Ditemukan 596 data
DEISY THIORIS
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK., YANG BERKEDUDUKAN DI JAKARTA
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA KENDARI
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KENDARI
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
173 — 334
Pdt/1985 tanggal 15 Maret 1987 yang memberikan catatanterhadap putusannya : ... hasil yang patut dan adil tergantung darikedudukan yang seimbang antara para pihak (gelijkwaardigheid vanpartijen) ".Bahwa dengan demikian pelaksanaan dari penjanjian yang dicapai antaraPenggugat dengan Tergugat adalah hasil yang tidak seimbang dan tidaksesuai (tidak patut dan adil ; ongelij/kwaardigheid van resultaat).Bahwa hal ini tidak sesuai dengan kehendak dari Pasal 1320 B.W dimanahanya apabila dalam keadaan in concreto
190 — 25
sebuah bangunanhukum perlu dilihat konteks perfektif dan spiritnya, mengapa sebuah aturan itudibentuk (berkarakter mala inse atau mala prohibita dan sebagainya) dan yangtak boleh dilupakan adalah bahwa karakter sebuah peraturan itu adalah umumdan abstrak, belum berwajah konkretindividual, yang menjadi masalahsekarang apakah kita cukup memperlakukan hukum dalam perkara in concretosecara deduktif dan linear saja dengan tanpa melihat perspektif, konteks danlatar belakang sosial kKemasyarakatan in concreto
68 — 43
Maka dari itu dalildalil atau posita pihak PENGGUGATtidak didasarkan pada alasanalasan yang layak atau tidakmemiliki dasar hukum yang jelas dan in concreto, serta tidakberkualoitas sebagai pihak PENGGUGAT..
MEIKE GUNAWAN
Tergugat:
Unit Layanan Pengadaan ULP Kota Palu, Kelompok Kerja POKJA Konstruksi Dinas Kesehatan Tahun Anggaran
131 — 85
tidak jelas, hal inisecara terang benderang Tergugat sama sekali tidakmempedomani Dokumen Lelang untuk memenangkanPemenang Lelang;Bahwa sesuai dengan persyaratan Tergugat cantumkan 3 unitDump Truck disertai dengan lampiran STNK, Surat KeteranganPajak Daerah ditambah Buku KIR, sementara faktanya olehPemenang hanya ada dua unit yang melampirkan dokumendimaksud, salah satunya tidak melampirkan Pelunasan Pajakserta tidak melampirkan Buku Kir ketiga Dump Truck dimaksud,demikian halnya dengan persyaratan Concreto
169 — 57
Pengadilanmaka Tergugat III terlebih dahulu haruslah meminta fiat eksekusi melaluiPengadilan Negeri Tangerang dan bukan melakukan lelang umum atas kekuasaansendiri;Bahwa selain hal tersebut diatas ternyata rencana pelaksanaan pra lelang olehTergugat IV serta pelaksanaan lelang oleh Tergugat V secara yuridis telahdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebab sebagaimana yang telahPenggugat uraikan diatas bahwa disatu sisi Tergugat III yang dalam hal inimewakili Tergugat I dan Tergugat II, in concreto
Bahwa selain hal tersebut diatas ternyata rencana pelaksanaan pra lelangoleh Tergugat IV serta pelaksanaan lelang oleh Tergugat V secara yuridistelah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebab sebagaimanayang telah Penggugat uraikan diatas bahwa disatu sisi Tergugat III yangdalam hal ini mewakili Tergugat I dan Tergugat II, in concreto telahHal 33.
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD HAITAMY JASNI, SKM
147 — 82
Lain halnya kedudukanHakim, ia sebaliknya yaitu menetapkan hukum secara in concreto dimana Hakimmenerapkan peraturan hukum kepada halhal yang nyata yang dihadapkankepadanya untuk diadili dan diputus.
bahwa perbuatan apa dan yang bagaimanakah yang dilarangdiperbuat orang serta yang diancam dengan pidana barang siapa yang melanggarlarangan tersebut, diletakkan sepenuhnya dalam kekuasaan pada (badan)pembentuk undangundang pidana, akan tetapi dilain pihak, untuk menilai sertaselanjutnya menentukan apakah sesuatu kata dalam perumusan ketentuanundangundang pidana adalah jelas ataupun tidak hal itu harus ditetapkan olehHakim (pidana) sesuai tugas serta kewenangannya menetapkan hukum pidanasecara in concreto
Oleh karena itu, kiranya tidak ada seorangpun yang menolak hak Hakimpidana untuk menafsirkan undangundang pidana didalam rangka menjalankantugas serta kewenangannya menerapkan hukum pidana secara in concreto Itu;.Halaman 112 dari 187 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PT MDNDidalam putusannya itu. Hakim pidana, menurut pendapat R. Sardjonosebagaimana dikemukakan dalam Raker Hakim dan Panitera dalam Wilayahhukum Pengadilan Tinggi Jakarta pada tahun 1972, antara lain :1.
Pembanding/Tergugat II : Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Diwakili Oleh : H. SUROTO, SH. ; SUHARTO, RADIANSYAH, SH, MHum. ; MUHAMMAD AMIN, SH. ; M. MUSLIM QODRATULLAH. ; M. FAJAR KURNIAWAN, SH. ; EVIAN AGUS SAPUTRA, SH, MH.
Terbanding/Penggugat I : ABDUL BUCHAIRI
Terbanding/Penggugat II : BAMBANG ISMUDIARTO
Terbanding/Penggugat III : DARTO SUPARNO
Terbanding/Penggugat IV : EDY SUMARDI
Terbanding/Penggugat V : JUMADI
Terbanding/Penggugat VI : KASTURI
Terbanding/Penggugat VII : MOH. JAENI
Terbanding/Penggugat VIII : MANTO
Terbanding/Penggugat IX : M. SUMITRO
Terbanding/Penggugat X : Giman
Terbanding/Penggugat XI : Reban
Terbanding/Penggugat XII : SUMARJO
Terbanding/Penggugat XIII : SUTRISNO
Terbandin
95 — 88
Oleh karena ituMajelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat secara in concreto meneliti faktorfaktor yang tidak masuk akal, tidak patut atau tidak pantas tersebut;Bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukumtersebut di atas, maka Para Terbanding semula Para Penggugat dipandangtelah berhasil membuktikan kebenaran dalildalil gugatannya, mengenaladanya perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Pembandingsemula Para Tergugat.
Terbanding/Penggugat : PT. PRANATA REJEKI SUKSES
Turut Terbanding/Tergugat VII : NOTARIS PPAT MARDIAH RASYID SH MKn
Turut Terbanding/Tergugat V : Sdr HADI SUYITNO
Turut Terbanding/Tergugat III : Sdr HENDRA NG
Turut Terbanding/Tergugat VI : YAYASAN DARUSSALAM
Turut Terbanding/Tergugat IV : PT MARDHATILLAH INDO PERSADA
Turut Terbanding/Tergugat II : Sdr SAM HWAT
54 — 20
Sere Trinitatis Pratama in concreto sebagai subyek hukumyang saat ini mewakili kepentingan hukum dari PT. Sere TrinitatisPratama karena selaku Pembeli saham perseroan yang berikhtikad baiksedangkan Penggugat mengadakan hubungan hukum sebelumterjadinya pengalihnan / pembelian saham dengan Tergugat 1 selakuDirektur Utama PT.
254 — 142
Dan secara concreto pun hal initelah pula diakui oleh TERGUGAT sendiri dalam berbagai korespondensinyadengan pihak PARA PENGGUGAT (vide Bukti P9, Bukti P10, Bukti P12,Bukti P14, Bukti P17, dan Bukti P19);Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas kewajiban TERGUGATterhadap PARA PENGGUGAT yang diatur dalam PPJB No. 936 mengikatTERGUGAT untuk dilakukan (zich verbinden).
52 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
dasar itu gugatan patutdinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa perbuatan melawan hukum ditinjau dari Pasal 1865 KUHPerdatapada asasnya berbeda dengan wanpresiasi/ingkar janji Pasal 1243KUHPerdata yang timbul dari persetujuan (agreement) yangberdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, oleh karena itu posita gugatanPenggugat tidak dibenarkan mencampuradukan wanprestasi denganperbuatan melawan hukum dalam satu gugatan dan dianggap kelirumerumuskan dalil perbuatan melawan hukum dalam gugatan jika yangterjadi in concreto
Pembanding/Penggugat II : Suarti Rauf, S.Pd Diwakili Oleh : Muhammad Arif, SH
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia persero Tbk Kantor Cabang Takalar
Terbanding/Tergugat II : Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Aryani Fauziah, SH.M.Kn
Terbanding/Tergugat III : Hj. ST. Hasna Mado
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Makassar
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar
98 — 47
DimanaPeradilan adalah segala sesuatu yang dijalankan di Pengadilan yangbertiubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkaradengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum "in concreto(hakim menerapkan peraturan hukum kepada halhal yang nyata yangdihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankandan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan caraprosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.Bahwa termasuk tidak ada batal demi hukum sebuah putusan pengadilanyang
392 — 52
Meskipun ukurangrove schuld ini belum tegas seperti kKesengajaan, namun dengan istilah groveschuld ini sudah ada sekedar ancarancar bahwa tidak masuk culpa apabilaseorang pelaku tidak perlu sangat berhatihati untuk bebas dari hukuman.Menimbang, bahwa dikatakan bahwa untuk culpa ini harus diambilsebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindakdalam keadaan yang in concreto terjadi.
Tuan H.SUKAWI SUTARIP, SH.SE
Tergugat:
Tuan JASRI
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
189 — 106
, setempat dikenal dengan namajalan Lamongan Timur, sebagaimana surat ukur nomor:202/Bendan Ngisor/1999 tanggal 651999.Bahwa selain itu Wirjono Projodikoro juga menyatakan jika lain hal yangmenyebutkan suatu perbuatan yang pada umumnya merupakansebuah perbuatan melanggar hukum, in concreto kehilangan sifatmelanggar hukum ialah keadaan memaksa.7 Wirjono Prodjodikoro, 2000, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata, PenerbitMandar Maju* Ibid, hlm. 44, Bandung, hlm. 4142.Halaman 21
1.MUSLIM
2.NASARUDIN
Termohon:
1.Kapolda NTB Cq. Subdit III Ditreskrimsus
2.Kapolri Cq. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri
3.KPK RI Cq. Deputi Koordinasi dan Supervisi
240 — 180
Hukumyang diciptakan oleh hakim yang dalam bentuk keputusandisebut hukum in concreto yang secara nyata menghasilkanhukum yang berlakunya terbatas mengikat pihakpihaktertentu yang berperkara.Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN DpuMUIADI :Yurisprudensi adalah ajaran hukum khusus yang terbentukdari putusanputusan pengadilan, khususnya Mahkamah Agungatau. the science of law the forma principles upon whichare law are based.
132 — 90
obyeksengketa yang menjadi dasar Pemohon obyek sengketamendirikan bangunan permanen diatas sebagian tanah milikPenggugat a quo, nyatanyata dikategorikan sebagai perbuatanyang bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku yakni Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14tahun 1998 tentang Bangunan Di Wilayah Kotamadya DaerahTingkat I Bandung ;Bahwa Tergugat a quo menerbitkan obyek sengketa tanpamelakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama atas segalakelengkapan persyaratan administratif, in concreto
1.Tjioe Sien Jap
2.Budi Said
3.Hariyono Subagyo juga ditulis Hariyono Soebagio
Tergugat:
3.PT Avila Prima Intra Makmur (Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU No. 52/Pdt-Sus.PKPU/2020/PN.Niaga.Sby, dalam pengurusan Tim Pengurus Bonar Parulian Sidabukke, SH., G.Dip., L.L.M, C.L.A, dan Yandi Suhendro SH, C.L.A, C.P.L, C.P.C.L.E)
4.Sutjianto Kusuma
Turut Tergugat:
4.PT Astaka Anagata
5.PT Bank UOB Indonesia (United Overseas Bank Indonesia)
6.Andri Kosasih juga ditulis Kho Andry Kosasih
7.Notaris Maria Lucia Lindhajany, SH
145 — 35
Oleh karena perbuatan Tergugat IIselaku pengurus Tergugat in concreto bertindak sebagai alat dari Tergugat maka perbuatan Tergugat II dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum.Bahwa suatu syarat batal telah diatur dalam Pasal 1266 BW, yang berbuny! :Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik,andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
Oleh karena perbuatan Tergugat IIselaku pengurus Tergugat in concreto bertindak sebagai alat dari Tergugat ,maka perbuatan Tergugat II dipandang sebagai perbuatan melanggar hokum ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil tersebut, maka Para Penggugattelah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya ;Hal 91 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN.
1.NUR DJASLIK
2.NUR WACHYUTI SLAMET P
3.Ir. MOCH, YUSUF HARIAGUNG, MM
4.M. BUNYAMIN MARZUKI, SE
5.MOCHAMAD SULAIMAN HIDAYAT, ST.
6.MOCHAMAD MUSA KODARI, SH.
Tergugat:
1.NUNIK INDAH RINI, SH
2.TIURMA MANGAPUL SIANIPAR
3.TATIK MARIANAH, SH. M.Kn
4.Haji ISWAHYUDI
5.Pimpinan PT. Bank MandiriTbk. Pusat di Jakarta, Cq. PimpinanCabang PT. Bank MandiriTbk
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG, KPKNL
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU.
3.ALIM SATRIA
4.HANNY SOEGENG BAGIO
5.WIMPHRY SUWIGNJO, SH
6.NY. FIFI VILOLITA HANDAYANI, SH
97 — 11
atasperuntukan yang dilakukan oleh pemegang hak atas SHM No. 246bukanlah menjadi kewenangan dari Tergugat III ;Bahwa, tentang butir angka 16 dalam dalil gugatan Para Penggugatmerupakan bentuk pengakuan dari Para Penggugat bilamana sebelumperkara aquo telah ada perkara perdata yang balk secara subyek maupunobyek sengketanya adalah sama dan telah terbit putusan hukum yangberkuatan hukum tetap maka dengan pengakuan dari Para Penggugatyang demikian ini secara hukum merupakan alat bukti yang sah dansempurna in concreto
132 — 276 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan yurisprudensi dan pendapat kebanyakan para ahlihukum (heersende leer), mengenai persengketaan yang objectumlitis/fundamentum petendinya merupakan perbuatan melawan hukum olehpenguasa (onrechtmatige overheidsdaad) masih tetap termasuk wewenangPengadilan Negeri bagian Perdata/Hakim Perdata untuk diperiksa dandiadili, karena suatu hak keperdataan yang terletak dalam lapangan hukumperdata diperkosa, hukum mana untuk ditetapkan in concreto, bukanterletak dalam Hukum Publik (Hukum Tata
melakukan perbuatan melawan hukumyang merugikan Penggugat ;Bahwa berdasarkan yurisprudensi dan pendapat kebanyakan para ahlihukum (heersende leer), mengenai persengketaan yang objectumlitis/fundamentum petendinya merupakan perbuatan melawan hukum olehpenguasa (onrechtmatige overheidsdaad) masih tetap termasuk wewenangPengadilan Negeri bagian Perdata/Hakim Perdata untuk diperiksa dandiadili, karena suatu hak keperdataan yang terletak dalam lapangan hukumperdata diperkosa, hukum mana untuk ditetapkan in concreto
CHENDI WULANSARI, SH.MH
Terdakwa:
1.SUNARYO Als RIYO Bin SAID
2.ARYA WIRANATA Als NATA Bin SUKRAN
38 — 9
Cet.I, 1985, hal.11) ;Menimbang, bahwa Pasal 1865 KUHPerdata, menegaskan bahwa setiaporang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk Suatu peristiwa untukmeneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajibmembuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu ;Menimbang, bahwa hakekat pembuktian pada dasarnya bersifat historis,dalam arti apa yang hendak dibuktikan dalam suatu persengketaan adalah sesuatuyang sudah terjadi atau menerangkan apa yang terjadi secara in concreto
1.NUR DJASLIK
2.NUR WACHYUTI SLAMET P
3.Ir. MOCH, YUSUF HARIAGUNG, MM
4.M. BUNYAMIN MARZUKI, SE
5.MOCHAMAD SULAIMAN HIDAYAT, ST.
6.MOCHAMAD MUSA KODARI, SH.
Tergugat:
1.NUNIK INDAH RINI, SH
2.TIURMA MANGAPUL SIANIPAR
3.TATIK MARIANAH, SH. M.Kn
4.Haji ISWAHYUDI
5.Pimpinan PT. Bank MandiriTbk. Pusat di Jakarta, Cq. PimpinanCabang PT. Bank MandiriTbk
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG, KPKNL
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU.
3.ALIM SATRIA
4.HANNY SOEGENG BAGIO
5.WIMPHRY SUWIGNJO, SH
6.NY. FIFI VILOLITA HANDAYANI, SH
68 — 10
atasperuntukan yang dilakukan oleh pemegang hak atas SHM No. 246bukanlah menjadi kewenangan dari Tergugat III ;Bahwa, tentang butir angka 16 dalam dalil gugatan Para Penggugatmerupakan bentuk pengakuan dari Para Penggugat bilamana sebelumperkara aquo telah ada perkara perdata yang balk secara subyek maupunobyek sengketanya adalah sama dan telah terbit putusan hukum yangberkuatan hukum tetap maka dengan pengakuan dari Para Penggugatyang demikian ini secara hukum merupakan alat bukti yang sah dansempurna in concreto