Ditemukan 500 data
Urut Berdasarkan
Putus : 06-05-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 K/Pdt/2015 Tanggal 6 Mei 2015 — SITI YUSNAR (Pr) Pgl. Yus/Uniang, DKK ; SITI ZALIAR (Pr) Pgl. Upik, DKK
47 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepala waris dalam kaum TergugatB.1 sebagai pemegang kekuasaan tertinggi terhadap harta waris baikkedalam maupun keluar menurut sistem Hukum Adat Minangkabau;Berangkat dari dogma hukum adat tersebut di atas maka artinya secarasadar hukum Penggugat menggugat harta warisan pusaka tinggi melaluimamak kepala waris dalam kaum Tergugat B.1;Bahwa dalam arti yang sempit Tergugat mengakui dan membenarkanbahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah masalah hartapusaka kaum, oleh karena itu Penggugat takluk
Register : 01-05-2012 — Putus : 13-11-2013 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN MANADO Nomor 150/PDT.G/2012/PN.Mdo Tanggal 13 Nopember 2013 — - PT.MAHKOTA RATU HOTELS melawan 1. Dirut PT PANIN BANK Tbk., Cq. KCU Panin Bank Manado, Dk
96 — 22
96 — 22
dilakukanTergugat tidak wajar dan merugikan Penggugat.10.Menyatakan bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukanTergugat I, dalam melaksanakan perhitungan total kewajiban utangditambah bunga dan denda telah menimbulkan kerugian bagiPenggugat.11.Menghukum Tergugat untuk melakukan perhitungan ulang jumlahutang tambah bunga dan denda, yang harus dibayarkan Penggugat.12.Menghukum Tergugat untuk melakukan penilaian kembali hargadasar/limit jaminan/Agunan Penggugat.13.Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan takluk
Register : 25-04-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.JP Tanggal 19 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
150 — 41
150 — 41
No. 0593/Pat.G/2018/PAJP49 huruf b maka dimaknai dalam hal terjadi sengketa penentuan hartapeninggalan dan ahli warisnya bagi orangorang yang beragama Islammaka kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk pada lingkunganperadilan agama, bukan ke lingkungan peradilan umum.
Register : 15-03-2021 — Putus : 26-10-2021 — Upload : 02-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Ckr Tanggal 26 Oktober 2021 — Penggugat
PT Hong Guang Plastikatama Indonesia
Tergugat
Xu Shandong
PT Indoramah Plastik Indonesia
242 — 178
242 — 178
Justru olehkarena pasal itu termuat dalam suatu undangundang yang berlaku, danpada umumnya bagi orangorang yang takluk pada Burgerlijk Wetboek,berlakulah suatu Hukum Perdata yang tertulis (geschreven recht), makamulamula onrechtmatige daad, ini diartikan secara sempit yaitu mengenalperkataan onrechmatige sebagai hanya mengenai perbuatan yanglangsung melanggar suatu peraturan hukum.Baru sejak tahun 1919, setelah dipelopori oleh Pengadilan Tertinggi diNegeri Belanda (putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari
Putus : 09-04-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 25/Pdt.G/2013/PN. Pdl Tanggal 9 April 2015 — EVA FAUZIAH SITOMPUL
Melawan
IKA SURYANTI, dkk.
88 — 14
88 — 14
., dalam bukunyayag berjudul Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradlian AgamaUndangUndang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1989 Edisi Kedua,Halaman 18 dari 100 halaman Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2013/PN.PdgHalaman 147 alinea ketiga, dikutip sebagai berikut :..sengketa perkara warisan yang terjadi bagi setiap orang yang beragamaIslam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk ke dalam jangkauanmengadili lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan PeradilanUmum.
Putus : 29-08-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1301 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 29 Agustus 2013 — H. SUDENDI, S.E., M.M
76 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1301 K/Pid.Sus/2013Terdakwa dan pelaku tindak pidana korupsilainnya sebagaimana tujuanpemberantasan Korupsi;Keberatan kasasi terhadap Berat Ringannya Hukuman atau BesarKecilnya Jumlah Denda pada prinsipnya tidak dapat dibenarkan undangundang sebabtentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkanmaupun tentang besar kecilnya jumlah denda adalah wewenangpengadilan yang tidak takluk pada pemeriksaan tingkat kasasi,sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November1983 No. 797 K/PID
Register : 09-01-2013 — Putus : 24-03-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN PADANG Nomor 10/Pdt.G/Intv/2013/PN.PDG Tanggal 24 Maret 2014 — SITI ZALIAR, CS melawan MARAH ZAINUDDIN, CS
58 — 14
58 — 14
mamak kepala warisdalam kaum Tergugat Bl sebagai pemegang kekuasaan tertinggi terhadap hartawaris baik kedalam maupun keluar menurut system Hukum adat minangkabau.Berangkat dari Dogma hukum adat tersebut diatas maka artinya secara sadar hukumPenggugat menggugat harta warisan pusaka tinggi melalui mamak kepala warisdalam kaum Tergugat B1.Bahwa dalam arti yang sempit Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa yangdipermasalahkan oleh Penggugat adalah masalah harta pusaka kaum, oleh karena ituPenggugat takluk
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1592 B/PK/PJK/2017 Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
200 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
200 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Subekti, S.H. ituadalah sebagai berikut (Bukti PK7):Menetapkan apa yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak yangbeperkara, adalah mengenai penghargaan suatu kenyataan (feitelijkheid)tetapi memberikan arti atau definisi kepada apa yang telah diperjanjikanitu adalah suatu soal hukum, yang takluk pada pemeriksaan kasasi,misalnya mengartikan pada suatu perjanjian bahwa itu adalah gadai ataujual lepas, dan lain sebagainya.
Putus : 07-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1513 B/PK/PJK/2017 Tanggal 7 September 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
186 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
186 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Subekti,S.H. itu adalah sebagai berikut (Bukti PK7):Menetapkan apa yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak yangbeperkara, adalah mengenai penghargaan suatu kenyataan(feitelijkheid) tetapi memberikan arti atau definisi kepada apa yangtelah diperjanjikan itu adalah suatu soal hukum, yang takluk padapemeriksaan kasasi, misalnya mengartikan pada suatu perjanjian bahwaitu adalah gadai atau jual lepas, dan lain sebagainya.
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1587 B/PK/PJK/2017 Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
204 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
204 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Subekti,S.H. itu adalah sebagai berikut (Bukti PK7):Menetapkan apa yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak yangbeperkara, adalah mengenai penghargaan suatu kenyataan(feitelykheid) tetapi memberikan arti atau definisi kepada apa yang telahdiperjanjikan itu adalah suatu soal hukum, yang takluk pada pemeriksaankasasi, misalnya mengartikan pada suatu perjanjian bahwa itu adalahgadai atau jual lepas, dan lain sebagainya.
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1588 B/PK/PJK/2017 Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
190 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
190 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Subekti,S.H. itu adalah sebagai berikut (Bukti PK7):Menetapkan apa yang telah diperjanjikan antara kedua belahpihak yang beperkara, adalah mengenai penghargaan suatukenyataan (feitelijkheid) tetapi memberikan arti atau definisikepada apa yang telah diperjanjikan itu adalah suatu soal hukum,yang takluk pada pemeriksaan kasasi, misalnya mengartikan padasuatu perjanjian bahwa itu adalah gadai atau jual lepas, dan lainsebagainya.
Putus : 16-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1499 B/PK/PJK/2017 Tanggal 16 Agustus 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
203 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
203 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Subekti,S.H. itu adalah sebagai berikut (Bukti PK7):Menetapkan apa yang telah diperjanjikan antara kedua belahpihak yang berperkara, adalah mengenai penghargaan suatukenyataan (feitelijkheid) tetapi memberikan arti atau definisikepada apa yang telah diperjanjikan itu adalah suatu soal hukum,yang takluk pada pemeriksaan kasasi, misalnya mengartikan padasuatu perjanjian bahwa itu adalah gadai atau jual lepas, dan lainsebagainya.
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1589 B/PK/PJK/2017 Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
192 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
192 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
Subekti,S.H. itu adalah sebagai berikut (Bukti PK7):Halaman 76 dari 186 halaman Putusan Nomor 1589/B/PK/PJK/201721.22.Menetapkan apa yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak yangbeperkara, adalah mengenai penghargaan suatu kenyataan(feitelijkheid) tetapi memberikan arti atau definisi kepada apa yang telahdiperjanjikan itu adalah suatu soal hukum, yang takluk pada pemeriksaankasasi, misalnya mengartikan pada suatu perjanjian bahwa itu adalahgadai atau jual lepas, dan lain sebagainya.
Putus : 25-10-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1488 K/Pid. Sus/2012 Tanggal 25 Oktober 2012 — JPU ; ARI ARIFIN
69 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, SH. dalam bukunya edisi keduayang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAPpada halaman 549 s/d. halaman 551, menyatakan :Berat Ringannya Hukuman atau Besar Kecilnya Jumlah Denda:Keberatan semacam ini pun pada prinsipnya tidak dapat dibenarkan undangundangsebab tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan maupun tentangbesar kecilnya jumlah denda adalah wewenang pengadilan yang tidak takluk padapemeriksaan tingkat kasasi.
Putus : 07-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1512 B/PK/PJK/2017 Tanggal 7 September 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
189 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
189 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Subekti,S.H. itu adalah sebagai berikut (Bukti PK7):Menetapkan apa yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak yangbeperkara, adalah mengenai penghargaan suatu kenyataan(feiteliikheid) tetapi memberikan arti atau definisi kepada apa yangtelah diperjanjikan itu adalah suatu soal hukum, yang takluk padapemeriksaan kasasi, misalnya mengartikan pada suatu perjanjian bahwaitu adalah gadai atau jual lepas, dan lain sebagainya.
Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;
Grosse Akta 4590 — 4447
- Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
Kalau ada peraturan yang dibuat dalam periode tahun1950an yang berhubungan dengan masalah hak atas tanah, bisa disebut UU No.24/1954 tentang Penetapan UU Darurat No. 1/1952 tentang Pemindahan Hak TanahTanah dan BarangBarang Tetap yang lainnya yang takluk pada Hukum Eropa sebagaiUndangUndang.'
Putus : 16-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1500 B/PK/PJK/2017 Tanggal 16 Agustus 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
194 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
194 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Subekti, S.H. ituadalah sebagai berikut (Bukti PK7):Menetapkan apa yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak yangbeperkara, adalah mengenai penghargaan suatu kenyataan (feitelijkheid )tetapi memberikan arti atau definisi kepada apa yang telah diperjanjikanitu adalah suatu soal hukum, yang takluk pada pemeriksaan kasasi,misalnya mengartikan pada suatu perjanjian bahwa itu adalah gadai ataujual lepas, dan lain sebagainya.
Putus : 24-07-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1214 K/PID.SUS/2012 Tanggal 24 Juli 2012 — H. AGUS MULYADI RANDIL, S.Sos, M.Si, DK
53 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, SH. dalam bukunya edisi kedua yangberjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP padahalaman 549 s/d. halaman 551, menyatakan :Berat Ringannya Hukuman atau Besar Kecilnya jumlah Denda :Keberatan semacam ini pun pada prinsipnya tidak dapat dibenarkan undangundang sebab tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatunkanrnaupun tentang besar kecilnya jumlah denda adalah wewenang pengadilanyang tidak takluk pada pemeriksaan tingkat kasasi.
Putus : 17-02-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1288 K/PID.SUS/2015 Tanggal 17 Februari 2016 — MIRMA FADJARWATI MALIK
173 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
173 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan No. 1288 K/PID.SUS/2015pembebasan denda kepada Terdakwa tidak memberikan efek jera bagiTerdakwa dan pelaku tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana tujuanpemberantasan Korupsi;Keberatan kasasi ternadap berat ringannya hukuman atau besar kecilnyajumlah denda pada prinsipnya tidak dapat dibenarkan undangundang sebabtentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan maupun tentang besarkecilnya jumlah denda adalah wewenang pengadilan yang tidak takluk padapemeriksaan tingkat kasasi, sebagaimana
Putus : 03-06-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1221 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 3 Juni 2015 — Pemohon Kasasi I: PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT ;
Pemohon Kasasi II: TERDAKWA/SUHENDA
83 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Put.No. 1221 K/Pid.Sus/2015Keberatan kasasi terhadap berat ringannya hukuman ataubesar kecilnya jumlah denda pada prinsipnya tidak dapatdibenarkan undangundang sebab tentang berat ringannyahukuman pidana yang dijatunkan maupun tentang besar kecilnyajumlah denda adalah wewenang Pengadilan yang tidak takluk padapemeriksaan tingkat kasasi, sebagaimana dalam PutusanMahkamah Agung tanggal 11 November 1983 Nomor 797 K/PID/1983 yang mengemukakan bahwa mengenai berat ringannyahukuman adalah wewenang Judex