Ditemukan 580 data
39 — 21
Sehinggadengan demikian, penghitungan kerugian materiil dari Penggugatadalah merupakan spekulasi ekonomistis yang tidak linear logic tt iedikarenakan telah mempergunakan legal standing salah danberdasarkan pada data yang tidak factual serta actual secara yuridis.13.Bahwa terhadap dalil gugatan angka 24, 25,26,27,28 dari gugatanPara Penggugat adalah sudah diputus oleh lembaga peradilan yaituPutusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor12/Pdt.G/1999/PN.Bjn jo.
11 — 11
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2017tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum,yang memiliki substansi penerapan nilainilai falsafah dalam memberikanperlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuandengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadapperempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan didepan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakimmemiliki substansi hukum yang linear
17 — 13
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapandengan Hukum, yang memiliki Substansi penerapan nilainilai falsafah dalammemberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabatperempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspekterhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagiperempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapatMajelis Hakim memiliki substansi hukum yang linear
150 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Secara linear,civil law juga berpengaruh terhadap kinerja para hakim dalamHalaman 10 dari 56 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/201728.29.30.mengambil keputusan.
42 — 46
Para Penggugatberpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum itu haruslah berjalansecara linear, tidak ada kepastian hukum tanpa keadilan, dan tidak akanpernah ada keadilan tanpa kepastian hukum, yang merupakan asas hukumyang prevalensi, tidak hanya berdasar pada diskresi secara sepihak, karenakeadilan dan kepastian hukum pada hakikatnya milik warga negara, bukanmilik kKekuasaan.Bahwa Para Penggugat berpendapat perbuatan Para Tergugat merupakanperbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan
178 — 36
keilmuan pengetahuan alam (eksakta).Berdasarkan paradigma demikian dalam memahami serta memaknai sebuahbangunan hukum perlu dilihat konteks perspektif dan spiritnya, mengapa sebuahaturan itu dibentuk (berkarakter mala inse atau mala prohibita dan sebagainya) danyang tak boleh dilupakan adalah bahwa karakter sebuah peraturan itu adalah umumdan abstrak, belum berwajah konkret dan individual, yang menjadi masalahsekarang apakah kita cukup memperlakukan hukum dalam perkara in concretosecara deduktif dan linear
73 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 P/HUM/2011Menimbang, bahwa dari alasanalasan keberatan Para Pemohon tersebut,dihubungkan dengan buktibukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Mahkamah Agungberpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, denganpertimbangan sebagai berikut:e Bahwa Peraturan Daerah menyangkut Rencana Tata Ruang Wilayah pastitelah diatur sinergi dan telah dilakukan pertimbangan teknis dan yuridisserta disinkronisasikan dengan peraturan perundangundangan yang terkaitdan telah diatur secara linear
SUMITYA, SH
Terdakwa:
SAFRINAL Als RINAL Bin BARIYUN
59 — 6
Hiarek, PrinsipPrinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Chaya Atma Pusaka,Hal. 326);Meimbang, bahwa pendapat tersebut di atas apabila dikaji secaramendalam terdapat kesamaan atau linear dengan pendapat R.
SUMITYA, SH
Terdakwa:
AHMAD Als AMAT TOYEN Bin ABU
81 — 6
Hiarek, PrinsipPrinsip HukumPidana, Edisi Revisi, Chaya Atma Pusaka, Hal. 326)Meimbang, bahwa pendapat tersebut di atas apabila dikaji secaramendalam terdapat kesamaan atau linear dengan pendapat R. Soesilo yaitukesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendakberbuat sesuatu sudah dimulai akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu,atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai akan tetapi tidak selesai.
640 — 129
persidangansudah terpenggal diutamakan hanya beras sejahteranya, oleh karena itupersoalan mengenai beras raskin menjadi beras sejahtera menjadi bantuanHalaman 76 dari 103 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Presosial beras sejahtera adalah kebijakan pemerintah yang tidak bisa tidakdilaksanakan, kalau persoalan digratiskan itu persoalan inovasi daerah dantelah disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang tentunya harusmemperoleh persetujuaan DPRD, kehatihatian Terdakwa mengubahkebijakan yang bersifat linear
adanyaperubahan kebijakan pemerinta pusat dan ini merupakan improvisasiTerdakwa sebagai Kepala Daerah agar pemerintah pusat dapat menilaibahwa kami dapat mensejahterakan masyarakat kami;Bahwa Terdakwa tidak berfikir sebelum melakukan sosialisasi tanggal 26, 27,28, 29 Januari 2018 bahwa hal ini akan menimbulkan penafsiran yangberbeda karena Terdakwa berpendapat ini bukan program yang dimaksudkandalam Pasal 71 ayat (3) UndangUndang Nomor 10 tahun 2016 karena iniprogram dari pemerintah pusat yang bersifat linear
671 — 369
., M.Hdalam tulisannya yang berjudul Pemahaman tentang Alat Bukti sebagaiBukti Permulaan Yang Cukup Dan Sebagai Bukti Yang Cukupmenyebutkan : berpendapat :Keputusan penyidik melakukan penetapan tersangka, penangkapan danpenahanan, sekarang ini dengan adanya Putusan MK No. 21/PUUX1V/2014,menjadi linear dengan pengambilan keputusan oleh hakim, melaluiputusannya yang menyatakan suatu tindak pidana telah terbukti danterdakwa bersalah oleh karenanya.
27 — 21
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapandengan Hukum, yang memiliki Substansi penerapan nilainilai falsafah dalammemberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabatperempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspekterhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagiperempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapatMajelis Hakim memiliki substansi hukum yang linear
Terbanding/Tergugat I : PT WASKITA SRIWIJAYA TOL
Terbanding/Tergugat II : PT. WASKITA KARYA, Persero Tbk
203 — 104
Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaantanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(3) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesualdengan peraturan perundangundangan.Berdasarkan Fakta, angka 2 diatas tidak dilakukan.g) Bahwa menurut ketentuan Pasal 59 Ayat (2) UU Jalan :Pelaksanaan Pembangunan Jalan Dapat Dimulai PadaBidang Tanah Yang Telah Diberi Ganti Kerugian Atau TelahDicabut Hak Atas Tanahnya.Hal ini linear dengan ketentuan Pasal 28 Perpres Jalan Tol,yaitu :(1) Pelaksanaan Konstruksi
Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakanberdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundangundangan.Berdasarkan fakta, angka 2 diatas tidak dilakukan.g.Bahwa menurut ketentuan Pasal 59 Ayat (2) UU Jalan :Pelaksanaan Pembanguna Jalan dapat dimulai pada bidangtanah yang telah diberi Ganti Kerugian atau telah dicabut Hakatas Tanahnya.Hal ini linear dengan ketentuan Pasal 28 PERPRES JalanTol, yaitu :(1) Pelaksanaan Kontruksi
Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaantanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(3) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesualdengan peraturan perundangundangan.Halaman 135 dari 189, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT.PLG.Berdasarkan fakta, angka 2 diatas tidak dilakukan.0) Bahwa menurut ketentuan Pasal 59 Ayat (2) UU Jalan :Pelaksanaan Pembangunan Jalan Dapat Dimulai PadaBidang tanah yang telah diberi Ganti Kerugian atau telahdicabut hak atas tanahnya.Hal ini linear dengan ketentuan Pasal
Terbanding/Penggugat : PT MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE
91 — 63
fakta lapangan yang dikumpulkan sebagaimanadalam Audit dan Kaji Ulang PT LAPI, Waktu aktual pelayanan gerbangtol adalah 8,28 detik dengan faktor jam puncak 7,76%.Bahwa waktu aktual pelayanan gerbang tol berdasarkan Audit dan KajiUlang PT LAPI tersebut diatas, jauh berbeda dengan asumsi kaji ulangperhitungan lalu lintas tahun 2008 yang merupakan Lampiran IV dariPerjanjian yang terdapat dalam Perjanjian yang menyebutkan waktupelayanan gerbang adalah 6 detik dengan faktor jam puncak 10% denganmodel linear
Dengan menggunakan linear Ini, dapat diprediksikan pula bahwa LHRdiatas 49.000 (i.e., Kriteria Penghentikan Biaya TanggunganPENGGUGAT) diperkirakan terjadi pada tahun 2018.Bahwa berdasarkan pada hal 58 rekomendasi dalam Audit dan KajiUlang PT LAPI, pada pokoknya PT LAPI Ganeshatamamerkekomendasikan TERGUGAT untuk mengajukan Biaya OM yangmengkonsiderakan aspek pembagian gardu yang ditanggung dengan caraseperti yang tercantum dalam lampiran kontrak kerja sama, denganmenggunakan semua data yang aktual
33 — 35
Linear dengan buktibukti otentik,berupa:. Putusan No: 283 PDT/G/2002/PN.JKT Tgl. 30 Juni 2003,Putusan No: 31/PDT/ 2004/PT.DKI Tgl. 28 Maret 2004,Putusan No: 1702 K/PDT/ 2004 Tgl. 6 April 2005 danPutusan No: 254 PK/PDT/2005 Tgl. 23 Mei 2006, yanginkracht van gewijsde);. Putusan Nomor: 07/PDT.G/2009/PN.TGL Tgl. 23Desember 2009, Putusan Nomor: 142/PDT/2010/PT.SmgTgl. 10 Mei 2010, Putusan No: 2349 K/PDT/2010 Tgl. 22Februari 2011, Putusan No: 587 PK/PDT/2011 Tgl. 24April 2012;.
190 — 56
tentang obyekperkara Tumpak 2, yaitu obyek perkara tumpak 2 dikuasai oleh pihak lain tapidalam petitum tidak ada dituntut/dimintakan untuk dikembalikan ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca danmemperhatikan uraian posita dan petitum gugugat Para Penggugat dimanapada petitum angka 5, Para Penggugat meminta agar Para Tergugat Amenyerahkan Objek perkara tumpak 1 dan Objek perkara tumpak 2,berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai, bahwa uraian posita denganpetitum gugatan Para Penggugat sudah linear
98 — 54
menyimpulkan secara keseluruhan sebagaimana dalam petitum angka4, gugatan Penggugat tentang harta bersama namun dalam gugatan Penggugatmenyatakan dengan tegas utang pribadi sebagaimana dalam posita angka 3.b,3.c, 3.d dan 9 dan petitumnya angka 4.i dan 4.li, yang mana utang pribaditerpisah dengan harta bersama, walaupun harta bersama adalah harta yangada selama perkawinan namun Penggugat secara tegas mengakui hutangpribadi Penggugat, sehingga Tergugat berpendapat isi gugatan Penggugat tidaksejalan (linear
291 — 443 — Berkekuatan Hukum Tetap
Satu diantaranya mampumemproduksi baik Linear Low dan High Density Polyethylene,sementara tiga reaktor lainnya mampu untuk memproduksiberagam Polypropylene. Reaktor kelima yang merupakanteknologi bimodal High Density Polyethylene revolusionerHalaman 33 dari 57 halaman. Putusan Nomor 1245/B/PK/PJK/2015dengan lisensi dari Showa Denko K.K. (Jepang).
1.SUNARYO SADJAR
2.ISFAN ABAS
Termohon:
KAPOLDA GORONTALO cq Direktur Reserse Kriminal Khusus POLDA Gorontalo
127 — 1203
harus dipersamakan.Pemaknaan yang sama atas istilahistilan yang beragam itu,dimaksudkan agar fungsi negara hukum dapat dilaksanakan, yaitukemampuan negara melalui pembentuk undangundang untuk membuat ataumemaknainya lewat putusan mahkamah, sehingga dapat dilaksanakansecara netral (neutrality), seragam (uniformity), dan dapat diprediksiakan(predictability).Keputusan penyidik melakukan penetapan tersangka, penangkapandan penahanan, sekarang ini dengan adanya Putusan MK No. 21/PUUX1I/2014, menjadi linear
95 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
masyarakat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor PTKalimantan Timur tidak mewakili rasa keadilan masyarakat, putusannyamembawa efek tidak produktif dan rasa keadilan masyarakat terluka,putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi caloncalon koruptor,tidak ada unsur pendidikan bagi masyarakat sehingga merangsang oranguntuk melakukan tindakan korup karena rendahnya hukuman pidana.Bahwa pemberantasan korupsi secara preventif atau represif harusdilakukan secara berkesinambungan, caracara berpikir linear