Ditemukan 5052 data
218 — 66
BdgMenimbang, bahwa unsur Setiap Orang mengacu pada teoripertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukumorang atau badan hukum (/ega/ entity) yang menyandang hak dan kewajibanhukum dan dapat dituntut oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan di depanpersidangan pengadilan atas perbuatan yang telah dilakukannya yang didugamengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum.
HERPIN HADAT, SH.
Terdakwa:
KOKO ANDRYANTO, ST Bin H. SUBANDRIO.
80 — 29
20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana dikemukakan di atas menurut Majelis adalah bersifatumum,Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata setiap orangyang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999,Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1)tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelakutindak pidana korupsi itu menyandang
972 — 657
pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2014yang dimintakanbanding a quodapat dikuatkan, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam kasus ini tidak hanya merusaknama Lembaga Negara, yaitu Mahkamah Konstitusi dan termasuk nama baik dari paraHakim yang berada dalam Lembaga tersebut, akan tetapi merusak juga namanama bagimereka yang menyandang
166 — 36
Unsur setiap orangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperseorangan atau korporasi, sedangkan pengertian korporasi adalahkumpulan orang maupun kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badanhukum maupun bukan badan hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian cakupan pengertian setiaporang dalam Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahmenunjuk pada seseorang tertentu sebagai orang pribadi (natuurlijk persoon)yang menyandang hak dan kewjiban hukum, ataupun korporasi
172 — 38
Bagian inilah yang merupakan dasar hukum untuk dapatmenuding kesalahan Terdakwa dan sebaliknya dapat menjadi landasan bagi Terdakwauntuk membuktikan tidak adanya kesalahan/perbuatan yang dapat dihukum.21Untuk menyandang predikat demikian, tentunya Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umumharus berdasarkan kepada faktafakta hukum, yang harus melalui pengujian, analisis,pengolahan, yang benarbenar optimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakuuntuk memenuhi apa yang disebut sebagai hukum pembuktian.Menurut
96 — 42
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanadikemukakan di atas menurut Majelis adalah bersifat umum;Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata setiap orang yangtermaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999, Majelisberpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut jugabersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidanakorupsi itu menyandang
422 — 220
Tentang unsur Setiap Orang :Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang mengacu pada teoripertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukumorang atau badan hukum (legal entity) yang menyandang hak dan kewajiban hukumdan dapat dituntut oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan di depan persidanganpengadilan atas perbuatan yang telah dilakukannya yang diduga mengandung suatukesalahan yang dapat dihukum.
181 — 134
pada dakwaan subsidair yang melanggar pasal 3 Undangundang No.31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah denganUndangundang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001, adalah pertimbangan yang telahtepat dan benar ; Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai memori banding dari Terdakwa II yangmenyebutkan dirinya sebagai Justice Collaborator, sehingga perlu mendapatkan pidanayang lebih ringan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001 ;Menimbang, bahwa Terdakwa II menyandang
215 — 167
pada dakwaan subsidair yang melanggar pasal 3 Undangundang No.31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah denganUndangundang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001, adalah pertimbangan yang telahtepat dan benar ; Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai memori banding dari Terdakwa II yangmenyebutkan dirinya sebagai Justice Collaborator, sehingga perlu mendapatkan pidanayang lebih ringan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001 ;Menimbang, bahwa Terdakwa II menyandang
Budi Sastera, SH
Terdakwa:
HARIYADI, S.Sos.MM BIN TUGINEN
178 — 25
Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Turut Melakukan ;Ad.1 Setiap Orang:Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang mengacu pada teoripertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjekhukum orang atau badan hukum (/egal entity) yang menyandang hak dankewajiban hukum dan dapat dituntut oleh Penuntut Umum dengan suatudakwaan di depan persidangan pengadilan atas perbuatan yang telahdilakukannya yang diduga mengandung suatu kesalahan yang dapatdihukum.
688 — 441
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah Pelaku tindakpidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak,maupun apakah Pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai Pegawai Negeri ataubukan Pegawai Negeri, yang tidak memiliki kewenangan tertentu;Menimbang, bahwa sedangkan pengertian setiap orang yang termaktubdalam Pasal 3 Undang Undang
516 — 278
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah Pelaku tindakpidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak,maupun apakah Pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai Pegawai Negeri ataubukan Pegawai Negeri, yang tidak memiliki kewenangan tertentu;Menimbang, bahwa sedangkan pengertian setiap orang yang termaktubdalam Pasal 3 Undang Undang