai peraturan hukum yang berlaku,maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan tersebut akandipertimbangkan dalam pertimbanagan

Menimbang bahwa oleh karena tidak ternyata Tergugat melakukanperbuatan melawan hukum kepada para Penggugat, maka permintaan agarTergugat dinukum membayar ganti rugi juga harus ditolak;Hal 44 dari 48 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Smg.Menimbang bahwa tidak ada petitum yang dikabulkan, maka gugatanpara Penggugatharus ditolak seluruhnya;DALAM REKONVENSIMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana tersebut di atas;Meimbang bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi jugamenjadi pertimbanagan

apaapa yang telah dipertimbangkan didalam bagian konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah masuk dalampertimbangan pada bagian Rekonvensi:;Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik Tergugat pada pokoknyamohon hak asuh anak berada dalam kekuasaan Pengugat Rekonvensi;Halaman 55 dari 58 halaman.Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2020/PA.PbrMenimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telahditetapbkan sebagai Pemegang Hadhanah terhadap kedua orang anakPenggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam pertimbanagan

Dengan demikian jelas dan terang gugatanPenggugat adalah kabur/obscuur libel ;Bahwa, eksepsi Pemohon kasasi/Tergugat yang pada pokoknyamendalilkan dalil gugatan Penggugat mengenai batas batas tanah adalahtidak benar, yang dalam putusan Majelis juga sama sekali tidakdipertimbangkan baik pertimbanagan hukum dalam eksepsi maupun dalampokok perkara walau dinyatakan oleh Majelis akan dipertimbangkan dalamHal. 29 dari 56 hal. Put. No.402 K/Pdt/20123030pokok perkara (putusan halaman 47 baris 4 7).

Djendar Hutabarat berkunjung ke rumahtersebut dan ketika berkunjung maka yang diketahui saksi yangmenempati rumah aquo adalah Para Pembanding/Para Penggugat ;Bahwa oleh karena itu sangatlah beralasan bilamana ParaPembanding/Para Penggugat berpendapat bahwa pertimbanagan hukumjudex factie PN tarutung merupakan pertimbangan hukum yang sakah dankeliru, sehingga pertimbangan hukum judex factie dan amar putusandalam perkara aquo tidak mencerminkan keadilan dan tidak dapatdipertahankan sehingga haruslah

Kupang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 06 Mei 2015Nomor : 119/Pid.SusTPK/2014/PN.Kpg, dan memori banding Penuntut Umum PengadilanTindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbanganhukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa JOHNNYKAINDE terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbanagan

Maka atas pertimbanagan tersebut Pengadilan Agama Fakfakberwenang secara rel/atif untuk menyelesaiakn perkara a quo;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi HukumIslam bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikahyang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan bukti suratberupa fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta autentik (videPasal 285 Rbg.