dasar nikah tidak terpaku pada wali): Yang benaradalah bahwa pendapat ini khusus berlaku dalam kondisi tidak ada walinasab dan wali hakim, sebab Imam Ahmad mensyaratkan tidak adanyawali hakim di distrik.2.Pendapat Hukum dalam Kitab Al Jami li Ankam al Quran Karya Al Qurthubi(Beirut: Muassasah Ar Risalah, 1427 H/2006 M, Juz Ill, hal. 468)Sax Lo ganz l 49 Uglos Loily 9 jill yo ag 2 Y Gull oYArtinya: apabila ada perempuan yang berada di suatu wilayah yang tidak ada wali hakimnya tidak pula ada wali nasabnya

Maka secara garis besar, ia telah terakomodasidalam prinsip bahwa umat Islam secara umum adalah wali baginya.Adapun perempuan yang menyerahkan urusan kewaliannya kepada oranglain dan sengaja meninggalkan wali nasabnya, maka tindakan ini tidaksejalan dengan maksud argumentasi ini, sebab sejatinya ia melakukansesuatu yang dliingkari oleh hakim dan pemerintah.Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Ksn.

Igild bsWsl Sig UyQUeluwl,Artinya: apabila ada perempuan yang berada di suatu wilayah yang tidakada wali hakimnya tidak pula ada wali nasabnya, maka ita dapatmenjadikan urusan kewaliannya kepada orang yang dipercaya daritetangganya, dan selanjutnya dapat bertindak menikahkannya sebagai walibaginya dalam keadaan sedemikian itu, sebab merupakan hak asasibahwa manusia harus menikah, dan mereka hanya berupayamelaksanannya dengan cara yang paling baik.

Maka secara garis besar, ia telah terakomodasidalam prinsip bahwa umat Islam secara umum adalah wali baginya.Adapun perempuan yang menyerahkan urusan kewaliannya kepada oranglain dan sengaja meninggalkan wali nasabnya, maka tindakan ini tidaksejalan dengan maksud argumentasi ini, sebab sejatinya ia melakukansesuatu yang dliingkari oleh hakim dan pemerintah.Pendapat Hukum dalam Kitab Figh al Sunnah Karya Sayyid Sabiq (Beirut;Dar al Fikr, 1403 H/1983 M, Juz Il, hal. 120121)be e295 wir Moy pol 99 Ud

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan itu. maka setiapperkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasanPegawai Pencatat Nikah (PPN) karena PPN mempunyai tugas dan kedudukanyang kuat menurut hukum;Menimbang, bahwa Para Pemohon dapat melangsungkan pernikahankembali (nikah ulang) dan mencatatkan pernikahannya tersebut dihadapan petugas sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dan memintapejabat Kantor Urusan Agama (KUA) untuk bertindak sebagai wali nikahbagi mempelai wanita yang wali nasabnya

wali hakim dalam pernikahan tersebuttidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 2 berbunyi :Wali hakim,adalan Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagaiwali nikah bagi calon memperlai wanita yang tidak mempunyai wali;Pasal 2 Ayat 1 berbunyi : Bagi calon wanita yang akan menikah di WilayahIndonesia atau diluar negeri/luar wilayah teritorial Indonesia,tidak mempunyaiwali nasab yang berhak atau wali nasabnya

lgild bell oS yi9 U2)QUeluwwl,Artinya: apabila ada perempuan yang berada di suatu wilayah yang tidakada wali hakimnya tidak pula ada wali nasabnya, maka ita dapatmenjadikan urusan kewaliannya kepada orang yang dipercaya daritetangganya, dan selanjutnya dapat bertindak menikahkannya sebagai walibaginya dalam keadaan sedemikian itu, sebab merupakan hak asasibahwa manusia harus menikah, dan mereka hanya berupayamelaksanannya dengan cara yang paling baik.

Lainhalnya jika perempuan yang menyerahkan urusan kewaliannya kepadaorang lain dan sengaja meninggalkan wali nasabnya, maka tindakan initidak sejalan dengan maksud argumentasi ini, sebab sejatinya iamelakukan sesuatu yang dlingkari oleh hakim dan pemerintah.Pendapat Hukum dalam Kitab Figh al Sunnah Karya Sayyid Sabig (Beirut;Dar al Fikr, 1403 H/1983 M, Juz Il, hal. 120121)le e295 wir Moy pol 99 Ud poly Y bro afd II 9 OLS 13 pedlil JigpSlall lic poi, pSrally pxSaJl Wud yo Ida wyArtinya: (Sayyid Sabiq

Hal ini terjadi karena ayahkandung Pemohon II telah meninggal dunia begitu pula dengan kakeknyadari garis keturunan ayah Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki saudarakandung lakilaki, sedangkan saudara kandung ayah kandung Pemohon Iltidak diketahui keberadaannya;Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon Il telahmeninggal dunia dan wali nasabnya lainnya tidak diketahui keberadaannya,maka Pemohon II dianggap tidak mempunyai wali untuk pelaksanaanpernikahannya sehingga kedudukkan ayah kandung

Halaman 12 dari 18Artinya: apabila ada perempuan yang berada di suatu wilayah yang tidakada wali hakimnya tidak pula ada wali nasabnya, maka ia dapatmenjadikan urusan kewaliannya kepada orang yang dipercaya daritetangganya, dan selanjutnya dapat bertindak menikahkannya sebagai walibaginya dalam keadaan sedemikian itu, sebab merupakan hak asasibahwa manusia harus menikah, dan mereka hanya berupayamelaksanannya dengan cara yang paling baik.

Lainhalnya jika perempuan yang menyerahkan urusan kewaliannya kepadaorang lain dan sengaja meninggalkan wali nasabnya, maka tindakan initidak sejalan dengan maksud argumentasi ini, sebab sejatinya iamelakukan sesuatu yang diingkari oleh hakim dan pemerintah.Pendapat Hukum dalam Kitab Figh al Sunnah Karya Sayyid Sabiq (Beirut;Dar al Fikr, 1403 H/1983 M, Juz II, hal. 120121)bb ler95 vir Voy a yol el g9 le) la Yo p0!

pune LTEU Yuosl 9 podArtinya: Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sudah mampu untukmemikul tanggung jawab berumahtangga, maka hendaklah kamukawin, karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan mata danmeredakan gelora syahwat.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 2 PeraturanMenteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, apabila wali nasabnya adhol, makaakad nikah dilangsungkan dengan wali hakim, hal ini sesuai dengan HaditsHal. 6 dari 9 halaman Pen.

Ahmad.Ahmad tidak mempunyai hubungan kekerabatan apapun dengan Pemohon Il.Ahmad juga bukan berstatus sebagai Pegawai Pencatat Nikah atau PembantuPegawai Pencatat Nikah pada saat itu;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakimmenegaskan Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayahIndonesia atau di luar negeri/di luar wilayah territorial Indonesia, tidakmempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya

Pasal 2 ayat (1) berbunyi: Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia ataudi luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasabyang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atauberhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wallhakim.Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon secara tegasmenerangkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalahBapak Abidin yang bukan sebagai wali nasab dari Pemohon II

kehidupan keluarga Pemohon I dan Pemohon II;10.Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat NAMA CALON ANAKsebagai anak angkat dan atas keinginan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, NAMA IBUANAK yang merupakan ibu kandung dari NAMA CALON ANAK telah menyatakanpersetujuannya;Bahwa untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut perlu asuhan danbimbingan serta pendidikan dari Pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtua angkatnyamenggantikan orangtua kandungnya, namun tidak memutuskan hubungan nasabnya

QeVEORERQS OE BQHE +H QeArtinya : Untuk menetapkan sikap adlol dari wali agar dia dapatmengawinkan, hendaklah wali yang bersangkutan menolakmengawinkan di muka hakim, setelah hakim memintanya untukitu, sedang pihak wanita dan pria pelamar hadir dalam majlistersebut.Memperhatikan pendapat ahli figih dalam Mughnil Muhtaj Ill yang berbunyi:VO Ores eXSOCHOCA 8FEeKerS= 840" OGSH "O: BA tlOmeece ONCE HAADAS@SINC: OREO O84 +0 OROO OFA) FHNOEACD +OArtinya : Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya

62/Pdt.P/2015/PA.BjnArtinya : Untuk menetapkan sikap adlol dari wali agar dia dapat mengawinkan,hendaklah wali yang bersangkutan menolak mengawinkan di mukahakim, setelah hakim memintanya untuk itu, sedang pihak wanita danpria pelamarhadir dalam majlis tersebut; Memperhatikan pendapat ahli figih dalam Mughnil Muhtaj Ill yang berbunyi :OABOSCING= ORAS O8S7AN +O 1ODOF O02 OFX) FROENODO YOST O# LsROOOOCA FeHere=ekO0C= OGReO: AtOmsc=s ONES +AArtinya : Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya

Menimbag, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan MenteriAgama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 1 ayat (2)berbunyi :Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecaatan yangditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikahbagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.Pasal 2 ayat (1) berbunyi :Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayahIndonesia atau di luar negeri/diluar wilayah teritorial Indonesia,tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya

PEMOHON.Umur : 25 tahun.Agama : IslamPekerjaan : SopirStatus Sebelum nikah: JejakaTempat kediaman : Kota Blitar.3. bahwa kehendak pernikahan antara Pemohon dengan lakilaki tersebut dihadapanPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kota Blitar adalah kehendakPemohon dan calon lakilaki tersebut diatas yang saling mencintai; :4. bahwa calon suami Pemohon ( CALON SUAMI PEMOHON) beserta keluarganya telahmeminang Pemohon (PEMOHON) dengan baikbaik tetapi bapak Pemohon (AYAHPEMOHON) sebagai wali nasabnya

gram dibayar tunal; Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Pemohon Ilberstatus gadis; Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan keluargaatau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il; Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan aktanikah para pemohon serta keperluan lainnya.Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi danmenegaskan bahwa Pemohon Il tidak mempunyai keluarga yang seagama dansemua keluarga nasabnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon telah dipanggiluntuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon datangmenghadap secara in person di persidangan, sedangkan wali nasab Pemohonyaitu ayah kandung Pemohon tidak hadir di persidangan walaupun telahdipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakandalam persidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agarPemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan kembali memintakepada wali nasabnya

Kitab Mughnil Muhtaj III yang berbunyi : Artinya : Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya adlol walaupun dengan paksa,atau enggan mengawinkannya, maka hakimlah yang mengawinkannya3.

Kitab Mughnil Muhtaj III yang berbunyi :Artinya : Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya adlol walaupun dengan paksa,atau enggan mengawinkannya, maka hakimlah yang mengawinkannya3. Kitab Qulyubi juz halaman 225 :te 9 jl cH col all eee LE s jel >ell sis, dal ged ope wsPenetapan Wali Adhol, nomor: ( yl peel * Lsell al Ig yal a ay Cea?

masalah dalam surat permohonan bahwa anakyang bernama Diva Kusuma Bin Deri dan Cita Laelika Novianti Putri Binti Deridilahirkan oleh pasangan suami istri yang bernama Deri Bin Carya dan SuciSundari Binti Iskandar yang menikah secara sah yang tercatat pada kantorUrusan Agama Kecamatan Sliyeg dengan nomor 0154/049/III/2017 tanggal 24Maret 2017 dan para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama JakartaTimur untuk menetapkan asalusul anak tersebut dari perkawinan yang sahtersebut dan mengembalikan kepada nasabnya