Ditemukan 545 data
TOLKHA, SE alias MOCH TOLCHA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
Intervensi:
PT. MADARY SENTOSA
334 — 300
nomor989/2017 tertanggal 06 April 2017 atas permohonan dari Samuel Imam Gamaelyang di dahului dengan pengukuran;Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang pengukuran ataspermohonan pendaftaran tanah diatur dalam Bab kedua Pengumpulan DanPengolahan Data Fisik Paragraf 1 Pengukuran dan Pemetaan Pasal 14 ayat (1)dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah;Ayat (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukankegiatan pengukuran dan pemetaan;Ayata
350 — 166
yang bersangkutan ;(2) Catatan tersebut harus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihakyang minta pencatatan telah mencabut permintaannya sebelumwaktu berakhir ;(3) Apabila Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) memerintahkan status quo atas ha katas tanah atauHak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan, makaperintah tersebut dicacat dalam buku tanah ;(4) Catatan mengenai perintah status quo tersebut pada ayata
PT. Havindo Pakan Optima
Tergugat:
Walikota Semarang
Intervensi:
PT. Petropack Agro Industries
791 — 429
Bahwa dalam mengajukan permohonan penundaan,seharusnya PENGGUGAT menguraikan alasanalasan sebagaimanayang dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) UndangUndangNo. 5 Tahun1986: permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yangsangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugatsangat dirugikan jika Keputusan tata usaha negara yang digugatitu tetapdilaksanakaan) 772b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalamrangka pembangunan
77 — 27
Pasal 55 AyatA) Rep CU mnSUBSIDAIR : Bahwa terdakwa IRIANTO, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen program: pengembangan budidaya perikanan kegiatan : pengadaan sarana budidayaperikanan sub kegiatan : pengadaan keramba dan kelengkapannya pada DinasPerikanan dan kelautan Kota Tanjungbalai yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tanjungbalai No. :900/059/K/2011 tanggal 23 Maret 2011 serta Surat Keputusan Kepala DinasPerikanan dan Kelautan Kota Tanjungbalai No.
WIRMAN JHONI LAFLIE,SH
Terdakwa:
HASBUNAHDI GINTING Als GINTING Bin RASMIN GINTING Alm
126 — 25
Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaktidaknyadi suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPekanbaru, Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, ataumenyewakan Benda menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimanadimaksud dalam Pasal 23 Ayata (2) yang dilakukan tanpa persetujuantertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, perobuatan mana dilakukanTerdakwa dengan caracara sebagai berikut; Bahwa awalnya saksi ADE EKA PUTRA Als ADE Bin YASRUL (dilakukanpenuntutan terpisah
Terbanding/Terdakwa : Hj YUYUN NINGRUM BINTI YUSUF SIDIK
100 — 39
31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsiatberupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindakapidana korupsi dinilai sudah tepat dan benar sehingga dapathalaman 73 dari 87 putusan nomor 44/TIPIKOR/2013/PT.Bdg.diambil alih sebagai pertimbangan sendiri pengadilan tingkat bandingdalam memeriksa dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa demikian juga dalam hal pertimbanganhukum pengadilan tingkat pertama terhadap penerapan pasal 55 ayata
52 — 26
UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 TentangPeradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), khususnyadalam Pasal 67 ayat (4) secara tegasdisebutkan :Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaanyang sangat mendesak yang mengakibatkankepentingan Penggugat sangat dirugikan jikaKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat itutetap dilaksanakan ;b.
540 — 134
Pasal 28 h ayatA j nn 7222222 222 n renee nee $$$ $$ = $$$ += $= = ++ === Setiap orang berhak mempunyai Hak Milik Pribadi danHak Milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenangwenang olehSIADAPUN. 222 oooUndangUndang Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun1967 Bab Pasal 1 Ayat 4 dan Bab VII Ayat 21tentang Ketentuanketentuan Pokok Kehutanan (UU RINo. 5 Tahun 1967) : a. Bab Pasal 1 Ayat 4Kawasan Hutan ialah wilayahwilayah tertentu yangoleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagaihutan tetap.b.
219 — 193
Martiman Prodjohamidjojo,M.A.M.Mtersebut yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 23 huruf c joPasal 24 ayat (1) dan ayata (2) Peraturan Daerah Khusus Nomor: 4Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPR PapuaBarat Melalui Mekanisme Pengangkatan maka Objek gugatan ParaPenggugat berupa Keputusan Tergugat yang menjadi Objekgugatan telah di sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melaluiGubernur Papua Barat pada tanggal 7 Juli 2020, belum bersifat finalkarena masih memerlukan persetujuan dari
129 — 63
Kecil Dan Menengahhalaman 71 dari 78 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2017/PN.SmgRepublik Indonesia (AAGn.PUSPAYOGA) pada tanggal 15 Desember 2016(sesuai Bukti P 3), dan NIK ini merupakan lIdentitas koperasi yangdinyatakan aktif secara kelembagaan maupun usaha.Menimbang, bahwa dari bukti P4.a, P5, PT3, PT4 berupa Akta No.16dan No.17 masingmasing tanggal 27022016 dapat dibuktikan, bahwa padatanggal 27 Pebruari 2016 dengan mendasarkan pada Anggaran Dasar KoperasiSimpan Pinjam (KSP) Intidana BAB V Pasal 13 ayata
153 — 53
HARAHAP, SH, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi pernah menulis buku tentang Perseroan Terbatas ;e Bahwa di dalam Undang undang Nomor : 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dikenal 3 ( tiga ) bentuk mekanisme berhentinyaseseorang atau lepasnya jabatan seorang Direktur dalam sebuah PTbentuk pertama yaitu pasal 105 pemberhentian dilakukan berdasarkanKeputusan RUPS, bentuk kedua diatur dalam pasal 106pemberhentian sementara, bentuk ketiga diatur dalam pasal 107 ayata
56 — 30
Bahwa apabila Tergugat dan Tergugat II melalui kuasanyamengutip : pasal 14 ayat (1) PP No. 72 tahun 2005 tentangPemerintahan DesaHal.21 dari 103 hal.Put.No.68/Pdt.G/2013/PN.AMDyang dikutip seperti berikut : Kepala Desa mempunyai tugasmenyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dankemasyarakatan :, selanjutnya pasal 15 ayat (1) huruf hmenyebutkan salah satu kewajiban kepala desa adalah : menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;Bahwa apabila pasal 14 ayat (1) dan pasal 15 ayata
68 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 9 PK/Pid.Sus/2015 Pasal 32o Ayat (8): Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkantanggung jawab seluruh pekerjaan utama denganmengsubkontrak kepada pihak lain;o Ayata (4): Penyedia barang/Jasa dilarang mengalihkantanggung jawab sebagaian pekerjaan utama denganmensubkontrak kepada pihak lain dengan cara dan alasanapapun, kecuali disubkontrak kepada Penyedia Barang/Jasaspesialis;Bahwa parameter yuridis sebagaimana yang menjadi pertimbanganJudex Juris dalam unsur Melawan Hukum tersebut diatas, adalahmerupakan
59 — 32
memperkembangkanpenghidupannya dalam lapangan pertanian, di dalam batas jumlah luasyang telah mendapat persetujuan pemerintah, berdasarkan usul Panitia Interdepartemental ;e Membuat rencana persiapan tanahtanah untuk pertanian rakyat danmenyusun anggaran biaya untuk keperluan itu dalam batasbatas kemampuanKeuangan Negara ; e Membuat rencana penyelesaian masalahmasalah dalam bidangperburuhan dan masalahmasalah pendudukan tanah perkebunan oleh rakyat,yang akan ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan rencana termaksud dalam ayata
1.FEDRIK NABHAN SUMAEDI AN Perseroan Terbatas PT Kemilau Mas Karya Abadi
2.IBDU HASJIM ROCHMAN ST AN Perseroan Terbatas PT Radiks Insan Persada
Tergugat:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur
174 — 819
PERMOHONAN PENUNDAAN DAYA BERLAKU KEPUTUSAN TUN =;Bahwa Pasal 67 ayat 4 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, menentukan : Permohonan Penundaan Daya Berlakunya Putusan TUN dapat dikabulkansebagai berikut : Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
memiliki Kepentingan yangsama dan tujuan yang sama;Berdasarkan fakta baru yang tidak ada padanannya baik dalam teori danpraktik peradilan pidana di Indonesia, ahli berpendapat bahwa pengajuanpermintaan PK oleh kedua Pemohon termasuk perkara khusus dan spesifiksehingga dapat dipandang sebagai NOVUM, yang merupakan pintu masuk(entrypoint) untuk memperoleh KEADILAN melalui pengujian ketentuan Pasal 268ayat (3) terhadap UUD1945;Novum kedua, adalah, bahwa tujuan untuk memperoleh keadilan in casuPasal 263 ayata
452 — 62
tukarmenukar kawasan hutan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimanadiwajibkan oleh Pasal 13 ayat Q) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.32/MenhutII/2010 tentang Tukar Menukar Kawasanb Obyek Gugatan a quo bertentangan dengan Pasal 15 PeraturanMenteri Kehutanan RI Nomor: P.32/MenhutI/2010 Tanggal 29Juli 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, yang berbunyi:Pasal 15; 1 Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejakadanya putusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayata
Tergugat :
- Edy Sofyan - Herlinda - Ida - Tjeuw Sudianto
128 — 29
tersebut, atau2) surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hakyang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat didepan dan disaksikan oleh Camat letak tanah yangbersangkutan, atau3) surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hakyang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat didepan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan.13.14.15.16.17.24b.persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan apabila haktersebut dibebani Hak Tanggungan;c.sertifikat hak yang bersangkutan;"Bahwa pada ayata
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
total anggaran untuk pekerjaanpeningkatan Jalan Badami Pangkalan adalah sebesar Rp.10.800.000.000, (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) ;e Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Barang diLingkungan Dinas Bina Marga dan PengairanKabupaten Karawang Tahun Anggaran 2010 telah tidakmelakukan tugasnya yakni tidak melakukanpengawasan atas pelaksanaan anggaran SKPD yangdipimpin oleh Terdakwa sesuai dengan SuratKeputusan Bupati Karawang No. 903/Kep.13Huk/2010 tanggal 08 Januari 2010 dan Pasal 18 ayata
1147 — 1088
44Undangundang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik :a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundangundangan; danb. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 danangka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).Berdasarkan ketentuan Pasal 44 tersebut, alat bukti elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1angka 1 dan angkat 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayata