Putusan Nomor 54/B/PK/PJK/2012masuk dalam golongan hukum privat yang hanya mengikat parapthak yang melakukan peranjian;Bahwa pungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerahadalah tergolong hukum publik, adagium hukum menyatakanapabila terjadi konflik antara hukum privat dengan hukum publikmaka yang dimenangkan adalah hukum publik, karena atas dasarmemprioritaskan kepentingan umum yang lebih besar darikepentingan pribadi;Bahwa yang diajukan banding oleh Pemohon Banding adalahmengenai pemungutan

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor, berkaitan dengan konflik pengaturanantara Kontrak Karya yang merupakan golongan hukum privatdengan UndangUndang Pajak Daerah dan peraturanpelaksanaannya yang termasuk hukum publik, Majelis berpendapatseharusnya yang lebih diutamakan adalah UndangUndang PajakDaerah sebagai hukum publik daripada Kontrak Karya;Bahwa oleh karenanya seharusnya pungutan Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipertahankan,karena pungutan

Majelis Hakim keliru dalam pertimbangan hukumnya yang tertuang di halaman 35 paragraf ke9 dan ke10 yang padapokoknya menyatakan bahwa Kontrak Karya antara PemohonPeninjauan Kembali dengan Pemerintah adalah merupakanranah hukum privat sedangkan pungutan pajak, termasuk pajakdaerah yang dikenakan oleh Termohon Peninjauan Kembali,adalah ranah hukum publik, sehingga apabila terjadipertentangan maka hukum publik selalu dimenangkan;Majelis Hakim jelasjelas sangat keliru dalam pertimbanganhukumnya tersebut

Kalaupun quadnonterdapat pungutanpungutan atau retribusiretribusi yangtelah ada aturannya pada saat Kontrak Karya disetujui danditandatangani, maka besarnya tarif pajakpajak ataupungutanpungutan atau retribusiretribusi tersebut tidakboleh lebih berat atau lebih besar dari undangundang danperaturanperaturan tentang retribusi dan pungutan padasaat itu, Knususnya pungutan dan retribusi daerah;@ Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui danditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986 oleh danantara Pemerintah

Sehingga, kalaupun terdapat pajak ataupungutan atau retribusi daerah quadnon, maka besarnyaretribusi atau pajak atau pungutan atau retribusi daerahtersebut harus berdasarkan UndangUndang Darurat Nomor11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8 Tahun 1959 dan PerpuNomor 27 Tahun 1959 tersebut dan karenanya pula, secaraLex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat (11) KK tidakbertentangan dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun2000.

yang dilakukan pemerintah masuk uang negara walaupuntidak ada aturanya;Bahwa kelebihan pungutan retribusi adalah masuk hak negara dan harus disetorkan ke negara;Bahwa Negara harus menyedia pelayanan karena itu merupakan hak darimasyarakat tapi harus menurut aturan yang berlaku;Bahwa yang mengikat retribusi yang dipungut oleh negara dengan masyarakatadalah APBN/APBD yang dituangkan dalam suatu dokumen;Bahwa hak negara terhadap retribusi sebesar pungutan yang dilakukan yangsesuai dengan aturan apabila

ada kelebihan pungut juga merupakan hak negaradan harus dikembalikan pada rakyat;Bahwa profesi keahlian dapat berlaku secara pribadi tergantung kepada aturanyang ada;Bahwa profesi keahlian untuk negara harus ikut aturan negara sedangkan untukpribadi terikat dengan kesepakatan;Bahwa semua pungutan retribusi besarannya harus ditentukan oleh pemerintah;Bahwa semua pungutan disuatu Instansi harus berdasarkan aturan yang berlaku;2.

retribusi merupakan uang negara dan hak dari negara;Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 02/Pid.SusTPK/2019/PN.PdgBahwa tidak ada aturan yang mengatur kelebihan pungutan dana retribusi;Bahwa hasil pungutan retribusi yang tidak disetorkan dapat dikatakan kerugiannegara;Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa drh.Enni Haswita yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Terdakwa menjabat sebagai kepala UPTD BLKKH Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Provinsi Sumatera

Siswo Sujanto, DEAseluruh jumlah pungutan yang dilakukan instansi pemerintah dalam rangka pelayananharus disetorkan ke kas negara dan semua pengeluaran negara harus melalui kasnegara dengan alasan apabila terjadi klaim oleh pengguna jJasa maka pemerintah yangakan bertanggungjawab oleh karena itu uang tersebut masuk dalam kategori kKeuangannegara. Berdasarkan pendapat Ahli Drs.

yang tidak sah masyarakat dapat menuntut pemerintahuntuk pengembalian uang pungutan atas kesewenangwenangan yang dilakukan olehklinik sehingga pemerintan harus bertanggungjawab untuk mengganti kerugianmasyarakat atas pungutan yang tidak sah, oleh karena itu hal itu menjadi kerugianNegara, terhadap pendapat ini Majelis Hakim sependapat tetapi kapan saatnya uangtersebut menjadi uang Negara ketika uang hasil kejahatan diperintahkan dirampasuntuk Negara dengan putusan pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan

Selanjutnyakepada penyewa/penerima jasa diberikan kwitansi sebesar jumlah uangyang dibayarkan dan selanjutnya diserahkan kepada Kasir serta kasirmenyerahkan seluruh hasil penerimaan sewa Guest House kepadaBendahara Penerimaan;Bahwa pungutan tambahan 10% biaya sewa kamar Guest House dimulaisejak bulan April 2007 sampai dengan bulan Juni 2010 dengan total sebesarRp. 315.545.000, (tiga ratus lima belas juta lima ratus empat puluh lima riburupiah) dengan perincian sebagai berikut ; No Tahun Pungutan

Bin SUJARTO dan saksi ARJUZAMANTAMADJOE,SE., MM meminta uang pungutan tambahan 10% biaya sewakamar Guest House kepada saksi WINARNI sebesar Rp.166.866.000.

Yykuang pungutan pajak sewa kamar yang tidak dapat disetor kenegara, kemudian saksi memerintahkan kepada sdr. WINARNI, SE.dan sdri. TITUK UTARI, SE. untuk membuat rekap danmenyimpannya;Bahwa pada tanggal, 28 Juli 2009 setelah sdri.

RAKHMAWATI yang telah menggunakan uang hasil pungutanpajak sewa kamar secara langsung untuk kepentingan pribaditersebut tidak dapat dibenarkan, karena uang hasil pungutan ataspenyewaan aset milik negara (BUMN) wajib disetor langsungsecepatnya ke kas negara (Ssesuai Pasal 4 UU No. 20 tahun 1997).Kalaupun hasil pungutan tersebut merupakan penerimaan pajak,maka ketentuan penyetorannya mengikuti peraturan perpajakanyang berlaku.b. Bahwa perbuatan sdr.

YykBahwa dari penerimaan uang pungutan 10% dengan jumlah total sebesarRp. 315.545.000, (tiga ratus lima belas juta lima ratus empat puluh limaribu rupiah) tidak ada yang disetorkan ke kas Negara maupun ke kasdaerah Kab.

BPR Adiartha Udiana seorang kolektor apabilasudah selesai melakukan pungutan tabungan dari nasabah selanjutnya wajibmenyetorkan seluruh hasil pungutan dari nasabah dan juga wajib memberikanlaporan hasil pungutan kepada teller, dimana hasil pungutan tersebut akan diinputkedalam sistem oleh kolektor kemudian kolektor menyetor dalam bentuk laporanrekap harian kepada teller. Bahwa adanya perbuatan saudara SI MADE SUANDIRA tersebut yang dirugikanadalah nasabah dan juga pihak Bank.

Sus/2018/PNDps.penagihan/pungutan dana nasabah yang tidak melakukan pencatatan sebagianbesar setoran simpanan nasabah.

BPR ADI ARTHA UDIANA dari tahun2001 sampai dengan 2016 yang ditugaskan dibagian account officer (AO) khususnyadalam penagihan/pungutan dan sejak bulan Oktober tahun 2016 terdakwamengundurkan diri atau berhenti bekerja di PT.

BPR Adiartha Udiana seorang kolektor apabilasudah selesai melakukan pungutan tabungan dari nasabah selanjutnya wajibmenyetorkan seluruh hasil pungutan dari nasabah dan juga wajib memberikanlaporan hasil pungutan kepada teller, dimana hasil pungutan tersebut akan diinputkedalam sistem oleh kolektor kemudian kolektor menyetor dalam bentuk laporanrekap harian kepada teller.Hal 39 dari 56 hal Putusan Nomor : 532/Pid. Sus/2018/PNDps.

BPR Adiartha Udiana yang bertugas melakukan pungutan tabungannasabah yang menabung dan begitupun apabila nasabah tidak dapat datang keHal 45 dari 56 hal Putusan Nomor : 532/Pid.

Setidaknya apabila dalam hal inidikaitkan dengan prinsip pungutan (charges) yang dilakukan Negarasifatnya cost recovery yaitu memulinkan atau mengembalikan seluruhbiaya yang dikeluarkan oleh Negara dalam rangka menyelenggarakanpelayanan publik. Di samping itu ketidakjelasan pertimbangan ataualasan menaikkan tarif pungutan bertentangan dengan prinsip pungutankepada masyarakat yaitu kepastian hukum (certainty) dan keadilan(equity).

Negara tidak mendasarkan besaran pungutan pada perhitungankerugian yang nyatanyata ditimbulkan, potensi kerugian yangditimbulkan dan dihitung secara akurat, atau besarnya pengeluaranpemerintah yang harus dipulihkan. Dari kenaikan tarif pungutan yangmenimbulkan berlipatnya beban perusahaan, jelas Pemerintah hanyaberpegang pada paradigma mengisi kas Negara sebesarbesarnya tanpaHalaman 21 dari 46 halaman.

Pungutan ini akan membebani masyarakatkarena oleh wajib pajak akan dibebankan sebagai biaya yang menambahharga jual dan berlawanan dengan aspek keadilan horizontal dankeadilan vertikal (Vide Bukti P10).18.Bahwa dimasukkannya area penyangga dan/atau area pengembanganuntuk pengamanan kegiatan ke dalam kriteria L1 merupakan pungutanPNBP yang tumpang tindih dan dapat dikategorikan pungutan gandadalam PNBP karena area penyangga dan/atau area pengembanganuntuk pengamanan kegiatan tersebut telah menjadi

Dengan demikian terjadi pungutan PNBP yangtumpang tindin atau pungutan ganda antara PP Nomor 33 Tahun 2014dengan PP Nomor 9 Tahun 2012.Halaman 29 dari 46 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/20159.10.11.1.Fotokopi Keterangan Ahli Ir.

Setidaknya apabila dalam hal ini dikaitkan denganprinsip pungutan (charges) yang dilakukan Negara sifatnya cost recoveryyaitu memulihkan atau mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan olehNegara dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik.

Haepa dengan NomorObjek Pajak (NOP) PBB 7311080009011 0002;Dikembalikan kepada yang berhak;54)Uang pengembalian dari Terdakwa ANDI MAPPATOKKONG, SEBin ANDI TAWAKKAL sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah) atas uang pungutan prona Tahun 2007 pada masyarakatDesa Pattiro Sompe Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone;Dirampas untuk Negara;4. Menetapkan agar Terdakwa ANDI MAPPATOKKONG, SE Bin ANDITAWAKKAL membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Hal. 8 dari 15 hal.

Menetapkan barang bukti selengkapnya sebagaimana terurai dalamamar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Makassar Nomor 34/Pid.SusTPK/2018/PN MKS tanggal 7 Juni2018 berupa: Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 tetap terlampir dalam berkasperkara; Nomor 5 sampai dengan Nomor 53 dikembalikan kepada yangberhak: Uang pengembalian dari Terdakwa ANDI MAPPATOKKONG, SE BinANDI TAWAKKAL sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)atas uang pungutan prona Tahun 2007 pada masyarakat Desa

Judex Facti adalahputusan Hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, salahdalam menentukan dan menetapkan unsur melawan hukum dan/ataumenyalahgunakan wewenang, serta salah dalam menerapkan PasalUndangUndang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkapdalam persidangan, adalah alasan yang tidak tepat dan tidak dapatdibenarkan;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidanganterjadinya tindak pidana korupsi adalah karena Terdakwa selaku KepalaDesa Pattiro Sompe melakukan pungutan

Keputusan KepalaDesa Pattiro Sompe (Terdakwa) Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 24Februari 2007 tentang Penentuan Biaya Operasional Pemerintah DesaDalam Pengukuran Tanah, yang pada intinya menetapkan biayaoperasional penerbitan sertifikat PRONA sebesar Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) x 100 orang peserta PRONA yaitu 50 (lima puluh) oranguntuk lahan perumahan dan 50 (lima puluh) orang untuk lahantambak/empang;Bahwa terdapat pelanggaran yang di lakukan oleh Terdakwa selakuKepala Desa dalam melakukan pungutan

PerbuatanTerdakwa selaku Kepala Desa yang melakukan pungutan tidak resmitersebut dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajibannya telahmelakukan perbuatan tidak semestinya;Bahwa alasan dan keberatan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikandalam Memori dan Kontra Memori masingmasing yang pada pokoknyatidak sepakat dengan putusan Judex Facti, ternyata lebin padapengulangan semata dari fakta hukum yang telah dikemukakan dalampersidangan, dan telah dipertimbangkan serta diverifikasi oleh JudexFacti dengan

,menyerahkan lagi sisa uang hasil pungutan dari Pegawai Honorersebesar Rp. 21.000.000, (dua puluh satu juta Rupiah) kepada saksiSAMSURIZAL TOMBULUTUTU di Rumah Jabatan Bupati ParigiMoutong, sehingga saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU langsungmemanggil saksi RAJAB POKAI, SE., dan wartawan agar diberitakan diMedia cetak bahwa benar di Parigi Moutong telah terjadi punglisehubungan dengan Data Base K1; Bahwa, kemudian saksi RISNO A.

., menyerahkan uanghasil pungutan dari Tenaga Honorer kepada Terdakwa secara berturutturut sebagai berikut:1. Hari Kamis tanggal tanggal 24 Nopember 2011 sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta Rupiah);2. Hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sebesar Rp. 17.500.000,(tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);Hal. 4 dari 39 Hal. Put. No. 30/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PAL3.

Unsur Menerima HadiahMenimbang, pungutan uang yang telah dilakukan oleh saksi RISNO A.LATJE, S.Sos dalam pengurusan pengangkatan Tenaga Honorer Data Base K1menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan PemerintahKabupaten Parigi Moutong dan dari pungutan uang tersebut sebesar Rp.Hal. 33 dari 39 Hal. Put.

HAMZAH FAJRI selaku Kepala Kelurahan Kebraon dan Ketua Penanggung JawabPanitia Kerja Serta Kelompok Kerja Persertifikatan Tanah (PRONA) Tahun 2011 KelurahanKebraon Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya melalui Anggota Pokja telah memungutbiaya pengurusan pensertifikatan yang besarnya berfariasi dan sesuai bukti berupa bukurekapitulasi yang berisi catatan pembukuan yang dibuat oleh HERLIN WAHYUNINGSIH,S.Sos selaku Sekretaris Kelurahan Kebraon uang pungutan tersebut seluruhnya baru terkumpulsebesar

HAMZAH FAJRI dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain dana pungutan dari para pemohon sertifikatPRONA dipergunakan antara lain untuk transportasi & akomodasi sebesar Rp. 18.201.200,(delapan belas juta dua ratus satu ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :No PENGGUNAAN JUMLAH (Rp)1 Pembelian Map 350.000.2 Transport ke BPN 100.000,3 Beli Materai 324.000,4 Beli ATK 38.700, 5 Transport ke BPN 100.000,6 Beli Map 160.000,7 Konsumsi Rapat 3x 265.000,8 Ket.

HAMZAH FAJRI selain memerintahkan dan menetapkan biayapembuatan sertifikat PRONA dari para warga masyarakat pemohon sertifikat PRONA,Terdakwa sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 denganmenyalahgunakan kekuasaannya selaku Kepala Kelurahan Kebraon juga memerintahkankepada saudari HERLIN WAHYUNINGSIH, S.Sos selaku Sekretaris Kelurahan untukmemungut biaya dan menerima pungutan dari para warga masyarakatdidalam setiappengurusan SuratSurat dari Kelurahan Kebraon yang12DeSAINya.....

HAMZAH FAJRI selaku Kepala Kelurahan Kebraon dan Ketua Penanggung JawabPanitia Kerja Serta Kelompok Kerja Persertifikatan Tanah (PRONA) Tahun 2011 KelurahanKebraon Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya melalui Anggota Pokja telah memungutbiaya pengurusan pensertifikatan yang besarnya berfariasi dan sesuai bukti berupa bukurekapitulasi yang berisi catatan pembukuan yang dibuat oleh HERLIN WAHYUNINGSIH,S.Sos selaku Sekretaris Kelurahan Kebraon uang pungutan tersebut seluruhnya baruterkumpul sebesar

HAMZAH FAJRI dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain dana pungutan dari para pemohon sertifikatPRONA dipergunakan antara lain untuk transportasi & akomodasi sebesar Rp. 18.201.200,(delapan belas juta dua ratus satu ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut : NBENGGUNAAN JUMLAH (Rp)l/Pembelian Map 350.000,ATransport ke BPN 100.000,4Beli Materai 324.000,4Beli ATK 38.700,Transport ke BPN 100.000,Beli Map 160.000,7 Konsumsi Rapat 3x 265.000, Ket.

AHMAD diserahkan kepada EDI YUSMIANTO dengan caradiletakan diatas meja ruang tamu dirumah Terdakwa EDI YUSMIANTO,sehingga dana hasil pungutan yang diterima oleh EDI YUSMIANTOtotal sebesar Rp. 625.000.000, (enam ratus dua puluh lima juta rupiah)yaitu total dana hasil pungutan sebesar Rp. 659.000.000, (enam ratuslima puluh sembilan juta rupiah) dikurangi sebesar Rp. 34.000.000,untuk Terdakwa PRIYO RAHARJO atas permintaan SAIRAN.> Bahwa dari dana hasil pungutan yang diterima oleh EDI YUSMIANTOsebesar

Kemudian terdakwa memberitahukannya kepadaRESTIYANTO dan BUDI HARNOBahwa setelah terdakwa menerima uang pungutan dari kelompok tani,seluruhnya terdakwa serahkan kepada LUTHFI dan disimpan dirumahLUTHFI, kecuali uang tambahan dengan alasan pembuatan LPJ sebesarRp. 34.000.000,Bahwa sebelum uang pungutan terkumpul semua yaitu baru terkumpuldari 8 Kecamatan, terdakwa pernah diajak LUTHFI datang kerumah EDIYUSMIANTO untuk menyerahkan uang kepada AZIZ NURDINBahwa Terdakwa tahu bahwa uang Rp. 200.000.000

Hasilnya pungutan itu nanti disetorkan ke EDI YUSMIANTO melaluiLUTHFIl AHMAD.

dana dari masingmasing kelompok tanidan sebagian melalui SAIRAN, yang seharusnya dana bantuan itu digunakanoleh kelompok tani sesuai RUKK tersebut, tetapi atas perintah saksi EDIYUSMIANTO untuk melakukan pungutan dan setelah uang pungutan terkumpul167diserahkan kepada saksi EDI YUSMIANTO.

Atas tugas melakukan pungutan itu,maka Terdakwa PRIYO RAHARJO dan saksi SAIRAN mendapatkan uangimbalan/jasa.

tentang Kepabeanan yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 yang menyatakansebagai berikut:Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilaipabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Keputusan DirekturJenderal sebagaimana dimaksud dalam 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4) atau Pasal94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalamjJangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan,setelah pungutan

;bahwa selanjutnya mengenai kewajiban melunasi pungutan terutang dalam bandingkepada Pengadilan Pajak, Pasal 95 Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 yangmenyatakan sebagai berikut:Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilaipabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Keputusan DirekturJenderal sebagaimana dimaksud dalam 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4) atau Pasal94 ayat (2) dapat mengajukan

permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalamJangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan,setelah pungutan yang terutang dilunasi;bahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasidan Pajak Dalam Rangka Impor yang terutang sebesar Rp.1.287.624.000,00 dan50% nya adalah sebesar Rp.643.812.000,00;bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak(SSPCP) atas pelunasan tagihan tersebut;MemperhatikanMengingatMemutuskanbahwa

Jaminan perlindungan dankepastian hukum yang adil itu antara lain terkait dengan pelaksanaannorma Pasal 23A UndangUndang Dasar 1945 yang menyatakanbahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untukkeperluan negara diatur dengan UndangUndang.

Dengan berlakunyanorma ini, maka di Negara Republik Indonesia ini setiap orang danbadan hukum tidak dapat dikenakan pajak atau pungutan yang bersifatmemaksa yang tidak didasarkan atas UndangUndang atau peraturanlain yang lebih rendah yang pembentukannya diperintahkan dan/ataudidelegasikan oleh UndangUndang;Bahwa Pemohon yang mempunyai hakhak sebagaimana diuraikandalam angka 2 di atas, merasa dirugikan hakhaknya denganHalaman 6 dari 24 halaman.

Putusan Nomor 14 P/HUM/201710.rumusan tertentu sebagaimana diatur dalam norma ketentuan KetigaKeputusan tersebut dan pembayaran itu diterima oleh PemerintahDaerah Khusus lbukota Jakarta sebagai pendapatan daerah, makanorma pengaturan seperti itu haruslah didasarkan kepada undangundang sebagaimana diatur dalam norma Pasal 23A UndangUndangDasar 1945 yang menyatakan bahwa Pajak dan pungutan lain yangbersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undangundang;.

Sebagaimana telah diuraikan dalam uraianuraian sebelumnya, materi muatan yang diatur dalam KeputusanGubernur Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 640 Tahun 1992 danKeputusan Gubernur Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 1934Tahun 2002 mengatur tentang kewajibankewajiban bagi PemegangSIPPT dan pungutan bagi Pemegang SIPPT yang tidak memiliki SP3Lyang menimbulkan beban keuangan bagi rakyat yang berdasarkanPasal 23A UndangUndang Dasar 1945 harus diatur dengan undangundang.

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pajak danRetribusi Daerah tidak pernah memerintahkan Gubernur untukmembuat Keputusan atau Peraturan yang mengatur materi muatantentang pungutan seperti itu. Jika penentuan kewenangan memberikanizinizin tertentu. diserahkan kepada Pemerintah Daerah makapengaturannya harus dilakukan melaui Peraturan Pemerintah atauPeraturan Daerah Provinsi, bukan Peraturan Gubernur;Halaman 14 dari 24 halaman.

Pengadilan Pajak dalam jangka waktu60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan39yang terutang dilunasibahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi danPajak dalam Rangka Impor yang terutang sebesar Rp 461.576.000,00;bahwa Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal08 Nopember 2012, diketahui jatuh tempo pengajuan banding adalah tanggal 06Januari 2013;bahwa Pemohon Banding menyatakan telah menjaminkan pungutan

14 September 2012 daribank CIMB Niaga, pada tanggal 14 September 2012 untuk jatuh tempo 14 November2012;bahwa Jaminan Bank tersebut diterima oleh Bendahara Kantor Pelayanan Utama Tipe ABea Cukai Tanjung Priok dengan bukti Bukti Penerimaan Jaminan Nomor :002961/JB/KBR/2012 tanggal 14 September 2012 dalam bentuk BG dengan jatuhtempo tanggal 14 November 2012;bahwa menurut Majelis, Bank Garansi memerlukan waktu bagi bank untuk mencairkanbank garansi tersebut dan menyetorkan ke KPKN sebagai pelunasan pungutan

terutang;bahwa Bukti Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor dari Bank CIMB Niaga denganNomor: 000206423346 KPBC 040300Tanjung Priok III tertulis tanggal setor ialah 22Januari 2013 pukul 17:34:11;bahwa SSPCP asli yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding dalam persidangan tanggal26 Februari 2013 yaitu SSPCP : 8977 dari bank CIMB Niaga Gajah Mada 0220022Jakarta II tertulis tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp 461.576.000,00;bahwa menurut Majelis telah cukup bukti penyetoran dari Pemohon Banding untukmelunasi pungutan

Kewenangan Absolut:LL.Bahwa, gugatan adalah sudah tepat dan benar diajukan ke PengadilanNegeri Bontang karena perkara ini merupakan perkara perdataPerbuatan Melawan Hukum mengenai gugatan terhadap Tergugat dimana perbuatan Tergugat telah melakukan penyerobotan/menguasai/menduduki/melakukan pungutan iuran bulan bayar pajak penumpanganbangunan dan menyewakan diatas tanah hak milik Penggugat, tanahperwatasan yang terletak di Jalan Brigjen Katamso dan/sertaBhayangkara Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan

iuran bulan bayar pajakpenumpangan bangunan dan menyewakan diatas tanahn hak milikPenggugat tersebut secara tidak sah melakukan pungutan iuran pajaksetiap bulan bukan haknya kepada Penumpang Bangunan diatas tanahobjek sengketa berdasarkan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1992 tentangPemukiman dan Perumahan, Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) jo.

Bahwa akibat perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian materiil yangHalaman 12 dari 36 Putusan Nomor 154/PDT/2021/PT SMR30.nyata dialami oleh Penggugat, yaitu:Kerugian berupa keuntungan yang hilang atas telah melakukanpenyerobotan/menguasai/menduduki/melakukan pungutan iuran bulanbayar pajak penumpangan bangunan dan menyewakan diatas tanah hakmilik Penggugat oleh Tergugat secara melawan hukum, dimana wilayahtersebut merupakan daerah yang strategis jika digunakan untuk usaha danatau disewakan kepada

iuran pajak setiap bulan selama 30 tahunRp21.438.000.000,00 dikurangi dengan kewajiban membayar iuran pajaksebesar Rp3.014.860.800,00 (tiga milyar empat belas juta delapan ratusenam puluh ribu delapan ratus rupiah)terdapat selisih pungutan iuran pajaksebesar Rp18.423.139.200,00 (delapan belas milyar empat ratus dua puluhtiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);KERUGIAN IMMATERIIL:32.33.Bahwa Penggugat adalah masyarakat dari kalangan baikbaik dan sangatdihargai di lingkungannya

Tujuan dari penyelesaian sengketa yang dipermasalahkan (Fundamentumpetendi) terkait perobuatan Terbanding/Tergugat telah melakukanpenyerobotan/menguasai/menduduki/melakukan pungutan iuran bulanbayar pajak penumpangan bangunan dan menyewakan diatas tanah hakmilik Pembanding/Penggugat, tanah perwatasan yang terletak di JalanBrigjen Katamso dan/serta Bhayangkara Kelurahan Gunung Elai,Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur,seluas 35.742,79 m*(tiga puluh lima ribu tujuh ratus

PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tetapikeabsahan pemungutan oleh Terbanding, sehingga Majelis tidak memeriksabesaran pungutan pajak a quo;Bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337KUHPerdata disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak bolehbertentangan dengan undangundang;Bahwa ketetapan Pajak Daerah yang disengketakan Pemohon Banding PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berkenaandengan masa berlakunya UndangUndang

pemerintah, karena itu Kontrak Karya masuk dalam golongan hukumprivat yang hanya mengikat para pihak yang melakukan perjanjian;Bahwa pungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah adalahtergolong hukum publik, adagium hukum menyatakan apabila terjadi konflikantara hukum privat dengan hukum publik maka yang dimenangkan adalahhukum publik, karena atas dasar memprioritaskan kepentingan umum yanglebih besar dari kepentingan pribadi;Bahwa yang diajukan banding oleh Pemohon Banding adalah mengenaipemungutan

Putusan Nomor 14/B/PK/Pjk/2012Bahwa oleh karenanya seharusnya pungutan Pajak Kendaraan Bermotor danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipertahankan, karena pungutantersebut sudah sesuai dengan undangundang yang berlaku, yaitu UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65Tahun 2001;Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwapenetapanTerbanding atas pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor terhadap objek berupa Forlklift Cat Seatrainer LiftV900

Suatu hal tertentu;4 Suatu sebab yang halal;Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Pajak mempertimbangkan bahwa,... berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUHPerdata disyaratkanuntuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak boleh bertentangan denganundangundang dan dengan demikian Kontrak Karya berkenaandengan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaHalaman 21 dari 34 halaman.

34 Tahun 2000 tentang RetribusiDaerah yang merupakan perubahan atas UndangUndang Nomor 18Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Tahun1986 belum ada, sedangkan pada saat Kontrak Karya disetujui danditandatangani oleh Pemerintah RI dengan Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 2 Desember 1986, peraturan yangberlaku dan mengatur pajak atau retribusi daerah adalah UndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8 Tahun 1959dan Perpu Nomor 27 Tahun 1959, sehingga pajak atau pungutan

No. 21/B/PK/Pjk/2012Bahwa Pemohon Banding tidak mempersoalkan besarnya pungutan Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tetapi keabsahan pemungutan olehTerbanding, sehingga Majelis tidak memeriksa besaran pungutan pajak a quo;Bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUH Perdatadisyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak boleh bertentangan denganUndangUndang;Bahwa ketetapan Pajak Daerah yang disengketakan Pemohon Banding Pajak KendaraanBermotor

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berkenaan dengan masaberlakunya UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah junctoPeraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;Bahwa dengan demikian Kontrak Karya berkenaan dengan pungutan Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor a quo adalah bertentangan denganUndangUndang No. 34 Tahun 2000;Bahwa ditinjau dari sudut penggolongan hukum

, Kontrak Karya adalah perjanjianantara Pengusaha dengan Pemerintah bukan antara Pemerintah dengan Pemerintah,karena itu Kontrak Karya masuk dalam golongan hukum privat yang hanya mengikatpara pihak yang melakukan perjanjian;Bahwa pungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah adalah tergolong hukumpublik, adagium hukum menyatakan apabila terjadi konflik antara hukum privat denganhukum publik maka yang dimenangkan adalah hukum publik, karena atas dasarmemprioritaskan kepentingan umum yang lebih

DimanaPemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan ketentuan Kontrak Karyanya, hanya berkewajibanmembayar pajakpajak, retribusi, turan dan pungutan yang ditetapkan dan dirinci secaraspesifik dalam masingmasing Kontrak Karya.Penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali di atas tentang karakteristik Kontrak Karya yangLex Spesialis' didukung dengan :e Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.

Kalaupun quadnon terdapatpungutanpungutan atau retribusiretribusi yang telah ada aturannya pada saat KontrakKarya disetujui dan ditandatangani, maka besarnya tarif pajakpajak atau pungutanpungutan atau retribusiretribusi tersebut tidak boleh lebih berat atau lebih besar dariundangundang dan peraturanperaturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu,khususnya pungutan dan retribusi daerah.

Pemungut PajakPenghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta TataCara Penyetoran dan Pelaporannya, antara lain mengatur sebagaiberikut:Pasal 1:Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 36 Tahun 2008, adalah :7.

Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan,perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk olehDirektur Jenderal Pajak atas pembelian bahanbahan untukkeperluan industri atau ekspor mereka dari pedagangpengumpul:Pasal 2 ayat (1):Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkansebagai berikut:Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 1348/B/PK/PJK/2017c.

Badanbadan tertentu untuk memungut pajak dari WajibPajak yang melakukan kegiatan di bidang impor ataukegiatan usaha di bidang lain;(2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, danbesarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan;(3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memilikiNomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratuspersen) daripada tarif yang diterapkan

terhadap Wajib Pajakyang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK03/2008 tentangPerubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor254/KMKO3/2001 tentang Penunjukan Pemungut PajakPenghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta TataCara Penyetoran dan Pelaporannya, antara lain mengatursebagai berikut:Pasal 1 :Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah beberapa kali

Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektorperhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yangditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahanbahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka daripedagang pengumpul;Pasal 2 ayat (1):Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 1348/B/PK/PJK/20174.3.4.4.Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkansebagai berikut:c.

Kemudian,Saksi Rahmawati,menyampaikan, sekitar tahun 2007 atau tahun 2008, untuk tarifmenginap agar dinaikan 10% (sepuluh persen) perhari/kamar,dikarenakan dikenakan pungutan pajak.Bahwa Saksi tidak tahu,untuk pungutan biaya sewa kamar 10%(sepuluh persen) perhari/kkamar, apakah atas inisiatif SaksiRahmawati sendiri atau orang lain.Bahwa setiap kegiatanpenyewaan di guesthouse/penginapan,diketahui oleh pimpinan STMM MMTC Yogyakarta. Akan tetapi,bentuk pelaporan, Saksi tidak mengetahui.

Sleman, yang intidari rapat, menyepakati tidak ada pungutan pajak sewa kamar sebesarHalaman 230 Putusan No.6/Pid.SusTpk/2017/PN.Yyk10% (sepuluh persen) perkamar/hari. Dalam pertemuan tidak adacatatan/notulen rapat.Bahwa sebelum petugas BPK datang menemui Terdakwa, pada tahun2007, BPKKD Kab.

Sleman berkirim surat keKepala Badan Litbang SDM Departemen Komunikasi dan Informasi diJakarta dengan tembusan STMM MMITC Yogyakarta yang intinyameminta pungutan pajak hotel sebesar 10% (sepuluh persen) dariSTMM MMTC Yogyakarta/diklat ahlli multimedia Yogyakarta, saat itubelum ada realisasi pungutan pajak sewa kamar di guesthouse STMMMMTC Yogyakarta;Bahwa tidak ada instruksi dari Ketua STMM MMTC Yogyakarta untukmenghentikan pungutan pajak sewa kamar;Bahwa karena masalah teknis, maka wewenang yang

berkenaandengan pungutan pajak sewa kamar di STMM MMITC Yogyakartaadalah dibawah kewenangan Ketua Pelaksana PNBP;Bahwa Terdakwa piker, karena BPK dan BPKKD Kab.

Sleman, yang intiHalaman 235 Putusan No.6/Pid.SusTpk/2017/PN.Yykdari rapat tersebut menyepakati, tidak ada pungutan pajak sewa kamarsebesar 10% (Sepuluh persen) perkamar/hari.Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada notulen rapat.Bahwa sebelum petugas BPK datang menemui Terdakwa, pada tahun2007, BPKKD Kab.

dan gas bumi;Bahwa Kontrak Karya merupakan perjanjian yang pengaturannya tidak diatur secarakhusus dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPer), namun merujuk padaPasal 1338 KUHPer, yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu bahwaperjanjian tersebut menjadi hukum dan mengikat bagi para pihak yang sepakat untukmengikatkan dirinya dalam perjanjian dan telah menandatanganinya;Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 50/B/PK/PJK/201212Bahwa Pemohon Banding tidak mempersoalkan besarnya pungutan

dengan Pemerintah, karena ituKontrak Karya masuk dalam golongan hukum privat yang hanya mengikat para pihakyang melakukan perjanjian;Bahwa pungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah adalah tergolong hukumpublik, adagium hukum menyatakan apabila terjadi konflik antara hukum privat denganhukum publik maka yang dimenangkan adalah hukum publik, karena atas dasarmemprioritaskan kepentingan umum yang lebih besar dari kepentingan pribadi;Bahwa yang diajukan banding oleh Pemohon Banding adalah

, karena pungutan tersebut sudah sesuaidengan UndangUndang yang berlaku, yaitu UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001;Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Terbanding ataspengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotorterhadap Objek berupa Truck GMC C7500 Boom Tahun Perakitan 1998 tersebut telah1213sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan karenanya koreksi Terbanding tetapdipertahankan;Bahwa oleh karena berdasarkan

Kalaupun quadnon terdapat pungutanpungutan atau retribusiretribusi yang telah ada aturannya pada saat Kontrak Karya disetujui danditandatangani, maka besarnya tarif pajakpajak atau pungutanpungutan atauretribusiretribusi tersebut tidak boleh lebih berat atau lebih besar dari undangundang dan peraturanperaturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu,khususnya pungutan dan retribusi daerah.e Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui dan ditandatangani pada tanggal 2Desember 1986 oleh dan antara

Sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atauretribusi daerah quadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atauretribusi daerah tersebut harus berdasarkan Undangundang Darurat No.11Tahun 1957, Perpu No. 8 Tahun 1959 dan Perpu No. 27 Tahun 1959 tersebut dankarenanya pula, secara Lex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11 KK tidakbertentangan dengan UndangUndang No. 34 Tahun 2000.

biaya sertifikat yang besarnnya telahditentukan panitia ; e Bahwa jumlah keseluruhan pungutan yang telah diterima oleh panitia (dimanaterdakwa selaku Kepala Desa yang merupakan Penasehat dalam kepantitiaanPRONA) adalah sebesar Rp. 315.000.000, (tiga ratus lima belas juta rupiah) ;e Bahwa dari keseluruhan biaya yang terkumpul tersebut selanjutnya oleh panitiadipergunakan untuk keperluan kegiatan PRONA antara lain untuk pembelianmaterai, patok serta pengadaan alat tulis lainnya sebesar kurang lebihRp

Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja uang hasil pungutan kepadapara peserta PRONA tersebut Putusan No. 96/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby Halaman 33 dari 112 Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah keseluruhan dari uang hasil pungutan tesebut ; e Bahwa saksi tidak tahu apakah ada sisa dari uang hasil pungutan tesebute Bahwa saksi ikut dalam PRONA tersebut sebagai salah satu pesertaPRONA tersebut saksi dipungut biaya sebesar Rp. 1.000.000, (satu jutarupiah), dan saksi sudah menyerahkan biaya

(tiga ratus lima belas juta rupiah).Bahwa ada sisa uang dari hasil pungutan tersebut dibuat untuk penyemianjalan, untuk pembangunan pengecoran jalan.e Bahwa sertifikat saksi sudah jadi.Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan terdakwa di Desa Rembun menjabatsebagai Kepala Desa;e Bahwa saksi sebagai kepetengan sejak Tahun 2000 untuk tugastugas pokokdibidang keamanan Desa Rembun.e Bahwa setahu saksi PRONA Sertifikasi hak atas tanah di Desa Rembun

PRONAtersebut, yakni : dipakai untuk penyemiran jalan, untuk pembangunan pengecoranjalan, beli pathok, beli materai, beli ATK, beli konsumsi.e Bahwa saksi mengetahui jumlah keseluruhan uang hasil pungutan tersebut adalahRp.315.000.000.

, beli ATK, beli konsumsi ;Bahwa saksi mengetahui jumlah uang hasil dari pungutan tersebut yaitu Rp.315.000.000, (tiga ratus lima belas jutaBahwa ada sisa dari uang hasil pungutan yang dibuat untuk penyemiranjalan sejumlah Rp. 65.000.000, , untuk pembangunan pengecoran jalan Rp.6.000.000, dan membuat plengsengan Rp.21.000.000,.Bahwa saksi sebagai salah satu warga peserta PRONA tersebut dan sesuaikesepakatan, saksi dipungut biaya sebesar Rp. 1.000.000, (satu jutaPutusan No. 96/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby

Bali, telah melakukanbeberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negera yang dengan maksud menguntungkan diri sendiriatau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakankekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, ataumenerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatubagi dirinya yaitu berupa pungutan

Tabel rincian pungutan Desa Satra dalam bentuk tulisan tangan 10. Daftar nama pemohon Prona Desa Satra tahun 2008 dan 2009 ; 11. Daftar nama pemohon SMS/Rutin Kolektif Desa Satra ; 12. Surat Pernyataan yang ditandatangani Kaur Pembangunan Desa Satra Gst.Ner. Ardika tertanggal 25 Februari 2011 dan tgl. 26 Maret 2011;13.

Daftar Biaya Prona Desa Bayung cerik; 2714.15.16.17.1819.20.21.22.23.24.25.Perincian Biaya Pembuatan Sertifikat (Prona) Desa Bayung Cerik tahun2009; Foto copy Daftar nama peserta pembuatan sertifikat Rutin Kolektif DesaBayung Cerik; Foto copy buku tamu sosialisasi dan rapat pensertifikatan tanah Prona danRutin kolektif di Kantor Desa Bayung Gede; Foto copy kas pemasukan dan pengeluaran uang pungutan Prona tahun 2009 Desa Bayung Cerik;.

Fotocopy Kwitansi Pungutan Sertifikat Tanah Sesuai Dengan Peraturan Desa27.28.sebesar Rp. 36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah) yang diterima olehI Wayan Suarjaya tertanggal 30 Desember 2010; Fotocopy PERATURAN DESA BAYUNG GEDE No. 1 tahun 2009 tentangPungutan Desa Desa Bayung Gede;Kwitansi Pembayaran Biaya Shering SMS sejumlah Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2011 yang diterima oleh Priat28Eko Purwo, Spt namun yang bersangkutan memakai nama jabatanPPAT ;29.

(dua ratus delapan puluhtujuh juta tujuh ratus delapan tujuh puluh enam ribu rupiah), yang berasal dari8 desa yang menerima tabel pungutan dari Terdakwa, pertimbangan tersebutbertentangan dengan pertimbangan hukum pada halaman 108 s/d 109,semestinya jumlah dana yang diterima dan digunakan oleh terdakwa atassepengatahuan Camat Kintamani I Wayan Gobang Edi Sucipto adalah sebesarRp.336.678.000.